Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi backlog kepemilikan rumah di Indonesia per tahun 2023 masih berada pada angka 12.7 juta unit, khususnya di Jakarta per tahun 2021 masih berada pada angka 1.3 juta unit. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan pihak yang terdampak dari situasi tersebut mengingat perhitungan backlog didasarkan pada jumlah rumah tangga MBR yang belum memiliki rumah. Situasi backlog terjadi sehubungan dengan ketersediaan tanah bagi pembangunan rumah MBR yang kian hari makin menipis. Artinya, sumber daya tanah bagi usaha perumahan belum maksimal dikelola dengan adil bagi kemakmuran rakyat sesuai Pasal 13 UUPA. Tak hanya itu, kondisi backlog menunjukkan bahwa hak konstitusional akan lingkungan tempat tinggal yang baik dan sehat pun belum sepenuhnya diterima seluruh rakyat Indonesia. Menyiasati backlog, pemerintah tengah menjalankan Program Satu Juta Rumah Susun Perkotaan menurut RPJMN 2020-2024 dengan melibatkan Perumnas, swasta, serta masyarakat swadaya sebagai pelaku pembangunan. Pada perkembangannya, terdapat BP3 dan Bank Tanah sebagai dua badan baru yang memiliki beberapa tugas dan fungsi serupa dengan Perumnas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan maupun penyediaan tanah bagi rumah MBR. Pembentukan kedua badan tersebut memungkinkan adanya kolaborasi, atau justru hanya membuat overlapping kelembagaan saja yang dapat memperlambat penyediaan rumah bagi MBR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta pendekatan komparatif untuk menyempurnakan mekanisme penyediaan tanah serta kelembagaan dalam penyelenggaraan rumah MBR di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura dalam program public housing-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan Bank Tanah untuk mengadakan tanah secara berkala serta pemanfaatan tanah BMN/BMD merupakan mekanisme penyediaan tanah yang tepat untuk mengatasi backlog saat ini. Selanjutnya, koordinasi antara instansi pemerintah pemilik tanah BMN/BMD dengan Perumnas di Jakarta maupun antara Bank Tanah dengan Perumnas di wilayah lain dapat menyederhanakan kelembagaan dalam penyelenggaraan rumah MBR seperti antara URA-SLA-HDB di Singapura. Terakhir, keberadaan BP3 yang memiliki tugas dan fungsi sama seperti Perumnas perlu ditinjau kembali.

---

The condition of housing backlog in Indonesia per 2023 still falls in the number of 12.7 million units, particularly in Jakarta with 1.3 million units per 2021. The low-income communities (MBR) are mostly affected by this situation since backlog is calculated by the total of MBR household that has not had their own house. Backlog occurs in regards with the decrease of land supply for developing MBR housing. This means that the land resources for housing development has not been fairly managed for the prosperity of the people as stated in Article 13 of UUPA. Besides, backlog shows that the constitutional right of living in a good and healthy environment has also not been fully received by all Indonesian people. To solve this, the government is currently running the One Million Urban Flats Program based on RPJMN 2020-2024 which involves Perumnas, private parties, and self-reliance community in its development. As time passes, there are two newly constituted bodies called BP3 and Land Bank which possess similar functions as Perumnas in terms of developing MBR housing or supplying land resources for its development. This situation can either promote a collaboration or an overlapping between institutions that causes delay in providing MBR housing. This study uses doctrinal research method and comparative approach to maximize the land supply mechanism and the institutions within MBR housing development in Indonesia through a comparison with Singapore's public housing program. This study concludes that the involvement of Land Bank and the utilization of BMN/BMD-land are the proper land supply mechanism to overcome housing backlog. Furthermore, the coordination between government agencies possessing BMN/BMD-land and Perumnas in Jakarta or between Land Bank and Perumnas in other areas can simplify the institutions in MBR housing development just like URA-SLA-HDB in Singapore, which eventually leads to further examination of BP3's existence."

