Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pulau Jawa merupakan pulau dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia, dimana lebih dari 56% dari penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Di saat yang sama, pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan berada di Pulau Jawa. Dengan adanya infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan pulau-pulau lainnya, terjadi urbanisasi yang cukup pesat, yang menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dua faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas secara signifikan adalah tingkat pengangguran dan kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis hubungan antara tingkat pengangguran dan kesenjangan pendapatan dengan tingkat kriminalitas di Pulau Jawa, menggunakan data dari 119 kabupaten kota dari tahun 2017 hingga 2022, dengan total 702 observasi awal. Penelitian ini juga memasukkan lima variabel lainnya sebagai kontrol; kepadatan penduduk, rata-rata lama sekolah, PDRB per kapita, umur harapan hidup, dan tahun, dengan tahun 2017 sebagai tahun dasar. Melalui regresi OLS, ditemukan bahwa tingkat pengangguran dan kesenjangan pendapatan memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Menurut penelitian dan teori terdahulu, hasil dari variabel tingkat pengangguran dapat mengimplikasikan bahwa ada penurunan supply korban, yang cenderung dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Di sisi lain, belum ada teori yang dapat menjelaskan hasil dari variabel kesenjangan pendapatan yang diukur dengan koefisien Gini, namun penelitian sebelumnya menemukan bahwa kesenjangan pendapatan dapat diasosiasikan dengan jenis kejahatan tertentu. Melalui data mengenai tingkat kriminalitas berdasarkan jenis kejahatannya di Pulau Jawa, ditemukan bahwa jenis-jenis kejahatan tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat mengimplikasikan adanya faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi. Selain itu, untuk variabel kontrol, umur harapan hidup, PDRB per kapita, dan tahun 2019 memiliki korelasi negatif dengan tingkat kriminalitas, sedangkan tahun 2018, 2020, 2021, and 2022 tidak berkorelasi secara signifikan terhadap tingkat kriminalitas.

---

Java Island has the highest population density amongst other islands in Indonesia, with more than 56% of Indonesians residing there. Having better infrastructure and facilities than other islands and being the centre of economic and government activities led the island to have rapid urbanisation, which caused the increase of crime rate from time to time. According to previous research, the two factors that significantly affect the crime rate are income inequality and unemployment. Thus, the present study analyses the relationship between income inequality and the unemployment rate to crime rates in Java Island, using the data of 119 cities and municipalities from 2017 until 2022 with 702 initial observations. This research also includes five other variables; population density, average years of schooling, GRDP per capita, average life expectancy, and year, with the year 2017 as the reference year, as control variables. Through regression with the OLS estimate, it was found that the unemployment rate and Gini coefficient have a significant and negative correlation with the crime rate.  Based on the previous theories and research, the results of the unemployment variable could be explained by the decreased supply of potential victims, which could lead to a lower crime rate. As for the income inequality variable, while there are no theories that could support the results, previous empirical studies have found that income inequality is associated with certain kinds of crime. Through the data on crime activities in Java Island, it was found that those crime activities tend to decrease from time to time. This could imply that there could be other external factors. As for the control variables, average life expectancy, GRDP per capita, and the year 2019 have a negative correlation with the crime rate, while average years of schooling and population density have a positive correlation with the crime rate, whereas the years 2018, 2020, 2021, and 2022 have no significant correlation with the crime rate."

"Hubungan antara tingkat pengangguran dengan kriminalitas telah menjadi area yang selama bertahun-tahun diteliti dan menjadi pusat perdebatan bagi para ahli. Walaupun berdasarkan teori ekonomi dapat diduga bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pengangguran dan kriminalitas, nyatanya penelitian empiris yang telah ada menemukan hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya motivation effect dan opportunity effect yang berperan dalam mempengaruhi kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengangguran dengan spesialisasi tindakan kriminal yang terjadi pada suatu wilayah. Dengan menggunakan location quotient dalam mengukur derajat spesialisasi suatu tindakan kriminal dan membagi pengaruh tingkat pengangguran berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka panjang dan jangka pendek, penelitian ini menemukan bahwa pengangguran jangka panjang berpengaruh positif terhadap spesialisasi kejahatan properti tetapi negatif terhadap spesialisasi kejahatan kekerasan, serta pengangguran jangka pendek berpengaruh negatif terhadap spesialisasi kejahatan properti tetapi berpengaruh positif terhadap spesialisasi kejahatan kekerasan pada suatu wilayah.

