Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengawasan memiliki peranan penting dalam memastikan kesesuaian suatu organisasi dalam menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) selaku pengawasan dari sektor pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Temuan dalam kasus laporan keuangan palsu yang dilakukan oleh Akuntan Publik dapat meningkatkan tekanan bagi regulator dalam meningkatkan pengawasan. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang dilakukan oleh PPPK telah efektif berdasarkan 6 (enam) kriteria monitoring dan evaluasi dari Kusek dan Rist (2004). Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap 6 narasumber dengan jabatan profesi PPPK dan akademisi. Selain itu, peneliti menggunakan teknik catatan lapangan-memo analitik, dan studi pustaka dalam memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan PPPK kepada AP dan KAP telah memenuhi sebagian besar dari kriteria monitoring dan evaluasi, khususnya pada kriteria permintaan/tuntutan, kejelasan peran dan tanggung jawab, informasi yang dapat dipercaya, dan akuntabilitas. Adapun pada kriteria kapasitas dan insentif belum maksimal karena jumlah pegawai PPPK yang melakukan pemeriksaan AP dan KAP berbeda jauh dengan jumlah AP dan KAP di Indonesia. Selain itu, penerapan reward dan punishment saat ini hanya ditentukan berdasarkan target kinerja indidivu saja.

---

Supervision has an important role in ensuring the suitability of an organization in carrying out its role in accordance with applicable regulations. This is done by the Finance Professionals Supervision Center (PPPK) as supervision from the government sector that supervises Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP). Findings in the case of false financial statements conducted by Public Accountants can increase pressure for regulators to improve supervision. This research will look at how the inspection process of AP and KAP conducted by PPPK has been effective based on 6 (six) monitoring and evaluation criteria from Kusek and Rist (2004). Researcher used interview technique to obtain primary data by conducting interviews with 6 resource persons who work as PPPKs and academics. In addition, researcher used analytical techniques of field notes and literature studies in obtaining secondary data. The result showed that the process of implementing the PPPK inspection for AP and KAP has fulfilled most of the monitoring and evaluation criteria, especially on the criteria of demand, clarity of roles and responsibilities, trustworthy and credible information, and accountability. The capacity and incentive criteria haven't been optimized because the number of PPPK employees conducting AP and KAP audits differs significantly from the number of APs and KAPs in Indonesia. Furthermore, the application of rewards and punishments is currently determined solely on the basis of individual performance targets."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan PPPK terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan untuk mengetahui apakah pedoman pengawasan PPPK telah memadai dibandingkan dengan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) dan Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh AP terkait laporan auditor independen yang tidak didukung dengan kertas kerja dan peningkatan jumlah temuan atas ketidakpatuhan AP dan KAP terhadap peraturan perundangan dan standar profesi, padahal AP dan KAP telah diawasi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) selaku regulator AP.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui observasi dokumen, wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum efektivitas pengawasan PPPK terhadap AP dan KAP cukup efektif, namun diperlukan penyempurnaan dan implementasi atas pedoman pemeriksaan, di antaranya pertimbangan analisis resiko AP dan KAP melalui hasil pemeriksaan dan perbaikan atas implementasi monitoring tindak lanjut action plan. Peneliti juga menyimpulkan bahwa pedoman pemeriksaan PPPK cukup memadai dibandingkan dengan PCAOB dan ACRA. Selain itu Penelitian ini juga menemukan adanya overload tenaga pemeriksa PPPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap AP dan KAP.

---

This study aims to evaluate the effectiveness of PPPK supervision of the Public Accountant (Akuntan Publik/AP) and Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik/ KAP), and to find out whether the PPPK supervision guidelines are adequate compared to the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) and the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). This research is motivated by the existence of violations committed by AP related to independent auditor's report which is not supported by work papers and increasing number of findings on non-compliance of AP and KAP to the regulation and professional standard, whereas AP and KAP have been supervised by Centre of Financial Profession Development (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan/PPPK) as AP regulator.

The research method used in this study is descriptive qualitative method through document observation, interview and literature study. This study concludes that in general the effectiveness of PPPK supervision on AP and KAP is effective enough, but it is necessary to improve and implement the inspection guidelines, such as consideration of risk analysis of AP and KAP through the results of inspection and improvement on the implementation of follow-up monitoring of action plan. The researcher also concludes that the guidelines for PPPK examination are adequate enough compared to PCAOB and ACRA. In addition, this study also found the overload of inspectors in the PPPK examination of AP and KAP."

"Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Bagi masyarakat bisnis, laporan keuangan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan investasi, pinjaman, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Informasi keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan historis, belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dalam pengambilan keputusan. Mereka juga membutuhkan informasi keuangan yang bersifat prediktif futuristik. Menghadapi perkembangan kebutuhan itu, akuntan publik sebagai pihak yang independen, dituntut peranannya dalam hal penyediaan berbagai informasi keuangan, bukan hanya informasi keuangan historis, tetapi juga informasi yang bersifat prediktif. Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai badan pengatur praktek akuntan publik di Indonesia, juga dituntut campurtangannya dalam hal mengakomodir akuntan atas penugasan-penugasan yang berhubungan dengan laporan keuangan prospektif tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik akuntan publik Pendidikan Profesional Berkelanjutan/PPL, beban kerja, dan perencanaan audit dan karakteristik Kantor Akuntan Publik/KAP supervisi dan review, ukuran KAP, dan spesialisasi industri terhadap kualitas audit. Kualitas audit diukur dengan jumlah pelanggaran terhadap standar audit yang berkaitan dengan respon risiko dan pelaporan. Sampel penelitian ini adalah akuntan publik yang diperiksa oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan RI untuk periode pemeriksaan tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan jumlah sampel sebanyak 155. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan audit, supervisi dan review, serta ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan PPL, beban kerja, dan spesialisasi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

