Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontestasi adalah bentuk persaingan atau ajang adu kekuatan dan keunggulan untuk mempertahankan kepentingan yang diinginkan. Kontestasi lazim terjadi baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontestasi juga terjadi dalam penerapan sistem tata naskah dinas antara sistem tata naskah dinas lokal lembaga yaitu SIPEDE dan sistem naskah dinas pemerintah pusat yaitu SRIKANDI. Kontestasi ini terjadi karena adanya benturan kepentingan dan perspektif antara dua lembaga yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap dua orang pegawai di Komisi Kejaksaan dan juga tiga orang pegawai di Kejaksaan RI. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dengan melihat, mengamati praktik korespondensi di Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan tata naskah dinas elektronik dari SIPEDE ke SRIKANDI menunjukkan kontestasi merupakan suatu fenomena umum yang muncul di dalam suatu organisasi besar yang sedang menjalani suatu perubahan. Adanya kontestasi antara SRIKANDI dan SIPEDE mencerminkan dinamika kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan dalam institusi publik. Kejaksaan memilih untuk tetap menggunakan SIPEDE karena merasa lebih percaya pada efektivitas dan keamanannya, meskipun pemerintah telah memperkenalkan SRIKANDI sebagai sistem yang lebih terstandar dan aman. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan dan perselisihan, menghambat efisiensi dan efektivitas koordinasi antara kedua lembaga. Kontestasi ini memperlambat proses komunikasi, pengawasan, dan evaluasi yang seharusnya berjalan lancar dan terintegrasi.

---

Contestation is a form of competition or an event of strength and superiority to defend desired interests. Contestation commonly occurs both in government and in community life in the life of the nation and state. Contestation also occurs in the implementation of the official document system between the local institution's official document system, namely SIPEDE, and the central government's official document system, namely SRIKANDI. This contestation occurred because of a clash of interests and perspectives between two different institutions. This research is qualitative research using the case study method. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with two employees at the Prosecutor's Commission and three employees at the Indonesian Prosecutor's Office. Observations were carried out by direct observation by observing, observing correspondence practices at the Prosecutor's Commission and the Attorney General's Office. The results of this research show that the transition from SIPEDE to SRIKANDI shows that contestation is a common phenomenon that appears in a large organization that is undergoing change. The existence of contestation between SRIKANDI and SIPEDE reflects power dynamics and resistance to change in public institutions. The Prosecutor's Office chose to continue using SIPEDE because they felt more confident in its effectiveness and security, even though the government had introduced SRIKANDI as a more standardized and secure system. These differences cause tensions and disputes, hampering the efficiency and effectiveness of coordination between the two institutions. This contestation slows down the communication, monitoring and evaluation processes that should run smoothly and be integrated."

"Tata Naskah Dinas merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola arsip yang berfungsi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi administrasi dalam sebuah organisasi. Pedoman umum tentang Tata Naskah Dinas diatur dalam Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021. Terdapat lima ruang lingkup pedoman umum tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang menjadi fokus penelitian meliputi: jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penanda tangan naskah dinas, dan pengendalian naskah dinas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Penelitian menunjukkan PT Transportasi Jakarta dalam mengimplementasikan tata naskah dinas dan pengaruhnya terhadap pengelolaan arsip yang autentik dan orisinal. Kebijakan dan prosedur dalam Pedoman Tata Naskah Dinas PT Transportasi Jakarta mengacu kepada peraturan resmi ANRI No. 5 Tahun 2021 dimana ditemukan kesesuaian dan kekurangan terkait proses implementasi tata naskah dinas, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas tata naskah dinas di masa yang akan datang.

---

The Official Letter Writing Guidelines is one of the important aspects in archive management that functions to ensure the effectiveness and efficiency of administration in an organization. General guidelines on Official Letter Writing Guidelines are regulated in ANRI Regulation No. 5 of 2021. There are five scopes of general guidelines for official letter writing guidelines as referred to in the regulation that are the focus of the research including: types, layout, and forms of official letter, making official letters, securing official letters, officials signing official letters, and controlling official letters. This study uses a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and observations. The study shows PT Transportasi Jakarta in implementing official letter writing guidelines and its influence on authentic and original records management. The policies and procedures in the PT Transportasi Jakarta Official Letter Writing Guidelines refer to the official ANRI Regulation No. 5 of 2021, where conformities and deficiencies were found related to the implementation process of official letter writing guidelines, resulting in recommendations for improving the quality of official letter writing guidelines in the future."

