Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tesis ini membahas mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam Pemberhentian Mahasiswa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Sengketa yang terjadi dalam Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BL antara mahasiswa dengan universitas swasta adalah perbuatan hukum yang memiliki sifat administratif sehingga menyebabkan dampak hukum bagi kedua belah pihak, Objek Gugatan ialah Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Simpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis adalah Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam pemberhentian mahasiswa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini karena RektorPerguruan Tinggi Swasta dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap keputusan pimpinan perguruan tinggi swasta terkait pemberhentian mahasiswa dalam Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BL dilakukan melalui proses peradilan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

---

State Administrative Decision According to Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, it explains that State Administrative Decisions are written decisions issued by state administrative bodies or officials containing state administrative legal actions based on applicable laws and regulations, which are concrete, individual, and final, which have legal consequences for a person or civil legal entity. This thesis discusses the Authority of State Administrative Courts in resolving disputes over Decisions of Private Higher Education Leaders in Dismissing Students. The research method used in this study uses doctrinal research. The dispute that occurred in Case Number 24/G/2021/PTUN.BL betweenstudents and private universities is a legal act that has an administrative nature so that it causes legal impacts for both parties. The Object of the Lawsuit is the Decree of the Chancellor of Teknokrat Indonesia University dated January 27, 2021 concerning Dismissal as a Student of Teknokrat Indonesia University. The conclusion obtained based on the results of the analysis is that the Decision of the Head of a Private Higher Education Institution in dismissing students is included in the category of State Administrative Decisions. This is because the Chancellor of a Private HigherEducation Institution is considered a State Administrative Agency or Official who carries out government affairs in thefield of education in accordance with the provisions of laws and regulations. Law enforcement against the decision of the head of a private higher education institution regarding the dismissal of students in Case Number 24/G/2021/PTUN.BL is carried out through an administrative court process at the State Administrative Court (PTUN)."

"Dalam era demokrasi dan keterbukaan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Dengan adanya keterbukaan perilaku aparatur pemerintah akan mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) harus memperhatikan AAUPB ketika akan menerbitkan suatu keputusan. Pihak yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan Pejabat TUN yang merugikan dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum menjadikan perguruan tinggi yang memperoleh status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) memperoleh kewenangan penuh untuk melaksanakan salah satu tugas Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, rektor perguruan tinggi BHMN, sebagai pimpinan dari perguruan tinggi, dapat digugat di PTUN apabila menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan, misalnya SK tentang Penghentian Pendidikan Mahasiswa. PTUN akan memeriksa setiap gugatan yang diajukan dan memberikan putusan. Putusan diambil setelah seluruh proses jawab menjawab dan pembuktian dilakukan dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan, “Apakah tindakan rektor yang menghentikan pendidikan mahasiswa sudah sesuai dengan AAUPB? Apakah telah dilakukan upaya yang maksimal untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap AAUPB oleh rektor?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah dilakukan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu beberapa kasus yang melibatkan mahasiswa sebagai penggugat dan rektor sebagai tergugat. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban dari pertanyaan di atas. Pertama, bahwa rektor kerap kali melakukan pelanggaran terhadap AAUPB ketika menghentikan mahasiswa. Kedua, upaya yang dilakukan oleh PTUN untuk membuktikan adanya pelanggaran AAUPB oleh rektor belum maksimal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan rektor selalu menerapkan AAUPB dalam mengambil setiap keputusan dan PTUN dapat melakukan upaya maksimal dalam membuktikan telah dilanggarnya AAUPB oleh Pejabat TUN."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 UUD Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengaruh yang timbul akibat adanya putusan tersebut. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang berkaitan dengan pembentukan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peran pemerintah terhadap kebijakan rencana dan strategi pendidikan nasional, hal ini tak lepas dari fungsinya dalam memberikan jaminan perlindungan pendidikan yang layak untuk warga negara, adanya putusan tersebut bukan berarti penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah dan/atau pemerintah daerah lepas tangan begitu saja untuk mengembangkan RSBI/SBI tetapi justru harus lebih berperan lagi, sepanjang dalam prakteknya tetap memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi karena sejatinya tujuan awal dikembangkannya RSBI/SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar internasional/dunia tetapi tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan negara serta budaya lokal. Penulisan tesis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).

---

This thesis discusses how the role of government in an effort to advance education in Indonesia in accordance with the constitutional mandate of Article 31 of the 1945 Constitution and the Law on National Education System and also analyze how the interpretation of the Constitutional Court in the Judicial Article 50 Paragraph (3) of the Law Number 20 Year 2003 on National Education System, As well as the effects that arise as a result of the decision. With the decision of the Constitutional Court No. 5/PUU-X/2012 on National Education System, relating to the establishment of international school or international school directly and indirectly affect the role of government to plan policies and national education strategy. it is not separated from its function in providing protection guarantee a decent education for citizens, the ruling does not mean the state officials in this case the government and/or local governments just hand off to develop RSBI/SBI but it should be more involved again, all in practice taking into account the legal reasoning of the Constitutional Court because his initial goals developed RSBI/SBI is to produce graduates who have the competence to international standards/ world but still maintain high values ​​of the nation and the state as well as local culture.

