Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produk pangan olahan merupakan salah satu jenis pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dewasa ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kesehatan, gaya hidup, dan penurunan berat badan. Tidak jarang pula, produk pangan olahan tersebut mengandung klaim berlebihan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal tersebut pelindungan konsumen memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi klaim berlebihan pada produk pangan olahan. Pada saat ini, terdapat fenomena penggunaan jasa maklon oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk pangan olahan karena dapat memotong biaya produksi. Hal tersebut menyebabkan timbulnya pertanyaan mengenai pihak yang mengemban tanggung jawab apabila terjadinya klaim berlebihan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan mengenai pangan dan klaim sudah cukup jelas pengaturannya, namun yang menjadi permasalahan adalah belum belum banyak peraturan yang mengatur mengenai jasa maklon. Dalam jasa maklon sendiri, terdapat 2 (dua) pihak yang berperan sebagai pelaku usaha, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai tanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi klaim berlebihan pada produk pangan olahan. Oleh sebab itu, pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang penting untuk mengatur mengenai hal tersebut, serta memastikan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam jasa maklon itu sendiri.

---

Processed food products are one type of food that is widely consumed by people today. This is motivated by several factors, such as health, lifestyle, and weight loss. Not infrequently, these processed food products contain product overclaims, causing harm to consumers. In this case, consumer protection has a very important role to prevent and overcome product overclaims on processed food products. Currently, there is a phenomenon of using contract manufacture services by business actors in producing processed food products because it can cut production costs. This has led to questions about who bears responsibility in the event of excessive claims. This research is in the form of normative juridical and uses a qualitative approach. In Indonesia, there are various regulations regarding food and claims that are quite clear, but the problem is that there are not many regulations governing contract manufacture services. In contract manufacture services itself, there are 2 (two) parties who act as business actors, resulting in confusion regarding the responsibility to consumers in the event of product overclaims. Therefore, the government and the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) have an important role in regulating this matter, as well as ensuring justice for business actors and consumer that involved in the contract manufacture services itself.

"

"Penggunaan nitrogen cair dalam industri pangan semakin populer karena efek dramatis yang dihasilkannya. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi pangan olahan siap saji dengan nitrogen cair “Chiki Ngebul” atas hak-haknya yang terlanggar dengan meninjau mengenai nitrogen cair beserta kegunaannya dalam pangan, pengaruh penggunaannya terhadap kesehatan, pelanggaran regulasi oleh pelaku usaha berdasarkan masalah hukum tersebut, sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha, dan peran pengawasan serta pembinaan dari pemerintah terhadap kasus ini. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan terkait, serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan nitrogen cair dalam produk pangan olahan siap saji hingga saat ini belum diatur melalui regulasi yang khusus. Terhadap penggunaannya pada pangan olahan siap saji seperti “Chiki Ngebul” dapat menimbulkan beberapa risiko dan permasalahan kesehatan. Diperlukan upaya yang terus-menerus dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan nitrogen cair pada produk pangan olahan siap saji. Regulasi yang jelas dan ketat, termasuk pemantauan produksi dan inspeksi produk, serta penyuluhan kepada produsen dan konsumen tentang risiko dan tindakan pencegahan yang tepat, sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kepuasan konsumen.

