Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan mengenai fungsi Satuan Tugas Khusus Operasi Madago Raya terkait dengan operasi Madago Raya di Poso, dan upaya preventif untuk menjaga stabilitas dalam gangguan kejahatan terorisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi satuan tugas khusus terhadap tindak pidana terorisme. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi dan wawancara dan sumber sekunder melalui penelusuran berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana operasi, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Madago Raya adalah untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah operasi. Penanganan dilakukan dengan mengedepankan kegiatan preventif. Pendekatan lunak yang dilakukan, penggalangan masyarakat dan pembinaan masyarakat, terkait dengan tindakan preventif terhadap kelompok MIT. Operasi Madago Raya dapat berjalan lebih optimal dengan adanya sinergitas antara penegakan hukum, strategi yang tepat, dukungan masyarakat, dan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Manajemen operasional yang efektif dari Polri dan Brimob sangat diperlukan. Upaya preventif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mencegah terulangnya aksi terorisme. Kemampuan sumber daya manusia dilihat dari kemampuan organisasi jelas sudah mempersiapkan aturan dan juga persiapan mulai dari pelatihan, pendidikan personel, taktik dan tehnik, keterampilan lain, alutsista yang digunakan dalam Operasi Madago Raya termasuk juga alokasi anggarannya.

---

This research is motivated by problems regarding the function of the Special Task Force Operation Madago Raya related to the Madago Raya operation in Poso, and preventive efforts to maintain stability in terrorism crime disorders. The purpose of this study is to determine and analyze the role and function of the special task force against the crime of terrorism. The method used is qualitative method. Data is obtained from primary sources through observation and interviews and secondary sources through searching various documents such as laws and regulations, operation plan documents, books, journals, and so on. The results showed that Operation Madago Raya was to create a safe and conducive situation in the operation area. Handling is done by prioritizing preventive activities. The soft approach taken, community mobilization and community development, is related to preventive action against the MIT group. Operation Madago Raya can run more optimally with the synergy between law enforcement, the right strategy, community support, and effective human resource management. Effective operational management from Polri and Brimob is needed. Preventive efforts are key to maintaining stability and preventing the recurrence of acts of terrorism. Human resource capabilities seen from organizational capabilities have clearly prepared the rules and also preparations ranging from training, personnel education, tactics and techniques, other skills, defense equipment used in Operation Madago Raya including the budget allocation."

"ABSTRAKPenelitian ditujukan untuk mengetahui alasan Hambali lepas ke tangan Amerika Serikat. Penelitian Ini akan dikaji dengan menggunakan konsep keamanan nasional dan intelijen. Dengan kedua konsep tersebut penelitian ini membuktikan bahwa perbedaan persepsi keamanan nasional antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait penanganan terorisme menhadikan operasi intelijen yang dilakukan oleh Indonesia tidak, semaksimal Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThe aim of the research is to explain the reaons of capturizing of Hmabali by The United States of America. This research would be studied by using both of National Security and Intelligence concepts. With the both of those concepts this research will prove the difference of National Security perception between Indonesia and United States of America which related to counter-terrorism that made intelligence operation in Indonesia seems not as well as The united States of America."

"Militer khususnya intelijen militer seharusnya diberikan peran lebih dalam usaha kontra terorisme. Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisa bagaimana perbantuan militer dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Tujuan kedua adalah menganalisa efektifitas pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbantuan militer di negara demokrasi dilaksanakan dengan cara melatih atau memperbantukan unit militer khusus kepada otoritas penegakkan hukum. Sedangkan pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakkan hukum di Poso, terbukti efektif dalam menyediakan informasi intelijen yang dibutuhkan, sehingga tujuan dan sasaran operasi dapat dicapai. Perbantuan militer dan pelibatan Intelijen militer ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam usaha kontra terorisme di Indonesia.

---

Military particularly military intelligence should be given more role in counter terrorism. First objective this research is to analyze how military assistance is conducted in democratic countries. The second goal is to analyze the effectiveness of military intelligence engagement in law enforcement operations against East Indonesian Mujahidin terrorist groups in Poso. This research based on qualitative methods and literature study. The results of the study indicate that military assistance in a democratic country is carried out by conducting a military training in order to form a special military unit for law enforcement authorities. Furthermore, the engagement of military intelligence in law enforcement operations in Poso shown effective in providing the necessary intelligence information, so the objectives and targets of law enforcement operations could be achieved. The military assistance and the engagement of military intelligence could be used as a reference in efforts to counter terrorism in Indonesia."