---

This study aims to analyze the effect of the characteristics of public accountant Continuing Professional Education CPE, workload and audit planning and the characteristics of audit firm supervision and review, firm size, and industry specialization on audit quality. Audit quality is measured by number of violations of auditing standards relating to risk response and reporting. Data are collected from examination report of public accountants conducted by Finance Professions Supervisory Center PPPK Ministry of Finance for examination period 2011 until 2015 with 155 samples. The results show that audit planning, supervision and review, and firm size have positive effect on audit quality. But CPE, workload, and industry specialization have no significant effect on audit quality. "

"Seringkali timbul kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh akuntan publik. Kesalahpahaman ini menyebabkan adanya kesenjangan persepsi antara masyarakat dan akuntan publik mengenai tugas-tugas akuntan publik. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi masyarakat pengguna laporan keuangan dan kelemahan norma pemeriksa~n yang ada. Selain itu juga untuk memberikan masukan-masukan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 160 responden. Para responden terdiri dari akuntan publik, auditees dan pialang efek. The Wilcoxon Signed-Rank Test dan The MannWhitney merupakan pengujian statistik yang digunakan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang baik mengenai tugas-tugas akuntan publik. Hal ini nampak jelas dengan keberhasilan mengidentifikasi tugas-tugas tersebut dengan benar. Tetapi masyarakat juga mempunyai harapan bahwa tugas~tugas yang ada' tersebut ditambah lagi. Tidak semua tugas tambahan tersebut dapat dilakukan oleh akuntan publik karena keterbatasan ruang lingkup akuntan pLlblik dan biaya yang mahal. Dengan demikian penelitian ini dapat mengidentifikasikan standards gap dan reasonableness gap yang ada dalam masyarakat. Standards gap dan reasonableness gap ini merupakan komponen utama pembentuk kesenjangan persepsi. Kesenjangan ini bernama the audit expectation-performance gap. Selain itu, masyarakat juga menilai pelaksanaan tugas akuntan publik sebagai cukup baik. Sehingga komponen deficient performance gap tidak nampak dalam penelitian ini. Ikatan profesi akuntan (IAI) harus memperbaiki standar pelaksanaan yang ada dan juga memberikan pendidikan dan pengertian kepada masyarakat. Pendidikan melalui media massa seperti televisi, koran dan majalah akan lebih efektif. Sementara itu, akuntan publik juga harus selalu menambah pengetahuan mereka. IAI dapat mengatasi hal ini dengan menyelenggarakan pendidikan atau seminar yang wajib diikuti oleh para akuntan publik. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan faktor waktu dan responden yang tepat. Demikian pula penggunaan metode statistik yang lebih canggih."

"Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui praktek peran dan tanggung jawab AP terhadap informasi laporan keuangan auditan pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak dan penerapan pertama kali PSAK 70 serta mengetahui standar audit dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap praktek peran dan tanggung jawab AP atas pelaksanaan audit pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interaksionisme simbolik sebagai metode analisis praktek peran dan tanggung jawab AP. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Milles dan Huberman.Hasil analisis penelitian menunjukan 1 AP dalam pelaksanaan audit atas transaksi pengampunan pajak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Audit 250, Standar Audit 315 dan Dokumen TJ 07 serta PSAK 70 sebagai standar akuntansi, sehingga transaksi pengampunan pajak menghasilkan adanya risiko yang harus diminimalisasi melalui prosedur audit; 2 Hasil evaluasi atas standar audit dan peraturan perundang-undangan menunjukan tidak ada standar audit dan peraturan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku untuk membatasi tanggung jawab AP dan memberikan kepastian jaminan hukum terkait praktek peran dan tanggung jawab AP ketika mengaudit transaksi pengampunan pajak meskipun UU No. 11 tahun 2016 membatasi AP sebagai pihak ketiga untuk menguji transaski pengampunan pajak.

---

This study aims, firstly, to know the practice of Public Accountant PA roles and responsibilities to the audited financial statement information on clients engaged to Indonesia tax amnesty program and the initial application of PSAK 70 and also to know audit standards and legislation specifically provide legal guarantees on the practice of PA roles and responsibilities in conducting audit on clients participated in tax amnesty programs. This research was conducted with qualitative approach through symbolic interactionism paradigm as PA role and responsibility analysis method. Data analysis techniques were conducted with Milles and Huberman interactive models.

The results analysis show 1 PA roles and responsibilities when conduct the audit on tax amnesty transactions in accordance with Audit Standards 250, Audit Standards 315, Document TJ 07 and PSAK 70 as accounting standards, so risk on tax amnesty transactions were minimized through audit procedures 2 there is no audit standards and current government regulation rules to cap the role and responsibility of the PA and provide certainty of legal guarantees relating to the practice of PA roles and responsibilities before, current and post period of tax amnesty."

"This new work takes a comprehensive look at the quality control framework for statutory financial audit. Saha and Roy focus on identifying the different factors governing quality of audit and establish a comprehensive framework for quality control."