Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 81777 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dede Burhanudin
"Inskripsi kegamaan seringkali tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan masyarakat setempat dalam hubungannya dengan tingkat pemahaman mereka terhadap agamanya. Di Sulawesi Tengah, ajaran agama yang diperoleh dari para guru, ulama dan pimpinan agama Islam sedari awal mewarnai bentuk dan isi inskripsi keagamaan. Artikel ini membahas sejarah dan perkembangan beberapa inskripsi keagamaan di provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di kota yaitu Palu, Donggala, dan Banggai. Penelitian di fokuskan pada empat lingkungan, yaitu (1) Makam Situs Pekuburan Keluarga Tanga Banggo (Raja-Raja Palu), (2) Masjid Jami Kampung Baru Kota Palu, (3) Masjid Al Amin Wani di Donggala, dan (4) Masjid Raya Donggala di Donggala. Penelitian ini menemukan 46 inskripsi. Inskripsi pada nisan terdiri dari identitas dan gelar orang yang meninggal, doa, ayat al-Qur’an, dan nama keluarga dan sahabat Nabi. Sementara itu, inskripsi di Masjid terdiri dari nama masjid, tahun pembangunannya, dan hadis. Kaligrafi yang digunakan umumnya memakai Arab tsulutsi, dan naskhi. Adapun bahan yang digunakan terdiri dari kayu, batu sungai, batu candi dan marmer. Keadaan inskripsi yang ada pada nisan, umumnya telah mengalami kerusakan (aus). Ukuran nisan pada umumnya antara 20 - 120 cm. Nisan untuk laki-laki kebanyakan berbentuk bulat (lingga) dan untuk perempuan pipih. Di pekuburan, inskripsi berisikan ziarah ke pemakaman atau kuburan, terutama kuburan pemuka-pemuka Islam yang banyak kesamaan dengan daerah lainnya di Indonesia. Sementara inkripsi yang ada di masjid banyak menjelaskan masalah salat lima waktu, menjauhi larangannya, ibadah untuk mengharap rida Allah, nasehat, ketaatan, dan lain-lain."
Jakarta: Kementerian Agama, 2016
297 JLK 14:2 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Manalu, Novita Dwiputri
"Skripsi ini membahas kepatuhan dokter organik terhadap formularium di Rumah Sakit MH Thamrin Salemba Pada Bulan Januari-Juli 2011. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional menggunakan data primer dan data sekunder.
Penelitian ini menghasilkan kepatuhan rendah, pendidikan tertinggi dokter spesialis/ dokter gigi spesialis, informasi tinggi, pengetahuan rendah, persepsi baik, ada pengaruh permohonan pasien, pihak yang membayar seimbang, lingkungan tempat kerja buruk, dan ada pengaruh industri farmasi. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan, informasi, pengetahuan, persepsi, permohonan pasien, pihak yang membayar, lingkungan tempat kerja, dan industri farmasi dengan kepatuhan dokter organik terhadap formularium rumah sakit.
This undergraduate thesis about permanent doctor pursuance toward MH Thamrin Salemba Hospital Formulary January-July 2011. Quantitative research with cross sectional design using primary data and secondary data.
The results from this research are low pursuance, highest education is specialist doctor or specialist dentist, high information acceptance, low knowledge, good perception, patient?s desire, balance payer quantity, bad work environtment, and influence from pharmacy industry. There is no meaning correlation between education, information, knowledge, perception, patien?s desire, payer, work environtment, and pharmacy industry to permanent doctor obedience with hospital formulary.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Amelia Windy Pratiwi
"Dalam buku bacaan anak, pertuturan berimplikasi menasihati banyak ditemukan.Salah satunya seperti pertuturan dalam buku Het GroteCarry SleeVoorleesboek(2010) karya Slee.Penelitian kualitatif ini menganalisis bentukmenasihati yang terdapat dalam pertuturan lokusioner, ilokusioner dan perlokusioner pada buku Het Grote Carry SleeVoorleesboekkarya Slee. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan caraSleemenasihati anakdengan mengidentifikasi tindak tuturlokusioner, ilokusionerdan perlokusioneryang terdapatdalam buku ini. Buku berupa kumpulan cerita ini adalah penghargaanuntuk Slee yangtelahberkarya lewat tulisannya selama 20 tahun. Dalam penelitianinidigunakan teori pertuturanAustin(1962), sementara untuk memperdalam ilokusi digunakan teori Searle(1975). Hasil penelitian menunjukkanbahwa Slee menggunakan jenis kalimat pernyataan dan kalimat bermakna implisit. Jenis nasihatyang dominanditemukan berbentuk petunjuk dengan harapanagarnasihatnya mudahdipahami dandipatuhi. Sleejugamenggunakan kalimat yangtidakmengguruiyang menyebabkanpembaca anak dapat lebih menikmaticeritanya.