"Penelitian ini membahas mengenai indikasi adanya wanprestasi dalam pembayaran jual beli tanah menggunakan kredit kepemilikan rumah yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan. Penelitian ini juga membahas dasar untuk membatalkan jual beli yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan dengan wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/Pdt/2020/PT.Bdg. Dalam kasus ini, bank telah mencairkan kredit sesuai perjanjian kredit antara calon pembeli dan bank, yang seharusnya dibayarkan kepada penjual oleh pembeli. Namun, karena uang tersebut tidak dibayarkan meskipun peralihan hak telah didaftarkan di Kantor Pertanahan, penjual mengalami kerugian akibat wanprestasi pembeli. Wanprestasi ini dapat menimbulkan masalah hukum baru jika tidak segera diselesaikan melalui pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang didasarkan pada doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan permasalahan. Penelitian ini berfokus untuk mencari tahu keabsahan jual beli tanah yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan namun terjadi indikasi wanprestasi dalam pembayaran. Kemudian mencari tahu apakah wanprestasi dapat membatalkan jual beli tanah yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan dan perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam membatalkan suatu perikatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Peralihan yang terjadi dalam perkara Putusan Nomor 15/Pdt/2022/PT. Bdg. adalah sah namun dapat dibatalkan. Sah karena telah memenuhi persyaratan jual beli sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku dan telah dibalik nama dengan didaftarkan ke kantor pertanahan. Dikarenakan jual beli ini adalah sah maka seluruh tindakan hukum yang dilakukan terhadap/atas hak milik ini juga sah. 2. Peralihan tanah yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan tetap dapat dibatalkan melalui pengadilan dengan membuktikan bahwa benar telah terjadi wanprestasi.

---

This research discusses the indication of default in the payment of land sale and purchase using home ownership credit that has been registered in the land office. This research also discusses the basis for canceling a sale and purchase that has been registered in the land office with default based on High Court Decision Number 15/Pdt/2020/PT.Bdg. In this case, the bank had disbursed credit according to the credit agreement between the prospective buyer and the bank, which should have been paid to the seller by the buyer. However, because the money was not paid even though the transfer of rights had been registered at the Land Office, the seller suffered losses due to the buyer's default. This default can lead to new legal problems if not immediately resolved through the courts. The research method used is doctrinal legal research based on legal doctrines and applicable laws and regulations. The research typology used is descriptive analytical. This method describes the applicable laws and regulations and relates them to legal theories and the practice of implementing positive law relevant to the problem. This research focuses on finding out the validity of the sale and purchase of land that has been registered in the land office but there are indications of default in payment. Then find out whether default can cancel the sale and purchase of land that has been registered in the land office and the difference between default and tort in canceling an engagement based on applicable regulations. The transfer that occurred in the case of Decision Number 15/Pdt/2022/PT. Bdg. is valid because it has fulfilled the requirements for sale and purchase in accordance with the relevant applicable regulations and has been reversed by being registered in the land office. Therefore, because this sale and purchase is valid, then all legal actions regarding the land also legal. 2. The transfer of land that has been registered in the land office can still be canceled by proving that there has been a default through a judge's decision in accordance in Article 1266 of the Civil Code."

"Penelitian ini mengkaji kemampuan tingkat daya beli masyarakat serta faktor faktor yang mempengaruhinya terhadap Rumah Sejahtera Tapak yang layak huni dan terjangkau di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan perhitungan angsuran yang digunakan bank pada umumnya yang layak memperoleh Kredit Pemilikan Rumah untuk estimasi daya beli dan regresi linear berganda untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat daya beli masyarakat terhadap Rumah Sejahtera Tapak sebesar Rp. 675.167 untuk angsuran per bulan dengan harga jual rumah sebesar Rp.79,905,000dengan asumsi uang muka 10% dan suku bunga 7,5% serta faktor yang mempengaruhi daya beli rumah sejahtera tapak adalah angsuran terjangkau, jarak ke tempat kerja, bantuan uang muka serta kualitas bangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterjangkauan daya beli rumah sejahtera tapak, dalam penelitian ini perlu adanya peran pemerintah untuk meningkatkan keterjangkuan daya beli rumah dengan cara memperinganangsuran KPR serta menekan harga jual rumah sejahtera tapak, atau menambah komposisi dana pemerintah pada blended financing Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan sektor perbankan untuk lebih menekan tingkat suku bunga, sehingga angsuran yang dibayarkan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih terjangkau.