"ABSTRAKTerorisme menjadi isu yang menarik saat ini. Aktivitas dari terorisme dilakukan melalui provokasi doktrin ideologi dengan proses hegemoni. Terorisme memanfaatkan rasa frustasi dan kekecewaan pada sebagain masyarakat sebagai sasarannya. Terorisme sebagai sebuah diskursus masih berfokus pada upaya penegakan hukum, kerjasama antar lembaga pertahanan, analisis kebijaka hukum, dan definisi-definisi tentang terorisme. Ironisnya, perempuan khususnya istri menjadi sosok yang terekslusi dalam proses dialog dan respon mengenai terorisme. Padahal istri merupakan sosok yang penting dalam kehidupan para pelaku aksi terrisme. Penelitian ini menekankan pada pengalaman dan suara dari para istri mantan narapidana terorisme. Tulisan ini mengupas proses pergolakan, negosiasi, sekaligus penerimaan proses dari narasi ekstremis yang terdapat pada logika berfikir, sebagai sebuah perjuangan dalam konteks penerimaan dan otonomi diri. Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai jenis penelitian, dengan perspektif feminis, dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Pemikiran dari teori Konstruktivisme, pandangan Feminis tentang Otonomi Relasional dan Politik Kesalehan dipilih sebagai kerangka teori untuk menganalisis data hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya doktrinasi dari suami tentang ajaran ekstremisme, istri mengalami pergulatan untuk menginternalisasi ajaran tersebut. Di sisi lain, ada pula temuan yang menunjukkan bahwa para istri juga melakukan negosiasi kepada sang suami dalam mengaplikasikan narasi yang telah berusaha diinternalisasikan. Seluruh upaya refleksi dan perjuangan berkelindan dalam pemikiran istri, untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun, adanya negosiasi pada berbagai sisi relasi yang dimunculkan oleh sang istri memiliki respon yang beragam dalam usahanya dalam proses penerimaan maupun pergolakan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosok istri mengalami sebuah proses konstruktivisme dan otonomi relasional dalam proses pergulatan dan negosiasinya selama ini. Rekomendasi dari penelitian ini dapat berkontribusi bahwa istri juga dapat dilihat sebagai agen untuk menangkal ekstremisme dan terorisme di masa mendatang.

---

ABSTRACTTerrorism has become an important issue today. Activities of terrorism are undertaken through provocation to ideological doctrine with hegemonic process. Terrorism teaching exploits the frustration or disappointment of common people. Up to date, terrorism as a discourse issue still focuses predominantly on law enforcement, inter state cooperation, law analysis, and terrorism definition. Unfortunately, women especially wives become excluded in the process, dialogue, and response on this issue. Whereas, wives are the most important figures in the lives of the perpetrators of terrorism. This paper highlights the experiences and voices of the wives of terrorist prisoners. It examines the rebellion and acceptance process of extremism narrative that is going on within the wives rsquo minds a struggle of balancing acceptance and self autonomy. This paper also explores those experiences using case study as a research type feminist perspective and observation and in depth interview as data collection method. The thought of Feminism in Relational Autonomy and Politics of Piety is used as the theoretical analysis tool. The finding of this paper is that through indoctrination by their husbands, the wives were always encountered with ideas that they had to struggle to accept. However, on the other hand, it was also found that they eventually had to negotiate and came into compromise when applying those ideas in real life. The whole compromise reflects the struggle that was going on in their mind as they attempted to translate the doctrines into their practical life. However, at the same time, despite the negotiation they made in certain aspects of the doctrine, they seemed to still willingly and obediently accept certain other parts of the doctrine. This paper concludes that wives have certain degree of self autonomy in dealing with i.e. negotiating to accept or reject the indoctrination by their husbands. The conclusion is followed by some recommendations on what can possibly be contributed by the wives to counter terrorism narrative in the future. "

"Penelitian ini berusaha melihat implementasi operasi intelijen secara kolaborasi dalam rangka pemberantasan terorisme di Poso. Adapun dalam operasi intelijen terdapat dua bentuk operasi yaitu operasi intelijen secara fusi dan operasi intelijen secara kompartemen. Kedua operasi ini secara normatifnya diharapkan dapat terciptanya sebuah kolaborasi yang baik, dari mulai aktivitas hingga pada produk intelijen. Adapaun lokasi penelitian adalah wilayah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, karena mengingat banyaknya satuan penanganan yang terlibat dalam permasalahan keamanan di Poso. Pertanyaan penelitian berfokus kepada benarkah imlementasi operasi intelijen secra kolaborasi dalam pemberantasan terorisme di Poso efektif?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan teori kolaborasi untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi berjalan serta hambatannya. Peneliti akan membandaingkan kenyataan implementasi di lapangan dan mencoba melihat apakah kolaborasi berjalan secara efektif atau tidak ?. Karena banyaknya satuan penanganan yang terlibat, seolah terjadinya rivalitas dalam pelaksanaan tugas operasi. Untuk memperdalam analisa, akan digunakan analisa SWOT dan Wild Card Analysis untuk melihat efektifitas kolaborasi operasi intelijen antara Kompartemen dan Fusi.

