Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apakah bantuan tunai darurat mempengaruhi perilaku kejahatan di masyarakat yang mengalami guncangan pendapatan? Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah insentif program Kartu Prakerja sebagai bantuan tunai darurat di masa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap tingkat kejahatan di tingkat kabupaten/kota di tahun 2020 hingga tahun 2022. Insentif program merupakan bantuan tunai bersyarat sebagai peluang pendapatan yang bertujuan untuk menjaga daya beli (konsumsi) kepada pendaftar yang telah ditetapkan sebagai pendaftar eligible. Disisi lain, tingkat kejahatan di Indonesia menunjukkan peningkatan akibat guncangan pendapatan yang disebabkan adanya kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi (PSBB) oleh pemerintah. Namun, studi empirik yang membuktikan dampak pemberian bantuan tunai darurat dimasa pandemi covid-19 terhadap tingkat kejahatan masih diperlukan penelitian lebih lanjut.Menggunakan estimasi dua arah untuk mengatasi potensi bias dalam analisis data panel akibat efek tetap dari variabel yang tidak teramati dimana penerimaan peserta program dilakukan secara acak diantara pendaftar yang eligible di tingkat kabupaten/kota, saya menemukan bahwa peningkatan 1% cakupan penerima insentif berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya tingkat kriminalitas sebesar 0,14%. Pengaruh positif tersebut konsisten terhadap kejahatan jalanan dan kejahatan kekerasan, bervariasi berdasarkan jenis kelamin, semakin melemah pada tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan signifikan pada kelompok usia angkatan kerja. Pada akhirnya, studi saya menunjukkan bahwa insentif program kartu prakerja sebagai bantuan tunai darurat di masa pandemi covid-19 bagi masyarakat yang mengalami gunjangan pendapatan meningkatkan tingkat kejahatan melalui peningkatan ketimpangan pendapatan dan pengangguran sebagai efek keseimbangan umum dari hasil interaksi kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi yang ada. Peningkatan ketimpangan pendapatan lebih besar pada kabupaten/kota dengan cakupan insentif program yang tinggi dan kabupaten/kota di pulau jawa. Meskipun menimbulkan biaya sosial kejahatan bagi masyarakat, namun pengaruh relatif insentif program Kartu Prakerja relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terhadap program serupa di Indonesia dan negara lain.

---

Does emergency cash assistance affect criminal behavior in communities experiencing income shocks? This study aims to find empirical evidence on whether the Kartu Prakerja program's incentives as emergency cash assistance during the COVID-19 pandemic affected crime rates at the district/city level from 2020 to 2022. The program incentives, conditional cash transfers intended to maintain purchasing power (consumption) for designated eligible applicants, coincide with an increase in crime in Indonesia due to income shocks from government-imposed economic restrictions (PSBB). However, empirical studies proving the impact of emergency cash assistance during the pandemic on crime rate require further research.

Using two-way estimations to address potential biases in panel data analysis caused by unobserved fixed effects where program participant reception is randomly conducted among eligible applicants at the district/city level, I found that a 1% increase in the coverage of incentive recipients significantly affects an increase in the crime rate by 0.14%. This positive effect is consistent with property and violent crimes, varies by gender, weakens at higher education levels, and is significant in the laborforce group. Ultimately, my study shows that the Kartu Prakerja program's incentives as emergency cash aid during the COVID-19 pandemic for communities experiencing income shocks increase crime rates through rising income inequality and unemployment as a general equilibrium effect from the interaction of policy with existing socio- economic conditions. The increase in income inequality is greater in districts/cities with high program incentive coverage and in districts/cities on the island of Java. Despite the social cost of crime for the community, the effect of the Kartu Prakerja program incentives is relatively smaller compared to previous research on similar programs in Indonesia and other countries."

"Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Induk Kramat Jati memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan sebagai pusat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu aktivitas perekonomian di UPB Pasar Induk Kramat Jati harus tetap berlangsung, meskipun pada masa pandemi Covid-19. Pengelola UPB Pasar Induk Kramat Jati telah menerapkan kebijakan protokol kesehatan sebagai bentuk proteksi bagi masyarakat yang berada di area pasar. Permasalahan penelitian ini adalah masih terjadinya peningkatan jumlah pedagang dan pembeli positif Covid-19 di UPB Pasar Induk Kramat Jati meskipun pasar ini telah menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Pasar Induk Kramat Jati. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan protokol kesehatan kurang maksimal, yaitu, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga faktor tersebut menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah membuat instrumen kebijakan protokol kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari stakeholder kebijakan