In children's books, speech act thatimplicates advice is many to befound. Such asin Het Grote Carry Slee Voorleesboek(2010) written by Slee. This qualitative study analyzes the forms of advising related to locutionary, ilocutionary and perlocutionaryin Het Grote Carry Slee Voorleesboek. The purpose of this study is to describeSlee‟swaysof advising byusingthe locutionary, illocutionary and the perlocutionary perspective. This book is a collectionofselected storiesand isdedicatedforher 20 years of storywriting. This study used Austins theory of speech act (1962), while Searles theory (1975) was used to deepen illocutionary. The results show that Sleeused statement as the type of sentences and used sentences with implicit meanings. The type of advice Slee usedis in the form of hint, making the advice easy to understandan obey. Slee does not use patronizing tone and this makes her worken joyable to read."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sulaiman Mamar
"ABSTRAk
Pembangunan masyarakat desa sudah lama menjadi bahan perbincangan para perencana pembangunan dan obyek penelitian para ilmuan, terutama di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Obyek pembahasannya biasa difokuskan pada bidang-bidang tertentu seperti: masalah kependudukan dan lingkungan hidup, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah pertanian, masalah perikanan dan lain-lain yang pada dasarnya mencari jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Masalah perikanan yang tersebut terakhir termasuk salah satu diantaranya yang mendapat prioritas dan telah digalakkan pembangunannya oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini sesuai dengan arah pembangunan melalui Pelita demi Pelita. Pada Pelita kelima (GBHN 1988: 67-68) antara lain disebutkan :
?? Perhatian khusus perlu diberikan kepada usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta memajukan desa-desa pantai. Dalam usaha pengembangan tersebut perlu ditingkatkan peranan koperasi serta keikutsertaan usaha swasta".
Berdasarkan arah dan tujuan pembangunan perikanan rakyat dan desa-desa pantai tersebut, maka pemerintah melalui para ilmuan dan perencana pembangunan telah menggalakkan aktivitas pembangunan perikanan dengan cara mengintroduksi teknologi perikanan berupa perahu motor tempel beserta alat penangkap ikan yang canggih. Menurut hasil survey sosial ekonomi perikanan laut (Dirjen Perikanan, 1978: 10), pembangunan perikanan laut melalui introduksi perahu motor tempel telah dilakukan sejak tahun 1955 sampai tahun 1980-an. Akan tetapi hasilnya belum banyak memperlihatkan peningkatan pendapatan dan taraf hidup para nelayan didesa-desa pantai Indonesia. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan sebagai faktor penyebabnya, antara lain:
1. Masalah kemiskinan yang sampai kini masih mendominasi sebagian besar rumah tangga nelayan. Pada tahun 1982/1983 tercatat sekitar 60% rumah tangga nelayan masih berada di bawah garis kemiskinan (lihat Buletin Nelayan, 1982: 1).
Karena para nelayan tergolong miskin, maka mereka tidak memiliki modal, kurang memiliki skill dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka memiliki serta mengoperasikan peralatan modern. Dengan demikian, para nelayan tetap mempergunakan peralatan dan cara-cara tradisional dalam menangkap ikan. Menurut Soegiarto (dalam Pieris, 1998: 47), sampai sekarang ini 95% produksi ikan di Indonesia berasal dari rakyat dengan cara penangkapan tradisional.
