Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"From the point of view of both the significance of women's participation in society and also corporate business strategy and social responsibility, it is important to know the effects of famale employment on the corporate profits and the mechanism that links the proportion of female workers and corporate performance...."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh job characteristics terhadap organizational citizenship behavior diukur menggunakan konsep multidimensi job characteristics yaitu variety task identity task significant autonomy dan feedback Hackman Oldham 1976 organizational citizenship behavior OCB diukur dengan konsep multidimensi yaitu altruism conscientiousness sportsmanship civic virtue dan courtesy Organ 1988. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif Data penelitian dikumpulkan melalui survei dengan sampel sebanyak 38 orang karyawan level staff SBU Power Support Transportation PT Imeco Inter Sarana yang diambil menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh di antara variabel variabel. Hasil analisis regresi sederhana mengindikasikan bahwa job characteristics berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior.

---

This study aims to examine the effect of job characteristics on organizational citizenship behavior Multidimensional job characteristics namely variety task identity task significant autonomy and feedback Hackman Oldham 1976 and multidimensional organizational citizenship namely altruism conscientiousness sportsmanship civic virtue and courtesy to measure job characteristics and organizational citizenship behavior. This research used quantitative approach Data was collected through survey which conducted on 38 staff level employees working at SBU Power Support Transportation PT Imeco Inter Sarana by total sampling method. Simple regression analysis was used to measure relationship between variables. The result of simple regression analysis shows that job characteristics affects organizational citizenship behavior."

"Penelitian ini membahas tentang penilaian kinerja pemasok berdasarkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memetakan kinerja dan memperoleh panduan peningkatan kinerja pemasok dalam rangka meningkatkan reputasi perusahaan di industri perhotelan. Salah satu keunggulan penerapan CSR adalah untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan dengan memuaskan pandangan masyarakat dan mempertimbangkan pendapat seluruh pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah DEMATEL-ANP (DANP) untuk mengetahui hubungan keterkaitan antar kriteria dan antar dimensi melalui Network Relation Map (NRM), serta memperoleh bobot kriteria dan dimensi. Selanjutnya, digunakan metode Simple Additive Weighting yang menghasilkan nilai akhir dan peringkat masing-masing pemasok untuk memperoleh pemasok potensial. Kemudian Importance-Performance Analysis digunakan untuk menganalisis signifikansi kriteria dan tingkat kinerja masing-masing pemasok potensial. Hasil dari penelitian ini adalah pemetaan kriteria ke dalam empat kuadran, yang menunjukkan strategi dan prioritas peningkatan kinerja yang berbeda. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh pemasok dengan kinerja tertinggi yaitu pemasok dengan kode PE3, dimana prioritas peningkatan kinerja yang harus difokuskan adalah pada kriteria tanggung jawab Hukum Organisasi (C17), kampanye perubahan lingkungan dan sosial (C1), kualitas terbaik di industri (C9), dan pemanfaatan pemasok lokal (C15).

---

The focus of this study is the assessment of supplier performance based on Corporate Social Responsibility (CSR) to conduct performance mapping and obtain guidance on improving supplier performance in order to improve the companys reputation in the hospitality industry. The advantage of implementing CSR is to maintain its competitive advantage by satisfying the community perspective and considering the opinions of all stakeholders. The method used in this study is DEMATEL-ANP (DANP) to determine the relationship between criteria and dimensions through the Network Relations Map (NRM), and also obtain criteria and dimension weights. The Simple Additive Weighting method is used to obtain the final value and rank of each supplier to get potential suppliers. The Importance-Performance Analysis is used to analyze the criterias significance and performance levels of each potential supplier. The results of this study are criteria mapping into four quadrants, which show different strategies and performance improvement priorities. Based on the calculation results, the highest performance supplier is a supplier encoded with PE3, where the priority and focus of performance improvement is on the criteria of Organizational Legal responsibility (C17), environmental and social change campaigns (C1), the best quality in the industry (C9), and utilization of local suppliers (C15)."

"Persaingan di era digital semakin ketat, terutama di industri telekomunikasi seluler yang telah berkembang sejak tahun 1993 di Indonesia dan menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan yang sangat stabil. Namun, 3 sampai 5 tahun terakhir, persaingan muncul tidak hanya dari penyedia layanan, jaringan, dan perangkat telekomunikasi, tetapi juga dari telekomunikasi digital. Perkembangan ini memaksa manajemen di unit bisnis perusahaan untuk menjadi lebih proaktif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis mereka. Situasi ini mendorong sebuah riset dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor apakah yang dapat menjaga dan meningkatkan kinerja unit bisnis pada perusahaan telekomunikasi seluler untuk dapat tetap bersaing dengan perusahaan digital dengan mengandalkan organizational culture, corporate entrepreneurship, dan customer relationship management. Dengan mendistribusikan kuesioner kepada manajer unit bisnis di beberapa perusahaan telekomunikasi seluler di Indonesia dan menggunakan metode penelitian structural equation modeling (PLS-SEM), penelitian ini menghasilkan implikasi bahwa, di tingkat unit bisnis, manajerial perlu untuk menumbuhkan dan mempertahankan innovativeness, yang merupakan dimensi dari corporate entrepreneurship, dan secara rutin melakukan proses pengumpulan dan penyimpanan customer data, yang merupakan dimensi dari CRM success implementation, sehingga secara langsung dapat menjaga dan meningkatkan organizational performance terutama pada dimensi customer perspective.

