Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai upaya perbaikan tata kelola PNBP. Pada PMK 110/PMK.05/2021, diatur bahwasanya penetapan Maksimum Pencairan PNBP menjadi lebih sederhana dan terotomasi. Namun, dengan diaturnya prasyarat berupa persentase dan linimasa waktu untuk pencairan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak menimbulkan risiko terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, selain itu, ketentuan ini juga bertentangan konsep ketersediaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang mensyaratkan bahwa sebelum dilakukannya kontrak pengadaan barang/jasa anggaran harus sudah tersedia dan siap untuk digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pada bagian akhir penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran untuk menghindari timbulnya risiko pada proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN, diantaranya bagaimana sebaiknya kontrak barang/jasa pemerintah mengatur mengenai ketentuan pembayaran serta bagaimana proses penyusunan target PNBP yang ideal untuk menghindari adanya risiko tidak tercapainya target PNBP.

---

Regulation of The Minister of Finance Number 110/PMK.05/2021 concerning Procedures for Determining the Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue (PNBP) is a new breakthrough issued by the Minister of Finance as an effort to improve PNBP’s governance. In PMK 110/PMK.05/2021, it is specified that the determination of the maximum PNBP disbursement becomes simpler and automated. However, by regulating the prerequisites in the form of percentages and timelines for the disbursement of the Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue, it creates a risk of delays or failure in payments on contracts for the procurement of government goods/services. On the other hand, Maximum Disbursement also having contradictory with the concept of budget availability as regulated in Presidential Regulation Number 16 2018 which requires that before a contract for procurement of goods/services is carried out, the budget should be available and ready to be used.

This research is prescriptive doctrinal research, the purpose of this research is to provide suggestions regarding to the problems. At the end of this research, the author formulates several suggestions to avoid the emergence of risks in the process of Government Procurement, including how terms and payment should be regulated in Government Procurement contracts and how to prepare ideal PNBP targets to avoid the risk of not achieving the PNBP target."

"ABSTRAKPengaturan ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penting untuk memberikan kepastian hukum terkait dana APBN yang tunduk pada mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adanya kesalahan penerapan aturan pengadaan barang/jasa oleh badan usaha/individu dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Contohnya dalam sengketa pengadaan barang/jasa antara PT Bank Sumut dan Endang Sriasih tahun 2004 dan dalam kasus tindak pidana korupsi untuk pengadaan LTE PLTGU Belawan PT PLN Pembangkit Sumatera Utara tahun 2015. Penelitian ini tidak secara spesifik menganalisis kedua kasus tersebut, namun untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang sama maka perlu pengaturan yang jelas terkait ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, kriteria dana APBN yang termasuk dalam ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dana APBN dari pos belanja negara yang sifatnya belanja barang/jasa dan dana APBN yang berasal dari pos belanja negara dibelanjakan oleh pelaku pengadaan yakni Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah . Selain itu, penulis menemukan bahwa implikasi penggunaan istilah ldquo;Pembiayaan rdquo; dan ldquo;Anggaran Belanja rdquo; terhadap ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menimbulkan salah penafsiran dan pemahaman terhadap ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila tidak selaras dengan tata kelola APBN.