---

The relationship between the unemployment rate and crime has been debated area for many years. Although based on economic theory it can be assumed that there is a positive relationship between the unemployment rate and crime, in fact, existing empirical research has found different results. This is due to the motivation effect and opportunity effect that plays an important role in influencing crime. This study aims to determine the relationship between the unemployment rate and the specialization of criminal acts. By using a location quotient to measure the degree of specialization of a criminal act and dividing the effect of the unemployment rate based on the time period, namely the long run and short run, this study found that long-run unemployment has a positive effect on property crime specialization but negative on violent crime specialization, and short-run unemployment has a negative effect on property crime specialization but positive effect on violent crime specialization."

"Data Badan Pusat Statistik menunjukan angka rasio gini Indonesia selama periode 2011-2015 berada diangka rata-rata sebesar 0.41, walaupun masih mengindikasikan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan dalam kategori menengah, namun rasio ini cenderung menunjukan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka kesenjangan pendapatan adalah dengan memberikan bantuan subsidi kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah MBR yakni melalui subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . Saat ini FLPP adalah subsidi kepemilikan rumah terbesar yang digunakan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus kesenjangan distribusi pendapatan dimasyarakat. Total penyaluran subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini, selama periode tahun 2011-2015 mencapai hingga 429.637 unit. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara subsidi FLPP dengan peningkatan rasio kepemilikan rumah dan kesenjangan distribusi pendapatan. Dengan menggunakan model data panel selama periode 2011-2015 terhadap 32 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa ternyata penyaluran subsidi FLPP tidak signifikan dalam meningkatkan rasio kepemilikan rumah, sehingga pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap penurunan kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah kelemahan dalam pemetaan alokasi distribusi dan permasalahan kelembagaan yang menyebabkan tingginya potensi kesalahan penyaluran.

---

Data from The Central Statistics Agency indicated that the Indonesia rsquo s gini ratio within 2011 2016 is at average 0.41, although it is still in the moderate category but this ratio shows an upward trend compared to the previous period. In the effort to reduce the income inequality in Indonesia, the government provides a policy assistance through homeownership subsidy for low income earners, which is called as The Housing Financing Liquidity Facility FLPP . FLPP is the largest homeownership subsidy system that has been used by the government in order to reduce the high number of housing backlog in Indonesia and to reduce income inequality. This low income earners facility has disbursed 429.637 house units during 2011 2015. This research aims to identify relationship between FLPP and homeownership ratio as well as income inequality in Indonesia. By using the regression panel data model of 32 provincial data in Indonesia during 2011 2015, this research shows that the distribution of FLPP subsidies did not significantly increase homeownership ratio, nor did it reduce gini ratio. Several factors resulting in this are the inaccurate distribution of allocation and institutional issues which increase the potential problems of inaccurate distribution. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi meningkatkan atau menurunkan ketidakmerataan pendapatan dan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari PDRB perkapita, indeks Gini dan angka kemiskinan yang mencakup seluruh kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, periode 2006-2010. Metode yang digunakan adalah analisis regresi dengan fixed effect model?cross section weighted. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidakmerataan pendapatan masyarakat dengan nilai elastisitas sebesar 0,16. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan hanya signifikan mengurangi head count indeks dan poverty gap indeks dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88.Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan menambahkan variabel kontrol rata-rata lamanya sekolah, angka harapan hidup, prasarana jalan dan fasilitas air bersih, ternyata pertumbuhan ekonomi hanya signifikan mengurangi head count index (P0) dan poverty gap index (P1) dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesehatan yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup mempunyai pengaruh paling besar dalam mengurangi kemiskinan (P0; P1 dan P2) dibanding pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas lain yang ada dalam model dengan elastisitas sebesar 2,25 untuk P0; 6,43 untuk P1 dan 10,03 untuk P2.

