Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini membahas batasan kriminalisasi terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Terdapat dua prinsip dasar jurnalistik yang harus diperhatikan, yaitu menyediakan informasi yang diperlukan oleh publik dan memberikan publik informasi yang sebenar-benarnya, sehingga wartawan harus diberikan jaminan atas independensinya. Namun, permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan, sehingga berdampak pada wartawan yang sebenarnya. Permasalahan lainnya, kepatuhan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik masih rendah, yang berdampak pada rentannya wartawan untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sistem pers yang dianut oleh Indonesia saat ini; batasan kriminalisasi terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik; dan penegakan hukum pidana dalam penyelesaian kasus pers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan mengkaji secara sistematis mengenai aturan hukum, putusan kasus, prinsip, konsep, teori, doktrin, institusi hukum, masalah hukum, dan isu mengenai pers. Hasil kajian menemukan bahwa sistem pers yang berlaku di Indonesia saat ini adalah pers bertanggungjawab bebas yang berarti hanya pers yang bertanggungjawab (dalam hal perizinan) yang dapat diberikan kebebasan. Batasan kriminalisasi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik di Indonesia saat ini, diantaranya apabila terdapat laporan mengenai kegiatan jurnalistik atau produk jurnalistik dari wartawan yang tergabung dalam perusahaan pers berbentuk badan hukum atau terdapat laporan terhadap perusahaan pers berbadan hukum, maka penyelesaiannya menggunakan UU Pers. Laporan yang masuk akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Dewan Pers sesuai Nota Kesepahaman antara Kepolisian dan Dewan Pers; apabila wartawan yang tergabung di perusahaan pers berbentuk badan hukum tanpa sadar lalai dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik kemudian melanggar kepentingan seseorang sehingga menimbulkan kebahayaan, maka diselesaikan dengan UU Pers; semakin suatu produk jurnalistik atau kegiatan jurnalistik mengakibatkan kebahayaan langsung secara fisik dan individual, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi wartawan; semakin jelas niat jahat/buruknya perbuatan wartawan, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi; dan apabila menimbulkan public wrong, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan terjadi disparitas dari keempat putusan tersebut dan perbedaan pandangan mengenai penyelesaian kasus pers antara kepolisian, kejaksaan, dan berbagai instansi yang bersangkutan.

---

This paper discusses the limits of criminalization against journalists in journalistic activities. Two fundamental principles of journalism must be considered, namely, providing information required by the public and providing the public with truthful information, so journalists must be guaranteed their independence. However, the current problem is that many people abuse journalism, which affects the journalists. Another issue is that journalists' compliance with the Journalistic Code of Ethics is still low, which impacts journalists' vulnerability to criminalization. Therefore, this study examines the press system adopted by Indonesia today; the limits of criminalization against journalists in journalistic activities; and criminal law enforcement in resolving press cases. The method used in this research is the doctrinal method, which systematically examines legal rules, case decisions, principles, concepts, theories, doctrines, legal institutions, legal problems, and issues regarding the press. The study found that the current press system in Indonesia is a free, responsible press, which means that only an accountable press (in terms of licensing) can be given freedom. The limitations on the criminalization of journalists in carrying out journalistic activities in Indonesia currently include reports on journalistic activities or journalistic products from journalists who are members of press companies in the form of legal entities or reports on press companies in the form of legal entities; then the resolution uses the Press Law. The incoming report will be communicated and coordinated with the Press Council through the Memorandum of Understanding between the Police and the Press Council; If journalists who are members of a press company in the form of a legal entity are unknowingly negligent in carrying out journalistic activities and then violate someone's interests, causing harm, then it is resolved by the Press Law; the more a journalistic product or journalistic activity causes direct physical and individual harm, the stronger the reason to criminalize journalists; the more precise the evil/bad intent of the journalist's actions, the stronger the reason to criminalize; and if it causes public wrong, the stronger the reason to criminalize. The results also show disparities between the four verdicts and different views on the resolution of press cases between the Police, the prosecutor's office, and various agencies concerned."

