Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesenjangan upah bagi penyandang disabilitas adalah masalah yang terus berlanjut dalam mencapai kesetaraan upah. Penelitian ini memperkenalkan waktu tempuh ke tempat kerja sebagai faktor potensial yang mempengaruhi kesenjangan upah ini. Meskipun perjalanan menuju tempat kerja yang panjang umumnya dikaitkan dengan upah yang lebih tinggi, pekerja dengan disabilitas di Indonesia biasanya memiliki perjalanan yang lebih pendek, yang mungkin sebagian menjelaskan ketimpangan upah yang terus berlanjut. Menggunakan regresi ordinary least squares dan analisis SUEST, studi ini menemukan bahwa meskipun pekerja dengan disabilitas menghadapi kesenjangan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas ketika melakukan perjalanan yang lebih panjang, waktu tempuh tidak mempengaruhi kesenjangan upah ini. Namun, adanya kesenjangan upah tersebut mungkin terjadi secara tidak langsung karena perbedaan premi upah dari perjalanan kerja yang lebih Panjang bagi pekerja dengan dan tanpa disabilitias, di samping faktor lain yang belum teramati. Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan yang mengatasi tantangan perjalanan komuter bagi pekerja dengan disabilitas, dan menyarankan adanya aturan kerja yang fleksibel untuk memitigasi kesenjangan upah. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengeksplorasi langkah-langkah dukungan tambahan dan akomodasi untuk mengembangkan solusi yang komprehensif.

---

Disability wage gaps are a persisting issue in the face of wage equity. This research introduces commuting time as a potential factor influencing these wage gaps. While longer commutes are generally associated with higher wages, workers with disabilities in Indonesia typically have shorter commutes, which might partly explain persistent wage disparities. Employing ordinary least squares (OLS) regression and SUEST analysis, this study finds that although workers with disabilities face a higher wage gap to workers without disabilities when having longer commutes, commuting time does not contribute to this widening wage gap. However, the existence of such a wage gap might indirectly occur due to uneven wage premiums between disabled and non-disabled workers, in addition to possible other unobserved factors. The study underscores the need for policies that address commuting challenges for workers with disabilities, suggesting flexible working arrangements to mitigate wage disparities. Further research is essential to explore additional supportive measures and accommodations to develop comprehensive solutions."

"Kesenjangan upah antar gender telah menjadi polemik di seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang. Upah minimum hadir sebagai kebijakan tentang sistem pengupahan yang bertujuan untuk menjadi safety net bagi para pekerja. Meskipun kebijakan ini bukannlah kebijakan yang berorientasi pada gender, namun jika jumlah wanita dan jarak upah aktual terhadap upah minimum yang diterima oleh wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka upah minimum dapat memperbaki gender wage gap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kenaikan upah minimum terhadap kesenjangan upah antar gender di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode kontrafaktual pada distribusi upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum di Indonesia justru memperlebar gap upah antar gender terutama pada pekerja di distribusi upah rendah. Dampak upah minium di level regional bervariasi antar provinsi.

---

Wage gap disparities have become polemic in almost all countries in the world, especially in developing countries. Minimum wage is present as a policy on wage system that aims to be a safety net for workers. Although this policy is not a gender oriented policy, if the number of women and the actual wage distance of women 39 s minimum wage is lower than that of men, then the minimum wage may raise the wage gap.

This study aims to examine the impact of minimum wage increases on wage gap across all provinces in Indonesia by using counterfactual methods on wage distribution. The results of this study indicate that the impact of minimum wages in Indonesia actually widen the wage gap between the gender especially on workers in the distribution of low wages. The impact of regional minium wages varies across provinces."