"Esai ini akan membahas bagaimana tiga "Srikandi" dari atlet panahan Indonesia, Nurfitriyana Saiman, Kusumawardhani, dan Lilies Handayani, meraih medali perak di Olimpiade Musim Panas 1988 di Seoul. Prestasi ini adalah pencapaian pertama Indonesia sejak partisipasinya dalam Olimpiade Musim Panas 1952 di Helsinki. Penelitian ini dilakukan dengan metode historis dalam empat langkah, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Menurut penelitian, ada tiga faktor keberhasilan trio di olimpiade. Faktor pertama adalah motivasi dalam diri mereka. Itu membuat mereka bertiga memiliki kinerja yang baik di olimpiade. Kedua, peran pelatih mereka, Donald Pandiangan, yang juga seorang pemanah nasional dan memiliki banyak prestasi dan pengalaman dalam acara-acara panahan internasional. Ketiga, mereka menerima dukungan dari Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

---

This essay will discuss how three "Srikandi" from Indonesian archery athletes, Nurfitriyana Saiman, Kusumawardhani, and Lilies Handayani, won silver medals at the 1988 Summer Olympics in Seoul. This achievement is Indonesia's first achievement since its participation in the 1952 Summer Olympics in Helsinki. This research was conducted with a historical method in four steps, namely: heuristics, criticism, interpretation and historiography. According to research, there are three success factors for the trio in the Olympics. The first factor is motivation in themselves. That makes all three of them have a good performance at the Olympics. Second, the role of their trainer, Donald Pandiangan, who is also a national archer and has many achievements and experience in international archery events. Third, they received support from the Indonesian Archery Association (PERPANI) and the Indonesian National Sports Committee (KONI)."

"Analisis Situasi1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab untuk membantu mengembangkan UKM yang dimiliki perempuan.2. Sektor UKM, yang menjadi aset dan investasi ekonomi bangsa Indonesia, didominasi oleh perempuan.3. Hasil riset, para pelaku usaha merasa bahwa seminar dan motivational training penting diadakan, terutama diawal memulai usaha.4. Hasil riset, perlu diadakan sebuah event yang dapat menunjukkan peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengembangkan UKM yang dimiliki perempuan Indonesia.Pernyataan MasalahSebagian besar UKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan. UKM mengalami berbagai tantangan baik persaingan bisnis nasional dan internasional, oleh karena itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan memiliki tanggung jawab untuk membantu mengembangkan UKM perempuan dengan memastikan semangat wirausaha tumbuh dan tetap ada di perempuan yang memiliki usaha UKM. Solusi1. Membuat special event berupa kegiatan seminar, motivational training, dan pameran hasil produksi UKM ”Srikandi Entrepreneurship” yang akan diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 25, 26, dan 27 April 2014.2. Melakukan kontak dengan pihak media.Tujuan ProgramMeningkatkan dan mengasah semangat wirausaha para perempuan Indonesia, terutama perempuan yang bergerak di sektor Usaha Kecil dan Menengah serta yang akan memulai dan untuk mendapatkan publisitas dari media akan kegiatan yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Khalayak SasaranSecara Geografis• Perempuan yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia• Perempuan yang hendak memulai usaha di IndonesiaSecara Demografis• Perempuan• Memiliki UsahaPesan Kunci “Meningkatkan Semangat Wirausaha Perempuan Indonesia”Jadwal ProgramJumat, 25 April 2014Sabtu, 26 April 2014Minggu, 27 April 2014Tempat Pelaksanaan1. Ruang Semeru, Jakarta International Expo, Kemayoran2. Hall D2, Jakarta International Expo, KemayoranKerangka EvaluasiTahap evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan yang telah dijalankan dengan cara mengamati langsung.Total Anggaran1.054.485.000Terbilang: Satu milyar lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah

---

Situation Analysis

1. Ministry of Women Empowerment and Children Protection is responsible to assist the small and medium business (UKM) owned by women.

2. The small and medium business (UKM) sector, which is now dominated by women, has become the nation’s asset and economic investment.

