Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perjuangan Palestina. baik yang dilakukan oleh PLO (Nasionalis), Hamas dan Jihad Islam (Islamis) serta masyarakat Palestina dalam perjuangannya mencari negara dan bentuk negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pencerahan bagamana bentuk dan tahapan-tahapan perjuangan serta mengapa sampai tahun 2006 ini belum berhasil membentuk negara, serta jauh mana faktor-faktor intern dan ekstern yang mempengaruhinya.Adapun metode yang dipergunakan adalah Case Study dengan tehnik pengumpulan data dokumen, diawali dengan menghimpun, menelaah, mengamati dan menganalisa data yang terkumpul secara sistematis, intensif dan mendalam terhadap data-data sekunder yang menjadi konsentrasi dan titik sentral kajian.Dari hasil pengumpulan data diperoleh temuan bahwa ideologi negara sebagai bentuk negara, baik itu Islam maupun Nasionalis, mana yang akan dipilih pada masa depan bangsa Palestina juga masih dalam tahapan perjuangan masing-masing pihak, baik kubu Hamas maupun kubu Fatah. Walau sekarang dapat dilihat bahwa Islamlah yang menjadi pilihan rakyat. Namun bila dilihat fragmen-fragmen di kancah Palestina masih di mungkinkan akan berubah. Apalagi bila Hamas tetap pada pendirian akan terus berjuang dengan senjata dan menolak eksistensi Israel.Kesimpulannya adalah bahwa perjuangan membentuk negara dan mencari bentuk negara sampai

---

The background of this research the struggle of Palestine, either conducted by PLO (Nationalist), Hamas and Jihad Islam (Islamic) and Palestine people in the struggle to end the state and type of state. The objective of this research is to fin I d the brightening of how the form and stages of struggle and why up to 2006 has not succeeded to establish the state, and so far the internal and external factors influenced their struggle.The method applied is Case Study by collecting the data of documents started by collecting, reviewed, observed and analyzed the collected data systematically, intensively and deeply to the secondary data which become the concentration and centralization point of this research.From the result of collecting data found that state ideology's the type of state, as well as Islam or National is t -Secular, which one to be chose for the future of Palestine Nation still in the stage of struggle of the parties, Hamas or Fatah. Although at present we can see that Islamism is the choice of the people. But when we see the fragments in Palestine it may be changed. Moreover when lamas still keep at their opinion and they will continue to fight with weapon and refuse the existence of Israel.The conclusion is the struggle to establish the state and to find the type of state at pres between facts and ambition."

"Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia, yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam perkembangannya diwujudkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kiprahnya dalam memberdayakan masyarakat sangat berperan, lebih dari itu dalam era reformasi telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan politik. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang dianggap merugikan masyarakat. Bahkan seringkali Ormas melakukan uji materiil terhadap perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri ada beberapa Ormas yang dalam melakukan kegiatan di tolak oleh masyarakat sebab ada Ormas yang seringkali melakukan pemaksaan kehendanya dan merasa paling benar, sehingga ada yang mengusulkan untuk dibubarkan. Pemerintahpun menganggap perlu untuk melakukan evaluasi dan menindak tegas terhadap Ormas yang bertindak anarkis. Lemahnya landasan hukum juga menjadi hambatan Ormas untuk melakukan ekspresinya karena landasan hukum yang ada merupakan produk hukum era orde baru yang sangat tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Ormas yang hendak dilihat dari aspek keberdaan dan eksistensinya dibatasi dari tahun 1998-2005 atau dalam era reformasi dengan menggunakan metoda pustaka, artinya menelahan peraturan perundangan dak kebijakan dikaitkan dengan perkembangan masyarakat serta wawancara dengan tokoh atau pejabat yag berkompeten kemudian baru dilakukan analisa."