"Rata-rata upah di Jawa lebih tinggi dibandingkan di luar Jawa. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh kota dengan populasi di atas satu juta jiwa berada di Jawa. Hal tersebut mengindikasikan aglomerasi memiliki peranan terhadap perbedaan upah. Literatur menunjukan bahwa karakteristik kota seperti keunggulan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan akses pasar yang baik dapat mempengaruhi tingkat upah. Studi terdahulu terkait aglomerasi ekonomi di Indonesia dalam konteks urbanization economies lebih banyak dilakukan pada level makro dengan unit analisis provinsi atau kabupaten/kota. Penelitian ini menganalisis pengaruh aglomerasi ekonomi dan karakterstik kota terhadap upah tenaga kerja pada level mikro dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan akses pasar yang baik berpengaruh positif terhadap upah di Jawa dan luar Jawa.

---

Average wages in Java are higher than in the rest of Indonesia. Data shows that more than half of the cities with over one million population are located in Java. This facts indicates that agglomeration have a role in wage differences. Literature shows that the characteristics of cities such as natural advantage, availability of infrastructure, and good market access can affect wage levels. Previous studies related to agglomeration economies in Indonesia in the context of urbanization economies were mostly conducted at the macro level. This study analyzes the effect of agglomeration economies and cities' characteristics on labor wages at the micro-level by using the National Labor Force Survey (SAKERNAS) data. The results showed that agglomeration economies, infrastructure availability, and good market access had a positive effect on wages in Java and outside Java"

"Banyak literatur tentang pengaruh upah minimum terhadap penggunaan tenaga kerja yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sebagian menyatakan pengaruh negatif dan sebagian lainnya menyatakan pengaruh yang positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap penggunaan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri non migas. Estimasi dilakukan dengan menggunakan data panel di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali dalam rentang waktu 2000-2009. Variabel dependen dalam persamaan ini adalah porsi penggunaan tenaga kerja berpendidikan rendah terhadap total tenaga kerja yang bekerja. Variabel independen adalah upah minimum provinsi rill, nilai tambah rill sektor industri pengolahan non migas, investasi rill, dan populasi angkatan kerja. Sampel dibatasi pada kelompok pekerja yang menerima upah yang berpendidikan rendah di sektor industri non migas. Kelompok ini dipilih karena merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap kenaikan upah minimum. Hasil studi ini menunjukkan kebijakan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik, Kenaikan upah minimum sebesar 1 persen menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri non migas berkurang sebesar 2,94 persen.

---

Many literature saying about the effects of minimum wages are various and different each other in telling their conclusion. Some of literatures say that minimum wages policy have negative effects for the labor, while others say it have positive effects for the labor. This research aims to estimate the effects of the minimum wages policy for less educated labor beyond oil & gas industy sector. Estimation is generated by utilizing panel data originated from six provinces; DKI Jakarta, West Java, Banten, Central Java, Yogyakarta, East Java, and Bali within 2000-2009. The dependent variable used in this equation is the share of the less-educated labor to the total workforce while the independent variables used are the real province minimum wage (UMP), real value added manufacturing sector, real investment, and the workforce population. The sample is limited to the group of less educated labor only beyond oil & gas sector. This group was chosen because they are vulnerable to minimum wage increases. The results of this research shows that the minimum wages policy has negative effects and significant statistically, one percent increasing of the minimum wages will reduce 2.94 percent the share of the less-educated Labor within industry."

"About sixty Americans from business, labor, government, agriculture, education, communications and the clerical, legal and military professions engaged in three days of round table discussions, ending with a final report approved in plenary session on the fourth day. That report appears in this volume beginning on page 181.Basic research amounting to one-tenth of the cost of the Fifteenth Assembly program was paid for by a grant from the Rockefeller Foundation. Other costs are to be met by a grant from the Maurice and Laura Falk Foundation of Pittsburgh. "