2. Masalah mekanisasi yang bukan sekedar memperkenalkan teknologi, tetapi membawa dampak sosial budaya dan lingkungan yang tidak kecil. Misalnya terjadi ketegangan dan kerawanan sosial dikalangan para nelayan, menurunnya jumlah rumah tangga nelayan, dan terjadinya pengurusan sumber hayati ikan pada wilayah-wilayah perairan terentu (Lubin dalam Buletin Nelayan, 1982: 4), yang tidak diikuti dengan meningkatkannya kesejateraan mereka. Akibatnya dapat diperkirakan semakin meningkatnya kesenjangan antara pemilik modal dan nelayan kecil. Hal itu tercermin dalam kasus-kasus ketegangan yang teriadi dikalangan para nelayan.
Ketegangan dan kerawanan sosial yang telah terjadi sebagai konsenkuensi penerapan teknologi yang tidak dimaksudkan (Unitended concenquences) antara lain seperti kerusuhan dan pembakaran rumah serta perahu motor di Muncar Bayuwangi (lihat Emerson, 1977), Kasus kemacetan kredit perahu motor dan dikenakannya PHK buruh nelayan di Jawa Tengah (Buletin Nelayan, 1983: 9), Kasus bentrokan antara nelayan tradisonal dan nelayan pukat teri di Sumatra Utara (Wudianto dalam Buletin Nelayan, 1983: 21), dan masih banyak kasus lain yang tidak sempat dikemukan dalam bagian ini.
Sementara itu, menurunnya sumberdaya ikan di wilayah perairan tertentu terutama disebabkan oleh adanya pemusatan pengoperasian alat penangkap ikan yang canggih yang dilakukan oleh dilakukan oleh investor asing. Misalnya, di perairan Selat Malaka, selat Sulawesi, pantai utara Jawa, perairan Riau dan lain telah terjadi overfishing (Lubis dalam Buletin Nelayan, 1984, Mubyarto, 1988). Bahkan di perairan Jepara pada tahun 1973 sampai dengan 1977, setiap, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan sebesar 58% (Plubyarto, 1984: 1B). Peta tingkat pemanfaatan ikan di?.
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Sihol P.
"ABSTRAK
Perhatian Pemerintah terhadap peran serta masyarakat ternyata sudah cukup besar. Ini tercermin dari Sistim Kesehatan Nasional (SKN) yang bertujuan: "Tercapainya kemampuan hidup Sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal."
Selanjutnya dalam SKN dikatakan bahwa :"Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh masyarakat dengan peran aktif masyarakat?.
Sebagai salah satu respon peran serta dari masyarakat, ternyata terdapat peningkatan jumlah posyandu di 9 propinsi dari 52.700 pada tahun 1986 menjadi lebih dari 160.000 pada tahun 1991. Namun yang menjadi pertanyaan adalah: "Apakah semua masyarakat sudah menimbangkan anaknya setiap bulan di posyandu tersebut?"
Menurut I.B. Mantra bahwa derajat kesehatan masyarakat tidak akan meningkat secara berarti hanya dengan meningkatkan pelayanan medis saja (misalnya memperbanyak Rumah Sakit atau sarana pelayanan kesehatan saja), tetapi derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.
Sebagai Contoh : Ternyata D/S hasil penelitian Purnawan Junadi di Sumsel hanya 34%, Jabar = 69% dan Sulsel = 37% Di Sulawesi Tengah sendiri rata-rata DIS nya 52,08% (1992), sementara di Kotip Palu iebih rendah lagi yaitu = 32,22X.
Rendahnya D/S di Palu tersebut mendorong penulis mengadakan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ibu-ibu menimbangkan anaknya di posyandu, se-Kotip Palu.
