Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berakhirnya program Amnesti Pajak pada 2017, menandainya dimulainya era keterbukaan akses informasi untuk kepentingan perpajakan, salah satunya adalah akses informasi keuangan pada lembaga keuangan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan tersebut untuk beberapa keperluan, salah satunya adalah untuk keperluan pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengunaan data dan informasi perbankan dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Dalam melakukan evaluasi, akan digunakan data primer berupa wawancara kepada Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai narasumber yang sebelumnya telah dilakukan survei kepada beberapa responden yang terkait dengan topik penelitian, yaitu Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan OECD Six Evaluation Criteria, yaitu Relevansi (relevance), Koherensi (coherence), Efektivitas (effectiveness), Efisiensi (efficiency), Dampak (impact), dan Keberlanjutan (sustainability). Hasil penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa data dan informasi perbankan memiliki peran yang besar dalam proses pemeriksaan pajak, yang utamanya adalah sebagai sumber data temuan pemeriksaan. Meskipun demikian, masih terdapat risiko dan hambatan dalam penggunaan data dan informasi perbankan tersebut, terutama mengenai isu penegakkan hukum dan benturan kepentingan. Diharapkan, pengunaan data dan informasi perbankan dalam pemeriksaan pajak ini dapat dioptimalkan di masa yang akan datang agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

---

The end of the Tax Amnesty program in 2017 marked the start of an era of open access to information for tax purposes, one of which is access to financial information in financial institutions. The Directorate General of Taxes has the authority to obtain access to financial information for several purposes, one of which is for tax audit purposes. This research aims to evaluate the use of banking data and information in tax audits carried out within the Jakarta Matraman Tax Office. In carrying out the evaluation, primary data will be used in the form of interviews with Tax Auditors as sources who previously conducted surveys with several respondents related to the research topic, namely Account Representatives and Tax Auditors. Evaluation is carried out using the OECD Six Evaluation Criteria, such as Relevance, Coherence, Effectiveness, Efficiency, Impact, and Sustainability. The research results, based on predetermined criteria, show that banking data and information have a large role in the tax audit process, the main thing being as a data source for audit findings. However, there are still risks and obstacles in the use of banking data and information, especially regarding issues of law enforcement and conflicts of interest. It is hoped that the use of banking data and information in tax audits can be optimized in the future so that taxpayer compliance can increase."

"Tujuan dari laporan magang ini adalah mengevaluasi pelaksanaan prosedur pengujian pengendalian atau Test of Control (ToC) KAP SVT atas proses tutup buku dan transaksi penarikan dana tabungan yang dilaksanakan di salah satu kantor cabang syariah PT Bank WYV. Bank WYV dikategorikan kedalam Bank Umum Kelompok Usaha 3 dengan 307 jaringan unit kantor yang meliputi kantor cabang konvensional, cabang syariah, cabang pembantu, kantor kas, payment point, kantor fungsional, dan mobile branch. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan kesesuaian prosedur pelaksanaan ToC KAP SVT dengan kerangka evaluasi yang bersumber dari Standar Audit (SA). Evaluasi prosedur ToC atas proses tutup buku dan penarikan dana tabungan dilakukan pada empat prosedur diantaranya memperoleh pemahaman pengendalian internal klien, pelaksanaan walkthrough, penilaian berdasarkan pelaksanaan ToC, dan pelaksanaan inquiry atas temuan selama proses ToC. Seluruh prosedur ToC yang dilaksanakan KAP SVT atas proses tutup buku dan penarikan dana tabungan telah sesuai dengan standar audit, serta dilaksanakan dengan konsisten.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the implementation of KAP SVT's Test of Control (ToC) procedures for the financial statement closing process and savings fund withdrawal transactions carried out at one of the sharia branch offices of PT Bank WYV. Bank WYV is categorized into Commercial Bank Business Group 3 with a network of 307 office units which include conventional branch offices, sharia branches, sub-branches, cash offices, payment points, functional offices, and mobile branches. The evaluation is carried out by comparing the suitability of the KAP SVT’s ToC procedure with the evaluation framework sourced from the Auditing Standards (SA). Evaluation of the ToC procedure for the financial statement closing process and withdrawals of savings funds are carried out in four procedures including obtaining an understanding of the client's internal control, implementing a walkthrough, implementation of ToC, and conducting an inquiry on findings during the ToC process. All ToC procedures carried out by KAP SVT for the financial statement closing process activities and withdrawals of savings funds have been in accordance with auditing standards, also carried out consistently."

