Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara langsung mengenai peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, hal tersebut secara tidak langsung dapat ditafsirkan bahwa perjanjian kawin dapat dilakukan oleh pejabat berwenang lainnya. Pada penelitian ini terdapat analisis mengenai ketentuan dan ketetapan Undang-Undang Perkawinan yang dibuat oleh notaris mengenai substansi jenis perjanjian kawin yang diterapkan di Indonesia, Belanda dan Perancis. Terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian kawin yang menjadi variabel utama pada objek penelitian ini yaitu perjanjian pra kawin (prenuptial agreement) dan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement), studi kasus negara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Berbeda dengan Indonesia dan Belanda, di Perancis tidak menetapkan ketentuan mengenai postnuptial agreement, hal tersebut menyebabkan kejanggalan terkait keberlakuan perjanjian yang dibuat di negara lain apabila akan digunakan di negara Perancis. Analisis yang diuraikan pada penelitian ini memberikan gambaran terkait ketentuan perjanjian kawin terhadap ketiga negara tersebut, mengenai keberlakuan sistem perjanjian kawin sesuai kedudukan hukum perjanjian itu di negara masing-masing. Pada penelitian ini pula mengkaji isi perjanjian kawin pada kedua akta yang menjadi objek penelitian dari salah satu pasangan perkawinan dua kewarganegaraan berbeda, baik antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda dan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Perancis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dan merupakan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pertama, selain mengenai penjelasan penerapan perjanjian kawin setelah perkawinan di langsungkan, hal tersebut telah ditetapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/XIII-PUU/2015 dan ulasan terkait keberlakuan perjanjian kawin yang dibuat di Indonesia apabila akan digunakan di negara Belanda maupun Perancis. Kedua, peran notaris terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan luar negeri antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian kawin dalam bentuk akta autentik sebagai pejabat umum yang berwenang atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris, namun dalam perannya, masih terdapat ketentuan ‘abu-abu’ yang mengatur tentang pengesahan suatu perjanjian maupun dokumen luar negeri milik pasangan suami istri terkait oleh notaris. Berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, menjadi media melalui penyuluhan mengenai keabsahan perjanjian kawin itu sendiri kepada masyarakat terkait kedudukan hukum yang berlaku khususnya sebelum melakukan pembuatan perjanjian kawin.

---

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not directly explain the role of a notary in making marriage agreement deeds, this can indirectly be interpreted to mean that marriage agreements can be executed by other authorized officials. In this research there is an analysis of the provisions and provisions of the Marriage Law made by notaries regarding the substance of the types of marriage agreements implemented in Indonesia, the Netherlands and France. There are 2 (two) forms of marriage agreements which are the main variables in this research, namely prenuptial agreements and postnuptial agreements, case studies of Indonesia, the Netherlands and France. In contrast to Indonesia and the Netherlands, France does not stipulate provisions regarding postnuptial agreements, this causes irregularities regarding the validity of agreements made in other countries when they are used in France. The analysis described in this research provides an overview of the provisions of marriage agreements in these three countries, regarding the applicability of the marriage agreement system according to the legal position of the agreement in each country. This research also examines the contents of the marriage agreement in the two deeds that are the object of research from one of the married couples of two different nationalities, both between Indonesian citizens and Dutch citizens and between Indonesian citizens and French citizens. This research uses a doctrinal research method with a descriptive analytical research typology and is library research. The results of this research are first, apart from explaining the application of marriage agreements after the marriage takes place, this has been determined after the Constitutional Court Decision Number 69/XIII-PUU/2015 and reviews regarding the validity of marriage agreements made in Indonesia when they are to be used in the Netherlands or the Netherlands. France. Second, the role of a notary regarding marriage agreements in foreign marriages between Indonesian citizens and foreign citizens, is carried out by making a marriage agreement deed in the form of an authentic deed as a public official with authority based on the Law on the Position of Notaries, however, in his role, there are still provisions 'grey' which regulates the ratification of an agreement or foreign document belonging to the husband and wife concerned by a notary. Guided by the Marriage Law, it becomes a medium through education regarding the validity of the marriage agreement itself to the public regarding the applicable legal position, especially before making a marriage agreement."

"[Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran dilaksanakan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak sekembalinya mereka ke Indonesia, bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Pasangan perkawinan campuran yang hendak melangsungkan perkawinan campuran di luar negeri juga dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan campuran adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah di Indonesia yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan menelusuri bahan hukum sekunder berupa norma-norma dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Prosedur pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri, tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal setelah perkawinan dilangsungkan di luar negeri dan mereka kembali ke Indonesia namun tidak mendaftarkan perkawinannya tersebut dan kemudian mereka membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan Undang-undang yaitu dibuat setelah perkawinan berlangsung.

