Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang No. 43, Tahun 2007 tentang Perpustakaan diharapkan keberadaannya benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan rekreasi ilmiah sehingga perpustakaan dapat menjadi salah satu sumber belajar untuk mewujudkan learning society. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 54, Tahun 2008, Badan Perpustakaan danArsip Daerah DIY bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPAD DIY mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan perpustakaan. Badan Perpustaan dan Arsip Daerah DIY mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem informasi terpadu perpustakaan dan arsip menuju masyarakat pembelajar (learning society) di DIY. Pada tahun 2012 BPAD DIY mengembangkan Layanan Perpustakaan Rumah Belajar Modem di desa Bangunhardjo, Sewon Bantu! Rumah belajar itu merupakan proyek percontohan yang nantinya akan dikembangkan di Kabupaten/Kota di DIY. Berdasarkan visi BPAD Propinsi DIY, yaitu terwujudnya sistem informasi terpadu perpustakaan dan arsip menuju masyarakat pembelajar (learning society) maka peran dan kedudukan rumah belajar modem (RBM) sangat penting sebagai sebuah instrumen pelayanan informasi kepada masyarakat. Untuk mewujudkan learning society, RBM dituntut untuk dapat mengembangkan layanan perpustakaan rumah belajar di desa Bangunhardjo, Sewon Bantul melalui inovasi, kreativitas program, dan partisipasi aktif dalam bentuk jemput bola mengajak masyarakat untuk berkunjung ke rumah belajar modern. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesadaran akan peran rumah belajar modern sebagai salah satu pusat sumber belajar bagi masyarakat. Namun demikian, tidak mudah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan rumah belajar modern."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar namun masih minim investasi. Banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia perlu menerapkan omnibus law sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi di Indonesia. Omnibus Law secara sederhana dapat dimaknai sebagai satu undang-undang yang bisa mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Terdapat tiga keadaan untuk mempraktekkan omnibus law, yakni undang-undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan tetapi dalam praktek bersinggungan. Bisa dibandingkan penerapan omnibus law di Filipina, Amerika Serikat dan Turki agar dapat diterapkan omnibus law yang berbudaya hukum Indonesia. Omnibus law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sehingga sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman tentang omnibus law dan komitmen politik yang kuat dari DPR maupun pemerintah.

---

ABSTRACTIndonesia is a state with high economic potential. Unfortunately, the investment growth in Indonesia is quite low due to many factors that inhibit the business development. As a result, the investors are reluctant to invest in Indonesia. Omnibus law might be a solution to tackle the problems. The omnibus Law is simply defined as a statute that may amend some statutes at once. There are three conditions of omnibus law implementation, first, the statute that will be amended is related to the other statutes directly, second, the former statute is not related to others directly, third, the former statute is related to others but it affects each other in practices. A comparison of the omnibus law applications in Philippines, the United States, and Turkey may help to seek the possibility of the omnibus law application in Indonesia without leaving its legal culture. It is believed that the omnibus law is possible to be applied in Indonesia, but it needs an adequate understanding about the omnibus law and a strong political commitment of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia to implement the omnibus law.

---

"

"ABSTRAKSkripsi ini mencoba membahas pengaruh hubungan Raja-militer diThailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja-militer,digunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yangdipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitianmenunjukan bahwa hubungan Raja-militer di Thailand memiliki pengaruhterhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja-militer bisa dilihat dari pasal-pasalyang ada dan saat proses penyusunan draft Konstitusi 2007. Kesimpulannya,Konstitusi 2007 bukanlah konstitusi yang demokratis melainkan suatu konstitusiyang hanya menguntungkan beberapa pihak saja yaitu Raja dan militer.

---

AbstractThe thesis discussed the influence of King-Military relations in Thailandto the Constitution of 2007. The theory of military, elite as well as role of Kingand Constitution are applied in order to further explain the influence of the King-Military. The research methodology is qualitative through literature study. Theresearch presented that the relations between King and Military in Thailand hasgiven influence to the Constitution of 2007. The relations itself was reflectedthrough the existing articles and the establishment process of the DraftConstitution 2007. As a conclusion, the constitution of 2007 is understood as anon democratic constitution which will only give advantage to several parties :King and the Military."