---

This study aimed to determine whether economic growth increasing or decreasing inequality in income, and how much influence the economic growth on poverty. The data used are secondary data consisting of per capita GDP, Gini index, and poverty that cover all districts in East Java in 2006-2010. The method used is the fixed effect regression analysis model-weighted cross section. The results showed that, the positive effect of economic growth on income inequality elasticity is 0,16.

Effect of economic growth on poverty by adding a control variable length of school average, life expectancy, infrastructure, roads and water facilities, economic growth turned out to be only significantly reduces head count index (P0) and poverty gap index (P1) with the elasticity of each amounted to 1,54 and 0,88. The results also showed that health represented by indicators of life expectancy have the most impact in reducing poverty (P0, P1 and P2) compared to economic growth and other variables in the model with elasticity of 2.25 for P0; 6,43 for P1 and P2 to 10,03."

"Penelitian ini melengkapi literatur mengenai hubungan antara ukuran kota tempat bekerja dan pendapatan di Indonesia dengan penekanan pada perempuan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pola pendapatan berdasarkan ukuran kota dan jenis kelamin, di mana pendapatan rata-rata cenderung lebih tinggi di kota-kota besar dan untuk laki-laki. Analisis multivariat juga mengungkapkan adanya fenomena urban wage premium di Indonesia, di mana terdapat hubungan signifikan antara ukuran kota dan pendapatan. Lebih menariknya lagi, ketika perempuan dan laki-laki dianalisis secara terpisah, penelitian ini menemukan bahwa urban wage premium perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik serta fasilitas pendidikan yang lebih baik di perkotaan dapat menjadi faktor penentu dalam perbedaan urban wage premium antara perempuan dan laki-laki.

---

This research complements the literature on the relationship between city size of employment and income in Indonesia, with a focus on females. The findings of this study indicate differences in income patterns based on city size and gender, where average income tends to be higher in larger cities and for men. The multivariate analysis also reveals the existence of an urban wage premium phenomenon in Indonesia, with a significant relationship between city size and income. Interestingly, when female and men are analyzed separately, this research finds that the urban wage premium for female is higher compared to men. The study concludes that better infrastructure, public services, and educational facilities in urban areas can be determining factors in the difference in urban wage premium between female and men."

"Perkebunan kelapa sawit menjadi komuditas utama pertanian di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Indonesia sebagai negara yang berada di garis katulistiwa dengan 147 juta hektar area hutan mempunyai potensi besar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai senjata dalam meningkatkan pendapatan per kapita terutama di daerah pedesaan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit memberi dampak negatif, terutama terhadap isu lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Studi ini dilakukan dalam rangka untuk memahami pengaruh dari perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya terhadap pendapatan perkapita di tingkat daerah dan tingkat nasional di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel pada tingkat propinsi yang terdiri dari 23 propinsi di Indonesia menggunakan data tahunan dalam rentang waktu 9 tahun dari tahun 2003 sampai dengan 2011. Tingkat wilayah dibagi menjadi 5 berdasar atas kesamaan lokasi propinsi-propinsi pada pulau yang sama di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak secara nyata mempengaruhi pendapatan perkapita di Indonesia. Di tingkat wilayah, perkebunan kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan perkapita dengan hubungan yang bertolak belakang dan pengaruh ini terlihat di semua wilayah. Produktivitas kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan per kapita di tingkat nasional dengan hubungan yang positif. Namun demikian, produktivitas kelapa sawit tidak menunjukkan memberi pengaruh yang nyata di masing-masing wilayah di Indonesia. Berdasar pada hasil tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi cara yang lebih memungkinkan dalam meningkatkan pendapatan per kapita di Indonesia.

---

Oil palm plantation was becoming the mainstay of agricultural commodities in Indonesia since last three decades. Indonesia as an equatorial country with 147 million hectares of forest area has a great potential in the development of oil palm plantations as a weapon in increasing per capita income especially in rural areas. However, it cannot be denied that expansions of oil palm plantations bring negative effects, especially in relation with environmental issues and conservation of biodiversity.

This study conducted in order to understand the effects of oil palm plantation and oil palm productivity on per capita income in the region and national level in Indonesia. This study uses panel data at provincial level which consists of 23 provinces in Indonesia in the vulnerable period of 9 years from 2003 to 2011 in annually data. The region level is divided in 5 based on the similarity of provincial location in same island in Indonesia.

