Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan di pedesaan dipahami sebagai kondisi kelompok orang yang dikaitkan dengan aspek ekonomi dan non- ekonomi seperti aspek sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, psikologi, lingkungan, hukum, antropologi, aspek-aspek personal dari orang miskin sendiri, serta aspek kebutuhan dan jenis penghidupan mereka. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif jenis-jenis informasi penghidupan yang digunakan oleh orang-orang miskin di pedesaan yang umumnya bersifat serabutan dan telah digunakan sebagai basis survivabilitas penghidupan mereka yang kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek utama kebutuhan dasar. Selanjutnya, hal itu dipetakan berdasarkan karakteristik masing-masing. Metode yang digunakan adalah pendampingan atau participatory research appraisal (PRA) sebagai usaha berbasis implementasi hasil membaca kepustakaan kewirausahaan yang disediakan oleh perpustakaan yang ada di desa. Hasil penelitian menggambarkan suatu model pengembangan usaha serabutan yang dapat diterapkan untuk orang miskin di desa. Salah satu hasilnya adalah perumusan model pengembangan usaha serabutan berbasis pemanfaatan sumber-sumber informasi kepustakaan yang ada di desa"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh variabel demografi dan spasial terhadap status kemiskinan desa di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Variabel demografi yang diteliti adalah jumlah penduduk, status pemerintahan dan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dan variabel spasialnya adalah jarak ke ibukota kabupaten, kemiringan lahan dan ketinggian wilayah.Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Tahun 2014 dan dianalisis menggunakan metode regresi logistik model logit. Jumlah observasi yang digunakan dalam analisis sebanyak 156 desa di Kabupaten Rejang Lebong.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel demografi yaitu jumlah penduduk dan status pemerintahan dan variabel spasial yaitu jarak ke ibukota kabupaten, kemiringan sedang dan ketinggian wilayah terhadap status kemiskinan desa di Kabupaten Rejang Lebong.

---

ABSTRACTThis research analyzed the influence of demographic and spatial variables on the rural poverty status in Rejang Lebong Regency Bengkulu Province. Population size, government status and main income source of population majority were used as demographic variables while spatial variable were distance to district capital, slope and elevation of land area.Data source of this study resulted from 2014 Village Potential Census (PODES) and analyzed using logistic regression logit model. The number of observation were 156 villages in Rejang Lebong Regency.This study indicated that there is a significant influence between demographic variables that is population and government status, and spatial variables that is distance to district capital, gentle slope and elevation to the rural poverty status in Rejang Lebong."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan kemiskinan di DKI Jakarta melalui program pemenuhan hak terhadap tingkat kemiskinan dengan mengambil DKI Jakarta sebagai daerah penelitian selama periode 1999 ? 2005. Efektifitas pertumbuhan diukur dengan Growth Incidence Curve. Sementara program penanggulangan kemiskinan diamati melalui metode qualitatif (interview dan FGD) dengan lokasi penelitian, masyarakat miskin yang tinggal di bawah kolong Jembatan Jl. M.T Haryono Cawang Adapun hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan dan program penanggulangan kemiskinan tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan. Selain tidak memberi perbaikan hidup bagi masyarakat kelas bawah. Program yang dibangun oleah pemerintah dalam rangka untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ternyata tidak dapat diakses oleh masyarak miskin. Hal ini dikarenakan, program berbasis pada regristrasi lokal, sedangkan orang miskin yang berada pada percentil terbawah, tidak terdaftar dalam regristrasi lokal.

---

This research attempts to comprehend the poverty problem in DKI Jakarta through right fullfill program toward poverty rate by taking DKI Jakarta as research samples during period 1999 ? 2005. Growth effectiveness is evaluated by Growth Incidence Curve, while poverty settlement program oversees through qualitatif method (inteview and FGD) Meanwhile program penanggulangan poorness is perceived pass by method qualitatif (interview and FGD) with research location, under class society who live in under bridge M.T. Haryono Street, Cawang, East Jakarta. The growth and poverty settlement program is no longer effective in reducing unwelfare society. Since in addition to provide no more living improvement to underclass society, this program which has constructed by goverment in order to undermine poverty rate in which unable to access by poor. It because the program is actually based on local regristration instead the poor that are not listed under percentile of local registration."

"Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan. Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya.Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun. Sumberdata yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002 menggunakan 26 propinsi sebagai unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel I pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsa non pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun 1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel II pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabeI tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran (1nTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel Ill pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel usia harapan hidup (InED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002).Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan (lnPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002 dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propinsi Papua dan diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikasi propinsi yang berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini Iebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin.Berdasarkan klasifikasi ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada propinsi ini.Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan.Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan klasifikasi ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (labor intensive) sehingga masyarakat pada klasifikasi ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect (menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Kebijakan ini muncul pertama kali pada era pemerintahan Jokowi-JK sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi ketimpangan antara kemiskinan pedesaan dan perkotaan dimana dalam kurun waktu 9 tahun terakhir kemiskinan pedesaan selalu lebih besar dari pada kemiskinan perkotaan bahkan berada diatas angka nasional. Kebijakan Dana Desa ini adalah mandat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas kewenangan dan fungsi desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan. Menggunakan data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan metode estimasi fixed effect, hasilnya menunjukkan bahwa Kebijakan Dana Desa berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Pada penelitian ini juga menangkap sumber pedapatan desa lainnya dan faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the Village Fund policy on the number of rural poor populations in Indonesia. This policy first appeared in the Jokowi-JK era as one of the central government's efforts in poverty alleviation programs to reduce inequality between rural and urban poverty where in the last 9 years rural poverty has always been greater than urban poverty and even above the national rate . This Village Fund Policy is a mandate from Law No. 6 of 2014 concerning Villages which is a form of state recognition of villages, specifically in the context of clarifying village authority and functions, and strengthening the position of villages and village communities as a development targets. Using panel data from 514 districts/cities in Indonesia from 2010 to 2018 with the fixed effect estimation method, the results show that the Village Fund Policy has an effect in reducing the number of rural poor populations in Indonesia. This research also captures other village income sources and other factors that also have an influence on the number of rural poor populations."

