Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Hotel Indonesia Natour sebagai BUMN yang mengelola hotel Indonesia bekerjasama dengan PT Cipta Karya Bumi Indah melalui skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS). PT Cipta Karya Bumi Indah sebagai mitra strategis menerima hak BOT dari PT Hotel Indonesia Natour. Penerima hak BOT tersebut membangun, mengelola, dan mengoperasikan tanah dan bangunan dari PT HIN. Berdasarkan kontrak melalui skema BOT, PT CKBI merenovasi dan membangun hotel Indonesia, Mall Grand Indonesia dan gedung parkir. Namun, pada pelaksanaannya terdapat penambahan dua bangunan yaitu menara BCA dan apartemen Kempinski. Selama jangka waktu BOT atau konsesi, PT CKBI berhak untuk mengambil manfaat ekonomi atas bangunan yang telah dibangun. Kontrak BOT antara PT CKBI dengan PT HIN ditandatangani pada tahun 2004 memuat hak penerima BOT untuk melakukan perpanjangan jangka waktu kontrak atau konsesi BOT. Sehingga, waktu pengoperasian untuk memperoleh manfaat ekonomi dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang untuk mengembalikan biaya investasi selain dari keuntungan ekonomi untuk korporasi. Namun, terdapat permasalahan ketika waktu pelaksanaan dari perpanjangan jangka waktu kontrak dilakukan pada tahun ke enam kontrak atau tahun 2010. Perpanjangan yang dinilai dini mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi PT HIN. Sebab, terdapat kompensasi atas perpanjangan tersebut dimana perhitungan nilai kompensasi tersebut menggunakan dua cara (dipilih mana yang paling besar). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu menganalisis hukum secara normatif, berfokus pada peraturan, prinsip, dan doktrin hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan sebelum tahun 2004, literatur hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kontrak, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, laporan sumber referensi lainnya dan sumber data tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisis data penelitian ini dihubungkan dengan permasalahan yang kemudian diteliti dan diuraikan dalam bentuk narasi. Hasil dari penelitian ini bahwa perpanjangan jangka waktu kontrak atau masa konsesi telah diatur dalam kontrak BOT antara PT HIN dengan PT CKBI. Pada kontrak tersebut tidak diatur waktu pelaksanaan nya, sehingga dapat dilakukan sewaktu-waktu atau kapan saja. Namun, kontrak dengan PT HIN sebagai BUMN terdapat pembatasan atas kontrak yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut. Pembatasan tersebut berupa Surat Menteri BUMN No. 5-136/MBU/2004 sebagai persetujuan dari kontrak tersebut. Pada surat tersebut, ditentukan kapan dilakukan perpanjangan yaitu pada tahun terakhir dari kontrak BOT tersebut.Sehingga, atas perpanjangan yang tidak dilakukan sesuai surat tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT HIN sebagai penerima BOT.

---

PT Hotel Indonesia Natour as a BUMN that manages Indonesian hotels collaborates with PT Cipta Karya Bumi Indah through the Build Operate Transfer (BOT) or Build to Handover (BGS) scheme. PT Cipta Karya Bumi Indah as a strategic partner received BOT rights from PT Hotel Indonesia Natour. The recipient of the BOT rights builds, manages and operates land and buildings from PT HIN. Based on the contract through the BOT scheme, PT CKBI renovated and built the Indonesian hotel, Grand Indonesia Mall and parking building. However, in its implementation there were the addition of two buildings, namely the BCA tower and the Kempinski apartment. During the BOT or concession period, PT CKBI has the right to take economic benefits from the buildings that have been constructed. The BOT contract between PT CKBI and PT HIN signed in 2004 contains the right of the BOT recipient to extend the term of the contract or BOT concession. Thus, the operating time to obtain economic benefits can be carried out over a long period of time to recover investment costs in addition to economic benefits for the corporation. However, there was a problem when the implementation time for the extension of the contract period was carried out in the sixth year of the contract or 2010. The extension which was considered early resulted in economic losses for PT HIN. Because, there is compensation for the extension where the compensation value is calculated using two methods (whichever is the largest). This research uses a doctrinal research method, namely analyzing law normatively, focusing on legal regulations, principles and doctrines originating from legislation before 2004, legal literature. The legal materials used in this research are primary legal materials, namely regulations, jurisprudence and contracts, secondary legal materials, namely books, scientific journals, reports from other reference sources and tertiary data sources, namely legal dictionaries, encyclopedias and indexes. The data collection technique in this research is library research. This research data analysis is connected to problems which are then researched and explained in narrative form. The results of this research are that the extension of the contract term or concession period has been regulated in the BOT contract between PT HIN and PT CKBI. The contract does not regulate the implementation time, so it can be carried out at any time or at any time. However, the contract with PT HIN as a BUMN provides for a contract based on freedom of contract. These restrictions are in the form of a Letter from the Minister of BUMN No. 5-136/MBU/2004 as approval of the contract. In the letter, it is determined when the extension will be carried out, namely in the last year of the BOT contract. Thus, an extension that was not carried out according to the letter resulted in losses for PT HIN as the recipient of the BOT."

"Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) [untuk selanjutnya disebut dengan "BOT" atau yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah "bangun guna serah", masih merupakan hal yang baru di Indonesia. Kerjasama ini mulai berkembang karena semakin meningkatnya kegiatan bisnis di Indonesia. Kegiatan bisnis yang meliputi berbagai sektor menimbulkan peningkatan permintaan terhadap fasilitas dan komplek komersial yang mendukung kegiatan niaga seperti gedung perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan bahkan kebutuhan perumahan. Permintaan ini didasarkan atas kebutuhan bisnis khususnya di kotakota besar sebagai pusat kegiatan bisnis. Namun di kotakota besar memiliki keterbatasan tanah. Kesulitan untuk memperoleh lokasi tanah yang strategis dan harga tanah yang sangat tinggi selalu menjadi permasalahan yang utama bagi para investor di kota besar. Besarnya jumlah penduduk dan sentralisasi kegiatan bisnis merupakan faktor yang menyebabkan sukarnya memperoleh tanah di kota besar.Di sisi lain diketahui bahwa para pihak yang menguasai hak atas tanah tidak dapat memanfaatkan tanahnya dengan maksimal. Terdapat tanah dengan kondisi yang dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya tanpa dikelola, atau terdapat pula fasilitas bisnis dengan kondisi strategis namun tidak layak dan tidak digunakan secara maksimal. Keadaan ini disebabkan karena pihak yang menguasai hak atas tanah tidak memiliki biaya untuk membangun fasilitas atau merawat fasilitas yang sudah ada di atas tanah tersebut atau dapat pula karena kurangnya kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan maksimal. Kondisi tanah yang tidak demanfaatkan maupun kurang terawat ini sering dialami oleh penduduk setempat yang menguasai tanah tetapi tidak memiliki dana dan kemampuan untuk mengelola tanah tersebut. Pihak yang menguasai hak atas tanah tidak bersedia untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain.Kondisi serupa juga terjadi pada tanah dan fasilitas milik Pemerintah Daerah (Pemda), instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikuasai dengan Hak Pakai, Hak Pengelolaan ataupun tanpa hak berlaku. Kurangnya kemampuan manajerial dan finansial menjadi kendala bagi Pemda, instansi pemerintah, BUMN dan BUMD dalam memanfaatkan tanah beserta fasilitas yang dimilikinya."

"RINGKASAN EKSEKUTIFPT Natour mempunyai beberapa hotel yang tersebar di beberapakota di Indonesia, seperti Medan, Parapat, Padang, Semarang,Yogyakarta, Surabaya, Tretes dan Bali. Disamping itu PT Natour mempunyai beberapa unit usahapendukung yaitu 1 unit usaha restoran di bandar udaraAdisucipto, Yogyakarta dan 1 unit usaha catering dibandar udara Juanda, Surabaya. Karena PT Natour mulai mengelola hotel?hotel sejak perolehanbeberapa hotel yang sudah beroperasi dan kemudian diberikantanggung jawab atas beberapa hotel lagi maka kelas hotelnyalebib heterogen. Kelas hotel-hotel yang dimiliki PT Natourmulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Dengan kelas hotel yang heterogen ini terdapat masalahpenyediaan hotel untuk tamu yang ingin melakukan perjalananke beberapa tempat di Indonesia, karena tamu yang menginappada beberapa hotel dengan perbedaan kelas yang menyolok danmenepuh jarak yang jauh seperti dari Sumatera ke Balimelalui pulau Jawa, akan merasa tidak nyaman perjalanannya. Jasa perhotelan merupakan salah satu pendukung industripariwjsata yang menyediakan fasilitas tempat penginapan,makan dan minum serta pelayanan lainnya untuk umum yangtinggal untuk sementara waktu. Sebagaimana hotel merupakan badan usaha yang memasarkanJasa, maka yang penting bagi pelanggan adalah mutu pelayananyang diberikan langsung oleh karyawan hotel berupakecepatan, kecakatan, kesopanan dan keramahan. Agar dapat memberikan tempat dan pelayanan yang memuaskanbagi para pelanggan dengan fasilitas yang bervariasi maka PTNatour perlu mengadakan standardisasi pelayanan melaluiprogram pelatihan yang terpadu dan standardisasi fisikbangunan hotel yaitu bentuk ,dekorasi atau tata letak hoteldengan suatu ciri tertentu mjsalnya tradisional atau modern."

