Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia telah melakukan aksesi terhadap Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dengan tujuan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik untuk keperluan lintas negara. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis empiris yang bertujuan untuk membahas dampak aksesi Konvensi Apostille terhadap proses hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum acara perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dokumen publik asing sebagai alat bukti dalam persidangan sudah terjadi sebelum aksesi Konvensi Apostille. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur penggunaan dokumen yang telah disematkan apostille sebagai alat bukti tulisan dalam persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun aksesi Konvensi Apostille bertujuan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen, implementasinya di Indonesia masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam regulasi nasional untuk memastikan efektivitas dan kepastian hukum.

---

Indonesia has acceded to the Apostille Convention through Presidential Regulation No. 2 of 2021 with the aim of simplifying the legalization process of public documents for cross-border purposes. This study employs an empirical juridical analysis to discuss the impact of Indonesia's accession to the Apostille Convention on the legal processes in Indonesia, particularly in the field of international civil procedure law. The findings indicate that the use of foreign public documents as evidence in court proceedings has been occurring even before the accession to the Apostille Convention. However, to date, there are no specific regulations governing the use of documents bearing an apostille as written evidence in court proceedings. The study concludes that although the accession to the Apostille Convention aims to facilitate the legalization process of documents, its implementation in Indonesia still requires further adjustments in national regulations to ensure effectiveness and legal certainty."

"Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kapan lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak jaminan atas resi gudang. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak jaminan atas resi gudang dan bagaimana akibat hukum terhadap penerima hak jaminan atas resi gudang apabila pembebanan hak jaminan resi gudang tidak diberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan studi dokumen dan memperoleh data dari wawancara kepada narasumber atau informan sebagai pendukung data sekunder. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang adalah pada saat dilakukannya pemberitahuan oleh penerima hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang karena pada saat dilakukan pemberitahuan pusat registrasi pada saat itu juga setelah menerima berkas dengan lengkap melakukan pencatatan dalam buku daftar pembebanan hak jaminan resi gudang dan menerbitkan bukti konfirmasi pencatatan pemberitahuan. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat yaitu pada saat dilakukannya pendaftaran. Pemberitahuan dan pendaftaran yang terdapat pada jaminan fidusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi ketentuan asas publisitas dalam jaminan kebendaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus dibuat dengan jelas dan lengkap, selain itu untuk menghindari terjadinya kelalaian pusat registrasi dalam melakukan penatausahaan tertutama berkaitan dengan kegiatan pencatatan pembebanan jaminan resi gudang, perlu diberikan sanksi yang keras agar kepentingan penerima hak jaminan atas resi gudang dapat terlindungi dan tertatausaha dengan baik.

---

This thesis is aimed at finding out when security right to a warehouse receipt is created, thus obtaining perfect security obligation which provides protection for the holders of security right to a warehouse receipt. The issues studied in this thesis are the legal certainty on the creation of security right to a warehouse receipt thus obtaining perfect security which provides legal protection for the holders of security right to a warehouse receipt and the legal consequences for the beneficiary of security right to a warehouse receipt if the encumbrance of security right to the warehouse receipt is not notified to the registration center and the warehouse operator.

The research method used in this thesis is normative juridical research, namely literature research by document review and obtaining data from interview with source persons or informants in order to support the secondary data. The typology used in this research is explanatory. Legal certainty on the creation of security right to a warehpuse receipt is established at the time of notification by the beneficiary of security right to the registration center and warehouse operator because at the time of notification, the registration center, after receiving complete documents, registers in the registry of encumbrance of security right to a warehouse receipt and issues evidence of confirmation of notification registry. Article 14 paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security states that fiduciary security is created on the same date as the date of registry of fiduciary security. Notification and registration of fiduciary security has the same purpose, namely complying with the principle of publicity in material security.