"Secara umum, kinerja perekonomian Provinsi Lampung selama periode 1996- 2005 kurang memadai ditinjau dari beberapa indikator kesejahteraan. Sebagai daerah yang berbatasan dengan PuJau Jawa, dimana menjadi pusat aktifitas Indonesia, Provinsi Lampung seharusnya memperoleh banyak manfaat dalam pembangunannya. Dalam proses pembangunannya, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung relatif tidak banyak berubah selama periode 1996-2005. Selain itu, ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat meningkat, serta ketimpangan antar kabupaten/kota juga meningkat, khususnya selama periode pembedakuan otonomi daerah. Kenaikan ketimpangan disebabkan karena penduduk terkaya mengalami peningkatan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang penduduk termiskin.Strategi pengentasan kemisk1nan dan ketimpangan pendapatan secara berhati-hati periu segera dilaksanakan di Provinsi Lrunpung dengan mengenali heberapa karakteristik demografi yang ada. Berdasarkan kondisi yang ada, pertumbuban ekonomi dapet distimulasi untuk menghasilkan manfaat bagi penduduk miskin. Ini didasarkan pada kenyataan hubungan berkebalikan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin. Berbagai program pendidikan dan kesehatan juga memiHki dampak yang positif terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Dengan adanya kecenderungan ketimpangan antar daerah yang meningkat, program pro kemiskinan akan lebih tepat jika dilakukan secara spesifik di masing-masing kabupaten kota di masa yang akan datang.

---

In general, the overall economic performance of Lampung Province during 1996-2005 period as measured by several welfare indicators could be regarded as quite insufficient. As a province nearby Java Island, a central of economic activities in Indonesia, Lampung Province should be benefited in their development process. In spite of this development process, however, the percentage of people living in poverty has not changed significantly. Aligned with this, the distribution of income became dispersed over time, suggesting increasing inequality, particularly after the implementation of regional autonomy. This was because the highest income group experienced higher increasing in income rather than the lowest income group.

Strategic policy for poverty alleviation and income inequality should be implemented prudentialy with regards to the existing demographic characteristic in the I area, As a matter of fact, economic growth which benefit the low income people, could be stimulated to reduce the poverty incidence and income inequality. Another fact education and health programs have positive impacts to alleviate poverty and prevent income inequality, With having problem in increasing of between regional inequality, a geographically targeted pro·poor program win be more appropriate to overcome such problem in the next years."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel model dinamika Ibnu Khaldun terhadap kemiskinan di ASEAN. Variabel model dinamika Ibnu Khaldun terdiri dari peran negara yang didimensikan menggunakan government effectiveness, penerapan prinsip syariah yang didimensikan menggunakan corruption perception index, sumber daya insani yang didimensikan menggunakan human development index, kekayaan negara yang didimensikan menggunakan GDP percapita serta pembangunan dan keadilan yang didimensikan menggunakan gini coefficient. Periode dalam peneltian ini selama 6 tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Programs serta Sekretariat ASEAN. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 8 sampel negara dengan total observasi 48. Hasil Uji T menunjukkan bahwa peran negara dan sumber daya insani berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di ASEAN. Penerpan prinsip syariah, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di ASEAN. Sedangkan dari Hasil Uji F menunjukkan peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di ASEAN. Dengan demikian, negara anggota ASEAN selain melakukan penerapan prinsip syariah dan meningkatkan kekayaan negara juga perlu untuk memnuhi kebutuhan masyarakat serta memastikan pendapatan masyarakat terdistribusi dengan baik guna mengatasi permasalahan kemiskinan di ASEAN. Penelitian ini adalah penelitian terbaru yang membuktikan pengaruh 5 variabel independen model dinamika Ibnu Khaldun yang terdiri atas peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara, serta pembangunan dan keadilan pada kemiskinan di wilayah Asia Tenggara.

---

This study attempts to analyze the dynamic model of Ibn Khaldun on poverty in ASEAN. Ibn Khaldun's dynamics model variable consists of the role of the state that is dimensioned using government effectiveness, the application of sharia that are dimensioned using the corruption perception index, human resources that are dimensioned using the human development index, wealth of countries that are dimensioned using GDP percapita, then development and justice which are measured using the gini coefficient. The period in this study was 6 years 2012-2017. This study uses secondary data consisting of reports from the Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Program and the ASEAN Secretariat. The technique used in purposive sampling and obtained 8 sample countries with a total of 48 observations. The results of the T test showed the role of the state and human resources negatively related to poverty in ASEAN. Sharia principles, wealth of state, then development and justice positively related to poverty in ASEAN. The Results F test chose the role of the state, the application of sharia, human resources, wealth of state then development and justice related to poverty in ASEAN. Thus, ASEAN member countries in addition to implementing sharia principles and increasing wealth also offered to fulfill the needs of the society and ensure that public funds distributed well in order to reduce poverty in ASEAN. This research is the latest research that proves the influence of 5 independent variables dynamic model of Ibn Khaldun consisting of the role of the state, the application of sharia principles, human resources, national wealth, and development and welfare in the Southeast Asian region."