3. Research shows, that they who are in the business feel that a seminar and motivational training is important to held, especially while starting a business.

4. Research shows that the Ministry of Women Empowerment and Children Protection needs to hold an event that shows their role in assisting the small and medium business that are owned by women in Indonesia.

Problem Statement

Women run most small and medium businesses in Indonesia. These small and medium businesses face many challenges, such as competition among local business and even businesses from abroad. Therefore, it is important for the Ministry to help the women in the business by building and ensuring their entrepreneurship spirit alive.

Solution

1. To hold a special event, seminar, motivational training, and also bazaar “Srikandi Entrepreneurship” which will be held for three days, 25th-27th of April 2014.

2. Contacting the media.

Program’s Objective

To build and raise Indonesian women’s entrepreneurship spirit, especially those who run small and medium businesses and those who are starting to grow their business. And also to receive publicity from the media to spread the word on the activities that are held by the ministry.

Target

Geographically

• Women who has small and medium businesses in Indonesia

• Women who are about to start a business in Indonesia

Demographically

• Women

• Runs a Business

Key Message

“Raise the Entrepreneurship Spirit of the Women in Indonesia”

Program Schedule

Friday, April 25 2014

Saturday, April 26 2014

Sunday, April 27 2014

Venue

1. Semeru Room, Jakarta International Expo, Kemayoran

2. D2, Hall Jakarta International Expo, Kemayoran

Design of Outcome Evaluation

The evaluation step is done to measure the success of the program that has been done by observation.

Total Budget

1.054.485.000

In Words: One billion fifty four million four hundred and eighty five thousand rupiah."

"EDRMS (Electronic Document Records Management System) merupakan sistem manajemen dokumen dan rekod terintegrasi dari tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan secara elektronik dengan alur kerja sistematis. Aplikasi Naskah Dinas Universitas X dikembangkan untuk menunjang pengelolaan dokumen elektronik khususnya penciptaan naskah dinas. Namun, masih ditemui pendeskripsian metadata yang tidak relevan dan kurang lengkap seperti penggunaan nomor identitas penandatangan, belum ada kategorisasi berdasarkan akun pengguna pada halaman penciptaan naskah. Oleh karena itu, diperlukan standar persyaratan fungsional untuk memastikan pengelolaan sistem manajemen dokumen elektronik berjalan dengan baik. Penelitian ini membahas kesesuaian persyaratan fungsional pada aspek penciptaan naskah dinas elektronik pada Aplikasi Naskah Dinas Universitas X berdasarkan ISO 16175-2:2011. Tujuannya untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan standar fungsional penciptaan arsip elektronik yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan sebagian besar persyaratan fungsional metadata sudah terpenuhi, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada metadatanya. Belum ada kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan metadata secara menyeluruh, terdapat elemen metadata waktu tanggal penciptaan yang tidak sesuai dengan pembubuhan tanda tangan dan sistem aplikasi hanya dapat mengakomodir satu akun pengguna untuk setiap pengguna. Penelitian ini menjadi rekomendasi, bahan pertimbangan dan koreksi untuk pengelolaan manajemen metadata dalam mendukung integritas arsip di Universitas X.

---

EDRMS (Electronic Document and Records Management System) is a document and record management system integrated from the stages of creation, use and maintenance electronically with a systematic workflow. Aplikasi Naskah Dinas University X was developed to support the management of electronic documents, especially the creation of official documents. However, there are still irrelevant and incomplete metadata descriptions such as classification codes, signatory identity numbers, and no categorization based on user accounts in the document creation feature. Therefore, standard functional requirements are needed to ensure that the management of the electronic document management system runs well. This study discusses the compliance of functional requirements in creating electronic documents in Aplikasi Naskah Dinas Universitas X based on ISO 16175-2:2011. The aim is to identify compliance with the applicable functional standards for creating electronic documents. This research is a case study research with a descriptive qualitative method. The study results show that most of the metadata functional requirements have been met, but there are still discrepancies in the metadata. There is no policy used in managing metadata as a whole, there are elements of the metadata creation date that do not match the signature, and the application system can only accommodate one user account for each user. This research becomes a recommendation, consideration and correction for managing metadata management in supporting the integrity of archives at University X."