The result of the research suggests that in order to prevent different interpretation of law and regulation, a law must be drafted clearly and completely. In addition, in order to prevent negligence by the registration center in administration, especially in relation to the registry of encumbrance of the security right to a warehouse receipt, strict sanctions need to be imposed hence the interest of the beneficiary of security right to a warehouse receipt may be protected and administered properly."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas proses penyelesaian sengketa tahapan Pemilihan Umum yang terpengaruh oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 PHPU D VI 2008 yang berimplikasi dikesampingkannya aspek kepastian hukum dan kemanfaatan karena terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa dalam tahapan Pemilu seperti Bawaslu DKPP Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menghasilkan penelitian deskriptif analitis Hasil penelitian menyarankan pembentuk undang undang membuat suatu peraturan perundang undangan mengenai proses penyelesaian sengketa Pemilu yang mengharmonisasi kewenangan lembaga lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa dalam tahapan Pemilu dengan memberikan jangka waktu dalam penyelesaiannya serta menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan Pemilu terakhir dimana tidak ada upaya hukum maupun badan peradilan lain yang menangani perkara Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi kecuali perkara yang berkaitan dengan pelanggaran etik maupun tindak pidana.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the dispute resolution of stages of general election is affected by Constitutional Court Judgment No 41 PHPU D VI 2008 which has implication for ruled out legal certainty and expediency principle because there are state agencies what have the authority to adjudicate for dispute resolution of stages of general election like election supervisory board honorary of election executor board criminal court administrative court supreme court and constitutional court This study is a qualitative research for generate descriptive analytical The researcher suggest that the legislator form a regulation about dispute resolution general election process which harmonization an authority of state agencies which have an authority for adjudicate for dispute resolution of general election and the regulation gives a period of time for the resolution and constitutional court be a last court of general election which there is no other remedy or other bodies to adjudicate after constitutional court judgment except violations of ethics or criminal of general election. , The focus of this study is the dispute resolution of stages of general election is affected by Constitutional Court Judgment No 41 PHPU D VI 2008 which has implication for ruled out legal certainty and expediency principle because there are state agencies what have the authority to adjudicate for dispute resolution of stages of general election like election supervisory board honorary of election executor board criminal court administrative court supreme court and constitutional court This study is a qualitative research for generate descriptive analytical The researcher suggest that the legislator form a regulation about dispute resolution general election process which harmonization an authority of state agencies which have an authority for adjudicate for dispute resolution of general election and the regulation gives a period of time for the resolution and constitutional court be a last court of general election which there is no other remedy or other bodies to adjudicate after constitutional court judgment except violations of ethics or criminal of general election. ]"

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan hukum antara pemain basket profesional dengan klub basket profesional di Indonesia, kepastian hukum dalam perjanjian kerja, serta mengevaluasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dengan fokus pada Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan wawancara untuk melengkapi analisis hukum melalui perspektif praktis dari para ahli dan praktisi di bidang hukum olahraga. Berdasarkan syarat formilnya, hubungan hukum antara pemain basket profesional dan klub basket profesional dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum ketenagakerjaan. Namun, analisis kontrak kerja menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan penyalahgunaan keadaan, dimana klausula kontrak sering tidak menguntungkan pemain. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam olahraga basket di Indonesia menunjukkan kebingungan dan ketidakseragaman lembaga penyelesaian. Terdapat beberapa lembaga penyelesaian berdasarkan peraturan yang berbeda-beda, yaitu melalui pengadilan hubungan industrial, melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, maupun melalui pengadilan negeri umum. Namun, kembali kepada Lex Sportiva bahwa seharusnya penyelesaian sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

---

This research was conducted to analyze the legal relationship between professional basketball players and professional basketball clubs in Indonesia, the legal certainty in employment contracts, and to evaluate dispute resolution through the courts, focusing on Decision Number 144/Pdt.G/2023/PN Bdg. The research method used is juridical-normative, complemented by interviews to enhance the legal analysis with practical perspectives from experts and practitioners in sports law. The legal relationship between professional basketball players and professional basketball clubs can be categorized as an employment relationship based on formal requirements. However, the analysis of employment contracts reveals an imbalance and abuse of circumstances, where contract clauses often do not favor the players. Additionally, dispute resolution in Indonesian basketball demonstrates confusion and inconsistency among resolution institutions. Several resolution institutions are based on different regulations, such as the industrial relations court, mediation, conciliation, arbitration, and general district courts. However, referring back to Lex Sportiva, disputes should ideally be resolved through arbitration institutions."

"Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk memisahkan harta benda dalam perkawinan antara suami dan istri.  Selain itu, perjanjian perkawinan juga dibuat guna melindungi harta kekayaan pribadi dan mempermudah pengurusan harta benda dalam perkawinan. Dalam pembuatannya, perjanjian perkawinan harus dituangkan dalam akta notaris dengan bentuk tertulis yang dihadiri oleh para pihak dan saksi. Setelah diterbitkannya akta perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke pegawai pencatat nikah yang berada di KUA atau KCS agar mencapai tahap yang sempurna. Pencatatan perjanjian perkawinan merupakan implementasi dari asas publisitas yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam praktiknya ditemukan banyak pihak yang tidak mendaftarkan akta perjanjian perkawinan mereka kepada pegawai pencatat nikah. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis Putusan No.449/PDT/2016/PT.BDG dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan ketentuan terkait lainnya. Permasalahan pada Putusan No.449/PDT/2016/PT.BDG adalah pengejawantahan amar putusan hakim terhadap adanya harta bersama antara suami dan istri yang terdapat perjanjian perkawinan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dan analisis terhadap dikabulkannya keberadaan harta bersama sementara diketahui terdapat perjanjian perkawinan dalam Putusan No.449/PDT/2016/PT.BDG. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tetap menjadi perjanjian yang sah sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya walaupun perjanjian perkawinan tidak pernah didaftarkan ke pegawai pencatat nikah. Sehingga, dengan sahnya perjanjian perkawinan tersebut seharusnya tidak pernah ada percampuran harta antara suami dan istri.

---

A marital agreement is made to abolish the joint assets between husband and wife. The marital agreement was also made to protect personal assets and facilitate the management of matrimonial assets. The marital agreement must be stated in a notarial deed in written form attended by the parties and witnesses. After issuing the marital agreement deed, it must be registered by the marriage registrar at the Office of Religious Affairs or the Department of Population and Civil Registration to reach the perfect procedures. The registration of marital agreements is an implementation of a publicity principle in Article 29, paragraph (1) of the Marriage Law. However, in practice shows that many parties did not register their marital agreement with the marriage registrar. In this study, the author will analyse Decision No.449/PDT/2016/PT.BDG by considering the provisions in the Civil Code, the Marriage Law, the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, and other related laws. The problems with Decision No.449/PDT/2016/PT.BDG are the embodiment of the judge's decision regarding the existence of joint property between husband and wife which contains a marital agreement in it. Therefore, the author has an interest in knowing the legal certainty of a marital agreement that is not weakened and an analysis of the granting of the existence of joint assets while it is known that there is a marital agreement in Decision No.449/PDT/2016/PT.BDG. In conducting research, the authors use research methods with normative juridical forms. The results of the study show that the marital agreement remains a valid agreement as a statute to the parties who make it even though the marital agreement has never been a marriage registrar. Thus, with the validity of the marital agreement, there should never have been an of assets between husband and wife."

"Kepastian hukum merupakan upaya memberikan dasar pijakan hukum yang kuat dalam lingkup pengaturannya bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum pada korban atau masyarakat untuk kasus tertentu. Berkaitan dengan kasus investor robot trading viral blast terkait penipuan dengan menggunakan skema ponzi di Indonesia harus sesuai dengan regulasi sekuritas agar perlindungan hukum terhadap semua subjek terpenuhi dan terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mitigasi Investasi Robot Trading dengan skema ponzi berdasarkan studi kasus yang terjadi di Indonesia serta sistem pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap  kasus Robot Trading Viral Blast serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif atau doktrinal yaitu menemukan jawaban dengan pembuktian berdasarkan pada peraturan dan kitab undang-undang berikut dengan ajaran atau doktrin yang mendasari serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk keseluruhan penelitian, pendekatan konsep (conceptual approach) untuk meneliti pokok permasalahan, dan pendekatan kasus (case approach) untuk pembahasan pokok permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen diantaranya membaca, mempelajari dan memahami peraturan, buku dan literatur terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa proses mitigasi terhadap investor robot trading Viral Blast terkait penipuan dengan skema ponzi di Indonesia secara normatif masih dicover oleh peraturan dan undang-undang yang relevan dalam arti belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai robot trading sebagai sarana skema ponzi, karena tidak terdapatnya aturan khusus yang mengatur maka tidak bisa dipungkiri masih terdapat kerentanan dalam proses pelaksanaan dan penanganan karena terdapat kelemahan dalam proses pengimplementasian regulasi yang relevan tersebut.

