Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena kabut asap lintas batas di Asia Tenggara telah menjadi isu lingkungan persisten dan kompleks. Tinjauan literatur ini mengkaji kompleksitas permasalahan tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara, dengan fokus pada peran dan kapasitas aktor negara maupun non-negara, kerangka kerja sama regional ASEAN serta strategi kebijakan nasional. Literatur saat ini masih belum memadai dalam membandingkan pendekatan dan respons terkait isu kabut asap lintas batas di Asia Tenggara di luar dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Fokus utama masih tertuju pada inisiatif regional ASEAN, dengan sedikit perhatian pada analisis yang mendalam terhadap upaya negara-negara lainnya serta diskusi publik dan wacana masyarakat sipil. Dengan meninjau 42 literatur yang bersumber pada Scopus dan non-Scopus, paparan ini mengelompokkan tiga tema inti yang ditemukan dalam perkembangan kajian Tata Kelola Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara menggunakan taksonomi. Tema-tema inti tersebut adalah (1) eksistensi rezim kabut asap lintas batas di Asia Tenggara; (2) implementasi mekanisme tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara; (3) evaluasi mekanisme tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Sintesis dari literatur yang disajikan mengindikasikan bahwa meskipun ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) memiliki peran penting dalam pengelolaan kabut asap lintas batas, namun pelaksanaannya terkendala oleh norma non-intervensi ASEAN dan prinsip kedaulatan negara. Kendala lain meliputi mekanisme penegakan hukum yang lemah, kapasitas institusi yang terbatas, serta perbedaan kepentingan antara negara-negara anggota ASEAN. Partisipasi publik dan peran media diidentifikasi sebagai kunci dalam memobilisasi dukungan untuk perlindungan lingkungan. Refleksi dalam tinjauan literatur ini dibuat berdasarkan pemetaan latar belakang ilmu, tren kutipan dari literatur akademis terpilih, sebaran tahun publikasi, dan kata kunci. Berdasarkan refleksi, hasil tinjauan menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin penting. Pertama, pemetaan latar belakang ilmu dalam studi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara didominasi oleh bidang hubungan internasional dan ilmu lingkungan. Kedua, tren kutipan dari literatur akademis terpilih menunjukkan peningkatan perhatian pada peran media dan kerjasama multilateral. Ketiga, sebaran tahun publikasi memperlihatkan lonjakan signifikan pada dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya insiden kabut asap. Terakhir, kata kunci yang paling sering digunakan mencerminkan fokus pada tata kelola kabut asap, kerjasama ASEAN, dan kebijakan lingkungan.

---

The phenomenon of transboundary haze in Southeast Asia has become a persistent and complex environmental issue. This literature review examines the complexities of transboundary haze governance in Southeast Asia, focusing on the roles and capacities of state and non-state actors, the ASEAN regional cooperation framework, and national policy strategies. Current literature remains inadequate in comparing approaches and responses to transboundary haze issues in Southeast Asia beyond Indonesia, Singapore, and Malaysia. The primary focus remains on ASEAN regional initiatives, with limited attention to detailed analyses of other countries' efforts and public discourse and civil society engagement. By reviewing 42 sources from Scopus and non-Scopus databases, this review categorizes three core themes found in the development of Transboundary Haze Governance in Southeast Asia using taxonomy. These core themes are: (1) the existence of the transboundary haze regime in Southeast Asia; (2) the implementation of transboundary haze governance mechanisms in Southeast Asia; and (3) the evaluation of transboundary haze governance mechanisms in Southeast Asia. The synthesis of the literature presented indicates that, although the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) plays a significant role in managing transboundary haze, its implementation is hindered by ASEAN's non-intervention norms and national sovereignty principles. Other obstacles include weak enforcement mechanisms, limited institutional capacities, and differing interests among ASEAN member states. Public participation and the role of the media are identified as crucial in mobilizing support for environmental protection. Reflections in this literature review are based on mapping the background of the field, citation trends from selected academic literature, publication year distribution, and keywords. Based on these reflections, the review findings highlight several key points. First, the background mapping of studies on transboundary haze in Southeast Asia is dominated by international relations and environmental science fields. Second, citation trends from selected academic literature show increased attention to the role of the media and multilateral cooperation. Third, the publication year distribution shows a significant increase over the past decade, coinciding with the rise in haze incidents. Finally, the most frequently used keywords reflect a focus on haze governance, ASEAN cooperation, and environmental policy."

