Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kunjungan anak-anak yang memiliki berbagai keluhan kesehatan serius ke rumah sakit, seringkali tidak tertolong pada 24 jam pertama, dan menyebabkan kematian. Faktor potensial yang dapat mengakibatkan tingginya angka kematian anak yaitu keterlambatan atau kegagalan, dalam mengidentifikasi gejala anak yang mengalami kegawatdaruratan. Kegawatdaruratan pada anak didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang mengancam kesehatan anak karena suatu penyakit atau cedera parah, serta dapat menyebabkan kerusakan permanen. Masalah kegawatdaruratan pada anak salah satunya dapat berkaitan dengan kasus hematologi. Gejala yang ditimbulkan dari permasalahan kegawatdaruratan hematologi sangat beragam. Perawat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, memantau, dan memanajemen keluhan dan gejala anak secara spesifik. Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS), telah dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang gejala yang dialami oleh pasien. Pengaplikasian TOUS pada pelaksanaan asuhan keperawatan anak dengan kondisi gawat darurat, khususnya kasus hematologi, layak untuk ditelaah.

---

Visits of children with serious health complaints to the hospital are often not helped in the first 24 hours and cause death. Potential factors that can lead to high child mortality rates are delays or failures in identifying the symptoms of children who are experiencing an emergency. An emergency in a child is defined as a condition that threatens a child's health due to a severe illness or injury and can cause permanent damage. One of the emergency problems in children can be related to hematological cases. The symptoms caused by emergency hematology problems are very diverse. Nurses are essential in identifying, monitoring, and managing the child's complaints and symptoms. The Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS) has been developed to improve understanding of the symptoms experienced by patients. The application of TOUS in implementing pediatric nursing care with emergency conditions, especially hematological cases, deserves to be studied."

"Anak dengan kondisi penyakit pneumonia yang mengalami gangguan pernapasan jika tidak cepat di tangani dapat menyebabkan kematian atau kecacatan. Pemberian oksigen dan bersihan jalan napas merupakan salah cara yang efektif dan aman untuk mengurangi komplikasi. Tujuan studi kasus ini adalah memberikan gambaran asuhan keperawatan berdasarkan Teori model Konservasi Levine pada anak yang mengalami kecemasan dengan masalah respirasi di ruang gawat darurat. Model Konservasi Levine digambarkan pada 5 kasus pasien anak. Pengkajian di lakukan berdasarkan 4 prinsip yaitu Konservasi individu meliputi konservasi energi, konservasi integritas struktural, konservasi integritas personal, dan konservasi integritas sosial. Trophicognosis, hipotesis dan intervensi dilakukan untuk mencapai adaptasi serta membuat pasien mencapai keutuhan dalam menjalani proses keperawatan di ruang gawat darurat. Model Konservasi Levine di rekomendasikan dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan masalah pneumonia. Aplikasi Evidence-Based Nursing Practice (EBNP) menggunakan desain quasi experimental pre-post test in one group dengan melibatkan 68 anak di UGD salah satu rumah sakit rujukan nasional menunjukan bahwa terapi bermain denan mewarnai gambar efektif menurunkan kecemasan anak."

"Ultrasonografi (USG) adalah modalitas pemeriksaan radiologi yang menggunakan gelombang ultrasound, yaitu gelombang suara di atas ambang batas manusia (>20.000 Hz). Frekuensi gelombang yang digunakan pada USG transabdominal atau jantung adalah 2-5 MHz. Pada pemeriksaan kulit frekuensi dapat mencapai 100 MHz...."

"Tulisan ini menganalisis penerapan diskresi pada masa pandemi COVID-19 untuk mewujudkan Good Governance serta upaya akuntabilitas pemerintah dalam menggunakan diskresi pada masa pandemi COVID-19 dalam melindungi hak-hak masyarakat Negara Indonesia. Akuntabilitas menimbulkan peran penting antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Paradigma baru administrasi publik hadir dengan merumuskan serangkaian cita-cita dan praktik yang terkait dengan nilai dan norma tertentu dalam melaksanakan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam pandangan terhadap HAM, kebijakan PSBB memiliki kontra mengingat Pembatasan Hak Bergerak dan Berkumpul yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi. Selain itu, terdapat dampak ekonomi dan Hak Atas Pekerjaan yang berpotensi merugikan hak asasi manusia terkait pekerjaan dan mata pencaharian. Lebih lanjut, kebijakan PSBB berpotensi melanggar hak privasi dan keamanan data. Sehingga pada praktiknya, Pemerintah dalam mengambil suatu keputusan atau diskresi perlu mendasari tindakan tersebut dengan data yang akurat, selain itu penerapan asas transparansi perlu diperhatikan, serta penerapan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Kedua, perlu ada pengawasan independen terhadap kebijakan pemerintah dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi.

---

This paper analyzes the application of discretion during the COVID-19 pandemic to realize Good Governance as well as the government's accountability efforts in using discretion during the COVID-19 pandemic to protect the rights of the people of Indonesia. Accountability creates an important role between government and society based on the principles of good governance. The new paradigm of public administration exists by formulating a series of ideals and practices related to certain values and norms in carrying out public service accountability. In view of human rights, the PSBB policy has its cons considering that it limits the rights to movement and assembly, which are human rights guaranteed in the Constitution. In addition, there are economic and Right to Work impacts that have the potential to harm human rights related to work and livelihoods. Furthermore, the PSBB policy has the potential to violate the right to privacy and data security. So in practice, when making a decision or discretion, the government needs to base these actions on accurate data. Apart from that, it is necessary to pay attention to the application of the principle of transparency, as well as the implementation of accountability in decision making. Second, there needs to be independent monitoring of government policy by involving civil society organizations, media, and academia."