---

Legal certainty is an effort to provide a strong legal foundation within its scope for law enforcement officials when carrying out their duties to provide legal protection to victims or the public in specific cases. Regarding the case of investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, it must comply with securities regulations to ensure legal protection for all parties involved. The purpose of this research is to understand the mitigation process of Robot Trading Investment with a Ponzi scheme based on a case study that occurred in Indonesia, as well as the supervisory system by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency on the Viral Blast Robot Trading case and the challenges and efforts to overcome them. The research method used is normative or doctrinal, seeking answers based on regulations and laws along with underlying teachings or doctrines. The study adopts a statutory approach for the entire research, a conceptual approach to investigate the core issues, and a case approach for the discussion of the main issues. The data sources used are primary and secondary data obtained through document studies, including reading, studying, and understanding relevant regulations, books, and literature. Based on the research findings, it can be described that the mitigation process for investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, normatively, is still covered by relevant regulations and laws, but there is no specific regulation that explicitly governs robot trading as a Ponzi scheme tool. Due to the absence of specific regulations, vulnerabilities still exist in the implementation and handling process because of weaknesses in the implementation of relevant regulations."

"Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya Pasal 399 ayat (1) juncto Pasal 403 juncto Pasal 407 memberikan kewenangan pada Bawaslu untuk menangangi pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan kesalahan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu. Namun demikina terdapat beberapa problematika yang muncul dari kewenangan yang telah di berikan oleh Undang-undang tersebut, beberapa permasalahan yang muncul di antaranya: 1) Penyelesaian pelanggaran sering kali melewati batas yang di tentukan oleh Undang-undang. 2) Terdapat dualisme penyelesaian pelanggaran perselisihan hasil perolehan suara antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. 3) putusan bawaslu yang sudah di tindak lanjuti oleh KPU, namn tidak di indahkan dalam persidangan mehkamah konstitusi. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan solusi dan titik terang penyelesaian pelanggaran administrasi pasca pengumuman hasil secara nasional leh KPU agar tidak menimbulkan permaslaahan baik secara hukum dan secara implementatif. Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data di kumpulkan dengan tekhnik studi Pustaka, problematika penyeesaian pelangaran administrasi pasca pengumuman hasil secara nasional perlu di lakukan reformlasi kebijakan agar menghadirkan kepastian dan keadilan dalam pemilu.

---

Law Number 7 of 2017 concerning general elections in particular Article 399 paragraph (1) in conjunction with Article 403 in conjunction with Article 407 gives the Bawaslu the authority to deal with election administration violations related to errors in the process of recapitulation of the results of the calculation of the votes acquired by election participants. However, there are several problems that arise from the authority that has been given by the Act, some of the problems that arise include: 1) Settlement of violations often exceeds the limits set by law. 2) There is a dualism in resolving violations of the dispute over the results of the vote between Bawaslu and the Constitutional Court. 3) the Bawaslu decision which has been followed up by the KPU, but was not heeded in the trial of the Constitutional Court. This paper aims to find a solution and a bright spot for resolving administrative violations after the announcement of the results nationally by the KPU so as not to cause problems both legally and practically. The research used in this paper is a qualitative research with a descriptive type of approach. Data is collected using library study techniques, the problem of resolving administrative violations after the announcement of national results needs to be carried out by policy reforms to bring certainty and justice in elections."

"Pada tahun 2020, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut, terdapat klausul yang mengatakan bahwa jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis. Klausul yang terdapat pada Undang-Undang tentang Cipta Kerja tersebut dikhawatirkan berpotensi menyebabkan kebingungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti dalam meyusun skripsi ini mengambil tiga pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan mengenai tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia, bagaimana kedudukan hukum paranormal dalam golongan tenaga kesehatan di Indonesia, dan bagaimana dampak dari klausul jasa pengobatan alternatif yang dilakukan paranormal sebagai jasa pelayanan kesehatan medis dalam undang-undang Cipta Kerja ditinjau dari asas kepastian hukum dan hukum kesehatan. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil penelitian berdasarkan topik terkait. Kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah paranormal dalam melakukan praktiknya, tidak boleh melakukan pelayanan kesehatan medis kepada pasiennya. Serta klausul yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum dan bertentangan dengan hukum kesehatan.