"Berita merupakan suatu program televisi yang harus independen dari program lain. Sementara program lain berupaya melaksanakan fungsi entertainment-nya, berita lebih memiliki fungsi yang lain, yaitu fungsi informatif. Ini berarti bahwa berita bukanlah program yang disajikan sesuai dengan keinginan atau minat pemirsanya untuk menarik pemirsa sebanyak mungkin. Sebaliknya, berita harus memberikan informasi dan laporan yang sebaik-baiknya. Kredibilitas berita dapat diperoleh dengan mengacu pada Kode Etik Juralistik sebagai landasan moral. Berita haruslah berada di depan pemirsanya. Karenanya berita haruslah benar, akurat, obyektif, independen dan fair. Dengan banyaknya stasiun televisi yang bermunculan dengan programnya yang beragam, maka menarik untuk diteliti bagaimana program berita televisi kita. Apakah berita televisi kita sudah kredibel dengan mengacu pada Mode Etik Jumalistik. Ini dapat diketahui dengan melihat bagaimana orang-orang yang ada dibelakang berita televisi memahami dan menerapkan Kode Etik Jumalistik dan bagaimana proses produksi berita mempengaruhinya.Kode Etik Juralistik berlaku universal di banyak negara walaupun interpretasi dan penerapannya memiliki keragamaan. Ini tergantung dari budaya dan kepercayaan masyarakat setempat Penelitian ini mengacu pada lima poin kode etik universal yang diambil dari aturan kode etik jumalistik di beberapa negara secara acak. Poin kode etik jumalistik itu adalah akurat, jujur, adil, obyektif dan independen. TPI dipilih dalam penelitan ini dengan perlimbangan kemudahan akses untuk mendapatkan data. Juga bahwa televisi ini adalah salah satu pionir televisi swasta di Indonesia dengan jangkauan pemirsa lebih dari 140 juta pemirsa di seluruh Indonesia. Dengan target audiens kalangan menengah kebawah, yang merupakan sebagian besar dari masyarakat Indonesia. TPI menjadi suatu sumber berita yang sangat penting bagi kalangan masyarakat tersebut juga karena tingkat menonton televisi lebih tinggi daripada tingkat membaca masyarakat tersebut.Pengumpulan. data dilakukan dengan metode interview mendalam terhadap beberapa kru berita Lintas Lima, seperti: reporter, produser dan pemimpin redaksi. dan observasi terhadap kebijakan redaksi dan rapat redaksi. Penelitian dilakukan dengan metode analisa kualitatif. Analisa wacana kritis akan dilakukan terhadap hasil wawancara dan observasi dengan menggunakan acuan lima poin kode etik jurnalistik dengan penjelasannya. Pada tingkatan teks akan dilakukan analisa isi terhadap output berita berupa tayangan berita Lintas Lima itu sendiri. Ini dilakukan baik terhadap isi naskah maupun visualisasi berita Lintas Lima.Penelitian ini menunjukkan suatu hal yang cukup menarik. Menilik dari teori donut Shoemaker dan Reese, ternyata penerapan kode etik jumalistik di TPI masih beragam pada berbagai level. Mulai dari level individual hingga level ideology, penerapan kode etik jurnalistik diterapkan dengan berbagai kendala dan keterbatasannya. Walaupun penelitian ini terbatas pada ruang redaksi atau newsroom, sehingga hanya mencakup level individual, rutinitas media dan level organisasi.Bagi beberapa jurnalis, kode etik jurnalistik adalah sesuatu yang asing. Sementara bagi sebagian lagi ini hanyalah suatu aturan yang justru menghambat pekerjaan mereka. Tapi dalam tataran organisasi, dalam hal ini departemen pemberitaan TPI sedang berusaha membangun imej mereka dengan pemberitaan, khususnya Lintas Lima, usaha untuk tetap mengacu pada kode etik jurnalistik cukup kuat. Ini menjadi tekanan pada beberapa kali rapat redaksi yang sempat penulis hadiri. Tapi dalam prakteknya penerapan ini mengalami banyak hambatan. Kurangnya penyamaan persepsi dan pembelajaran mengenai kode etik jurnalistik adalah salah satunya. Selain itu bagi reporter tenggat waktu juga menjadi hambatan dalam berita yang berimbang, jujur dan akurat Berita yang disajikan menjadi berita yang seadaanya karenanya. Target pemirsa yang menjadi patokan dalam penyajian berita, yaitu kelompok pemirsa menengah kebawah, juga menjadi faktor dalam kualitas berita Lintas Lima. Kesan seadanya dan kurang berkualitas maka tampak jelas dalam laporan-laporan yang ditayangkan di Lintas Lima.Karena kualitas berita juga ditentukan dalam mengacu atau tidaknya berita tersebut kepada kode etik jurnalistik, maka berita sebaiknya tidak diproduksi hanya untuk kalangan tertentu. Semakin baik acuan kode etik jurnalistik, semakin berhatihati dan semakin baiktah kru berita berusaha menyajikan laporannya. Maka ini sebaiknya menjadi perhatian bagi tiap individu yang berada di belakang pemberitaan. Kode etik jurnalistik tidak hanya ada di hati individu tersebut, tetapi juga di pikiran yang mengarahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya."

"Makalah ini membahas tentang kewajiban etis untuk wartawan. Saya akan menjelaskan peran profesional wartawan, apa kewajiban etis mengalir dari peran profesional ini, sejauh mana para jurnalis memenuhi kewajiban ini di masyarakat kita, dan kesimpulan dari makalah ini.