"Polusi udara lintas batas negara merupakan permasalahan lingkungan yang terjadi ketika polusi dari suatu negara berpindah ke negara lain. Penanganan terhadap polusi udara lintas batas negara menjadi penting karena kerugian tidak hanya terjadi di negara asal melainkan negara yang terkena dampak polusi. Polusi udara lintas batas negara terus berkembang terutama di ASEAN. Polusi asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat musim El Nino berpindah ke Singapura dan Malaysia dipicu oleh angin muson. ASEAN memiliki instrumen hukum ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (?AATHP?) yang mulai berlaku sejak tahun 2003. AATHP mengatur adanya pengumpulan data, pengawasan, evaluasi dan penanganan kebakaran hutan untuk mengurangi polusi asap lintas batas negara. Namun, pada praktiknya, ketentuan tersebut dirasa belum mampu melakukan pengembangan teknologi pemadaman api di hutan atau lahan yang berada di wilayah terpencil. Koordinasi dan kerja sama regional dalam penanganan polusi asap lintas batas negara juga belum optimal. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang memadai di tingkat nasional untuk mencegah sistem tebang bakar lahan (slash and burn); tindak lanjut bagi pelanggar, baik pelaku industri skala kecil maupun skala besar; dan adanya sosialisasi kepada masyarakat terpencil akan bahaya sistem tebang bakar lahan yang tadinya merupakan salah satu kearifan tradisional yang diakui oleh negara Indonesia.

---

Transboundary air pollution is an environmental problem that occurs when pollution moves from one country to another country. Managing and handling transboundary air pollution become important because loss does not only suffered by home country but also affected country. Transboundary air pollution has been growing continually, especially in ASEAN. Haze pollution caused by land and forest fires in Indonesia during El Nino season moved to Singapore and Malaysia triggered by monsoon. ASEAN has legal instrument named ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ("AATHP") which has came into force since 2003. AATHP has several main provis1ion namely data collection, monitoring, evaluation and handling of forest fires to reduce transboundary haze pollution. However, in practice, these provisions are still not be able to provide and develop sufficient land or forest fire fighting technology that happened in remote areas. Regional coordination and cooperation yet has not performed optimally. In addition, this also required strict law enforcement at the national level to prevent slash and burn; further investigation for offenders, both small scale industry and large scale industry; and socialization to remote communities or indigenous people about the dangers of slash and burn method that had been one of their local wisdoms that also recognized by Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan asas tanggung jawab negara dalam kasus kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan tanggung jawab Nikaragua atas perusakan lingkungan di wilayah teritorial Negara Kosta Rika. Kajian ini juga membahas potensi pemberlakuan asas tanggung jawab negara terhadap bencana kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan / atau lahan. Penugasan pertanggungjawaban kepada negara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Salah Secara Internasional. Juga akan dibahas tentang pengakuan asas tanggung jawab negara dalam konteks kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran dalam kerangka hukum internasional dan kerangka hukum nasional serta beberapa kasus kerusakan dan / atau pencemaran lintas batas, seperti kasus trail smelter. , kasus Danau Lanoux, kasus Selat Corfu, dan kasus uji senjata nuklir. Penulis menemukan bahwa akuntabilitas negara lahir dari pengakuan kedaulatan negara yang melarang negara menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran yang melintasi batas wilayah negara. Larangan menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran telah menjadi norma hukum lingkungan internasional setelah dituangkan dalam prinsip 21 Stockholm Declaration dan penggunaan norma ini sebagai dasar penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas.This thesis discusses the application of the principle of state responsibility in cases of cross-border damage and / or pollution. The research in this thesis is a normative and descriptive juridical research. The discussion in this study discusses the imposition of Nicaragua's responsibility for environmental destruction in the territory of the State of Costa Rica. This study also discusses the potential for the application of the principle of state responsibility for transboundary haze disasters due to forest and / or land fires. The assignment of accountability to the state in this research is carried out with reference to the Article of State Responsibility for International Wrong Actions. It will also discuss the recognition of the principle of state responsibility in the context of transboundary damage and / or pollution in the international legal framework and national legal framework as well as several cases of cross-border damage and / or pollution, such as the trail smelter case. , the Lake Lanoux case, the Corfu Strait case, and the nuclear weapons test case. The author finds that state accountability is born from the recognition of state sovereignty which prohibits the state from causing damage and / or pollution that crosses national borders. The prohibition of causing damage and / or pollution has become a norm of international environmental law after it has been stated in the principles of the 21 Stockholm Declaration and the use of these norms as a basis for resolving cross-border environmental disputes."