---

Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place. Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

;Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

, Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

]"

"Membina sebuah rumah tangga memang tidak semudah membalikkan tangan, pasti selalu ada konflik yang timbul terutama masalah harta kekayaan dalam perkawinan. Apabila sebelum melangsungkan perkawinan suami isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta persatuan bulat. Kemudian selama perkawinan berlangsung, terjadi sesuatu hal misal suami boros dan berkelakukan tidak baik yang mengakibatkan harta bersama akan habis, maka isteri dapat mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan ke Pengadilan Negeri, karena perjanjian kawin sudah tidak dapat lagi dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dari keadaan tersebut di atas, maka yang jadi permasalahan penelitian ini yaitu bagaimanakah akibat hukum dari pemisahan harta kekayaan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dan bagaimana secara yuridis pertimbangan Hakim mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K/Pdt/2012 tanggal 9 Desember 2013. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti mengacu pada aturanaturan hukum yang ada. Maka ditemukan jawabannya bahwa akibat hukum yang timbul sebagaimana ternyata dalam kasus yang diteliti yaitu tidak dapat diadakan pemisahan karena isteri tidak memenuhi Pasal 186 BW, sehingga objek sengketa tetap menjadi harta bersama suami dan isteri. Untuk perjanjian pisah harta yang telah dibuat dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum karena mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan undang-undang. Dan Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 119 BW, karena antara suami dan isteri tersebut tetap terjadi persatuan harta bulat. Sedangkan penerapan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan dalam pertimbangan Hakim dianggap kurang tepat karena tidak terjadi perubahan perjanjian kawin.

---

Fostering a household is not as easy as turning the hand, there is always a conflict triggered by wealth in marriage. If spouse did not make a prenuptial agreement, separation asset and any asset they acquire during the course of their marriage would be community asset. Furthermore, during the marriage takes place, if there is something happen e.g. the husband is extravagant and does not have good manner which is caused community asset would be lost, the wife could propose a claim for asset separation to District Court, because prenuptial agreement could no longer be made after marriage took place. According to that circumstances, the consent of this research is how the legal consequences of the assets separation that is performed by prenuptial agreement made after marriage and how the juridical considerations of the Judge regarding separation assets in marriage, as it turns out in the Supreme Court Verdict No. 2901 K / Pdt / 2012 dated December 9, 2013. By using a normative juridical research method, the author in researching refers to rules of existing law. Then found the answer that the legal consequences arising in this case study that the separation cannot be held because the wife does not comply with Article 186 BW, then the object of dispute remain the property of the husband and wife. And the prenuptial agreement that has been made before a Notary cancelled and void because of flawed juridical and contrary to law. And Supreme Court decisions were appropriate and in accordance with Article 119 of the BW, as between husband and wife are still having community assets. While the application of Article 29 paragraph (4) of the Law of Marriage in consideration of Judges considered less appropriate because there is no change in prenuptial agreement."

"Terbukanya suatu pewarisan adalah karena kematian. Sehingga, dengan terbukanya pewarisan maka di dalam KUHPerdata telah ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris. Namun, adanya perbedaan penafsiran, suatu warisan tidak didapatkan apabila di dalam suatu ikatan perkawinan telah dilaksanakan dengan suatu perjanjian perkawinan. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana pengaruh perjanjian perkawinan pisah harta antara suami dan istrinya terhadap hak mewaris serta bagaimana kedudukan hukum mewaris suami dan adik pewaris terkait sebagai ahli waris yang ditinjau dalam KUHPerdata. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian untuk menemukan titik terang akan siapa yang akan berhak menjadi ahli waris. Selanjutnya, penyusunan tesis ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif, untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat analisis kualitatif yaitu dengan menelaah data yang diperoleh. Akhirnya, sampailah pada hasil penelitian bahwa suatu perjanjian perkawinan mengatur pemisahan harta kekayaan selama perkawinan, dengan putusnya perkawinan akibat kematian seseorang terhadap harta kekayaan, akan adanya pewarisan dalam bentuk perpindahan kekayaan dan dalam pewarisanpun telah ditentukan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga suatu perjanjian perkawinan tidak dapat menutup hak mewaris seorang suami. Kedudukan hukum seorang suami dan adik pewaris sebagai ahli waris telah ditentukan dengan penggolongan ahli waris yang mana golongan ahli waris terdekat menutup golongan ahli waris terjauh. Dengan demikian, karena masih adanya suami, harta peninggalan pewaris, haruslah jatuh pada golongan pertama. Disarankan bagi Notaris untuk memberi penjelasan bila ingin membuat perjanjian perkawinan.