---

This assignment discuss about the ethical obligations for journalists. I am going to describe professional role of journalists, what ethical obligations flow from this professional role, what extent do the journalists fulfill these obligations in our society, and conclusion from this essay."

"Maraknya pemberitaan di sejumlah stasiun televisi terkait COVID-19 di sepanjang periode 1-18 Maret 2020 di Indonesia berkontribusi kepada kenaikan jumlah penonton dalam program berita. Jumlah penonton televisi terhadap program berita naik signifikan sebesar 25%, terutama pada penonton kelas atas. Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menyatakan televisi menjadi sumber utama dan terpercaya masyarakat Indonesia guna mendapatkan informasi. Data yang sama menunjukkan bahwa TV One adalah stasiun televisi yang banyak disaksikan masyarakat. Bulan Maret menjadi masa-masa kritis media dalam memulai bekerja memberitakan COVID-19. Dalam pelaksanaannya, TV One ditemukan melakukan beberapa pelanggaran kode etik dan prinsip Jurnalistik. Studi ini menyajikan fakta dan analisis bagaimana praktik jurnalistik terkait pemberitaan COVID-19 di Indonesia oleh TV One yang melanggar prinsip dan kode etik jurnalistik.

---

The rise of news on a number of television stations related to COVID-19 throughout the period 1-18 March 2020 in Indonesia contributed to increased viewing in program news. Television viewing of program news increased significantly by 25%, especially among high-class viewers. Based on a survey conducted by the Katadata Insight Center (KIC) and in collaboration with the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), television is the main and trusted source for Indonesians to obtain information. The same data shows that TV One is a television station that is widely watched by the public. March is a critical time for the media to start working on reporting COVID-19. In its implementation, TV One was found to have committed several infractions of journalistic principles and code of ethics. This study presents facts and analysis of how journalistic practices related to reporting on COVID-19 in Indonesia by TV One which violates the journalistic principles and code of ethics."

"Makalah ini bertujuan untuk mengajukan argumentasi bahwa kode etik jurnalistik yang berlandaskan Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan moral multikulturalisme, karena keduanya menekankan inklusivitas, penghormatan terhadap keberagaman, dan kesadaran akan persatuan di tengah perbedaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan di bidang filsafat yang bersifat kualitatif deskriptif untuk menunjukkan arti dan mengungkapkan maknanya yang esensial. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan tentang multikulturalisme, filosofi, etika jurnalistik, dan pemberitaan media siber.Hasil penelitian menunjukkan, perkembangan teknologi internet memberikan banyak perubahan pada cara hidup masyarakat dan memengaruhi preferensi masyarakat terhadap segi-segi komunikasi massa. Evolusi ekologi media ini melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Teknologi internet dengan berbagai variannya semakin menentukan bagaimana masyarakat berkomunikasi pada level interpersonal, kelompok, maupun massa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik jurnalistik yang inklusif, media dapat berperan sebagai agen yang memperkuat kesadaran multikulturalisme, mendorong persatuan, serta mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Melalui pemberitaan yang mengedepankan penghormatan, persatuan, dan kesetaraan, media dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan masyarakat yang kuat, bersatu, dan beradab, sambil memperkuat ikatan sosial di antara warga negara. Prinsip toleransi aktif menciptakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa jurnalisme tidak hanya menghindari konten pemberitaan merugikan kelompok-kelompok tertentu melalui liputan yang bias, tetapi juga berusaha untuk mendukung pemahaman, dialog, dan perdamaian antar kelompok yang berbeda yang merupakan langkah penting dalam menciptakan jurnalisme yang bertanggungjawab, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

---

This paper aims to illustrate the strong relationship between the Pancasila-based journalistic code of ethics and the morality of multiculturalism, emphasizing inclusivity, respect for diversity, and the consciousness of unity amidst diversity. Employing a qualitative and descriptive literature review methodology in the field of philosophy, this research aims to objectively uncover the philosophical essence and significance. The methodology involves a critical analysis of relevant literature concerning multiculturalism, philosophy, journalistic ethics, and online media reporting.

The research findings reveal that the advancements in internet technology have significantly altered societal lifestyles and influenced people's preferences for various forms of mass communication. This evolution in media ecology has impacted societies globally, including Indonesia. The diverse variations of internet technology increasingly shape how people communicate at interpersonal, group, and mass levels. Integrating the values of Pancasila into inclusive journalistic practices enables the media to play a pivotal role in reinforcing multicultural awareness, fostering unity, and advocating for equality and justice among all citizens. By prioritizing reporting that underscores respect, unity, and equality, the media can positively contribute to the development of a resilient, cohesive, and cultured society while strengthening social bonds among its citizens.