---

This study discusses the landed housing affordability of decent at Tangerang Region. The research method in this thesis is a descriptive research method and banking credit installment analysis to estimate housing affordability and to analyze housing affodability influencing factorsvalue is used multiple regression analysis. The result of this study concluded that the housing affordability of landed housing trough housing welfare mortgage programme is Rp 675.167 (monthly mortgage installment) with assumption, 10% mortgage installment and interest rate is 7,25%. The housing price projected is Rp.79.905.000 and the influencing factors are affordable monthly mortgage installment, distance to working place, initial installment and the house quality. Therefore to solve these housing affordability problems in this study suggest the need for the role of government to lower monthly mortgage installment and landed housing selling price. It also needed to raise government share of composition in blended financing with banking sector to lower monthly mortgage installment in order to support low-income people affordability."

"Tesis ini membahas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum. Akta jual beli menjadi penting dalam proses pendaftaran tanah karena keabsahannya mempengaruhi keabsahan sertipikat yang akan diterbitkan, sehingga jika akta jual beli cacat hukum maka sertipikat yang diterbitkan dapat dilakukan pembatalan seperti dalam kasus pada putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah berkaitan dengan akibat hukum pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang cacat hukum, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang cacat hukum, serta proses pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Metode penilitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif, dan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan terhadap tesis ini. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama akibat hukum adanya pembatalan sertipikat, mengakibatkkan pihak yang namanya tertulis di sertipikat kehilangan haknya dan pemilik yang sesungguhnya dapat memperoleh haknya, kedua PPAT dalam putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata maupun pidana karena akta jual beli yang cacat hukum tidak tidak terdaftar di kantor PPAT dan tidak dibuat oleh PPAT yang bersangkutan, ketiga Proses pembatalan sertipikat berdasarkan putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG belum dapat dilaksanakan karena menurut Badan Pertanahan Nasiolan Kota Depok, belum ada permohonan dari pihak penggugat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 Ayat (1) PMNA 11/2016. Sehingga Menurut BPN Kota Depok walaupun telah diterima putusan pengadilan, tidak serta merta sertipikat menjadi otomatis batal melainkan harus dilakukan permohonan terlebih dahulu. Agar permasalahan pada tesis ini tidak terulang di masa mendatang sebaiknya Badan Pertanahan Nasional lebih cermat dan teliti lagi dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.

---

This thesis discusses the cancellation of a certificate of land ownership due to the deed of sale and purchase which is used as the basis for land registration has legal defects. Deed of sale and purchase becomes important in the process of land registration because its validity affects the validity of the certificate to be issued, so that if the sale deed is legally flawed, the certificate issued can be canceled as in the case in decision number 72/G/2018/PTUN.BDG. The problem in this thesis is related to the legal consequences of the cancellation of certificate of land ownership due to the deed of sale and purchase is legally defected, PPAT's responsibility for the legal defect, and the process of cancellation the certificate based on court decision at BPN Depok City. This thesis research method uses a form of juridical-normative research with descriptive research typology, and uses secondary data which is supported by interviews with resource persons who have the competence and knowledge of this thesis. The results of research in this thesis are, firstly due to the legal existence of certificate cancellation, resulting in the party whose name is written on the certificate losing their rights and the real owner can obtain their rights, secondly PPAT in decision number 72/G/2018/PTUN.BDG, cannot be held liable for administrative, civil or criminal liability because deed of sale and purchase is legally flawed are not registered at the PPAT office and not made by the relevant PPAT, thirdly, the process of certificate cancellation is based on decision number 72/G/2018/PTUN.BDG cannot be implemented because according to the BPN Depok City, there is no application from the plaintiff as mandated in Article 50 Paragraph (1) PMNA 11/2016. So according to the BPN Depok City even though a court decision has been received, it does not necessarily mean that the certificate will automatically be canceled, unless the application must be done in advance. In order for the problem in this thesis are not repeated in the future, the National Land Agency should be more carefully and more thorough in the process of issuing certificates of land rights."