---

In 2020, the government ratify Law Number 11 Year 2020 regarding Job Creation. There is a provision in the law that states that alternative medicine services, including thos provided by psychics, are included in medical health services. It is feared that the clause in Job Creation Act will cause confusion in the community. Therefore, in compiling this thesis, researchers focused on three major issues, namely how the regulation of health workers and medical personnel in Indonesia, how the legal position of paranormal in the health workforce in Indonesia, and how the impact of the cause on alternative medicine services performed by psychics as a service. Medical health services in the Job Creation Act are reviewed from the principle of legal certainty and health law. The research method which being used by the researcher employs the juridicial-normative method, which emphasizes the use of written legal norms and is supported by research results on related topics. The researchers came to conclusion that in their practice, psychics are not allowed to do a medical health service to their patient. In addition to the clause in the Job Creation Act, it is contrary to the existing laws and regulations, thus it violates the principle of legal certainty and is contrary to health law. "

"Skripsi ini membahas permasalahan hukum yang terjadi dari pemekaran daerah, khususnya permasalahan pada penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya. Penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya sudah diatur jangka waktu maksimalnya yaitu satu tahun namun pada kenyataannya penyerahan ini dapat memakan waktu selama bertahun-tahun karena tidak adanya kepastian hukum dari peraturan yang ada di Indonesia. Permasalahan hukum penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekaran akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal issue of regional expansion, particularly the issue in assets handover from parent region to region of the result of expansion. The period of assets handover from parent region to region of the result of the expansion is maximum one year and it is regulated by the law. But in fact, this handover can be last for years because there is no legal certainty from Indonesian law. This legal issue will be analyzed based on the laws and regulations in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik hibah oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 298/Pdt.G/2022/Pn. Kpg. Kasus ini melibatkan pemberi hibah (mertua) yang menggugat penerima hibah (menantu) karena dianggap melanggar asas itikad baik. Penerima hibah diduga telah memanipulasi pemberi hibah untuk menguasai objek hibah sehingga pemberi hibah menganggap akta tersebut cacat hukum karena dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas itikad baik dalam pembatalan akta hibah sesuai Pasal 1688 KUH Perdata dan akibat pembatalan terhadap objek hibah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahak hukum tersier. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan asas itikad baik dalam pembatalan akta hibah berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata, serta akibat hukum atas objek hibah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah akta hibah dibatalkan oleh hakim karena penerima hibah terbukti telah melanggar ketentuan asas itikad baik dalam perjanjian. Akibat dari pembatalan akta hibah tersebut, maka objek hibah walaupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap, harus dikembalikan kepada pemberi hibah.

---

This thesis discusses, the annulment of an auhentic deed of gift by the Kupang District Court based on Decision No. 298/Pdt.G/2022/Pn. Kpg. The case involves the donor (in-law) suing the recipient (son/daughter-in-law) for allegedly violating the principle of good faith. The recipient was suspected of manipulating the donor to gain control over the gifted object, leading the donor to consider the deed legally flawed due to non-compliance with applicable legal provisions during its drafting process. The issue examined in this thesis concerns the applicability of the principle of good faith in the annulment of a deed of gift in accordance with Article 1688 of Indonesian Civil Code and the consequences of annulment on object of the gift. This research employs a doctrinal method, using secondary data or library materials comprising primary, secondary, and tertiary legal sources. This thesis focuses on the application of the principle of good faith in the annulment of the deed of gift under Article 1688 of the Indonesian Civil Code and the legal consequences for the gifted object. The findings reveal that the deed of gift was annulled by the court because the recipient was proven to have violated the principle of good faith in the agreement. As a result of the annulment, the gifted object, despite having legal force, must be returned to the grantor."