---

The opening of inheritance would be occurred due to demise. Then, it has been determined which people who will inherit and be the heirs in Indonesian Civil Code (“ICC”). However, due to a dissimilar interpretation, inheritance will not be obtained when the marriage done within a prenuptial agreement. Thereby, some issues arises such as how the effect of prenuptial agreement of split property against right of inheritance between husband and wife and how the legal standing of heirs to inherit between husband and sister-in-law which is reviewed in the Indonesian Civil Code. In regards to this issue, already doing some research to find some real information on whose has the right to become heirs. Hereinafter, This thesis composed with normative legal research method, which is to gain a result that based on qualitative analysis in which is analyzed by collected data. Finally, it can be concluded that a prenuptial agreement arranged the separation of wealth during the marriage, with dissolution of marriage due to demise towards the person’s wealth, there would be transfer of wealth in the form of inheritance and also, it’s already been determined whose going to be the heirs, so that a prenuptial agreement may not closed the right of inheritance for husband. The legal standing of husband and sister-in-law as heirs have been determined by their classification, which is the closest heirs, would cancel further heirs. By this circumstances, because there’s still the husband of the late wife, the property of inheritance, must be owned by the first line of classified person. Suggestion for Notary, give information before the clients want to make prenuptial agreement."

"Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta benda milik suami istri. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersamaan dengan pendaftaran akta nikah. Namun dalam praktiknya para pihak yang membuat akad nikah tidak melampirkan akad nikah pada saat pencatatan nikah. Pentingnya pencatatan berdampak pada status aset dan hutang pihak ketiga. Berdasarkan aturan, akad nikah yang tidak tercatat membuat akad nikah tidak sah, karena tidak memenuhi asas publisitas. Dengan menggunakan metode penulisan normatif, makalah ini akan membahas tentang perjanjian nikah yang tidak tercatat dalam akta nikah dengan menganalisis Putusan Nomor 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn. Dapat disimpulkan bahwa akad nikah siri akan membatalkan akad nikah yang tidak mengikat pihak ketiga. Namun keberadaan akad nikah tetap berlaku bagi pihak yang membuatnya. Penulis menyarankan kepada hakim untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembuatan dan pencatatan akad nikah serta mempertimbangkan pula untuk menentukan perpanjangan atau pembaharuan akad nikah.

---

The marriage agreement is made to regulate the property belonging to the husband and wife. Marriage agreements that have been made must be registered at the Population and Civil Registry Service together with the registration of a marriage certificate. However, in practice, the parties making the marriage contract do not attach the marriage contract at the time of registration of marriage. The importance of record-keeping has an impact on the asset and debt status of third parties. Based on the regulations, an unregistered marriage contract invalidates the marriage contract, because it does not fulfill the principle of publicity. By using the normative writing method, this paper will discuss about marriage agreements that are not recorded in the marriage certificate by analyzing Decision Number 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn. It can be concluded that the siri nikah contract will cancel the marriage contract that is not binding on a third party. However, the existence of the marriage contract still applies to the party who made it. The author suggests the judge to provide socialization to the public regarding the procedures for making and recording marriage contracts and also considering determining the extension or renewal of the marriage contract."

"Perjanjian kawin dibuat untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta dibuat dengan akta otentik untuk kepastian tanggal akta dan didaftarkan agar berlaku pada pihak ketiga yang terikat dengan para pihak pembuat perjanjian kawin. Akta otentik ini dibuat di hadapan pejabat berwenang, yakni seorang Notaris yang tunduk pada suatu undang-undang khusus yang mengatur jabatannya termasuk tugas, kewajiban serta tanggung jawabnya dalam membuat akta, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan tidak dibuatnya akta perjanjian kawin yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan, maka akta perjanjian kawin tersebut bisa dianggap cacat hukum dan batal demi hukum dan menjadikan para pihak berada dalam persatuan harta perkawinan. Dalam penulisan ini, kasus yang diangkat adalah kasus dimana diadakannya sebuah perjanjian kredit dan perjanjian jaminan yang dibuat oleh Almarhum Suhendro Halim dengan PT Bank Negara Indonesia berdasarkan perjanjian kawin yang cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan yang berakibat pada dikembalikannya jaminan tersebut ketika harus dieksekusi kepada Ny. Ratnaria Tjandrasa sebagai penggugat bersih dari jaminan. Dari sini kemudian penulis melakukan penelitian yuridis normatif tentang tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam membuat akta perjanjian kawin serta upaya hukum seperti apakah yang dapat dilakukan pihak ketiga yang dirugikan karena berada dalam posisi tidak memiliki jaminan untuk pelunasan hutang perjanjian kredit yang masih berjalan.