"Summary:Transboundary Pollution: Evolving Issues of International Law and Policy provides a comprehensive and perceptive overview of the legal principles that govern pollution internationally and explores the utilisation of these principles in practic"

"ABSTRAKKota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah terkena oleh kabut asap pada tahun 2015 yang berdampak pada degradasi kualitas udara. Analisis kerentanan pada aspek sensitivitas dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan dan mitigasi kabut asap di masa mendatang. Aspek kondisi internal yang dilihat dari kondisi manusia dan kondisi fisik wilayah digunakan untuk menganalisis tingkat sensitivitas wilayah. Untuk menganalisis tingkat sensitivitas wilayah dilakukan pembobotan terlebih dahulu dengan menggunakan metode AHP dan di analisis dengan Spatial Multi Criteria pada setiap parameter. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data adalah sensitivitas wilayah terhadap kabut asap di Kota Pekanbaru berdasarkan kondisi fisik wilayah memperlihatkan tingkat yang semakin tinggi di bagian tengah kota sejalan dengan presentase tutupan vegetasi yang rendah, kepadatan bangunan yang cenderung padat dan tata letak bangunan yang cenderung tidak teratur. Berdasarkan kondisi manusia, sensitivitas wilayah memperlihatkan tingkat yang semakin rendah di bagian tengah kota dengan presentase usia sensitif dan presentase mata pencaharian penduduk rendah. Tingkat sensitivitas wilayah terhadap kabut asap di Kota Pekanbaru tidak memperlihatkan kecenderungan yang sama antara kondisi fisik dan kondisi manusia yang terlihat secara jelas di bagian tengah kota; di mana wilayah yang ditinjau dari kondisi fisik memiliki sensitivitas tinggi ternyata memiliki sensitivitas yang rendah berdasarkan kondisi manusianya.

---

ABSTRACTPekanbaru City is one of the areas exposed by haze in 2015 which impact on air quality degradation. Vulnerability analysis on the sensitivity aspect is needed as an effort to mitigate haze in the future. Aspects of internal conditions viewed from the human condition and the physical condition of the region are used to analyze the level of region sensitivity. To analyze level of region sensitivity, the weighting is done using AHP method and analyzed with Spatial Multi Criteria on each parameter. The results obtained from the data processing are the sensitivity of the region to the smoke haze in Pekanbaru City based on the physical condition of the area showing the higher level in the middle of the city in line with the low percentage of vegetation cover, the density of buildings that tend to be solid and the layout of the buildings tend to be irregular. Based on human conditions, the sensitivity of the region shows lower rates in the central part of the city with a percentage of sensitive age and low percentage of livelihoods. The region sensitivity to haze in Pekanbaru City does not show the same tendency between the physical condition and the human condition in the center of the city in which the area under review of the physical condition has a high sensitivity turns out to have a low sensitivity based on its human condition."