---

The use of liquid nitrogen in the food industry has become increasingly popular due to its dramatic effects. However, it also raises concerns regarding safety and consumer protection. This thesis discusses the legal protection of consumers who consume ready-to-eat processed food products with liquid nitrogen, specifically focusing on the case study of "Chiki Ngebul". This research adopts a juridical-normative approach with qualitative data analysis methods based on secondary and primary data obtained from literature, relevant legislation, and interviews. The analysis examines the use of liquid nitrogen in food, its impact on health, violations of regulations by business operators related to legal issues, sanctions that can be imposed on these operators, and the role of government supervision and guidance in addressing this case. The research findings indicate that the use of liquid nitrogen in ready-to-eat processed food products, such as "Chiki Ngebul," is not currently regulated specifically. This lack of regulation poses risks and health issues for consumers. Continuous efforts are needed to monitor and control the use of liquid nitrogen in ready-to-eat processed food products. Clear and strict regulations, including production monitoring and product inspection, as well as education for both producers and consumers about the risks and proper preventive measures, are crucial in ensuring the safety and satisfaction of consumers. The government plays a significant role in supervision and guidance regarding this case. Effective oversight and enforcement of sanctions against business operators who violate regulations can promote compliance. Guidance and support should also be provided to producers to enhance their awareness and knowledge of the proper use of liquid nitrogen in food products. In conclusion, this thesis emphasizes the legal protection of consumers who consume ready-to-eat processed food products with liquid nitrogen, particularly focusing on the case of "Chiki Ngebul." The research highlights the need for clear and strict regulations, monitoring and inspection of production, as well as education for producers and consumers to address the risks and ensure consumer safety and satisfaction in consuming ready-to-eat processed food products using liquid nitrogen."

"ABSTRAKPangan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia, seiring dengan perkembangan dari produk olahan pangan semakin maju, sehingga tidak jarang demi mencapai tujuan tertentu pelaku usaha melakukan pencampuran/pengoplosan terhadap produk olahan pangan. Kebijakan dari pengoplosan atau pencampuran suatu produk olahan pangan mempunyai kriteria tersendiri apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, hal ini sehubungan dengan kepentingan konsumen guna mendapatkan pangan yang layak serta sesuai dengan standar kesehatan yang memadai. Pelaku usaha sendiri memiliki tanggung jawab terhadap produk olahan pangan yang dicampur atau dioplos, dalam hal ini peran pemerintah sebagai fungsi kontrol di antara pelaku usaha dan konsumen memegang peranan yang sangat signifikan. Guna menjawab permasalahan di dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum normatif doktrinal , dalam hal ini Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, maupun peraturan hukum lainnya. Kebijakan dari pengoplosan atau pencampuran suatu produk olahan pangan ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen tidak terlepas dari inti utama fungsi dari pangan itu sendiri, dimana suatu produk olahan pangan merupakan pangan yang telah diberikan BTP Bahan Tambahan Pangan dalam proses produksi. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk olahan pangan yang dicampur atau dioplos mengacu kepada ketentuan perubahan/pengoplosan yang dimaknai dengan Perubahan atas barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau Barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. Dengan demikian pengoplosan yang bersifat negatif merupakan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan menyebabkan berubahnya mutu pangan.

---

ABSTRACTFood is a basic need for human survival, along with the development of food processing products, it is common for achieving certain objectives of business executors to mixing the processed food products. The policy of mixing processed food products has its own criteria when viewed from the perspective of consumer protection law, and it is in line with the interest of consumers to obtain good standards for food and also health. The business executors have responsibility for the processed food product which has mixed, and in this case the government plays a significant role as a controller for the business executors and consumers. In order to answer the problem in this thesis, the writer uses normative juridical research method, which is research that examines about normative law doctrinal , in this case Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 18 of 2012 on Food, as well as other legal regulations. From the point of view of consumer protection law, the policy of mixing a processed food product is inseparable from the main core of the function of the food itself, where a processed food product has been given food additives in the production process. The responsibility of the business executors on processed food products that are mixed refers to the provisions of change, which is the change of goods and or services performed by business execitors or goods and or services not in accordance with the example, quality, and composition. Therefore, a negative mixing is an activity to produce and trade food that is not in accordance with the food safety standards dan cause changes in the food quality. "

"Makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar saat ini menjadi salah satu produk populer yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan tersedia dalam berbagai ukuran. Penjualan makanan ringan kemas ulang kiloan yang tinggi, khususnya di lokapasar, tentunya menjadikan risiko konsumen akan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan yang ilegal dan tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Konsumen seringkali mengabaikan pentingnya legalitas seperti izin edar produk, informasi dan keterangan produk, serta keamanan pangan pada makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar. Padahal keamanan dan legalitas produk pangan merupakan satu hal komponen yang penting dalam hal memenuhi hak-hak konsumen atas pangan yang aman dan terjamin mutunya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan, pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha, dan pengawasannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Tidak dipenuhinya persyaratan keamanan pangan dan legalitas produk oleh pelaku usaha dalam hal memproduksi dan mengedarkan produk makanan ringan kemas ulang tentu akan menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat termasuk melalui lokapasar. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa belum tersedianya peraturan mengenai pengemasan kembali makanan ringan yang terintegrasi, terbaru, dan sistematis, pertanggungjawaban pelaku usaha dan pihak lokapasar kepada konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pengawasan oleh BPOM, Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun di lokapasar Oleh karena itu, butuh upaya tegas dari BPOM dan Dinas Kesehatan setempat selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha seperti pihak penyedia platform lokapasar dalam bersama-sama melakukan pengawasan, penindaklanjutan secara tegas kepada pelaku usaha, edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha dalam rangka upaya untuk menghasilkan produk yang terjamin keamanannya dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Repackaged snacks that circulate in marketplaces are currently popular products consumed by the public because they are affordable and available in various sizes. The high sales of repackaged snacks, especially in marketplaces, certainly exposed consumers to the greater risk of repackaged snacks that are illegal and whose safety is not guaranteed. Consumers often ignore the importance of legalities such as product distribution permits, product information, and descriptions, as well as food safety in repackaged snacks circulating in marketplaces. Even the safety and legality of food products is an important component in fulfilling consumer rights to food that is safe, guaranteed safety, and quality. With the juridical-normative research method, this thesis will review the legal provisions for the production and distribution of packaged repackaged snacks, legal accountability by business actors, and their supervision in terms of statutory regulations and other provisions. The non-fulfillment of food safety and product legality requirements by business actors in terms of producing and distributing repackaged snack products will certainly be a door for other violations of law. Products that do not meet food safety standards should not be circulated and distributed in the community, including through marketplaces. The results of this research are the absence of regulations regarding integrated, up-to-date, and systematic about repackaged snacks, the accountability of business actors and market vendors to consumers in terms of laws and regulations, and increasing supervision by BPOM and Dinas Kesehatan directly and through marketplaces. Therefore, there is a need for assertive efforts from BPOM and Dinas Kesehatan as the government and compliance of business actors such as marketplaces platform providers in jointly carrying out supervision, following up strictly on business actors, educating consumers and business actors to produce guaranteed safety and quality products to protect the consumers' interests."

"Saat ini, pertumbuhan minuman siap saji terus meningkat di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibarengi dengan adanya pemberian informasi kandungan gula, garam, dan lemak melalui media informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha. Hal tersebut membahayakan konsumen sebab dapat meningkatkan risiko terkena Penyakit Tidak Menular. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas pemberian informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji sebagaimana yang telah diwajibkan dalam peraturan yang ada. Hal-hal yang menjadi pembahasan oleh Penulis adalah bagaimana pelindungan konsumen terhadap informasi kandungan tersebut; tanggung jawab dari pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kandungan gula, garam, dan lemak; serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Melalui penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya konsumen mendapatkan haknya atas informasi kandungan gula, garam, dan lemak terhadap minuman siap saji yang dibelinya sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha minuman siap saji yang tidak mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak.

---

Currently, the growth of ready-to-drink drinks continues to increase in Indonesia. However, this was not accompanied by the provision of information on the content of sugar, salt, and fat through information and communication media by business actors. This endangers consumers because it can increase the risk of contracting noncommunicable diseases. Therefore, this study is intended to discuss the provision of information on the content of sugar, salt, and fat in ready-to-drink drinks as required by existing regulations. The things that are discussed by the author are how consumers protect the information contained in it; responsibility of business actors who do not provide information on the content of sugar, salt, and fat; as well as guidance and supervision conducted by the Department of Health. Through juridical-normative research, it can be concluded that consumers should have their rights to information on the content of sugar, salt, and fat in the ready-to-drink drinks they buy so that businesses must be held responsible if they do not comply with these provisions. In addition, the government needs to increase guidance and supervision of ready-to-drink beverage businesses that do not include information on the content of sugar, salt, and fat. "