Dengan responder 400 orang yang dipilih secara acak dari 40 posyandu (20 kelurahan masing-masing kelurahan dipilih 2 posyandu), penelitian ini menghasilkan bahwa ternyata ada hubungan yang bermakna antara variabel-variabel bebas: Pengetahuan Ibu, Sikap Ibu, Kelengkapan Posyandu, Pelayanan posyandu, Pembinaan oleh Petugas Kesehatan, Partisipasi tokoh Masyarakat serta Pembinaan oleh Kader; dengan variabel terikat yaitu Perilaku menimbangkan anak di posyandu. "
1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996
303.37 PEM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sulaiman Mamar, researcher
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasiona, 1985
959.844 SUL s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rahjanto
"ABSTRAK
Masyarakat adat nusantara mengalami peminggiran dan penghancuran secara sistematis oleh intervensi pihak-pihak luar masyarakat adat. Pemaksaan nilai, penaklukan, kolonisasi dan eksploitasi oleh penguasa politik bersama pemilik modal yang memonopoli makna kebenaran secara sepihak masih berlangsung dan merupakan sumber penderitaan bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan darn komunitas-komunitas Masyarakat Adat se nusantara. Pasal 7, butir 3, Anger ran Dasar AMAN menyebutkan mini organisasi adalah "mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara". Masalah internal organisasi AMAN yang terjadi pada Sekretariat Pelaksana AMAN antara lain berkaitan dengan inisiatif pada awal pembentukan organisasi datang bukan darn masyarakat adat itu sendiri, aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi, komunikasi dan informasi internal organisasi, serta intervensi darn pihak luar organisasi. Tujuan penelitian mengungkapkan penanganan masalah internal organisasi pada Sekretariat Pelaksana AMAN serta mendeskripsikan perjuangan revitalisasi hakhak masyarakat adat nusantara. Penelitian menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah internal organisasi menjadi suatu hal yang mendesak untuk dicarikan jalan kelua rya secara bijaksana, terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi serta komunikasi dan informasi internal organisasi. Kedua hal tersebut merupakan 'darah' bagi berlangsungnya suatu organisasi seperti AMAN agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat serta hak kepemilikannya alas tanah ulayat. Namun dalam undang-undang sektoral yang menindaklanjuti konstitusi tersebut terjadi banyak penyimpangan, yang efektif menegasikan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Rekomendasi: diperlukan upaya internal menggali kemandirian keuangan berdasarkan potensi ekonomi anggota AMAN; program komunikasi organisasi menjangkau setiap anggota AMAN secara efektif; konsolidasi memperkuat kedudukan organisasi secara politis. Selain itu, perjuangan yang dilakukan AMAN memerlukan langkah-langkah politis memperoleh akses pads pihak eksekutif maupun pihak legislatif.

ABSTRACT
'Masyarakat adat nusantara' have been marginalized and destructed by systematic intervention from the outsider of masyarakat adat. Coersion of values, conquest, colonization and exploitation by rezim with capitalist that monopolized the truth meaning by one side still going on and become the source of sufferring to all masyarakat adat in nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) is alliance which union base on communities of Masyarakat Adat se nusantara. Article 7, point 3, AMAN's Statutes and Rules of Association stated about mission of organization which is, "take back the sovereignty of Masyarakat Adat Nusantara to maintain the economical, social, cultural and national life". AMAN's The internal organization problem of AMAN which happened in the Executive Secretary AMAN as follow: the initiative of AMAN formulation doesn't appears from the masyarakat adat themselves, financial aspect and organization activities expense, communication and internal information of organization, and intervension from the outsider. Research aims to show the handling of internal organization problem at the Executive Secretary AMAN and to describe revitalization struggling of masyarakat adat nusantara's rights. The research uses case study. Result of the research shows that the internal organization problems become urgent to be solved wisely, particulary concern with financial aspect and organization activities expenses. Besides, communication and internal information of organization. Both of them are 'the blood' in sustaining of an organization, like AMAN. Constitution of 1945 recognized existences of masyarakat hukum adat and their rights of hak ulayat. However, there are several deviancy on the sectoral law that effective to negation of masyarakat adat rights. Recommendation: it needs the internal effort in financial independent based on economic potential from the member of AMAN; organization communication program should reach members of AMAN effectively; enforcing consolidation for organization status politically. Moreover, AMAN's struggling needs political steps in achieving legislative and executive access.
"
2007
T20775
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>