"Tesis ini membahas tumpang tindih kepemilikan atas satu bidang tanah dan pembatalansalah satu sertipikat yang berdasarkan kepemilikan yang tidak sah yang terjadi padaPutusan No. 9/Pdt.G/PN.Mrs. Penelitian ini dilatarbelakangi atas keingintahuanmengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang menderita kerugian ataspembelian tanah yang berdasar pada kepemilikan yang tidak sah. Dari latar belakangtersebut muncul permasalahan penelitian untuk mengidentifikasi pertimbangan hakimdalam pembatalan Akta Jual Beli, menganalisis upaya hukum pihak pembeli yangmengalami kerugian atas pembatalan Akta Jual Beli, serta menganalisis tanggung jawabPPAT terhadap batalnya Akta Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun analisis menggunakanpendekatan kualitatif. Tipologi penelitian adalah diagnostic-deskriptif analitis. Hasilpenelitian bahwa berdasarkan pertimbangan hakim Sertipikat yang dinyatakan bataladalah Sertipikat Hak Milik No. 01/Desa Sudirman dikarenakan terdapat cacat hukumdalam proses penerbitan sertipikat tersebut yaitu dalam proses pengukuran tidak diketahuioleh pemerintah Desa dan tidak terdapat pengumuman. Dapat dimungkinkan terbitnyasertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan dikarenakan salah penetapan batas, yang manaKantor Pertanahan pada saat melakukan pengukuran tanah tidak mengonfirmasi batasbatasdesa dari Pemerintah Desa setempat. Hal demikian terjadi karena tidak adanyakoordinasi antara instansi Kantor Pertanahan dengan instansi Pemerintah Desa.Selanjutnya pembeli yang mengalami kerugian dapat meminta ganti rugi secara hukummelalui litigasi maupun non litigasi. Kemudian PPAT wajib memikul tanggung jawabadministratif dan perdata atas ketidakabsahan akta jual beli yang ditandatangani olehnya,yang mana sanksi yang diterima PPAT yaitu pengembalian biaya pembuatan akta kepadapihak yang mengalami kerugian.

---

This thesis discusses about overlapping ownership of one plot and the cancellation of a

certificate based on unauthorized ownership that occurred in court decision Number

9/Pdt.G/PN.Mrs. This research is based on curiosity about legal protection for the buyer

who suffers losses on the purchase of land based on unauthorized ownership. From this

background, research problems emerge to identify judges’ considerations in canceling

sale and purchase deed, analyze the legal efforts of the buyer who suffered a loss on the

cancellation of the sale and purchase deed, and analyze PPAT’s responsibility for the

cancellation of the sale and purchase certificate. The research method used in this

research is normative legal research. The analysis uses a qualitative approach. The

typology of the study is analytical-descriptive diagnostic. The result of the research shows

that based on the consideration of the judge, the certificate which was declared canceled

was the certificate of ownership right Number 01 /Sudirman Village, because there is a

legal flaw in the process of issuing the certificate, namely the measurement process is not

known by the Village government and there is no announcement. It may be possible to

issue a double certificate by the Land Office due to the incorrect boundary determination,

in which the Land Office when conducting land measurements did not confirm village

boundaries from the local Village Government. This happens because there is no

coordination between the Land Office and Village Government agencies. Furthermore,

buyers who experience losses can seek legal damages through litigation or non-litigation.

Then PPAT is obliged to assume administrative and civil responsibility for the invalidity

of the sale and purchase deed signed by it, which is the sanction that PPAT receives,

namely the refund of the deed making fee to the party who suffered the loss."

"Pembatalan akta jual beli yang dibuat PPAT haruslah diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang dalam menangani obyek sengketa berdasarkan kompetensi absolut dari lembaga peradilan tersebut. Namun pada kasus kepemilikan obyek bidang tanah terdapat perbedaan penafsiran hukum dalam menangani sengketa tersebut yaitu antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan untuk membatalkan penerbitan Akta Jual Beli No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995 yang dibuat oleh Camat Tombasian yang bertindak sebagai PPAT karena pejabat yang bersangkutan dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang jabatannya dan tidak jelasnya alas hak dari penjual dalam pembuatan akta jual beli tersebut sedangkan Peradilan Umum dalam penyelesaian gugatan secara perdata memutuskan bahwa dasar dari syarat sahnya peralihan hak atas tanah dalam perbuatan hukum, yaitu jual beli yang obyeknya adalah bidang tanah yang dibuat oleh para pihak didalam akta jual beli dihadapan Camat Tombasian yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai PPAT telah memenuhi syarat dan sah secara hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang telah membuatnya. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini memperoleh kesimpulan bahwa kewenangan dalam menangani dan memutuskan tentang keabsahan dan/ kebatalan akta jual beli tentang kepemilikan obyek bidang tanah adalah kewenangan peradilan umum/perdata. Akta jual beli bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang membatalkan penerbitan Akta Jual Beli No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995 yang dibuat Camat Tombasian yang bertindak sebagai PPAT. Kewenangan peradilan dalam menangani suatu sengketa tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam menciptakan suatu kepastian hukum bagi penegakan dan penerapan aturan hukum yang akan dipakai dalam memutuskan sengketa kepemilikan obyek bidang tanah.