"Skripsi ini membahas pencantuman klasula-klausula baku pada perjanjian pengguna dari produk rokok elektrik Relx yang diimpor serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Klasula-klausula baku tersebut ditetapkan secara sepihak di perjanjian pengguna oleh pelaku usaha yakni Shenzhen Relx Technology Co., Ltd sebagai produsen dan PT Garda Distribusi Teknologi sebagai importir dari rokok elektrik Relx. Adapun klasula tersebut menetapkan pelepasan tanggungjawab pelaku usaha dari kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian saat menggunakan produk rokok elektrik Relx. Selain itu terdapat ketentuan yang ditetapkan pada perjanjian pengguna oleh pelaku usaha berkaitan dengan keberlakuan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang harus tunduk pada hukum Hong Kong serta penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase di Hong Kong Arbitration Centre. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pencantuman klausula-klausula baku pada perjanjian pengguna produk rokok elektrik impor merk Relx melanggar ketentuan baik secara subtansi dan format penulisan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Sehingga perlu dilakukan perubahan pada perjanjian pengguna produk rokok elektri Relx serta pembentukan peraturan lebih khusus mengenai rokok elektrik impor untuk melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.

---

This undergradute thesis discusses the implementation of standard clauses stipulated in user agreement of Relx as an imported electronic cigarette that has potential to causes a loss toward consumer. These standard clauses unilaterally determined by Shenzhen Relx Technology Co., Ltd and PT Garda Distribusi Teknologi as producer and importer of Relx electronic cigarette in user agreement. However, the standard clauses regulate that both producer and importer release their liability to provide compensation toward the consumer for their loss caused by the usage of Relx electric cigarette. Furthermore, there are provision regarding the governing law and dispute settlement process for any issues arising out from the user agreement that shall be governed by Hong Kong Law and settled through arbitration process in Hong Kong Arbitration Centre. The method used in this study is normative juridicial with the results of research indicate standard clauses stipulated in user agreement of Relx electronic cigarette violates both substance and format of writing regulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection Law. Thus, it is necessary to revise the user agreement of Relx electric cigarette and set the implementing regulation regarding imported electric cigarette to protect the interests of consumer in Indonesia."

"Perkembangan perusahaan ekspedisi menawarkan berbagai pilihan jasa pengiriman kepada konsumen. Pelaku usaha ekspedisi berusaha mempromosikan produknya melalui berbagai strategi agar menarik minat konsumen. Strategi promosi tersebut dapat berupa positioning, iklan, maupun klausula baku sebagai bentuk pengaturan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pada umumnya, pelaku usaha akan mengedepankan keunggulan dan mutu produk dengan tujuan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Menurut fungsinya, promosi berkedudukan sebagai janji pelaku usaha yang harus diwujudkan kepada konsumen. Namun, beberapa keluhan konsumen di media sosial menunjukkan adanya ketidaksesuaian jasa dengan jaminan mutu pengiriman esok hari sampai yang dijanjikan pada promosi produk JNE YES dan SiCepat BEST. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum atas ketidaksesuaian jasa dengan jaminan mutu produk dengan meninjau alasan konsumen harus mendapatkan kualitas sesuai janji promosi, perbandingan promosi dan pengaturannya dari tiga pelaku usaha ekspedisi, dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha berdasarkan permasalahan hukum tersebut. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian adalah informasi-informasi pada positioning, iklan, dan klausula baku harus diwujudkan oleh pelaku usaha mengingat fungsi promosi sebagai janji kepada konsumen. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