"Pada awal masa reformasi yaitu tahun 1999 yang merupakantonggak awal mengembalikan citra demokrasi di Indonesia, makaterhadap beberapa bagian dari UUD 1945 telah diubah oleh MPRsebagai pelaku kedaulatan rakyat. Dengan demikian dapatlahdikatakan bahwa di dalam negara demokrasi, apa, mengapa, danbagaimana konstitusinya sangat ditentukan oleh kehendak dan pikiranrakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Bagaimanakahdengan eksistensi konstitusi di Indonesia yang juga adalah suatunegara demokrasi; tulisan ini akan mencoba membahasnya.Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:1. Untuk mengetahui arti dan fungsi konstitusi dalam tatanankehidupan negara demokrasi.2. Untuk mengetahui kaitan materi muatan UUD 1945 dengantatanan kehidupan negara demokrasi.3. Untuk mengetahui eksistensi UUD 1945 dalam kaitannya dengandinamika kehidupan demokrasi di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaanatau normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau datasekunder belaka. Data sekunder yang dimaksud mencakup;a. Data hukum primer terdiri dari norma dasar atau kaidah dasaryaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu BatangTubuh UUD 1945, Ketetapan MPR.b. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya dari kalanganhukum, hasil penelitian."

"Indonesia tengah terus mewujudkan konsolidasi demokratik dan dalam keseluruhan prosesw dimaksud ,bisa terjadi ketidakpuasan,ketidakpastiandan ketidakjelasan serta terus menerus ada pertanyaan yang mempersoalkan,kemana ujung dari seluruh proses transisi akan bermuara? ...."

"Skripsi ini menyajikan hasil penelitian atau kajian mengenai Analisis Penerapan Pasal 12 ayat (4) juncto Pasal 71 KUHP dalam studi kasus Robert Tantular. Masalah yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini berkaitan dengan 3 (tiga) masalah pokok, yakni : pertama, bagaimana pemaknaan tentang Gabungan Tindak Pidana/Concursus/Samenloop dalam Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia ; kedua, bagaimana kaitan Pasal 71 KUHP tentang Delik Tertinggal dengan ketentuan maksimum total pidana penjara, terkhususnya Pidana penjara sementara waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP ; ketiga, Bagaimana ketepatan Penerapan 2 Pasal tersebut dalam perkara-perkara di Indonesia, terkhususnya perkara Robert Tantular. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa banyak penegak hukum di Indonesia tidak memahami penerapan 2 Pasal tersebut dan cenderung mengabaikan ketentuan pada Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 71 KUH Pidana pada beberapa Perkara di Indonesia. Seperti yang terjadi pada perkara yang dihadapi oleh Robert Tantular yang menghadapi 4 proses ajudikasi/persidangan, dimana total pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya berjumlah 21 tahun, dimana total vonis ini telah melampaui batas maksimum pidana penjara selama waktu tertentu, yakni 20 tahun. Sehingga kesalahan Penegak Hukum dalam menerapkan 2 Pasal tersebut, mengakibatkan ketidak pastian dalam penjatuhan total vonis pidana bagi Robert Tantular karena telah bertentangan dengan ketentuan jumlah maksimum pidana penjara selama waktu tertentu, yakni telah melampaui 20 tahun dan juga telah bertentangan dengan penerapan Pasal-Pasal tentang Gabungan Tindak Pidana.

---

This thesis presents the results of research or studies regarding the Analysis of the Application of Article 12 paragraph (4) in conjunction with Article 71 of the Criminal Code in the Robert Tantular case study. The problem which is used as the object of research in this thesis is related to 3 (three) main problems, namely: first, how is the meaning of Combined Crime / Conc discourse / Samenloop in Criminal Law Arrangements in Indonesia; secondly, how does Article 71 of the Criminal Code on Delicacy Offense with the maximum provision of total imprisonment, especially temporary imprisonment as regulated in Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code; third, how is the accuracy of the application of these 2 articles in cases in Indonesia, especially in the case of Robert Tantular. This research is in the form of juridical-normative, with descriptive-analytical type. The conclusion from this research is that many law enforcers in Indonesia do not understand the application of these 2 Articles and tend to ignore the provisions in Article 12 paragraph (4) and Article 71 of the Criminal Code in several cases in Indonesia. As happened in the case faced by Robert Tantular, who faced 4 adjudication / trial processes, where the total number of crimes imposed against him was 21 years, where the total sentence has exceeded the maximum imprisonment limit for a certain time, namely 20 years. So that the Law Enforcement's mistake in applying the 2 Articles, resulted in uncertainty in the imposition of the total criminal sentence for Robert Tantular because it had contradicted the maximum number of imprisonment provisions for a certain period of time, which had exceeded 20 years and was also contrary to the application of the Articles on Combination. Criminal act."