---

Nullification of sale and purchase deed issued by PPAT (land conveyancer) has to be rendered by a judicial agency which has the authority to handle the dispute in accordance with the absolute competence of such judicial agency. However, in case of land ownership, there are different legal interpretations between State Administrative Court and General Court in handling the dispute. Makassar State Administrative Court decides to nullify the issuance of Sale and Purchase Deed No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995, which is issued by Tombasian Subdistrict Head as PPAT, due to abuse of position of power by the authority and ambiguity of the seller entitlement in the sale and purchase deed, whereas in the dispute settlement under civil laws, the General Court decides that the basis of validity of transfer of land title in the legal act, which is the sale and purchase of a land by the parties in a sale and purchase deed entered into before the Tombasian Subdistrict Head, who in this case is acting in his authority as PPAT, has complied with the provisions and is valid and binding to the parties to the deed.

This normative jurisdiction study concludes that general/civil court possesses the authority in handling and deciding the validity and nullification of land sale and purchase deed. Sale and purchase deed is not a product of State Administrative Court, hence such court does not have the authority to nullify the issuance of Sale and Purchase Deed No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995 issued by Tombasian Subdistrict Head as PPAT. Judicial authority in handling territorial dispute is crucial in creating legal certainty for the enforcement and implementation of the laws and regulations that will be used in resolving disputes over land ownership."

"Persentase kepemilikan rumah pada rumah tangga di Indonesia menujukan trend yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Keterbatasan penyediaan rumah dan tingginya harga rumah membuat sebagian besar rumah tangga menempuh skema kredit untuk dapat memiliki rumah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara ketidakpastian pendapatan (income uncertainty), kendala pembiayaan (credit constraint) dan preferensi risiko (risk preference) rumah tangga terhadap status kepemilikan rumah di Indonesia. Studi ini menggunakan data IFLS Tahun 2007 dan 2014. Estimasi menggunakan variabel dengan metode probit dengan data panel dan probit OLS (ordinaryleast square) pada tahun 2014 dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara ketidakpastian pendapatan (income uncertainty), kendala pembiayaan (credit constraint) dan preferensi risiko (risk preference) dengan status kepemilikan rumah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indoensia sebagai negara berkembang menunjukan pengaruh negatif dari ketidakpastian pendapatan (income uncertainty) terhadap status kepemilikan rumah di Indonesia lebih besar bila dibandingkan dengan negara maju lainnya. Sedangkan kendala kredit memiliki pengaruh negatif terhadap status kepemilikan rumah di Indonesia, terutama kendala yang bersumber dari keterbatasan kekayaan yang digunakan sebagai jaminan pinjaman.

---

The percentage of home ownership in Indonesian households shows a declining trend. Limited housing supply and high house prices in Indonesia make most households use credit schemes to be able to own a house. This study aims to investigate how the relationship between income uncertainty, credit constraint and household risk preference on home ownership in Indonesia. This study uses IFLS data in 2007 and 2014. Estimates using the probit model with panel data were conducted to determine the causal relationship between income uncertainty, credit constraints and risk preferences on home ownership in Indonesia. The results of the study show that Indonesia as a developing country shows that the negative effect of income uncertainty on the status of home ownership in Indonesia is greater when compared to other developed countries. Meanwhile, credit constraints have a negative influence on the home ownership in Indonesia, especially constraints originating from limited wealth used as loan collateral."