"Perjanjian Build, Operate and Transfer sering ditemukan dalam praktek pembangunan proyek berskala besar. Perjanjian BOT antara PT. Bank Rakyat Indonesia dan Dana Pensiun BRI dengan PT. Mulia Persada Pacific terjadi selama 30 tahun. Dikarenakan terbukti wanprestasi hakim memutuskan perjanjian berakhir padahal hak pengelolan Investor masih sampai 10 tahun lagi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap PT. Mulia Persada Pacific selaku Investor yang terbukti wanprestasi terhadap putusan hakim yang menyatakan perjanjian berakhir (pembatalan perjanjian) dan restorasi (pengembalian prestasi) tehadap PT. Mulia Persada Pacific selaku pihak yang terbukti wanprestasi.

---

Build Operate And Transfer (BOT) Agreement mostly found in some major development project. Build, Operate And Transfer (BOT) Agreement between PT. Bank Rakyat Indonesia and Dana Pensiun BRI with PT. Mulia Persada Pasific has been occured for thirty years. It because has been proven there is a default, The Judge had annuled that the agreement ended even though the invest management is still running for the next ten years. Based from the things above, this thesis will discuss the issues about the legal protection of PT. Mulia Persada Pasific as the investor who already been proven default of The Judge Annualment which stated about the end of agreement (agreement cancelation) and the restoration (returning pledge) of PT. Mulia Persada Pasific as the party who has been prove defaulted."

"PT. TELKOM dalam membangun Fasilitas Telekomunikasinya membutuhkan dana yang besar, sehingga mengikutsertakan pihak investor (swasta) dalam pelaksanaan pembangunannya. SeteIah diberlakukannya UU Nomor : 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dimana pihak swasta diperbolehkan sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, maka terlihat adanya peningkatan peran pihak swasta dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, balk sebagai penyelenggara telekomunikasi maupun sebagai investor dengan melakukan kerja sama di perusahaan telekomunikasi. Dengan adanya peran sektor swasta yang lebih luas di PT. TELKOM, maka diharapkan dapat mempercepat pembangunan fasilitas telekomunikasi di PT. TELKOM khususnya di daerahdaerah yang belum terjangkau oleh fasiltas telekomunikasi.Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai pelaksanaan pembangunan Fasilitas Telekomunikasinya dengan menggunakan sistem Build Operate and Transfer (HOT), mengenai Hak dan Kewajiban antara pihak PT. TELKOM dan pihak Mitra dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pola Build Operate and Transfer, dan mengenai cars penyelesaian perselisihan jika terjadi perselisihan antara pihak PT. TELKOM dengan pihak Mitra.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan memaparkan obyek penelitian untuk kemudian dilakukan pembahasan terhadap permasalahan sehubungan dengan obyek tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pejabat atau karyawan yang bekerja di PT. TELKOM maupun beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan.Dari uraian tersebut maka disimpulkan bahwa : PT. TELKOM dalam melaksanakan pembangunan Fasilitas Telekomunikasinya dengan menggunakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pola Build Operate and Transfer (BOT), dengan demikian PT. TELKOM tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembangunan tetapi yang mengeluarkan dana adalah pihak Mitra. Hak dan Kewajiban para pihak dalam melaksanakan PI(S dengan pola BOT adalah : a. Pihak Mitra dan PT. TELKOM memperoleh pembagian pendapatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. b. Pihak PT. TELKOM menerima penyerahan kepemilikan (Transfer of Title) atas hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Mitra kepada PT. TELKOM pada akhir kerjasama. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah. Akan tetapi apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat, maka para pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase yang telah disetujui oleh para pihak atau di Pengadilan Negeri."

"Penelitian ini membahas tentang Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/ BOT) yang merupakan istilah baru dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan menggunakan alat pengumpul data yang berupa studi dokumen baik data primer maupun data sekunder. Adapun pengertian BOT adalah pemanfaatan barang milik kekayaan negara atau swasta/ perorangan yang berupa tanah oleh pihak lain, dimana pihak tersebut diberikan hak untuk membangun bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitas di atas tanah tersebut, serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan, dan/ atau sarana lain berikut fasilitas tersebut beserta pendayagunaannya kepada Departemen/ Lembaga atau pemilik lahan bersangkutan setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati. Dalam perjanjian BOT ada kemungkinan terjadinya wanprestasi, dalam hal ini wanprestasi terjadi antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.; Dana Pensiun BRI Dengan PT. Mulia Persada Pacific. PT. Mulia Persada Pacific dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi beberapa kewajibannya yang sudah diperjanjikan yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui pengadilan yang berakibat pada berakhirnya perjanjian BOT tersebut dan PT. Mulia Persada Pacific harus membayar biaya ganti rugi, denda dan bunga serta biaya perkaranya. Hasil penelitian ini menyarankan agar perjanjian BOT perlu segera dibuat pengaturan khusus yang dapat berupa peraturan perundangundangan ataupun peraturan pemerintah serta para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian BOT harus lebih selektif dalam memilih mitra kerjasamanya.