"Laporan magang ini menggambarkan dan membahas pelaksanaan audit atas akun aset tetap pada PT Bank XYZ Tbk. Auditor telah melaksanakan proses audit sesuai Audit Approach Manual yang dirancang Deloitte Global, meliputi tahap penerimaan klien, perencanaan audit, perancangan dan pelaksanaan prosedur audit, dan penyelesaian audit. Terdapat selisih perhitungan beban penyusutan klien dengan auditor yang kemudian menjadi temuan audit. Temuan audit lain berkaitan dengan asuransi, berita acara pemeriksaan aset tetap, dan label kode. Temuan lain tersebut telah disampaikan kepada klien melalui management letter. Secara keseluruhan, auditor telah menerbitkan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

---

This report illustrates and discusses audit process of premises and equipments in PT Bank XYZ Tbk. Auditor has conducted the audit process based on Audit Approach Manual, designed by Deloitte Global, including acceptance client phases, planning, design and perform audit procedures, and completing audit. There is difference depreciation expense calculation between client's and auditor's which became audit finding. There are other findings related to insurances, report of fixed asset stock opname, and barcode tag. These other findings has been communicated to client through management letter. Overally, auditor concluded opinion that the financial statements presents fairly, in all material respects."

"Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bengkulu Dua. Evaluasi dilakukan atas faktor dukungan manajemen puncak, regulasi, kualitas pemeriksaan, pemeriksa pajak, wajib pajak, dan sistem informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisis kualitatif deskriptif atas data pada KPP dan hasil wawancara dari responden kepala unit, wajib pajak, konsultan dan pemeriksa. Hasil penelitian menunjukkan seluruh faktor mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak. Faktor manajemen puncak dan sistem informasi mendukung efektifitas pemeriksaan pajak secara tidak langsung karena meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak dan kualitas proses pemeriksaan. Faktor regulasi tidak cukup dinilai dari keberadaan aturannya saja, namun yang penting adalah bagaimana implementasi regulasi tersebut. Faktor wajib pajak yang menentukan adalah sikap kooperatif wajib pajak saat pemeriksaan. KPP Bengkulu Dua memiliki kecukupan pada seluruh faktor pendukung efektifitas pemeriksaan pajak, kecuali faktor sikap wajib pajak yang lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan sikap wajib pajak. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki sikap kooperatif saat pemeriksaan pajak.

---

This study evaluates the effectiveness of tax audits at the Bengkulu Dua Tax Office. The evaluation is carried out on factors of top management support, regulatory, audit quality, tax auditors, taxpayers, and information systems. This research uses a case study approach with descriptive qualitative analysis on tax offices' data and interviews with respondents from unit heads, taxpayers, consultants, and auditors. The results showed that all factors affect the effectiveness of tax audits. Top management factors and information systems indirectly support the effectiveness of tax audits because they increase the competence of tax auditors and the quality of the audit process. Regulatory factors are not enough to be considered by the existence of the rules, but what is important is how the regulations are implemented. The taxpayer factor is determined by its cooperative attitude during the audit. Bengkulu Dua Tax Office has adequacy on all factors supporting the effectiveness of tax audits, except for the attitude factor of the taxpayer, which is more influenced by the choice of the taxpayer. For this reason, it is necessary to disseminate information to taxpayers so that they have a cooperative attitude during tax audits."

"Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas pemeriksaan pajak sebagai salah satu akivitas kunci dalam menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak dapat dilaksanakan seperti dalam kondisi normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 dengan aturan perpajakan dan mengevaluasi capaian kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 dengan kriteria evaluasi kebijakan publik Dunn (2018) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kualitatif melalui wawancara dan reviu dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Cilandak telah dilaksanakan berdasarkan aturan perpajakan dan kebijakan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak telah mengakomodir tercapainya tujuan pemeriksaan secara efektif, efisien, cukup, sama/merata, dan layak. Kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak juga mendapatkan respon yang baik dari para pemangku kepentingan.

---

The condition of the Covid-19 pandemi has caused tax audit activities as one of the key activities in supporting government revenues from the taxation sector to be unable to be carried out as under normal conditions. This study evaluates the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi with tax regulations and evaluate policies related to the implementation of audits that were in effect during the Covid-19 pandemi with Dunn's (2018) public policy evaluation criteria, that is effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study uses primary data with qualitative methods through interviews and document reviews. The results showed that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office had been carried out based on the tax regulations and audit policies that were in effect during the Covid-19 pandemi. In addition, the results of the study show that policies related to the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office have accommodated the achievement of audit objectives in an effective, efficient, sufficient, equal, and appropriate. The policy of implementing tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office also received a positive response from stakeholders."

"Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak masif bagi aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM tersebut telah membuat beberapa kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menitikberatkan pada pertemuan tatap muka dan kunjungan langsung ke lokasi Wajib Pajak menjadi tidak bisa dilakukan. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak selama masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Untuk mengevaluasi hal tersebut penulis akan menggunakan data primer berupa wawancara kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak, dan data sekunder yang akan diperoleh dari data internal pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Informasi-informasi tersebut diharapkan dapat memberikan input, feedback, maupun nilai tambah dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak selama masa pandemi Covid-19 telah dilaksanakan secara efektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu selama masa pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik. Terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di masa pandemi Covid-19, seperti komunikasi, peminjaman dokumen, pemanggilan Wajib Pajak dilakukan melalui email, telepon, chat, dan saluran online lainnya, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), tanggapan, undangan, dan dokumen terkait disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faximile atau saluran online lainnya, serta closing conference melalui video conference. Beberapa penyesuaian kegiatan tersebut dinilai lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung jika dibandingkan dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku sebelum masa pandemi Covid-19, kecuali untuk closing conference yang dinilai lebih efektif untuk dilaksanakan secara langsung atau tatap muka.