---

This study tried to look at the implementation of collaborative intelligence

operations in order to eradicate terrorism in Poso. As for the intelligence operation, there are two forms of surgery which is a fusion of intelligence operations and intelligence operations in the compartment. The second operation is expected to create a normative good collaboration, from the star activity to the intelligence product. As for the location of the research is the area of Poso in Central Sulawesi Province. Because given the many units involved in handling security issues in Poso.

Research questions focus on true implementation of collaborative intelligence operations in the Poso effective counter-terrorism?. This research is qualitative research. This study will use the theory of collaboration to determine the extend of collaboration and resistance running. This study will compare the reality of implementation on the ground and tried it see if the collaboration works effectively or not?, because of the handling unit as the rivalry involved in the implementation of the operation tasks. Analysis will be used to deepen the analysis SWOT and Wild Card to see the effectiveness of collaborative intelligence operations between compartments and fusion."

"Operasi keamanan gabungan telah dilaksanakan di wilayah Sulawesi Tengah selama satu dekade terakhir. Operasi ini dilaksanakan untuk mencari dan melumpuhkan kelompok teror jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Namun, operasi yang melibatkan TNI dan Polri tersebut belum mampu memberikan rasa aman yang substansial kepada masyarakat. Kondisi ini dibuktikan dengan meningkatnya serangan dan kekerasan dari organisasi bersenjata MIT pada tahun 2020. Situasi tersebut mendorong upaya pembentukan Operasi Gabungan Khusus. Tesis ini mengkaji tentang Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabsus) dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan wawancara mendalam kepada sumber primer yang mewakili lembaga pelaksanan operasi keamanan gabungan. Data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan studi dokumentasi dari pelaksanaan Operasi Gabungan Khusus. Teori Intelijen Strategis dan Teori Strategi digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan operasi gabungan khusus yang dikuatkan dengan enam konsep. Enam konsep tersebut meliputi pertahanan negara, kepemimpinan strategis, first among equals, pelibatan TNI, the center of gravity, serta pertempuran hutan dan gerilya. Pendekatan intelijen strategis dilakukan guna mendapatkan hasil analisis dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi Koopsgabsus dilakukan dalam dua cara yaitu dengan metode soft power dan hard power yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi dari kegiatan penangkalan, penindakan dan pemulihan. Kurang optimalnya Koopsgabsus dalam mencapai tujuan strategis salah satu penyebabnya adalah mengenai ketidakjelasan regulasi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara teknis pelaksanaan operasi gabungan khusus. Selain itu, karena alat perlengkapan di bidang tugas masih terbatas, adopsi teknologi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Koopsgabsus. Hal-hal tersebut menjadi penghambat upaya strategis Koopsgabsus dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah.

---

For the past decade, joint security operations have been carried out in the Central Sulawesi region. This operation was conducted to find and dismantle the East Indonesia Mujahidin terror group (MIT). However, the procedure involving the TNI and the Polri has failed to give the people a powerful sense of security. This condition is evidenced by the increase in attacks and violence from the MIT armed organization in 2020. This situation prompted efforts to establish Special Joint Operations. This thesis examines the Special Joint Operations (Koopsgabsus) to counter terrorism in Central Sulawesi. A qualitative approach with an intrinsic case study method was chosen as the type and type of research with in-depth interviews with primary sources representing the institutions implementing joint security operations. Secondary data were obtained from literature studies and documentation studies from the implementation of Koopsgabsus. Strategic Intelligence and Strategy Theory are used to study and evaluate the performance of special joint operations reinforced by six concepts. The six concepts include national defense, strategic leadership, first among equals, TNI involvement, the center of gravity, and forest and guerrilla warfare. The study results found that the strategy was carried out in two ways, namely the soft power and hard power methods, which were carried out based on the tasks and functions of deterrence, prosecution, and recovery activities. On the other hand, Koopsgabsus was still not wholly successful in achieving their strategic objectives. One of the causes for Koopsgabsus's is a lack of regulatory certainty. Based on the research findings, existing regulations do not technically restrict the execution of special joint activities. Furthermore, because the equipment in the field of work is still restricted, technological acceptance remains a barrier to Koopsgabsus deployment. These causes impede Koopsgabsus's strategic attempts to counter terrorism in Central Sulawesi."