---

This study discusses about the Build Agreement To Deliver ( Build , Operate and Transfer / BOT ) which is a relatively new term in the Indonesian economic activities. The method that used in this thesis is the research literature normative juridical and use data collection tool in the form of studies document both the primary data and secondary data. The definition of the BOT is the use of state property or private property / individuals in the form of land by another party, where the party is given the right to build a building and / or other means the following facilities on the land, and use it within a certain period, and then handed back to the land, building, and / or other means of following the facility along and right to use it to the Department / Institution or relevant land owner after the expiration of the agreed period. In a BOT agreement is no possibility of default, in which case default occurs between PT. Bank Rakyat Indonesia , Tbk.; BRI Pension Fund With PT. Mulia Persada Pacific. PT. Mulia Persada Pacific considered in default because it did not meet some of its obligations as they fall due, which in turn must be resolved through the courts that resulted in the expiration of the BOT agreement and PT. Mulia Persada Pacific should pay indemnity costs, penalties and interest as well as the cost of its case. The result of this study suggest that the BOT agreement needs to be made special regulation that can be either legislation or regulation and as stakeholders in BOT agreement should be more selective in choosing their cooperration partners."

"PT Hotel Indonesia Natour (PT.HlN) as a corporate was built from the merger between PT Hotel Indonesia lnternational (PT.HII) and PT Natour in 2001. The decline of physical service quality (tangible) and the service level (intagible) will influence the competitive ability ofthe hotel business. A vertical and bureaucratic organization , the creating of cultural corporate devoid of market and competitive oriented enable decline of service quality to occur which also affect the functioning in overall.Paying close attention to the the problem above, this research is focused on how the process of PT HIN transformiation with the management policy and its implementation can create value to the consumer in the form of service quality, tangible as well as intagible. This research observes a model in many dimensions, such as: Renewal, Reframe, Restructure, and Revitalize (Gouillart & Kelly:1995). The transformation process will affect in the service quality given by a corporate. The indicators being used to measure the standard of a quality service are Tangible, Reliablity, Reponsiveness, Assurance, and Empathy (Zaithaml, Parasuraman & Berry:1990).Based on its purpose, this research is called Explanatory, since there are causal factors as the independent variable and effects arose as the dependent variable. Meanwhile, based on the technique of data collecting, this research can be classified as quantitative survey. The data tabulation is carried out with SEM method. SEM or Structural Equation Modeling is a method to observe the relation between the indicator and its variable (measurement model), as well as among other variables (structural model) using a software called LISREL 8.3.The research result shows a significant relation only in several dimensions of the transformation with the service quality; and there is a symmetrical positive relation (correlation) among those dimensions. The suggestion given as a result of mis research is the need for PT.HlN to perform the incremental and sustainable transformation process."

"Konsep B.O.T (Build, Operate and Transfer) yang pada awalnya diterapkan pada proyek-proyek umum milik pemerintah, kini telah banyak diterapkan pada proyek-proyek swasta, yaitu pada gedung komersial yang didirikan oleh perusahaan property. Konsep ini pada dasarnya merupakan suatu pola kerjasama antara pemilik tanah dengan developer dimana pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada pihak developer untuk dibangun gedung komersial di atasnya menyerahkan hak pengelolaan gedung tersebut selama jangka waktu tertentu (yang biasanya berkisar antara 20 hingga 30 tahun) dan kemudian setelah jangka waktu tersebut, hak pengelolaan beserta gedung komersialnya dialihkan kembali kepada pemiliknya. Hak pengelolaan ini merupakan imbalan bagi developer atas prestasinya mendirikan gedung, merawat serta mengelolanya, berdasarkan hak pengelolaan ini developer berhak menarik keuntungan yang dihasilkan dari pengoperasian gedung tersebut. Pada prakteknya penerapan konsep B.O.T pada perusahaan property ini tidak selalu sama satu dan lainnya, tergantung pada subyek (pemilik) tanahnya. Pemilik tanah yang merupakan BUMN biasanya mengajukan persyaratan-persyaratan tersendiri dalam pelaksanaan transaksi B.O.T. ini membuat pelaksanaannya lebih rumit bila dibandingkan dengan transaksi B.O.T yang pemilik tanahnya adalah pihak swasta atau perorangan. Melihat perkembangan konsep B.O.T pada perusahaan property akhir-akhir ini, perlu dibuat suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini paling tidak dalam menentukan klausula-klausula yang wajib ada dalam setiap perjanjian B.O.T demi melindungi kepentingan kedua pihak yang melakukan perjanjian."