The principle of Active Tolerance creates a framework that ensures journalism not only avoids prejudice in its coverage but also strives to enhance understanding, dialogue, and peace among diverse groups. This is a crucial step towards cultivating responsible and inclusive journalism that is dedicated to serving the public interest."

"Karya akhir ini membahas tentang pengalaman Mary Jane Veloso, seorang perempuan buruh migran yang menjadi korban atas dominasi struktur patriarki yang mengakibatkan ia mengalami kriminalisasi dan viktimisasi berlapis. Dengan menggunakan metode analisis isi dokumen, penulisan ini menganalisis kerentanan Mary Jane Veloso menjadi perempuan korban perdagangan manusia yang dieksploitasi sebagai kurir narkotika lalu dikriminalisasi oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis dalam tulisan ini yang menggunakan teori kriminologi feminis dan feminist legal theory mengungkapkan bahwa struktur patriarki memengaruhi subordinasi pada perempuan dan memengaruhi praktik peradilan pidana. Dalam penulisan ini, dominasi patriarki membuat perempuan rentan menjadi sasaran kejahatan perdagangan manusia yang dieksploitasi melakukan tindakan pelanggaran hukum yang kemudian mengalami kriminalisasi akibat praktik hukum yang maskulin meminggirkan pengalaman perempuan korban. Pada akhirnya, penulisan ini menemukan bahwa kriminalisasi dan viktimisasi berlapis yang terjadi pada Mary Jane Veloso adalah sebuah bentuk kekerasan struktural.

---

This final work discusses about the experience of Mary Jane Veloso, a female migrant worker who became a victim of patriarchal structure domination which resulted in her criminalization and multiple victimization. By using document content analysis method, this writing analyses court decision documents and institutional reports to see Mary Jane Veloso's vulnerabilities as a woman trafficking victim who was exploited as a drug courier and then criminalized by the Indonesian criminal justice system. The analysis result in this writing which uses the radical feminist criminology theory and feminist legal theory reveals that the patriarchal structure influences the subordination of women and affects the practice of criminal justice. In this writing, patriarchal domination makes a woman vulnerable to be a target of human trafficking who is exploited to commit an offense which is then criminalized due to masculine legal practices that marginalize the experiences of a woman victim. In the end, this writing finds that the criminalization and multiple victimization that occurred to Mary Jane Veloso are a form of structural violence."

"ABSTRAKProduk jurnalistik sudah seharusnya menaati kaidah dan Kode Etik Jurnalisme yang berlaku. Akan tetapi, pada praktiknya, jurnalisme infotainment seringkali melanggar aturan ini sehingga terjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk kadar jurnalistik pada program televisi jurnalisme infotainment, Insert dan Entertainment News. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis konten pada kedua tayangan dalam jangka waktu satu minggu. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kadar jurnalistik dan kualitas pengerjaan yang berbeda pada kedua program jurnalistik ini.

---

ABSTRACTJournalistic product should follow journalism principal and code of ethics in its works. However, on its practice, infotainment journalism often violates the rules, so that it become a controversial and debatable issue among audience and scholars. The research objective is to determine journalistic value on two infotainment journalism television program such as Insert and Entertainment News. Content analysis method is used to determine journalistic value in those two programs in one week duration. The research finds that there are different set of journalism value and standards among those programs."

"Media online memiliki peranan penting dalam memonitor kinerja pemerintah, dengan meliput kinerja mereka dan menyebarluaskannya kepada publik melalui berita. Pembingkaian media terhadap berita tersebut saling berbeda, karena pengaruh faktor internal dan eksternal media. Sehingga seringkali frame media memuat unsur-unsur lain yang menggambarkan sesuatu secara implisit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kepemimpinan presiden SBY melalui framing pemberitaan tentang reshuffle kabinet yang dibingkai oleh detikNews. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif, strategi social konstruktivisme dengan menggunakan model analisis Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa detikNews melakukan pembingkaian atas penurunan popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak pada kualitas kepemimpinannya. Dari keseluruhan penelitian dapat disimpulkan bahwa detikNews menggambarkan perannya sebagai guard dog.

---

Online media play an important role in monitoring government performance, by covering their performance and disseminate it to the public through the news coverage. The media frames the news differently. It depends on the influence of its internal and external factors. Therefore, the media framing often contains other elements that describe something implicitly. The purpose of this study is to examine detikNews framing of the President Susilo Bambang Yudhoyono leadership through its coverage on the cabinet reshuffle news. This study used qualitative approach, the constructivism paradigm, and the social constructivism as the research strategy. The method was used to analyze the media framing was Robert N. Entman framing model. The result reveals on its media framing of the President Susilo Bambang Yudhoyono popularity decline, detikNews paying more attention to the decline of the President Susilo Bambang Yudhoyono leadership quality. Overall, this research found that detikNews has played its role as a guard dog."