"Penelitian ini berlatar belakang dari kasus penyerangan Menko Polhukam oleh Syahrial Alamsyah alias Abu Rara yang merupakan target operasi intelijen Densus 88. Densus 88 menggunakan surveilans untuk memantau perilaku target dengan tujuan memengaruhi, mengelola atau mengarahkan, dan mencegah suatu perbuatan tindak pidana terorisme. Namun terjadinya kasus tersebut menunjukkan bentuk kegagalan dari surveilans. Tujuan penelitian ini untuk mendapat gambaran tentang latar belakang Syahrial Alamsyah menjadi target surveilans Densus 88, faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dan optimalisasi manajemen surveilans untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang Syahrial Alamsyah menjadi target operasi Densus 88 dikarenakan keterlibatanya dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan sebagai simpatisan ISIS. Terjadinya kasus tersebut dipengaruhi oleh faktor (1) internal meliputi kurangnya anggota tim surveilans untuk memantau pergerakan target, perubahan pola komunikasi dan pergerakan target yang dirasa belum mampu dideteksi oleh anggota dan sarana prasarana yang tersedia. (2) eksternal meliputi pengamanan VVIP yang dilakukan personel kurang ketat. Optimalisasi dapat dilakukan dengan pelatihan baik dibidang kognitif yakni masalah pengetahuan psikology, dan secara teknis dapat dilakukan dengan pelatihan dibidang teknis intelijen secara umum dan pelatihan surveilans secara khusus.

---

This research is based on the case of the attack by the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs by Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, who was the target of the Densus 88 intelligence operation. Detachment 88 uses surveillance to monitor the behavior of targets with the aim of influencing, managing or directing, and preventing an act of terrorism. However, the occurrence of such cases shows a form of failure from surveillance. The purpose of this study is to get an overview of the background of Syahrial Alamsyah to be the target of surveillance Detachment 88, the factors that led to the case and the optimization of surveillance management to improve the prevention of terrorism offenses. This research uses a qualitative approach. In the process of data collection it is done by library research and interviews. The results of this study indicate that Syahrial Alamsyah's background was the target of the Special Detachment 88 operation due to his involvement in the Jamaah Ansharut Daulah (JAD) group and as ISIS sympathizers. The occurrence of the case was influenced by internal factors (1) including the lack of surveillance team members to monitor target movements, changes in communication patterns and target movements that were felt to be unable to be detected by members and available infrastructure. (2) external includes security of VVIP by less strict personnel. Optimization can be done by training both in the cognitive field, namely the problem of knowledge of psychology, and technically it can be done by training in the field of technical intelligence in general and specialized surveillance training."

"Usainya perang dingin tidak menjadikan Asia Tenggara lepas dari ancaman terutama terorisme. Dalam konteks hubungan internasional. terorisme telah menjelma sebagai aktor non-tradisional yang pada akhirnya turut berperan dalam hubungan internasional antar negara. Selain itu saat ini telah diakui bersama bahwa terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keainanan kawasan. Di kawasan telah terdapat suatu mekanisme dialog multilateral. ARF untuk membahas permasalahan keamanan kawasan. termasuk didalamnya terorisme. Dengan mekanisme yang dimilikinya. ARF dapat memainkan peranannya dalam menangani isu tersebut.Untuk membahas hal tersebut. kiranya beberapa kerangka pemikiran dapat diajukan antara lain seperti yang dikcmukakan oleh Krasner dengan regime theorynya, konsep Confidence Building Measures yang dikembangkan oleh negara-negara peserta serta salah satu definisi terorisme untuk memberi gambaran mengenai konteks ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang mcnckankan pada pengembangan keadaan realilas sosial serta proses interaktif dari objek yang diteliti.Mekanisme ARF telah cukup memberikan respons terhadap penanganan terorisme akan tetapi masih .terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan kembali terutama yang berkaitan dengan kerjasama konkrit antar negara peserta guna menangani isu terorisme tersebut dalam secara kolektif. Beberapa instrumen yang dihasilkan dari pertemuan ARF belum mencukupi untuk menangani isu terorisme yang sifatnya kompleks. Akan tetapi penanganan itu sendiri merupakan proses yang berjalan sehingga memerlukan cukup waktu bagi penanganannya."