---

ABSTRACTRegulation of the scope of procurement of Government is important to provide legal certainty related to APBN funds subject to Government Procurement mechanism. Errors in the application of the rules of procurement by business entities or individuals can be considered as an act against the law and can be held responsible by the law. For example, in the procurement dispute between PT Bank Sumut and Endang Sriasih in 2004 and in the case of corruption for the procurement of LTE PLTGU Belawan PT PLN North Sumatra Power Plant in 2015. The research does not specifically analyze these two cases, but to prevent the occurrence of the same legal problems in the present and future then a clear regulation related to the scope of Government Procurement is required. The method used by the authors is a qualitative research method with a normative juridical approach using secondary data. Based on the results of this study, the criteria of APBN funds included in the scope of Government Procurement shall be APBN funds from expenditure items whose caracter is expenditures to buy goods services and APBN funds derived from the expenditure items are spent by the actor procurement, that is the Ministry Institution Local Government Organization . In addition, the authors find that the implications of the use of the term Financing and Expenditure on the scope of Government Procurement may lead to misinterpretation and misunderstanding of the scope of Government Procurement when use of the terms are not in line with APBN governance"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas analisi steori E-Service terhadap Implementasi E-Procurement Menggunakan Metode E-Lelang Cepat Oleh Unit Layanan Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post-Positivist, dengan teknik pengumpulan data Kualitatif melalui wawancar amendalam. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan apakah Implementasi E-Lelang Cepat sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah memenuhi dimensi E-Service. Hasil penelitian pemaparan ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi pelaksanaan E-Lelang cepat di LKPP telah memenuhi literatur pelayanan yang baik, masyarakat dan pengguna dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tercapainya pelayanan yang diharapkan, dan terpenuhinya informasi-informasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Selain itu dari dimensi konteks sistem informasi elektroniknya peran sistem telah mengakomodir antara pihak LKPP dengan Penyedia dengan baik dan efektif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses E Service theory analysis on E Procurement Implementation Using Quick E Auction Method By Procurement Unit at Government Procurement Policy Institution. This research uses Post Positivist approach, with qualitative data collection technique through in depth interview. This study aims to reveal whether the Implementation of E Auction Fast as one method of procurement of goods services electronically meets the dimensions of E Service. The results of this exposure study went well. This can be seen from the implementation dimension of fast E Auction in LKPP has fulfilled good service literature, community and users can feel the benefits directly, the achievement of service expected, and fulfillment of information needed as requirement of procurement implementation electronically. In addition from the dimensions of electronic information system context, the role of the system has been accommodating between the LKPP with the Provider well and effectively."

"Demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia secara merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tiap-tiap instansi Pemerintahan dan juga Lembaga Tinggi Negara perlu mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang demi tercapainya pertumbuhan perekonomian tersebut. Dalam karya tulis ini, Penulis akan mengupas perihal kegiatan pengadaan barang oleh pihak swasta bagi Lembaga Tinggi Negara, dimana dalam pengadaan barang tersebut diperlukan suatu perikatan atau kontrak yang mengatur seluruh hak dan kewajiban pihak swasta maupun Lembaga Tinggi Negara. Pembahasan perihal perikatan itu akan didasari oleh ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pembahasan perihal pengadaan barang bagi Pemerintah akan didasari oleh ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam karya tulis ini Penulis mengemukakan adanya suatu temuan atas kontrak pengadaan barang bagi Lembaga Tinggi Negara yaitu bahwa kontrak yang digunakan oleh Lembaga Tinggi Negara bagi pihak swasta dalam rangka pengadaan barang adalah kontrak/perjanjian baku dan bahwa pihak swasta tidak mempunyai suatu bargaining position untuk melakukan perubahan atau revisi atas perjanjian baku yang diberikan oleh Lembaga Tinggi Negara agar muatannya dapat sesuai dengan keinginan dari pihak swasta pula. Dari temuan tersebut, Penulis membahas apakah dengan penggunaan perjanjian baku dalam pengadaan barang tersebut Asas Keseimbangan bagi kedua pihak telah terpenuhi berdasarkan itikad baik dari para pihak, terutama dari pihak Lembaga Tinggi Negara sebagai pihak yang lebih 'kuat' dibanding pihak swasta. Penulis juga memberikan sedikit saran bagi para pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang akan mengadakan perikatan dengan pihak Pemerintah agar pihak-pihak tersebut dapat lebih paham dan mengerti jenis dan hakikat perikatannya serta lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban yang relevan dengan kegiatan pengadaan barang bagi Pemerintah."

"Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan antara lain terjadi karena kurangnya pemeriksaan, lemahnya tindak lanjut, lemahnya penegakan undang-undang, serta lemahnya pengawasan dari badan pengawas internal pemerintah. Dengan mengetahui pola-pola dan penyebab kecurangan ini, diharapkan mampu memberi solusi untuk menemukan cara-cara terbaik untuk menghilangkan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara.