---

UPB Kramat Jati Main Market has the important roles to provide basic daily needs for the community and as the center of the community's economy. Therefore, economic activity at UPB Kramat Jati Main Market must resume even during the Covid-19 pandemic. UPB Pasar Induk Kramat Jatihas implement the health protocol policy to prevent the transmission of Covid-19, but there's still the increasing number of people that getting infected by Covid-19. This reaserch aims to analyze the factors that influence the implementation of health protocol policies during the Covid-19 pandemic at the Kramat Jati Central Market. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review.The results of this research shows there are several factors that make this policy not optimal, such as the characteristics of the implementing agency, interorganizational communication and enforcement activities, and also economic, social and political conditions. Those factors are relate to the public participation which can't be found in this case. The recomendation of this research is to involve the community as stakeholders and strengthen its position by the policy instrument"

"The objective of this study is to investigate the influence of foreign direct investment, economic growth, international trade, Covid-19 pandemic on unemployment rates in six developing Middle Eastern and North African (MENA) countries, as well as members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC), over period 2010 to 2021. Quantitative approaches using panel regression fixed effect model are utilized. According to the findings of this study, all of the variable used include foreign direct investment, economic growth, international trade and the Covid-19 pandemic simultaneously have a substantial impact on unemployment rate in six MENA countries. While partially, foreign direct investment, economic growth and international trade have a strong influence in declining unemployment in six MENA countries, while the Covid-19 pandemic variable has a positive relation and insignificant effect on the unemployment rate which indicates that statistically there is no significant difference of the unemployment rate in the years before and during Covid-19 pandemic. In conclusion, since the MENA countries has experienced a high concentration of unemployment particularly among youth for a long time, the government ought to concentrate more on facilitating skills training support for young people. This will ensure that the young people have added value and are qualified in the sectors and fields offered, particularly in foreign direct investment, allowing the FDI to absorb domestic workers. The youth can so, collectively, escape unemployment and enhance productivity in a country, which will also raise the GDP of the country"

"Kebijakan work from home diterapkan karena adanya pandemik Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk berusaha menjamin keselamatan setiap warga negaranya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu intansi pemerintah yang menerapkan kebijakan work from home adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan work from home pada masa pandemik Covid-19 berdasarkan sudut pandang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu dengan survey, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan work from home berdasarkan sudut pandang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sudah dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal para pegawai merasa pelaksanaan kebijakan masih perlu diperbaiki yaitu dalam hal kedisiplinan, Kurangnya pemahaman akan tugas, Ketepatan dalam melakukan absensi. Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah perlu adanya aturan kerja yang jelas secara tertulis, sistem pengawasan yang baik kepada setiap pegawai, menerapkan sistem Reward and Punishment sebagai motivasi bagi para pegawai, adanya kesadaran dari masing-masing pegawai untuk memiliki komitmen dan kejujuran yang tinggi terhadap organisasi.

---

The work from home policy was implemented due to the Covid-19 pandemic that occurred in almost all of the world, including Indonesia. This policy was made as a form of government responsibility to try to ensure the safety of every citizen. The Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform issued Circular Letter Number 19 of 2020 concerning Adjustment of the Work System of State Civil Apparatus in Efforts to Prevent Covid-19 in government agencies. One of the government agencies that implement the work from home policy is the Bekasi City Tourism and Culture Office. This study aims to find out more about how to implement work from home policies during the Covid-19 pandemic based on the perspective of employees of the Bekasi City Tourism and Culture Office. The theory used in this research is the theory of policy implementation proposed by George Edward III. This study uses a quantitative approach with data collection methods, namely surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the implementation of the work from home policy based on the point of view of the employees of the Bekasi City Tourism and Culture Office was in the good category. However, in some cases the employees feel that the implementation of the policy is still not good, namely in terms of discipline, lack of understanding of tasks, accuracy in carrying out attendance. Suggestions that can be given to the Bekasi City Tourism and Culture Office are the need for clear work rules in writing, a good supervision system for each employee, implementing a Reward and Punishment system as motivation for employees, awareness of each employee to have a commitment and high honesty towards the organization.

"

"Situasi pandemi Covid-19 saat ini membuat banyak perusahaan harus melakukan berbagai penyesuaian seperti rasionalisasi yang banyak berdampak pada situasi kerja karyawan khususnya generasi milenial sebagai generasi produktif yang memiliki persentase paling besar dalam komposisi angkatan kerja di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, peneliti hendak melihat hubungan korelasi antara job insecurity dan grit dengan turnover intention pada karyawan milenial (berusia 20 – 38 tahun) di Indonesia di masa pandemi. Jumlah partisipan penelitian adalah 227 karyawan yang diperoleh secara daring dengan cara convenience sampling. Tipe penelitian yang dilakukan merupakan kuantitatif korelasional dengan alat ukur Turnover Intention Scale (2013), Job Insecurity Scale (2013), dan Grit Scale (2009). Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan uji statistik korelasi terhadap ketiga variabel penelitian. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terdapat korelasi positif signifikan antara job insecurity dan turnover intention, serta terdapat korelasi negatif signifikan antara grit dan turnover intention. Dalam situasi pandemi, ternyata semakin tinggi job insecurity membuat turnover intention semakin tinggi pada karyawan milenial di Indonesia. Selain itu grit juga memiliki korelasi negatif dengan turnover intention, sehingga jika karyawan memiliki tingkat grit yang tinggi maka tingkat turnover intention yang dimilikinya rendah. Adapun, nilai korelasi antara job insecurity dengan turnover intention tampak lebih besar dibandingkan nilai korelasi grit dengan turnover intention. Oleh sebab itu, job insecurity memiliki peran yang cukup penting bagi karyawan milenial dalam menghadapi situasi pandemi ini.

