Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 215981 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simamora, Ardiano Lucas
"Indonesia masih mengalami begitu banyak masalah terkait bidang kesehatan, baik secara praktik, hukum, konsep, dan lain macamnya. Seluruh masalah ini pada dasarnya berpusat pada ambigunya prosedur dan hukum yang ada, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima sampai pada tenaga kesehatan yang melanggar kode etik. Salah satu masalah yang sangat krusial untuk dibahas adalah mengenai ahli gizi. Minimnya peraturan perundang-undangan mengenai profesi ahli gizi, serta pengetahuan masyarakat mengenai ahli gizi sangatlah terbatas memperburuk fenomena masalah ini. Masalah ini merupakan penelitian doktrinal hukum yang menelaah secara rinci aturan yang membahas tentang profesi ahli gizi sebagai tenaga kesehatan di Indonesia dan Jerman sebagai pusat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perlindungan hukum terhadap ahli gizi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan pengakuan profesi ahli gizi dari masyarakat, hak dan kewajiban yang masih sangat terbatas, serta standar keahlian yang tidak jelas. Peraturan terhadap ahli gizi di Indonesia kerap saling tumpang tindih antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sementara itu, di Jerman, profesi ahli gizi menikmati kerangka hukum yang lebih terstruktur dan jelas, termasuk proses lisensi dan pengawasan profesi yang ketat sebagaimana dimuat dalam Dietitien Law. Tidak terkecuali dalam hal ini fakta bahwa di Jerman, ahli gizi justru menjadi profesi yang dikenal baik oleh masyarakat dan masing-masing ahli gizi melakukan profesinya sesuai keahliannya. Perbedaan dalam perlindungan hukum antara Indonesia dan Jerman sangat mempengaruhi status dan pengakuan ahli gizi sebagai tenaga kesehatan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di Indonesia agar dapat meningkatkan perlindungan hukum dan pengakuan profesi bagi ahli gizi, sesuai dengan standar internasional yang lebih mapan seperti di Jerman.

Indonesia is still experiencing so many problems related to the health sector, both in practice, law, concepts and so on. All of these problems basically center on the ambiguity of existing procedures and laws, public dissatisfaction with the services they receive and even health workers who violate the code of ethics. One of the most crucial issues to discuss is nutritionists. The lack of legal regulations regarding the nutritionist profession, as well as the public's very limited knowledge of nutritionists, exacerbates this problematic phenomenon. This issue is a legal doctrinal research that examines in detail the regulations that discuss the profession of nutritionists as health workers in Indonesia and Germany as the center of analysis. The research results show that in Indonesia, legal protection for nutritionists still faces significant challenges, especially related to recognition of the nutritionist profession from the public, very limited rights and obligations, and unclear standards of expertise. Regulations on nutritionists in Indonesia often overlap between Minister of Health Regulation Number 26 of 2013 concerning the Implementation of Work and Practices of Nutritionists and Law Number 17 of 2023 concerning Health. Meanwhile, in Germany, the nutritionist profession enjoys a more structured and clear legal framework, including a licensing process and strict professional supervision as contained in the Dietitian Law. This is no exception to the fact that in Germany, nutritionists have become a profession that is well known to the public and each nutritionist carries out their profession according to their expertise. The difference in legal protection between Indonesia and Germany greatly influences the status and recognition of nutritionists as health workers. This study provides recommendations for improving policies in Indonesia in order to increase legal protection and professional recognition for nutritionists, in accordance with more established international standards such as in Germany."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zainab Amin
"Indonesia dan Jerman adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law dan mengenal lembaga Latijnse Notariat yang terhimpun dalam International Union of Notaries (UINL). Dalam dalam penelitian ini akan dibahas perbandingan jabatan Notaris di kedua negara secara umum, dan secara khusus membahas perbandingan pengawasan, sanksi terhadap, dan perlindungan hukum bagi Notaris. Bentuk penelitian adalah penelitian yuridis normatif dan merupakan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa di Jerman, Notaris diberikan perlindungan hukum yang khusus oleh Negara dengan adanya kewajiban memiliki asuransi tanggung jawab profesional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan dan mengajukan gugatan perdata. Penelitian ini berguna untuk melihat kelebihan dan kekurangan pengaturan jabatan Notaris di kedua negara untuk perkembangan pengaturan jabatan Notaris di kedua negara, terutama Indonesia.