---

The prenuptial agreement is made to deviate from the union of the marital assets which stipulated in the law and made with an authentic deed for certainty of the date and registered to apply to third parties whose bound by the prenuptial agreement makers. This authentic deed made before an authorized official, a Notary who is subject to a special law that regulates his position including his duties, obligations and responsibilities in making a deed, namely Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 years 2004 concerning Notary Position. With the absence of a prenuptial agreement deed in accordance with predetermined legal rules, the prenuptial agreement deed can be deemed legally flawed and null and void and makes the parties in the union of marital assets. In this paper, the case raised is the case in which a loan agreement and guarantee agreement was made by the late Suhendro Halim with PT Bank Negara Indonesia based on a prenuptial agreement that was legally flawed and null and void and was not registered with the marriage registrar employee who resulted in the return of collateral when it must be executed to Ny. Ratnaria Tjandrasa as the plaintiff free from collateral status. From this case, the writer conducts a normative juridical analysis about the responsibility of the Notary in carrying out his position in making prenuptial agreement deeds and what legal remedies can be done by third parties who are disadvantaged because they are in the position of having no collateral for repayment for the loan agreement."

"Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Disahkannya perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian perkawinan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetap berlaku bagi para pihak (suami-istri) yang membuatnya. Tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan tidak dapat dijadikan alasan sebagai perbuatan tidak terpenuhinya syarat perjanjian perkawinan yang mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya merupakan tindakan Pencatatan/Pendaftaran saja guna memenuhi asas publisitas. Pendapat Mahkamah Agung mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris bukan syarat formil merupakan pendapat yang keliru. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris merupakan syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diperlukan peraturan pelaksana untuk mengatur perjanjian perkawinan itu sendiri, agar jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

---

A Prenuptial Agreement not registered at Civil Registry or religious Affairs Office may be the reason of a person to file a cancellation of the Prenuptial Agreement. The passing of the Prenuptial Agreement by the Marriage Officer may be interpreted as one of the conditions for the validity of the Prenuptial Agreement. The research method is normative juridical with qualitative approach is descriptive analytical. The Prenuptial Agreement not registered by the Marriage Officer shall apply to the parties (the spouses) who make it. The non-registration of the Prenuptial Agreement shall not be the reason for the non-fulfillment of the terms of the Prenuptial Agreement which resulted in the Prenuptial Agreement being void. The ratification of the Prenuptial Agreement by the marriage registrar as stipulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, is only a Registration / Registration activity only to fulfill the publicity principle. The Supreme Court's opinion on the Prenuptial Agreement made by Notary is not a formal requirement is a false opinion. The Prenuptial Agreement made by notary is a requirement for the validity of a Prenuptial Agreement as described in the Civil Code. An implementing regulation is required to govern the Prenuptial agreement itself, in order to be clear and not to create multiple interpretations."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perkawinan campuran diantara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Irlandia yang dilangsungkan di Hong Kong. Perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris terhadap perkawinan campuran, serta peran notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat perjanjian kawin pada pernikahan yang berbeda warga negara dan akibatnya apabila terjadi perceraian. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: Notaris sebelum membuat akta perjanjian perkawinan wajib melihat apakah sudah ada penetapan pengadilan terhadap permohonan para pihak atau suami istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan di dalam masa perkawinan. Setelah adanya penetapan maka dalam membuat akta perjanjian kawin Notaris tunduk kepada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris. Peran Notaris adalah membuat dan memastikan perjanjian perkawinan mengikuti ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan peran tersebut Notaris wajib bertanggung jawab secara Pidana, Perdata, dan Administratif.