---

The current covid-19 pandemic situation has made many companies have to make various adjustments such as rationalizations which have a lot of impacts on employee’s work situations especially millenial employees as the productive generation that has the largest percentage in the composition of Indonesia’s current workforce. Therefore, researchers want to see the correlation between job insecurity and grit with turnover intention for millennial employees (aged 20 - 38 years) in this pandemic. The number of study participants was 227 employees who were obtained online by means of convenience sampling. This type of research is correlational quantitative with the measurement tools of Turnover Intention Scale (2013), Job Insecurity Scale (2013), and Grit Scale (2009). The data obtained were processed using the correlation statistical test of the three research variables. The results found in this study are that there is a significant positive correlation between job insecurity and turnover intention, and there is a significant negative correlation between grit and turnover intention. In a pandemic situation, it turns out that higher job insecurity makes turnover intention higher for millennial employees in Indonesia. In addition, grit also has a negative correlation with turnover intention, so that if an employee has a high level of grit, the turnover intention will be low. Meanwhile, the correlation between job insecurity and turnover intention appears to be greater than the correlation between grit and turnover intention. Therefore, job insecurity has an important role for millennial employees in dealing with this pandemic situation."

"Dunia dikejutkan dengan kemunculan Virus Corona yang menyebabkan penyakit Corona Virus Disease (COVID-19). Begitu pula halnya di Indonesia, Pemerintah dihadapkan pada pilihan situasi yang sulit, semua keputusan terkait pandemi COVID-19 ini harus dipikirkan dan diperhitungkan dengan matang sebab kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi taruhannya.Peran dari Polri yang merupakan penjaga peradaban, penjaga kehidupan, dan sekaligus pejuang kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam menghadirkan pemolisian di masa pandemi dengan beroritentasi pada keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Aktivitas pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi dengan berorientasi pemecahan masalah (Problem Oriented Policing) melalui tahapan scanning, analyzing, response dan assessment (SARA) melalui Program Kampung Tangguh Jaya menjadi sebuah strategi kolaboratif antara polisi dan masyarakat dengan dukungan dari stake holders terkait penanganan COVID-19.Dengan menggunakan teori Manajemen Sumber Daya Manusia, didukung Teori Pemolisian Berorientasi Masalah (Problem Oriented Policing) serta Konsep Pemolisian pada saat bencana (Disaster Policing), penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pemberdayaan SDM Polres Metro Bekasi melalui manajemen Sumber Daya Manusia sebagai aset utama organisasi dalam melakukan upaya pemolisian di era pandemi COVID-19. Selain itu penelitian ini juga menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan sumber daya manusia Polres Metro Bekasi dalam melakukan aktivitas pemolisian di era pandemi COVID-19.

---

The world was shocked by the emergence of the Corona Virus which causes Corona Virus Disease (COVID-19). Likewise in Indonesia, the Government is faced with a difficult choice of situations, all decisions related to the COVID-19 pandemic must be carefully thought out and taken into account because the health and safety of the community is at stake.

The role of the National Police, which is the guardian of civilization, the guardian of life, and at the same time as the fighter for humanity is very much needed in presenting policing during a pandemic with an orientation to the safety of the people which is the highest law (Salus Populi Suprema Lex Esto). Policing activities carried out by the Bekasi Metro Police are problem-oriented (Problem Oriented Policing) through the scanning, analyzing, response and assessment (SARA) stages through the Kampung Tangguh Jaya Program to become a collaborative strategy between the police and the community with the support of stakeholders regarding the handling of COVID -19.