"Latar belakang masalah tesis ini berkaitan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana sebagian besar wewenang Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga semua Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Pusat yaitu Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah dan Kantor Departemen diubah jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Daerah. Dengan demikian Biro Kepegawaian mempunyai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks untuk mendayagunakan dan membina seluruh Sumber Daya Manusia baik yang ada saat ini maupun Sumber Daya Manusia Pusat yang akan beralih jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Daerah. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal dapat menghasilkan produktifitas kerja yang mampu melaksanakan beban tugas. Upaya pendayagunaan tersebut sesungguhnya erat kaitannya dengan kemampuan pimpinan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya guna mencapai tujuan organisasi. Kemampuan ini disebut dengan kepemimpinan. Secara konseptual, tata Cara yang ditempuh pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan menghasilkan Gaya Kepemimpinan. Selanjutnya, Gaya Kepemimpinan menghasilkan Situasi Kepemimpinan. Dalam kehidupan berorganisasi, faktor Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan mempengaruhi Motivasi Kerja Pegawai. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan : 1) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara Pegawai Golongan II dengan Golongan III terhadap Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan ? 2) Apakah terdapat perbedaan Motivasi Kerja antara Pegawai Golongan II dengan Golongan Ill ? 3) Bagaimana hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja Pegawai ? Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap pegawai di Biro Kepegawaian Pemda DKI Jakarta. Untuk memperoleh data, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan ini digunakan secara komplementer. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Biro Kepegawaian Pemda DKI Jakarta. Mengingat adanya keterbatasan penulis, tidak seluruh pegawai diteliti tetapi menfokuskan pada sampel yaitu pegawai Golongan II dan 111 sebanyak 80 orang. Setelah dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan uji statistik, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: - Terdapat hubungan signifikan antara Gaya Kepemimpinan dengan Situasi Kepemimpinan dan Motivasi Kerja - Terdapat hubungan signifikan antara Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja. - Terdapat hubungan signifikan antara Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja. - Tidak terdapat perbedaan signifikan persepsi pegawai Golongan II dan 11I terhadap Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan. - Tidak terdapat perbedaan signifikan Motivasi Kerja pegawai Golongan it dan III. - Dalam melaksanakan kepemimpinan, kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan termasuk dalam kategori balk. Sedangkan pengaruh kedua faktor ini terhadap Motivasi Kerja termasuk dalam kategori sedang. Untuk meningkatkan produktifitas kerja pegawai Biro Kepegawaian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1) Guna menumbuhkembangkan Motivasi Kerja, maka masih perlu dilakukan peningkatan kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan cara : (a) Mengintensifkan pemberian hukuman dan teguran untuk mengontrol kualitas hasil penyelesaian pekerjaan; (b) Lebih banyak memperhatikan tujuan dan keinginan yang menjadi harapan pegawai; (c) Memperluas kesempatan mendapatkan kepuasan, pengembangan kualitas SDM dan kemungkinan promosi. 2) Agar peningkatan kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dapat efektif, maka perlu ditempuh langkah strategis, yaitu : (a) Membuat standarisasi sistem dan prosedur pelaksanaan tugas; (b) Menyusun indikator kualitas pelaksanaan pekerjaan; (c) Menginventarisasi dan merumuskan tujuan, kebutuhan dan keinginan pegawai dalam bekerja, sehingga pimpinan memiliki patokan untuk memenuhi keinginan pegawai; dan (d) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan guna memenuhi tujuan, keinginan dan kebutuhan pegawai. Keseluruhan hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis, yaitu sebagai salah satu kontribusi dalam khazanah keilmuan. Selain itu, juga hendaknya memiliki kegunaan praktis, yaitu dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran mengenai langkah-langkah peningkatan produktifitas kerja pegawai, khususnya di Biro Kepegawaian dan pegawai Pemda DKI Jakarta pada umumnya."