---

ABSTRACTThe main topic of this Thesis is to discuss about an intermarriage between a Indonesian citizen and a Ireland citizen, that takes place in Hong Kong. The prenuptial agreement is made after they were married. The main problems in this thesis is the prenuptial agreement deed that rsquo s been made by the Notary about this intermarriage, and also the role of a Notary as a public attendant that have the rights to make a prenuptial agreement on a intermarriage, and the consequences if the marriage end in a Divorce. The Research Method used in writing this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with a qualitative approach. The result of this research before making a prenuptial agreement deed a Notary must check if there is already a court arrangement towards the applicant that wants to make the Prenuptial Agreement while in the marriage period. After the assignation when making of a Prenuptial Agreement a Notary must obey the clause 15 and 16 section in the Notary Billet Act. The role of a Notary is to make a deed and to make sure the Prenuptial Agreement follows the rules of the Act, in managing that role a Notary is obligated take responsibility for Criminal Law, Civil Law, and Administratif Law."

"ABSTRAKREGIKA CHRISTYProgram Studi : KenotariatanJudul : Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Antar Negara Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara New Zeland Yang Dilakukan Di New Zeland Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia terhadap perkawinan beda warga negara yaitu wanita WNI dengan seorang pria yang berkewarganegaraan New Zealand, yang tunduk pada peraturan perkawinan di New Zealand dikarenakan keduannya akan melangsungkan pernikahan di negara tersebut. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum keduanya mengsungkan pernikahan di New Zealand, yang dibuatkan oleh Notaris di Indonesia. Dengan alasan bahwa pihak istri berkewarganegaan Indonesia dan pasangan ini akan berdomisili di New Zealand, sehingga atas hal tersebut membuat calon mempelai wanita yang berkewarganegaan Indonesia memiliki segudang pertanyaan mengenai kedudukan akta perjanjian perkawinan yang mereka buat di Indonesia oleh notaris Indonesia di New Zealand Selain ada persamaan maupun perbedaan tentang isi perjanjian perkawinan di Indonesia dan New Zealand, kedudukan terhadap harta-harta selama perkawinan terkait perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris di Indonesia dapat dikatakan bahwa mengenai status kepemilikan tanah WNI dalam harta bersama, berdasarkan undang-undang adalah dipersamakan haknya dengan hak atas tanah bagi pasangan WNA-nya, yakni hanya sebatas hak pakai, sedangkan hak Milik masih dapat diusahakan oleh WNI pelaku perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, tetapi dengan cara-cara ilegal. Kata Kunci :Hukum Perkawinan, Perjanjian Kawin, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Selandia Baru.

---

ABSTRACTName REGIKA CHRISTYProgram of Study NotaryTitle Prenuptial Agreement Between Indonesian Citizen And New Zealand Citizen Which Conducted In New ZealandPrenuptial Agreement made by Indonesian public notary against a marriage of a different citizen, an Indonesian female citizen and New Zealand male citizen, subject to a marriage law in New Zealand due to her marriage will be conducted in that country. The prenup was made before the couple married in New Zealand, which was made by Indonesian public notary. For the reason that the bride of Indonesian citizen will be domiciled in Zealand, therefore causing the bride of an Indonesian citizenship has plenty of questions about the legality of their prenuptial agreement made by Indonesian public notary in New Zealand.In addition to the similarities anddifferences between the contents of the prenuptial agreement in Indonesia and New Zealand, the position of the marital property related to the prenuptial agreement made by Indonesian notary can be said that regarding the status of Indonesian citizen land ownership in marital property, according to the law, is equal to the right of land for their foreign spouse, which is the Right of Use Title Hak Pakai . While Freehold Title Hak Milik may still be cultivated by Indonesian citizen in mixed marriage without prenuptial agreement, but with ilegal means."

"Umumnya suami-istri akan mempertahankan keberlakuan akta perjanjian perkawinan. Seiring hal tersebut, hingga kini belum ada pengaturan mengenai pembatalan akta perjanjian perkawinan. Dapat atau tidaknya pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung; landasan hukum pertimbangan hakim; dan akibat-akibat hukumnya. Metodelogi penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak dapat dilakukan dengan cara apapun juga. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak sesuai diterapkan dalam kasus ini. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterapkan sejak dikabulkannya pembatalan. Setiap pihak tetap bertanggung jawab pribadi atas segala utangnya.

---

Generally husband and wife will retain the enforceability of the prenuptial agreement. As it is, until now there has been no regulation regarding cancellation of the prenuptial agreement. Whether or not cancellation of the prenuptial agreement after marriage; judges considered the legal basis; and the legal consequences. Normative research method and qualitative approach. Cancellation of the prenuptial agreement after marriage can't be done by any means. Article 1338 Civil Lawbook isn't applicable in this case. Article 35 and Article 36 Marriage Law applied since the granting of the annulment. Each party remain personally liable for any debts."