Indonesia and Germany are countries that adhere to the European Continental or civil law legal system and recognize the Latijnse Notariat and are incorporated in the International Union of Notaries (UINL). This research aims to compare the general regulations of Notaries in both countries and specifically discuss the comparison of supervision, sanctions against, and legal protection for Notaries in carrying out their duties. The form of research is normative with a typology of descriptive analytical research. The type of data used is secondary data with qualitative analysis methods. Based on the research results, it can be concluded that in Germany, Notaries are given special legal protection by the State in the form of obligation to acquire professional liability insurance as well as providing legal certainty for the injured party filing civil lawsuit. This research is useful to view the advantage and disadvantage of Notary regulations in both countries and for the development of Notary laws in both countries, especially Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rifdah Rudi
"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Kebebasan Panorama sebagai pengecualian perlindungan Hak Cipta. Pada dasarnya Indonesia belum mengatur ketentuan Kebebasan Panorama dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kebebasan Panorama hadir untuk memberikan kebebasan bagi penikmat karya cipta dalam melakukan tindakan reproduksi/penggandaan, publikasi kepada publik atas karya arsitektur, karya seni seperti patung, pahatan, dan karya seni tiga dimensi yang berlokasi ditempat umum, terbuka dan terletak secara permanen tanpa mendapatkan tuntutan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam pentingnya keberadaan pengaturan Kebebasan Panorama yang terdapat dalam Konvensi Bern, Undang-Undang Hak Cipta di Negara Amerika Serikat dan Jerman sehingga dapat dijadikan referensi dalam pembuatan pengaturan Kebebasan Panorama di Indonesia. Penelitian memiliki bentuk penelitian hukum normatif dengan studi Pustaka dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

This thesis discusses the regulation of freedom of panorama as an exception to copyright protection. Basically, Indonesia has not regulated the provisions for Freedom of Panorama in the Copyright Law. Panoramic freedom exists to provide freedom for fans of creative works to carry out acts of reproduction/duplication, publication to the public of architectural works, works of art such as statues, carvings, and three-dimensional works of art located in public places, open and permanently located without receiving demands from the creator or copyright holder. This research was conducted to examine in depth the importance of the existence of panorama freedom regulations contained in the Berne Convention, and Copyright Laws in the United States and Germany so that they can be used as references in making panorama freedom regulations in Indonesia. The research takes the form of normative legal research with literature studies and positive law that applies in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maisya Sabhira
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Jerman, yaitu meliputi definisi mengenai pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak, bentuk pengangkatan anak, syarat dan tata cara pengangkatan anak, bimbingan dan pengawasan, akibat hukum, dan pembatalan pengangkatan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Jerman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, dimana penelitian menekankan pada data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peraturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia belum cukup memadai dan perlu untuk dilakukan perbaikan. Dalam hal ini, Pemerintah perlu untuk membentuk Undang-Undang tersendiri tentang pengangkatan anak agar pengaturan mengenai pengangkatan anak menjadi lebih jelas dan komprehensif sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak sekaligus mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak.

ABSTRACT
This undergraduate thesis explains the comparison of child adoption law between Indonesia and Germany, which includes definitions of adoption, history of adoption, forms of adoption, terms and procedures for adoption, guidance and supervision, legal consequences, and annulment of adoption. This research shows that there are similarities and differences between the law of adoption in Indonesia and Germany. The method used in this study is a comparison method which conducts with a juridical-normative approach, where research emphasizes on secondary data. The result of this study indicates that legal regulations regarding child adoption in Indonesia are not yet sufficient and need to be improved. In this case, the Government needs to establish a child adoption legislation in order to make the regulations regarding child adoption become more evident and comprehensive. Thus, it can provide protection for children as well as embodying the best interest of the child.
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abhiyoga Dirdanaraputra
"This thesis examines the legal protections provided for Minority Shareholders in Family-Owned Company in Indonesia, Germany and Australia. Furthermore, it also examines whether the Company Law has provide a sufficient legal protections for Minority Shareholders in Indonesia Family-Owned Company after comparing it with an equivalent regulation in Germany and Australia. Based on the juridicalnormative research which uses statutory and comparative approach, it resulted that there are similarities and differences of Minority Shareholders protection provided by each countries. The similar protection includes: (i) Rights to attend, request and vote in GMS; (ii) Derivative Action; (iii) Rights to Repurchase Shares; (iv) Rights to Inspect the Company; and (v) Winding Up requests. Whereas the different protection includes: (i) Rights on Equal Treatment; (ii) Rights to Appoint and Revoke Management; (iii) Restraint on Contravention; dan (iv) Rights to Information. This thesis concludes that Indonesia has not provide a sufficient legal protection for Minority Shareholders compared to Germany and Australia because of the four protections which have not yet been regulated under the Company Law while such protections shall help provide a more certainty as well as a definite legal basis for Minority Shareholders to obtain their rights in Family-Owned Company. Therefore, this thesis recommends that the protections which have not yet been regulated shall be added to Company Law in order to ensure the rights of Minority Shareholders as well as to reduce oppressive act by Majority Shareholders in Family-Owned Company.

Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum apa saja yang diberikan kepada Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia, Jerman dan Australia. Selain itu juga membahas mengenai apakah Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia setelah dibandingkan dengan peraturan yang setara di Jerman dan Australia. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan statutory dan comparative approach, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas yang diberikan oleh masing-masing negara. Perlindungan yang sama meliputi: (i) Hak untuk Menghadiri, Meminta dan memberikan suara dalam RUPS; (ii) Gugatan Derivatif; (iii) Hak untuk Membeli Kembali Saham; (iv) Hak untuk Memeriksa Perusahaan; dan (v) Permintaan Pembubaran Perseroan. Sementara itu, perlindungan yang tidak diberikan di Indonesia meliputi: (i) Hak atas Perlakuan yang Setara; (ii) Hak untuk Menunjuk dan Mencabut Manajemen; (iii) Pengekangan terhadap Kontravensi; dan (iv) Hak atas Informasi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai dibandingkan dengan Jerman dan Australia karena ada empat perlindungan hukum yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sedangkan perlindungan tersebut dapat membantu memberikan perlindungan yang lebih jelas serta memberikan dasar hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam mendapatkan haknya di Perseroan Keluarga. Oleh sebab itu, skripsi ini merekomendasikan bahwa perlindungan yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebaiknya dimasukkan agar lebih menjamin hak-hak Pemegang Saham Minoritas serta meminimalisir tindakan opresif oleh Pemegang Saham Mayoritas di Perseroan Keluarga Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nababan, Anastasia Ribka Tiarma
"Fokus dari skripsi ini adalah pemenuhan perlindungan dalam prosedur perekrutan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Metode penelitian dari skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode deskriptif normatif. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
Skripsi ini menunjukkan bahwa beberapa hal harus diperbaiki dalam rangka mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang maksimal. Harmonisasi Undang-undang serta partisipasi dari pemerintah maupun masyarakat sendiri diperlukan untuk mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang sesuai dengan hak Tenaga Kerja Indonesia sebagai pekerja maupun sebagai masyarakat Indonesia.

The focus of this thesis is the fulfillment of protections in the procedure of recruitment and placement of Indonesian Migrant Workers. The research method of this thesis is research of law using the normative descriptive methods. The purpose of this paper is to analyze the legal and statutory regulations governing the placement and protection of Indonesian Workers in other Country.
This thesis shows that some things have to be improved in order to realize the maximum protection of Indonesian Migrant Workers. Harmonization towards the Laws and Regulations, as well as the participation of governments and society needed to realize the protection of Indonesian Labor in accordance with the rights of Indonesian Workers as workers and as people of Indonesia.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54727
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melati Ramadhani Suari
"Setiap manusia tentu memiliki keinginan di dalam diri masing-masing, termasuk keinginan memiliki tubuh yang ideal. Ketika ingin mendapatkan tubuh yang ideal tersebut, manusia akan melakukan diet. Tidak sedikit seseorang yang berhasil atas dietnya dan membagikan mengenai program dietnya melalui media sosial bahkan hingga menuliskannya dalam sebuah buku yang memuat informasi mengenai program diet. Mengenai informasi diet dalam buku tersebut dapat berasal dari seseorang yang bukan ahli gizi. Namun, diet yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga menimbulkan kerugian. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat membeli buku mengenai program diet dari seseorang bukan ahli gizi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta pertanggungjawaban penulis dan penerbit buku tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan/atau jasa yang digunakannya, sehingga seorang penulis yang menuliskan buku tentu harus menuliskan bukunya secara jelas, benar, dan jujur. Selain itu, penulis buku juga harus mempertanggungjawabkan buku atau karya yang ditulisnya dengan memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian atas buku program diet yang ia tulis.

Every human being certainly has a desire in each of them, including the desire to have an ideal body. When you want to get the ideal body, people will go on a diet. Not a few people who are successful in their diet share their diet program through social media and even write it down in a book that contains information about the diet program. Regarding diet information in the book can come from someone who is not a nutritionist. However, the diet that is carried out by one person does not always have a positive impact on others, resulting in losses. In this study, we want to find out how the legal protection for consumers who are harmed by buying a book about the diet program from someone who is not a nutritionist in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the responsibility of the author and publisher of the book. The method used in this paper is normative juridical using a statutory approach to answer the problems in this research. Every consumer has the right to get comfort, security, and safety for the goods and/or services they use, so a writer who writes a book must of course write their books, correctly, and fairly. Consumer protection is needed so that consumers can avoid losses after or a loss occurs. In addition, the author of the book must also be responsible for the book or work they wrote and can provide compensation to consumers who have suffered losses from the diet program book he wrote.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Thomas Istriarto
"