---

The development of expedition companies offers a wide selection of delivery services to consumers. Expedition business actors try to promote their products through various strategies to attract consumer interest. The promotional strategy can be in the form of positioning, advertising, or standard clauses as a form of regulation of goods and/or services traded. In general, business actors will prioritize product excellence and quality with the aim of influencing consumer purchasing decisions. According to its function, promotion serves as a promise of business actors that must be realized to consumers. However, several consumer complaints on social media indicate that there is a mismatch between the service and the quality assurance of next-day delivery promised in the JNE YES and SiCepat BEST product promotions. This thesis discusses the legal protection of service discrepancies with product quality assurance by reviewing the reasons consumers must get quality according to promotional promises, comparison of promotions and their arrangements from three expedition business actors, and violations of statutory provisions by business actors based on these legal issues. The form of this research is juridical-normative with qualitative data analysis method based on secondary data obtained through literature study. The result of the research is that information on positioning, advertisements, and standard clauses must be realized by business actors considering the function of promotion as a promise to consumers. This is also a form of respect and protection of consumer rights to correct, clear, and honest information. "

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection.

In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."

"Kemajuan teknologi telah membuat perilaku manusia lebih efisien, menciptakan inovasi seperti Deepfake, yang menggunakan data dan algoritma untuk menggantikan wajah seseorang secara realistis daam konten yang dihasilkan. Meskipun Deepfake menimbulkan kekhawatiran etis dan hukum yang signifikan karena penyalahgunaannya, sering kali menciptakan konten tanpa izin yang pada akhirnya merusak reputasi, teknologi ini juga menawarkan solusi hemat biaya, seperti dalam perikalanan, karena dapat digunakan untuk membuat iklan imersif untuk demografi tertentu. Namun, penggunaan Deepfake dalam periklanan menantang prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena regulasi saat ini tidak secara eksplisit mengatur praktik AI atau Deepfake. Hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar dikompromikan oleh ikah yang menyesatkan. Oleh karena itu, transparasi dalam penggunaan Deepfake sangat penting untuk memastikan keamanan konsumen dan menegakkan hak-hak mereka.

---

Technological advancements have made human behavior more efficient, creating innovations like Deepfake, which uses data and algorithms to realistically replace an individual’s face in the generated content. While Deepfake raises significant ethical and legal concerns due to its misuse, often creating content without consent, eventually damaging reputations, it also offers cost-effective solutions like in advertising as it can be used to create immersive advertisements for specific demographics. However, the use of Deepfakes in advertising challenges consumer protection principles that are outlined in Law Number 8 of 1999, as current regulations do not explicitly address AI or Deepfake practices. Consumers’ rights to security and truthful information are compromised by misleading advertisements. Therefore, transparency in using Deepfakes is crucial to ensure consumer safety and uphold their rights."

"Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan dalam kegiatan di Indonesia. Pada bab terakhir, skripsi ini akan menganalisis kasus penipuan yang dilakukan Yudha Manggala lewat Grab Toko pada Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen dengan didukung oleh peraturan-perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terkait tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan yang dilakukan dalam kegiatan maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab secara pidana, secara perdata, maupun secara administratif. Lalu, mengenai analisis Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, hakim telah tepat dalam memutus bahwa Yudha Manggala bersalah atas penipuan yang ia lakukan lewat Grab Toko. Hakim telah tepat menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan ini. Sayangnya, hakim tidak menguraikan pasal tersebut dengan baik dalam putusannya. Tidak digunakannya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya juga menjadi hal yang disayangkan, sebab perbuatan Yudha Manggala lewat Grab Toko melanggar banyak ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the legal protection of the consumer rights and the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities in Indonesia. In the last chapter, this thesis will analyze the fraud case committed by Yudha Manggala through Grab Toko in Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. The research in this thesis was carried out using a normative juridical research method and descriptive research types. Based on the research, it is known that the rights and obligations of consumers and business actors are protected by the Consumer Protection Act supported by other laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law and Government Regulations on Trading Through Electronic Systems. Regarding the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities, business actors can be held criminally, civilly or administratively responsible. Regarding the analysis of Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, the judge was right in deciding that Yudha Manggala was guilty of the fraud he committed through the Grab Toko. The judge has correctly used Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law in this decision. Unfortunately, the judge did not elaborate on the article properly in his decision. The public prosecutor's failure to use the provisions of the Consumer Protection Act in his indictment is also unfortunate, because Yudha Manggala's actions through Grab Toko violated many provisions of the Consumer Protection Act."