By using Human Resource Management theory, supported by Problem Oriented Policing and Disaster Policing, this research explores and analyzes HR empowerment of Bekasi Metro Police through Human Resource management as the main asset of the organization in carrying out activities. policing efforts in the era of the COVID-19 pandemic. In addition, this study also analyzes the factors that affect the empowerment of the Bekasi Metro Police in carrying out policing activities in the era of the COVID-19 pandemic"

"Penyebaran penyakit COVID-19 menyebabkan gangguan di lini produksi, permintaan, dan rantai pasok dari perekonomian. Hal ini menyebabkan perusahaan harus beradaptasi ke lingkungan kerja dan lingkungan operasi yang baru yang mana akan dituangkan dalam kebijakan perusahaan. Website perusahaan dapat menjadi sumber data baru untuk mengukur imbas dari COVID-19 terhadap perusahaan. Pemrosesan data perusahaan dalam jumlah yang besar memerlukan framework big data dan proses cloud computing. Dalam penelitian ini, peneliti mampu melakukan crawl dari sekitar empat juta laman website yang mewakili kurang lebih lima puluh tiga ribu perusahaan di Uni Eropa. Lebih lanjut, peneliti mampu membangun panel data dengan resolusi temporal per kuartal dari awal outbreak COVID-19 sampai dengan masa new normal. Data dari penelitian ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut berkaitan dengan imbas COVID-19 terhadap perusahaan.

---

COVID-19, Cloud Computing, Big Data Framework

---

The spread of COVID-19 causes a disruption in the production, demand, and supply chain of the economy. These necessitates the companies to new working environment and business operation which often reflected by company policies. Company websites are introduced as the new data source to measure the impact of COVID-19 on companies. Processing a large amount of company website data requires a big data framework and cloud computing processing. We are able to crawl data from around four million website pages which represent approximately fifty-three thousand companies in European Union. Also, we are able to build panel data with quarterly temporal resolution from the beginning until the new normal condition of COVID-19. The data from this research can be used for further analysis related to the impact of COVID-19 on companies."

"Pandemi COVID-19 telah menghadirkan berbagai masalah dan juga berdampak pada para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya penurunan penjualan, pembelian, bahkan modal usaha yang mengakibatkan adanya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan penyesuaian program pemulihan UMKM Kabupaten Cianjur dengan menggunakan model contingency pada masa pandemi COVID-19, demi mengembangkan sumber daya manusia dan daya saing para pelaku usaha di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berasal dari a) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; b) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Cianjur; c) Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; serta d) UMKM Kabupaten Cianjur, dengan total informan berjumlah 15 orang. Karya ini menyajikan gambaran rancangan pemulihan UMKM Kabupaten Cianjur melalui model contingency plan. Hasil menunjukan terdapat tiga kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada masa pandemi COVID-19 yaitu: 1) Sumber daya manusia; 2) Pemasaran dan 3) Pembiayaan, hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan anggaran dalam pemulihan UMKM Cianjur pada tahun 2021. Akan tetapi, masih terdapat beberapa program yang belum mampu diwujudkan dalam pemulihan pengembangan UMKM Cianjur pada tahun anggaran 2021.

---

The COVID-19 pandemic has presented various problems and also has an impact on business actors, especially those engaged in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. There was a decrease in sales, purchases, and even business capital which resulted in a decrease in Gross Domestic Product (GDP) in the region. This study seeks to describe the recovery plan for SMEs in Cianjur Regency using the contingency model during the COVID-19 pandemic, to develop human resources and competitiveness for business actors in Cianjur Regency. This study uses a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Research informants came from a) the Department of Cooperatives, MSMEs, Trade and Industry of Cianjur Regency; b) Center for Integrated Services of SMEsCo in Cianjur Regency; c) Directorate of Domestic Trade, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia; and d) SMEs in Cianjur Regency, with a total of 15 informants. This study describes the dimension of adjustment that covers an overview of the design for the recovery of MSMEs in Cianjur Regency through a contingency plan model. The results show that there are three policies developed by the Cianjur Regency Government during the COVID-19 pandemic, namely, human resource development, marketing, and financing, this can be seen by the increase in the budget for the restoration of the Cianjur MSMEs in 2021. However, there are still several programs that have not been able to be realized in the recovery of the Cianjur MSME development in the 2021 fiscal year."

"Penelitian ini menginvestigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan bagaimana intervensi Pemerintah mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertahan. Melalui survei terhadap 368 responden yakni debitur/penerima manfaat, penyalur bantuan, perumus kebijakan dan pengawas, studi kasus ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terhambatnya usaha sehingga skema bantuan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan usaha bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya. Walaupun secara umum terdapat pengurangan tenaga kerja, masih terdapat UMKM yang karena bantuan Pemerintah dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan jumlah tenaga kerja serta meningkatkan omzet usaha. Sementara faktor kesuksesan kunci program Pemerintah diidentifikasi dalam penelitian, terdapat pula beberapa tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan agar program bantuan bagi UMKM terus dilanjutkan dengan relaksasi persyaratan dan fokus pada penerima manfaat baru, basis data UMKM yang terintegrasi dibangun,dan di masa yang akan datang program bantuan perlu diintegrasikan dengan program literasi keuangan dan inovasi UMKM. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah di masa yang akan datang perlu diarahkan pada UMKM."