"Warung makan sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Kota Depok. Namun dibalik kenyamanan yang dirasakan konsumen warung makan, ada pekerja warung makan yang menerima gaji lebih kurang dari yang ditentukan dalam kebijakan upah minimum. Ini sangat menyedihkan karena pelanggaran kebijakan upah minimum terhadap pekerja warung makan, yang haknya harus dilindungi seperti halnya pekerja lain tidak diperhatikan oleh pemerintah. Atas dasar inilah, penulis ingin cari tahu gambaran umum tentang sistem pengupahan dalam usaha warung makan sebagai bagian dari sektor informal yang tentunya juga mendukung perekonomian kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris mewawancarai 20 warung makan di Kecamatan Beji Kota Depok untuk Kemudian penulis mengidentifikasi masalah secara deskriptif dan analitis upah pekerja warung makan. Dimana penulis menemukan masalahnya Sistem pengupahan pekerja warung makan di Kecamatan Beji Kota Depok tidak sesuai dengan ketentuan larangan pembayaran upah berdasarkan kebijakan upah minimum yang berlaku mengingat besarnya upah pokok yang diterima pekerja warung makan berada jauh di bawah UMK Depok. Terhadap kondisi ini, pemerintah tidak menegakkan hukum dalam bentuk sanksi atas dasar rasa kemanusiaan. Ini karena keterbatasan pemilik warung makan sebagai majikan untuk memberikan upah kepada pekerja kios makan sesuai kebijakan upah minimum, mengingat keuntungannya yang ada warung makan yang dihasilkan sebagai sumber penghasilan tidak banyak dan tidak banyak permanen. Penulis menyarankan agar ada pengawas ketenagakerjaan secara khusus ditugaskan untuk mengawasi penerapan sistem pengupahan Pekerja warung makan dan mekanisme wajib melaporkan hubungan kerja dan kondisi pekerja bagi pemilik warung makan sebagai majikan.

---

Food stalls have become an important part of people's lives in Depok City. However, behind the convenience that food stall consumers feel, there are restaurant workers who receive a salary that is less than what is stipulated in the minimum wage policy. This is especially sad because the government does not pay attention to the violation of the minimum wage policy against food stall workers, whose rights must be protected just like any other worker. On this basis, the author wants to find out an overview of the wage system in the food stall business as part of the informal sector which of course also supports the economy of the city of Depok. This study uses a juridical empirical research method of interviewing 20 food stalls in Beji District, Depok City. Then the authors identify the problem descriptively and analytically the wages of food stall workers. Where the author finds the problem. The wage system for food stall workers in Beji Subdistrict, Depok City is not in accordance with the provisions on the prohibition of paying wages based on the applicable minimum wage policy considering that the amount of basic wages received by food stall workers is far below the Depok UMK. Against this condition, the government does not enforce the law in the form of sanctions on the basis of a sense of humanity. This is due to the limitations of stall owners eat as employer to provide wages to kiosk workers eating according to the minimum wage policy, given the benefits that food stalls generate as a source of income are not many and not much permanent. The author suggests that there should be labor inspectors specifically assigned to oversee the application of the wage system for food stall workers and the mechanism for reporting the employment relationship and conditions of workers for restaurant owners as employers."

"Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah bagi pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman untuk melindungi pekerja dari sistem pengupahan yang rendah di setiap daerah/provinsi. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari daerah lainmya dalam penetapan UMP tahun 2016. Tugas Karya Akhir ini membahas pertimbangan baru dan pertimbangan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dalam mengambil sebuah keputusan pada penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian desk research dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Depeprov dan intervensi oleh pemerintah pada penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2016 cukup mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja walaupun terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Provincial Minimum Wage (UMP) is a standard wage for labour that government decree issued as a safety net to protect labour from low wage system in each region / province. In the process of the establishment,the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. DKI Jakarta is the Capital City of Indonesia has unique characteristics that are different from other areas in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This thesis discusses the new considerations and different considerations from past years in decision making in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2016. The results of this study describes that the considerations in Depeprov and intervention by the government in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2016 is sufficient to accommodate entrepreneurs and labour interests although there are considerations can be said inappropriate with applicable regulations."