"Tesis ini membahas tentang penilaian kualitas perairan dalam upaya pengendalian pencemaran di wilayah pesisir kota pekalongan. Pada umumnya wilayah pesisir Kota Pekalongan digunakan oleh masyarakat sebagai lahan budidaya pertambakan, namun karena kondisi perairan yang keruh dan telah tercemar oleh beberapa bahan pencemar, kegiatan budidaya menjadi tidak maksimal dilakukan. Informasi terkini tentang kondisi karakteristik fisika, kimia dan biologi di perairan Kota Pekalongan dianggap masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan data parameter perairan di Kota Pekalongan. Penelitian dilakukan pada bulan September 2012 yang ditetapkan secara purposive, berdasarkan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah (KepMen KLH No.51/men-KLH/2004). Berdsarkan nilai TSS, TDS, DO, total fosfat, dan NH3 yang dibandingkan dengan baku mutu lingkungan dalam KepMen KLH No.51/men-KLH/2004, wilayah laut pesisir Kota Pekalongan sudah tercemar. Total beban cemaran tertinggi di muara sungai adalah TSS sebesar 8,317,79 mg/L. Adapun alternatif upaya yang perlu dilakukan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk, penerapan teknologi melaui penerapan konsep 3R (reduce, reuse, recycle), pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta mengupayakan keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

---

The focus of this study is water quality assessment on control pollution effort in coastal areas of Pekalongan District. Generally, coastal areas of Pekalongan District was used as ponds culture, but as its waters condition and has been pollution by certain contaminant materials, its land culture activity has decreased and not maximally utilized. Recent information on physical, chemical and biological characteristic condition around Pekalongan District waters is limited. Therefore, parameter data availability was needed. Research was conducted in September 2012, which was determined as purposive, based on environmental quality standard enacted by government (Ministry of Environment Ministerial Decree No. 51/MEN-KLH/2004). Based on TSS, TDS, DO, phosphate total, and NH3 compared with environment quality standard in Ministry of Environment Ministerial Decree No. 51/MEN-KLH/2004, it realized that coastal areas of Pekalongan District were in polluted condition. Highest contaminant load total in outfall was TSS as amount 8,317,79 mg/L. Another alternative effort worth to be conducted is population growth control, applied technology based on 3R concept (reduce, reuse, recycle), Waste Water Plant, and conducting integrated communal solid waste management sustainability."

"ABSTRAKTesis ini membahas proses diplomasi Pemerintah Indonesia di tingkat regionalmaupun domestik yang dipengaruhi birokrasi politik domestik terkait ratifikasiASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif eksplanatif. Hasil penelitian menyarankan PemerintahIndonesia untuk melakukan kesiapan teknis dan dana dengan lebih matang;mengesampingkan ego sektoral masing-masing institusi; dalam membuatkebijakan publik terkait isu lingkungan, khususnya sektor kehutanan, PemerintahIndonesia harus memiliki rancangan berpikir jangka panjang dan cara kerja yanglebih terintegrasi.

---

ABSTRACTThe focuses of this research are the Indonesia government diplomacy in regionaland domestic level. The purpose of this research is to understand the dynamics ofIndonesia government diplomacy that influenced by domestic bureaucraticpolitics in regional and domestic level regarding the ratification of ASEANAgreement on Transboundary Haze Pollution. This research is qualitativeexplanative interpretive. The data were collected by means of deep interview. Theresearcher suggest that Indonesia government should conduct technical and fundsreadiness related the implementation of ASEAN Agreement on TransboundaryHaze Pollution; lay aside institution sectoral’s ego; in making public policy,regarding the environmental issues, especially forestry sector, Indonesiagovernment must have long-term visions and more integrated framework."