 

---

Competition in the digital era is getting tougher, especially in the cellular telecommunication industry which has been developing since 1993 in Indonesia and has become one of the industries with very stable growth. However, in the last 3 to 5 years, competition has arisen not only from service providers, networks and telecommunication equipment, but also from digital telecommunication. This development forced management in the companys business units to be more proactive and innovative in developing their business. This situation encourages research with the aim of identifying and exploring wheter factors that can maintain and improve the performance of business units in cellular telecommunication companies in order to remain competitive with digital companies by relying on organizational culture, corporate entrepreneurship, and customer relationship management. By distributing questionnaires to business unit managers in several cellular telecommunication companies in Indonesia and using structural equation modeling (PLS-SEM) research method, this research has implications that, at the business unit level, managerial needs to grow and maintain innovativeness, which is a dimension of corporate entrepreneurship, and routinely conducts the process of collecting and storing customer data, which is a dimension of CRM success implementation, so it can directly maintain and improve organizational performance, especially in the dimension of customer perspective."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang berbagai aspek Corporate Social Responsibility baik secara konsep maupun berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama mengenai pelaksanaan CSR melalui mekanisme pemberian dana kepada Pemerintah. Penelitian ini mengambil studi pada pelaksanaan CSR oleh PT. Vale dimana PT. Vale memberikan dana sebesar Rp 11,7 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian mendapat protes dari beberapa pihak. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility dalam sektor pertambangan? 2) Bagaimana peran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan corporate social responsibility dalam sektor pertambangan dan 3) Apakah tindakan PT. Vale Indonesia Tbk yang memberikan dana kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah norma hukum tertulis dan studi dokumen. Pada Akhirnya, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa CSR dalam sektor pertambangan diatur dalam beberapa pengaturan antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016. Kedua, peran pemerintah dalam CSR meliputi mengatur, mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR. Terakhir, tindakan PT. Vale yang memberikan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari PT. Vale karena melanggar ketentuan di sektor pertambangan. Saran penulis, pertama, bagi pembuat regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan CSR. Khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengelola dana CSR. Kedua, bagi perusahaan tambang pelaksana CSR, dalam melakukan CSR agar memerhatikan ketentuan perundang-undangan terkait CSR. Terkahir, bagi Pemerintah Daerah, agar dibuat suatu mekanisme penyaluran dana CSR. Mekanime ini mengakomodir penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Dana tersebut tidak masuk kedalam APBD.

---

ABSTRACTThis thesis discusses various aspects of Corporate Social Responsibility both conceptually and based on applicable regulations, especially regarding the implementation of CSR through the mechanism of giving funds to the Government. This study took a study on the implementation of CSR by PT. Vale where PT. Vale provided funds amounting to Rp. 11.7 billion to the Central Sulawesi Provincial Government which later received protests from several parties. The main issues raised in this study are: 1) What are the regulation on Corporate Social Responsibility in the mining sector? 2) What is the role of the government in the implementation of corporate social responsibility activities in the mining sector? And 3) Whether the action of PT. Vale Indonesia Tbk, which provides funds to the Regional Government of Central Sulawesi, can be said to be a CSR activity of the company? The study was conducted by normative juridical method which was carried out by examining written legal norms and document studies.Finally, the author concludes that CSR in the mining sector is regulated in a number of settings, including in Law No. 25 of 2007, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 4 of 2009, Government Regulation No. 23 of 2010, Government Regulation No. 47 of 2012 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 41 of 2016. Second, the role of government in CSR includes regulating, supervising and providing evaluations of the implementation of CSR. Finally, the actions of PT. Vale, which provides funds to the Central Sulawesi Provincial Government, cannot be said to be a CSR activity from PT. Vale for violating provisions in the mining sector. The author's advice, first, is for regulators at both central and regional levels, clear arrangements are needed regarding the role of government in CSR activities. Particularly related to government authority in managing CSR funds. Second, for mining companies implementing CSR, in carrying out CSR to pay attention to statutory provisions related to CSR. Finally, for the Regional Government, a mechanism for channeling CSR funds is made. This mechanism accommodates the distribution of CSR funds carried out by companies to local governments. The funds are not included in the APBD."