"Secara umum situasi usaha di dalam negeri masih belum terlalu menggembirakan. Selain hal itu secara khusus kondisi jumlah Perusahaan Jasa Konstruksi yang mulai bergerak dibidang EPC di Indonesia semakin bertambah. Agar perusahaan dapat bersaing secara kompetitif maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Pada perusahaan EPC yang menjadi tolak ukur perusahaan tersebut dapat berkompetitif adalah dari banyaknya proyek EPC yang dikerjakan dan mendapatkan keuntungan dari proyek yang dikerjakan oleh perusahaan EPC tersebut. Sehingga keberhasilan sumber daya manusia proyek dalam menjalankan proyek EPC (Tepat Waktu, Tepat Biaya dan Tepat Mutu) tergantung dari sumber daya manusia pada proyek tersebut. Sumber Daya Manusia disebut juga dengan tenaga kerja. Tenaga kerja dipandang sebagai suatu investasi jika dikembangkan dan dikelola secara efektif akan memberikan imbalan bagi perusahaan EPC dalam bentuk produktivitas tenaga kerja yang lebih besar pada proyek EPC yang dikerjakan sehingga diharapkan tenaga kerja dapat dihandalkan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan proyek yaitu tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu. Produktivitas tenaga kerja merupakan masalah utama agar pekerjaan memperoleh hasil sesuai yang diinginkan. Akibat dari rendahnya produktivitas tenaga kerja akan mengakibatkan inefisiensi atau pemborosan dalam berbagai hal. Oleh karena itu untuk dapat mengembangkan dan mengelola tenaga kerja yang efektif maka diperlukan identifikasi faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja pada proyek EPC. Tujuan Penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja pada proyek EPC ditahap engineering yang dilaksanakan PT. X. Pada penelitian dilakukan dengan metodelogi wawancara dan penyebaran kuesioner pada proyek EPC yang dilaksanakan PT.X.Responden penelitian adalah Project engineer dan engineer pada proyek EPC ditahap engineering yang dilaksanakan PT. X. Analisa data diolah dengan statistik deskriptif, uji u mann-whitney, uji kruskal wallis, Analytic Hierarchy Pocess (AHP), analisa korelasi kendall’s tau dengan bantuan SPSS dan metode delphi. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja ditahap engineering pada salah satu proyek EPC (proyek Y) yang dilaksanakan PT. X. Dengan faktor yang paling mempengaruhi adalah Kurang terampilnya tenaga kerja dalam menggambar dan desain menggunakan program engineering.

---

Generally the business situation in the country still was not yet too pleasing. Apart from that specially the condition of the number of Service Construction companies that began to be in the EPC (Engineering, Procurement, Construction) field in Indonesia increased. So that the company could compete competitively then was needed by human resources that was good. To the EPC company that to denied measured this company could be competitive was from the number of EPC projects that was done and got the profit from the project that was done by this EPC company. So as the success of project human resources in undertaking the EPC project depended on human resources on this project.

Human resources were mentioned also with labour. Labour was gazed at as an investment if being developed and managed effectively will give the repayment for the EPC company in the form of the productivity of labour that was bigger in the EPC project that was done so as to be hoped labour could be relied on to achieve the aim of the implementation of the project that is exact the cost, exactly the quality and right on time. The productivity of labour was the main problem so that the work receives appropriate results that were wanted. Resulting from the low level of the productivity of labour will result in inefficiency or extravagance in various matters. Because of that to be able to develop and carry out effective labour then was needed by the identification of the dominant factor that influenced the low level of the productivity of labour in the EPC Project. The aim of this Research that is identified the dominant factor that influenced the low level of the productivity of labour in the EPC project in the engineering phase that was carried out by PT. X.

In the research was carried out with methodology the interview and the spreading of the questionnaire in the EPC project that was carried out by PT.X. The research respondent was Project engineer and engineer in the EPC project in the engineering phase that was carried out by PT. X. The analysis of the data was processed with descriptive statistics, umann-whitney test, kruskal wallis test, Analytic Hierarchy Pocess (AHP), The analysis of the correlation kendall’s tau with SPSS help and the method Delphi.

Gotten by 5 factors that influenced the low level of the productivity of labour in the engineering phase in one of the EPC projects (project Y) that was carried out by PT. X. With the factor that most influenced was more unskilled him labour in draw and the design used the program engineering."