Fenomena anak yang bekerja di sector formal sebagai pramusaji di hotel seringkali dianggap sebagai pekerja paruh waktu ataupun peserta magang. Namun, pada faktanya keberadaan anak yang bekerja sebagai pramusaji tersebut murni sebagai pekerja yang mengharapkan upah dan diluar pemagangan. Lemahnya pengawasan terhadap keberadaan anak yang bekerja sebagai pramusaji di hotel dipengaruhi oleh lemahnya peran pemerintah dalam perlindungan terhadap perjanjian kerjanya, keselamatan dan Kesehatan kerja, juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa anak yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun merupakan pekerja biasa. Padahal hal tersebut bertolak belakang dengan definisi anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri. Sehingga perlindungan terhadap anak yang bekerja ini sangatlah minim dan membuat kedudukan anak yang bekerja sebagai pramusaji di hotel sangat dekat dengan ekploitasi terhadap anak.


The phenomenon of children working in the formal sector as waiters in hotels is often considered part-time workers or apprentices. However, in fact the existence of the child who works as a waiter is purely a worker who expects wages and outside of apprenticeship. Weak supervision of the existence of children working as waitresses in hotels is influenced by the weak role of the government in protecting work agreements, occupational safety and health, also influenced by the view that children over 15 (fifteen) years old are ordinary workers. Even though this is contrary to the definition of a child in the Manpower Act itself. So that the protection of working children is very minimal and makes the position of children who work as waiters in hotels very close to exploitation of children.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tobing, Raysisca Elvide
"Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap medapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar, bahkan penyiksaan fisik, hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI di .luar negeri, padahal TKI memberikan pemasukan bagi negara berupa devisa. Pengalihan risiko atas kejadian buruk yang menimpa TKI baik selama pra dan purna penempatan maupun di luar negeri dapat dialihkan ke Perusahaan Asuransi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menunjuk konsorsium asuransi sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan hukum bagi para Till. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara dan prosedur penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU), apakah polis Asuransi TKI sudah memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi TKI, bagaimana proses pelaksanaan penutupan dan penyelesaian klaim Asuransi TKI, masalah hukum apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi TKI dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Dari pembahasan pokok permasalahan dapat disimpulkan bahwa tata cara dan prosedur penunjukan konsorsium Asuransi TKI tidak bertentangan dengan UUPU. Dari jenis risiko yang dijamin asuransi TKI telah memberikan jaminan yang memadai akan tetapi nilai pertanggungannya masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penutupan dan proses klaim yang dikoordinir oleh broker asuransi atau PJTKI masih timbul permasalahan hukum dimana harga premi dinilai tidak sesuai dengan peraturan perasuransian dan masih ada TKI yang tidak dilindungi asuransi karena kelalaian pihak PJTKI atau statusnya yang dikategorikan sebagai.illegal.

Frequently, Indonesia Workers (TKI) at abroad always have violence treatment, expulsion, rape, unpaid salary, or even physical torturing, it reflects the weakness of legal protection for TKI at abroad, in deed, they had produced foreign exchange for the country. Risk transference to anticipate a bad events of TKI either pre employment to their engagement at abroad may be turned to Insurance Company. To implement it, the government had appointed insurance consortium as service and legal' protection for TKI. The main point researched in this thesis is whether or not the appointment procedure of TKI Insurance Consortium contradicted with Laws No.5 year 1999 on both Prohibited monopoly practice and unhealthy business competition (UUPU), and had insurance policy of TKI given service and adequate protection for them, how is implementation process of covering and settling TM's
Insurance claim, whatever legal aspect will arise in implementing TKI Insurance and how to solve it. The research method used in this thesis is normative juridical research method in descriptive nature by analysing data qualitatively. Based on those problems,. it may be drawn conclusion that procedure of appointing TKI Insurance consortium is not contradicted with UUPU. From insured risk specification the TKI' s insurance had given adequate insurance, but, it should be increased more. To implement coverage and claim process coordinated by insurance broker so called PJTKI (Indonesia Workers Recruitment Company) still remain problems in which premium price having been valued is not suitable to insurance regulation and there are some TKI had not been protection/insured as result of PJTKI's negligence or its status categorized as illegal.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19898
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deny Giovanno
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalam
mengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakat
hukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas juga
terkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutan
di Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan oleh
Pemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi
atas kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

ABSTRACT
This thesis discusses the role of customary law communities in forest
management in Indonesia and organizing the fulfillment of rights of indigenous
people to manage forests by the state. In addition, also discussed related to the
legal history of forest management and forest management paradigm in Indonesia
as an analysis of forest policy issued by the Government. The main objective of
this study is to provide a description of the condition of forest management by
indigenous people in Indonesia."
2016
S65735
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>