"ABSTRAKPertengahan tahun 2015 lalu, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengajak pengusaha asing dan investor agar mudah untuk berinvestasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan data sekunder, sumber-sumber dan teori-teori mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan analisa hukum dari Guru Besar Agraria Universitas Indonesia yaitu Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa tujuan dari pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia adalah untuk mengundang investor asing masuk ke Indonesia. Dan pada prinsipnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia memenuhi asas-asas pembentukan peraturan pemerintah yang baik

---

ABSTRACTMid 2015, the Government of the Republic of Indonesia issued a regulation the Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia. The regulation is intended to invite foreign businessmen and investors to make it easier to invest in Indonesia. This study uses normative and secondary data sources and theories about the principles of the formation of legislation is good and legal analysis of Professor of Agricultural University of Indonesia Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI. Results of research and analysis indicate that the purpose of government issued Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia is to invite foreign investors to enter Indonesia. And in principle the Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia to meet the principles of the formation of a good government regulations"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko kredit dalam proses penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi pada Bank XYZ Kantor Cabang ABC. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode evaluasi untuk mengidentifikasi dan menilai penerapan manajemen risiko kredit. Penelitian berhasil menjelaskan manajemen risiko kredit yang diterapkan dalam proses penyaluran KPR Subsidi di Bank XYZ Kantor Cabang ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank XYZ Kantor Cabang ABC telah menerapkan manajemen risiko kredit dengan baik berdasarkan kemampuan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit.

---

This research aims to evaluate the implementation of credit risk management in the lending process of subsidized home ownership loans at Bank XYZ Branch Office ABC. This research is a case study research using evaluation method to identify and assess the application of credit risk management. The study succeeded in explaining the credit risk management applied in the lending process of subsidized home ownership loans at Bank XYZ Branch Office ABC. The results show that Bank XYZ Branch Office ABC has implemented credit risk management well based on the ability to identify, measure, monitor, and control credit risk. "

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Buy Back Guarantee Bagi Pengembang Yang Mengalami Merger dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa dengan cara deskriptif pada sumber bahan-bahan hukum mengenai Buy Back Guarantee dan perjanjian kerja sama pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh Pengembang Perumahan atau Developer dan Bank. Penelitian ini adalah penelitian dengan melakukan penelitian doktrinal. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kerangka teoritis yang komprehensif mengenai konsep Buy Back Guarantee dalam konteks Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tujuan lain dari penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan akan risiko dan implikasi hukum bagi Pengembang Perumahan atau Developer sebagai penjamin dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan dialami. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan Buy Back Guarantee khususnya bagi pihak Pengembang Perumahan atau Developer yaitu berkaitan dengan pengaturan Buy Back Guarantee belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia secara khusus mengatur tentang Pengembang Perumahan atau Developer yang mengalami merger. Selain itu, eksekusi Buy Back Guarantee pada Pengembang Perumahan atau Developer hasil penggabungan usaha tidak dapat langsung dilakukan, meskipun terjadi perpindahan otomatis karena beralih secara hukum. Hal tersebut dikarenakan pada praktiknya diperlukan perubahan nama pihak yang ada pada dokumen tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya regulasi secara tertulis terkait eksekusi Buy Back Guarantee agar lebih terjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

---

This research discusses the implementation of the Buy Back Guarantee for Developers Who Experience Mergers in Home Ownership Loan Agreements. The research is conducted by collecting and analyzing legal materials on Buy Back Guarantee and cooperation agreements for providing Home Ownership Loan between Housing Developers and Banks using a descriptive approach. This research is doctrinal research aimed at developing a comprehensive theoretical framework regarding the concept of Buy Back Guarantee within the context of Home Ownership Loan Agreements. Another objective of this study is to address the risks and legal implications for Housing Developers or Developers as guarantors in providing Home Ownership Loan facilities, thus minimizing the risks they may face. The results of this research are expected to serve as a reference or input for the development of knowledge in the field of law in general, particularly in the economic field. This research shows that there are still shortcomings in the implementation of Buy Back Guarantee, especially for Housing Developers, particularly regarding the absence of specific regulations in Indonesia about Buy Back Guarantee for Developers who undergo mergers. Furthermore, the execution of the Buy Back Guarantee for merged Housing Developers can not be immediately carried out, even though there is an automatic transfer due to the legal transition. The reason is in practice, a name change on the related documents is required. The research concludes that written regulations related to the execution of the Buy Back Guarantee are needed to provide greater legal certainty for all interested parties."