The thesis using research methods of juridical normative research. The research is done by examining secondary data or library materials and analyzing in term of the legislative approach (statue approach)."

"Dalam proses pembentukan undang-undang, baik sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta sebelum maupun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik secara substansial teknis yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya undang-undang yang substansinya bertentangan dengan substansi undang-undang lainnya, dimana salah satunya terjadi pada pengaturan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu, maka penelitian tesis ini fokus pada permasalahan bagaimana pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? bagaimana harmonisasi pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? Dari penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam penyusunan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi implementasi rumusan pada tataran praktek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Atas hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap pengaturan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap pengaturan pendidikan dan pelatihan tersebut.

---

In the process of establishing the law, both before and after the amendment of the Constitution of 1945, as well as before and the enactment of Law Number 12 Year 2011 on the establishment of legislation, still found a variety of problems, both technical substantially juridical formulation, and implementation and enforcement. One of the problems faced is the substance of the law contrary to the substance of other laws, one of which occurs in the setting related education and training between regulated in Law Number 17 Year 2008 on the Voyage to the Law Number 20 Year 2003 on National Education System.

Therefore, the thesis research focused on the problem of how to provide education and training settings according to the Law Number 17 Year 2008 on the Voyage and according to Law Number 20 Year 2003 on National Education System? how harmonization of education and training in the field of voyage arrangements between regulated in Law Number 17 of 2008 on the Voyage and regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System?

Of normative research it can be concluded that there has been disharmony in providing education and training arrangements are regulated in Law Number 17 Year 2008 on the Voyage and are regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System, which does not take into consideration in the preparation of the effectiveness and efficiency of the implementation of the formulation at the level of practice. Law Number20 Year 2003 is legislation that has been mandated by the Constitution of 1945 to regulate the education system in Indonesia.

Above it is then necessary to adjust the settings of education and training as stipulated in Law No. 17 Year 2008 on the Voyage to the delivery of education and training arrangements are regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System, so that they can provide legal certainty for stakeholders interested in the education and training settings."

"The Constitutional Court verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, dated March 31st, 2010, related to judicial review of Law Number 9 in 2009 on Educational Legal Entity, granted the request of the apllicant for the most part. One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contract to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay analyzes the juridical implications of The Constitutional Court Verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Juridical implications of the verdict related to the existence of a legal vacuum (rechvacuum) and the implementation levels of education. The juridical implications influence legislation governing the management and implementation of education, especially the education ubit of governance. Therefore, it is necessary immediately to establish a law as a substitute for The Law of Educational Legal Entity and do a redesign for the conductor of the educational unit."

"Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa semenjak diundangkannya undang-undang ini maka 3 (tiga) tahun harus dibentuk peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer. Akan tetapi setelah 19 tahun berjalan, Pemerintah Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan pelaksana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Akibatnya terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Terdapat tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kewenangan Pengadilan Militer dalam Tata Usaha Militer, hambatan dalam pelaksanaa Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata, dan juga mengenai penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam Pengadilan Militer Tinggi. Adapun mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Saran dari hasil penelitian ini bertujuan agar Pemerintah dapat dengan segera mengisi kekosongan hukum yang ada agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para Prajurit.

---

The Armed Forces Administrative Court is regulated in Law No. 31/1997, which states that since the enactment of this law, 3 (three) years must be regulated by the Government Regulations about Military Procedural Laws. However, after 19 years, Indonesia Government has not yet issued regulations referred to in the Law on Military Court. As a result, there is a legal vacuum in the implementation of the Armed Forces Administrative Procedural Law. There are three problems discussed in this research, namely the authority of the Military Courts in Military Administration, obstacles in the implementation of the Armed Forces Administrative Procedure Law, and also regarding the resolution of military administrative disputes in the High Military Court. Regarding the method used in this language is normative juridical with a qualitative approach and using literature and interviews. The results of this study were intended that governments could quickly fill the existing rechtvacuum in order to provide legal certainty for soldiers."

"Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer dalam memeriksa, mengadili dan memutus upaya keberatan Prajurit TNI atas Keputusan Tata Usaha Militer. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme proses penyelesaian sengketa tata usaha militer tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tidak berjalannya mekanisme tersebut mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum tata usaha militer di Indonesia dan berindikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan hukum acara tata usaha militer.

---

This thesis aims to describe and adhere to the jurisdiction of the Military Administrative Court, in order to examine, adjudicate and decide upon the objection of the soldiers to military administrative decision. Based on the results of research shows that the mechanism for the process of settling the military administrative disputes does not work as stated in The Act Number 31 of 1997 concerning on Military Justice. The mechanism that is not work lead to injustice and legal uncertainty that has negative implications on the law enforcement of Indonesian military administrative law and violation of human rights. Therefore, it is necessary to issue a State Governance Regulation to enforce the procedural law of military administration law.

"