---

The Covid-19 pandemic has had a massive impact on aspects of Indonesian people's lives. To overcome the spread of Covid-19, one of the steps taken by the government is the Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). The PPKM has made it impossible to carry out several tax audit activities that focus on face-to-face meetings and direct visits to taxpayer locations. This study intends to evaluate the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemic at the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. To evaluate this, the writer will use primary data in the form of interviews with taxpayers and tax examiners, and secondary data that will be obtained from internal data from KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. It is hoped that this information can provide input, feedback, as well as added value and provide adequate assurance that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemic has been carried out effectively. The results of this study indicate that the implementation of tax audits at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu during the Covid-19 pandemic has gone well. There are adjustments to the implementation of certain activities in the context of carrying out duties in the audit field in connection with the implementation of tax audits carried out during the Covid-19 pandemic, such as communication, borrowing documents, summoning taxpayers via email, telephone, chat and other online channels, notification letters Examination Results (SPHP), responses, invitations, and related documents are submitted to Taxpayers via facsimile or other online channels, as well as closing conferences via video conferencing. Some of these activity adjustments are considered to be more effective, efficient, and provide immediate benefits when compared to the inspection procedures that were in effect before the Covid-19 pandemic, except for closing conferences which are considered more effective to be carried out in person or face to face."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemeriksaan pajak atas utang tanpa bunga dari pemegang saham yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan dan peraturan terkait utang tanpa bunga dari pemegang saham. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dengan pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham di PT. A dan pendapat dari konsultan yang paham dengan studi perpajakan dan data sekunder yaitu data dokumen pemeriksaan pajak PT. A dan peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak sudah dilaksanakan dengan baik namun belum menggunakan prinsip deductible-taxable dalam melakukan koreksi pajak.

---

The purpose of this research is to evaluate the tax audit procedure on debt without interest from shareholders that was conducted by KPP Pratama Jakarta Kemayoran’s tax auditors team accompanied by the explanation of the regulations governing audit process and regulations related to debt without interest from shareholders. This study uses a qualitative method using primary data which is interviews with the tax auditors who conduct the audit of debt without interest from shareholders in PT. A and consultant’s opinion who understands tax studies and secondary data which is PT. A’s tax audit documents and related tax regulations. The results of the study concluded that the audit procedures carried out by the tax auditors team had been carried out properly but had not used the deductible-taxable principle in making the tax corrections"

"The aim of this study is to explain the implementation of tax audit policy in KPP Jakarta Gambir Dua and to explain the influence of audit policy in attaining target of tax income at KPP Jakarta Gambir Dua. The method of study that used in descriptive statistics is data tabulation through frequency calculation, and inferential statistic, viz correlation test to measure the variable influence of audit policy implementation to the target attainment of tax income at KPP Jakarta Gambir Dua based on quarterly since 2002 to 2004.

The result of study indicates that realization of accomplished SP3 that does not meet standard of stipulated achievement occurred on fourth quarterly in 2002, and first and fourth in 2003. It indicates that impact of policy encourages the audit in order to add audit of income. Yet, in general, the average value of realization of accomplishment attainment SP3 is greatest than stipulated achievement standard.

The result of study of accomplishment for SP3 has enough correlation but negative toward target attainment of tax income, because free of differentiation of achievement standard of accomplished SP3 between potential that yield tax audit which should be attained by auditor of tax audit in tax audit policy."

"Studi ini bertujuan membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. Dengan menggunakan sampel 98 perusahaan terbuka di sektor nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. Dengan menggunakan Fixed Effect Model with Driscoll and Kraay Standard Error dan memisahkan pemeriksaan berdasarkan tujuannya, penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pemeriksaan dengan tujuan restitusi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan analisis risiko tidak berpengaruh. Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan kepada regulator agar mengoptimalkan pemeriksaan pajak untuk menurunkan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

---

This study aims to prove that tax audit has a relationship with tax aggressiveness. By using a sample of 98 public companies in the non-financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange, this study proves that tax audits have a relationship with tax aggressiveness. By using the Fixed Effect Model with Driscoll and Kraay Standard Error and separating audits based on their objectives, this study also provides evidence that audits with the aim of restitution have a positive effect on tax aggressiveness, while audits with the aim of risk analysis have no effect. The implications of the research results show regulators to optimize tax audits to reduce tax evasion by companies."