---

To support a good public governance an Independen Audit External for Public entities was made there is BPK RI BPK do audit for public finance activity one of them is audit for public procurement of goods and services In procurement process fraud is always happened and make loss ini public finance This thesis discuss about pattern of fraud and the causes of fraud in Indonesia The pattern of fraud classified base on fraud tree The causes of fraud can happen because a weak in auditing law and weak in control By knowing the pattern and causes of fraud the solution to avoid fraud could be found."

"Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan yang tahapannya diawali dengan penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan kontrak dengan penyedia barang/jasa terpilih, sampai pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Dalam pembentukan kontrak, terdapat percampuran antara elemen publik dengan elemen privat sehingga untuk sahnya kontrak yang dibuat harus mengacu pada ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga mengacu kepada ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian dengan pemerintah membuat kedudukan antara para pihak tidak seimbang sehingga penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan untuk mengimbangi kedudukan pemerintah yang kuat. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah keabsahan pembentukan kontrak, masalah diterapkannya asas keseimbangan dalam perjanjian, serta masalah pelaksanaan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 beserta perubahannya dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata; Komisi Kepolisian Nasional telah berupaya menerapkan asas keseimbangan; pelaksanaan kontrak berupa pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengadaan jasa yang tidak lain berjenis perjanjian pemborongan, telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, meskipun cara pemenuhannya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak.

---

Procurement of goods or services is an activity to support the implementation of Government task which stages beginning with the determination of needs, the selection of goods or services provider, the engagement in a contract with provider of goods/services selected, until the fulfillment of rights and obligations as a form of the implementation of the contract. In establishing the contract, there is combination between the public elements and private elements, so that for the validity of a contract should refer to the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendment on Guidelines for Implementasion of Government Procurement of Goods or Services and also refers to the provisions of Civil Code regarding the legal conditions of the agreement. The engagement in a contract with the Government makes the position between the parties is not balanced, so that the application of the principle of fairness manner is neccesary to counterbalance the strong position of the Government.

In this thesis, the discussion focused on the issue of validity of the contract, than the problem of application the principle of fairness manner in the agreement, and the issue of implementation of the contract. This research is normative and descriptive analytic nature. The result in this paper concludes that the contract made by the parties is valid because its formulation has been compliant with the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendments and than the legal conditions of the agreement in Civil Code; Komisi Kepolisian Nasional has attempted to apply the principle of fairness manner; execution of the contract (fulfillment of rights and obligations) in procurement of services activity which is similar as contracting agreement, has been implemented properly by the parties although the way of it fulfillment is not wholly in accordance with what is specified in the contract."

"ABSTRAKKetentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturanpengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenanguntuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatanusaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diaturdalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 JunctoNomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa BadanUsaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang dituangkan dalam bentuk suratkeputusan Direksi sangat rawan terhadap resiko-resiko penyimpangan terutama tindak pidanadan korupsi, serta tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya sangatberpengaruh terhadap kinerja BUMN terutama perusahaan persero sebagai badan usaha yangmencari keuntungan, contohnya pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Aturanpengadaan yang terlalu rumit seringkali menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaannyadan menjadikan pengadaan yang tidak efisien dan efektif.

---

ABSTRACTProvisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject tothe rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted itsfreedom and authority to make its own procurement procedures of business activities dependon the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-OwnedEnterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises NumberPER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures OfProcurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient,effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement asformed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has therisks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the faircompetition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice AndUnfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurementcan affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit orientedstate-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementationand make inefficient and effective procurement."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2011 mengenai gugatan PT Helga Prima Contractor melawan Pemerintah Kota Bekasi tentang sah atau tidaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diantara para pihak. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi dalam beberapa bidang hukum seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum persaingan usaha. Sebagai sebuah perjanjian maka perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum perdata.

---

The purpose of this research is to analyze the agreement of procurement by government in Indonesia. The object of this research is the Supreme Court Decision Number 1574 K PDT 2011 between PT Helga Prima Contractor against City of Bekasi rsquo s Government about the legalization of the agreement of procurement by government between the parties. This research method is normative juridical. Secondary data obtained from books, previous studies, and related legislative products.

The results of this research indicate that the procurement of government occurs in several areas of law such as state administrative law, civil law, and business competition law. As an agreement, the procurement is rulled by the Indonesian civil law system. "