"Blue Bird merupakan salah satu pemimpin di industri penyedia layanan taksi di Indonesia. Dalam lingkup teknologi Blue Bird merupakan perusahaan taksi pertama yang meneydiakan layanan pemesanan dari perangkat seluler Blackberry dan memiliki aplikasi My Blue Bird untuk pemesanan taksi. Akan tetapi, di masa transformasi digital ini, muncul gejolak yaitu demontrasi dari pengemudi taksi di Jakarta, termasuk pengemudi Blue Bird, pada 22 Maret 2016. Karena transformasi digital tidaklah mudah dan budaya perusahaan berperan penting sebagai tuas strategi terkuat yang menciptakan keterlibatan dan komitmen para tenaga kerja, perlu diidentifikasi budaya perusahaan di masa transformasi digital ini.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigm post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami budaya perusahaan pada masa transformasi digital di PT Blue Bird Tbk dari sudut pandang pengemudi taksi Blue Bird serta memahami proses transmisi budaya di antara pengemudi taksi Blue Bird di masa transformasi digital. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian ini adalah transformasi digital pada level artifacts dan espoused values sudah terjadi terkait penggunaan teknologi yang rutin, berbagi informasi teknologi di lingkungan internal, mengembangkan kerja sama tim, adanya pembelajaran digital, kreativitas pemanfaatan teknologi, problem solving dan relasi kerja. Di level basic underlying assumptions, transformasi digital belum terjadi karena perusahan belum tangkas dan gesit dalam memanfaatkan sumber daya serta komitmen perusahaan dalam memberikan dukungan fasilitas dan finansial masih rendah. Pada transformasi digital, budaya organisasi ditransmisikan melalui cara formal yaitu dari ketua group dan non formal yaitu dari keberadaan kelompok-kelompok sesama pengemudi.

---

Blue Bird is one of the leaders in the taxi service industry in Indonesia. In term of technology usage, Blue Bird is the first taxi company to offer booking services from Blackberry mobile devices and has My Blue Bird app for taxi order. In this digital transformation period, there is demonstration from taxi drivers in Jakarta, including Blue Bird drivers, on March 22, 2016. As digital transformation is difficult and corporate culture plays an important role as the strongest strategy lever that creates and commands the labor, it is necessary to identify the corporate culture in this digital transformation era.This research is a descriptive qualitative research using post positivism paradigm. The purpose of this research is to understand the corporate culture during the digital transformation at PT Blue Bird Tbk from the point of view of Blue Bird taxi driver and the understanding of taxi driver process. This research takes data from various sources, news media and other supporting documents.The results of this study are digital transformation at the level of artifacts and espoused values have occurred related to the use of routine technology, sharing information technology in the internal environment, developing teamwork, the existence of digital learning, the creativity of technology utilization, problem solving and work relations. At the basic level of underlying assumptions, digital transformation has not occurred because the company has not been agile and nimble in utilizing resources and the company 39 s commitment in providing financial and facility support is still low. In digital transformation, organizational culture is transmitted through the formal means of group and non formal chairmanship of the presence of fellow drivers groups."

"Merupakan suatu hal yang esensial bagi kita untuk memahami risalah perumusan dan penetapan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia (UUD NRI tahun 1945) sebagai staats fundamental norms berdasarkan dokumen-dokumen otentik (primary sources) untuk meluruskan sejarah dan menoreksi kekeliruan-kekeliruan buku-buku sejarah nasional Indonesia yang digunakan di sekolah-sekolah tentang perumusan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya secara sistematis kita perlu menggali kembali jiwa dan semangat perjuangan bangsa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang telah menggagas paradigma kekeluargaan, paradigma gotong-royong, dan paradigma kesejahteraan sosial serta pelaksanaan pekerjaan bersama seluruh warga bangsa untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI tahun"

"Reformation movement at the end of the 20th century changed some rules of the 1945 constitution. That movement among others changed state organs having authorities to make law. At first president used to be a state organ of law maker with consent of Parliament (Article 5 paragraph 1 of the former 1945 constitution. By that change it was determined that Parliament is that state organ of law maker (Article 20 paragraph 1 of the new 1945 constitution). But in the laws determined, since after the change of the 1945 constitution up to now, it was stated by formulating that President is the organ of law maker. Dealing with that disharmony, this article tends to discuss about forms of law that should prevail at the era of the enforcement of the reformed 19445."