The results showed that oil palm plantation did not significant in effect the per capita income in Indonesia. In region level, oil palm plantations gave significant effect on per capita income in the opposite relationship and this effect was represented by all across regions. Oil palm productivity is significant in effected on per capita income at national level with positive relationship. However, oil palm productivity did not give significant effect in representation across regions in Indonesia. According to these results, this study concludes that expansion of oil palm plantations do not significant in increasing per capita income. Increasing of oil palm productivity becomes more reasonable way in increasing per capita income in Indonesia."

"This book contains a high-level collection of papers by some of today's leading distributional analysts. The chapters are well-chosen and are written by respected authors with international profiles. The book will be highly valued as a reference work, by research economists and practitioners, as well as by postgraduate students and professors at universities where distributional measurement theory and application is dealt with at the PhD level.' - Peter Lambert, University of Oregon, "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan yang terjadi antar-daerah di Indonesia yang dibagi ke dalam Wilayah Pesisir Kota, Pesisir Non Kota, dan Non Pesisir. Ketimpangan pendapatan yang terjadi tersebut digambarkan oleh kecenderungan wilayah pesisir yang lebih maju dibanding non pesisir serta keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh wilayah pesisir itu sendiri. Dengan menggunakan Fixed Effect dan Random Effect Model pada data panel, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di dalam wilayah lebih besar dibandingkan ketimpangan antar-wilayah, dimana perbedaan struktur ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di masing-masing wilayah.

---

This research aims to analyze the income inequality between regions in Indonesia which are divided into the Urban Coastal, Non-Urban Coastal, and Non-Coastal. Income inequality is described by the tendency of coastal region that is more advanced than non-coastal region as well as the diversity of characteristics possessed by the coastal region itself. By using the Fixed Effects and Random Effects Model in the data panel, the conclusions of this research indicate that income inequality within region is greater than inequality between region, where differences in economic structure has a positive effect on income inequality in each region."

"Penelitian ini membahas mengenai fluktuasi tingkat pengangguran di Spanyol dalam rentang waktu 2000-2010. Tingkat pengangguran Spanyol menyentuh angka terendah dan tertinggi dalam kurun waktu tersebut. Dalam kurun 2000-2010 terdapat beberapa peristiwa yang berpengaruh terhadap fluktuasi tingkat pengangguran ; dimulainya program sepuluh tahunan UE (Lisbon Strategy), krisis ekonomi Spanyol, dan reformasi undang-undang ketenagakerjaan. Lisbon Strategy yang telah disusun sedemikian rupa demi menciptakan UE yang dinamis dan kompetitif ternyata belum berkontribusi banyak terhadap masalah tenaga kerja Spanyol. Krisis ekonomi Spanyol pada 2008 menjatuhkan pasar tenaga kerja Spanyol dimana kondisi ini diperparah dengan posisi undang-undang ketenagakerjaan Spanyol yang dinilai belum mampu melindungi para pekerja khususnya mereka yang memiliki jenis kontrak kerja tertentu.

---

This thesis discusses about the fluctuation of Unemployment rate in Spain between 2000-2010. The unemployment rate reach the lowest as well as the highest rate during that period. Between 2000 and 2010 few things happened which is belived to be the cause of the fluctuation rate ; the initiation of EU’s Lisbon Strategy, Spanish economic crisis, and labour reform. Lisbon Strategy which was made to create a dynamic and competitive EU have failed contribute much to Spanish labour issue. Labour market in Spain faced a great shock caused by the crisis happened in 2008 which was compounded with labour policy that have failed to give protection to the worker, especially those who has a certain type of working contract."

"Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti secara empiris hubungan antara penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan kesenjangan pendapatan. Menggunakan panel data 80 negara dengan periode dari 2012 sampai 2019 dan metode estimasi fixed effect dengan penambahan time-fixed effect, menunjukan bahwa efektifitas penerapan kebijakan APU berkorelasi negatif dengan tingkat kesenjangan pendapatan. Selain itu penggunaan dua ukuran koefisien gini, yaitu gini bruto dan gini neto mengindikasikan bahwa salah satu komponen pendapatan yang terpengaruh oleh kebijakan APU adalah komponen redistribusi pendapatan dan transfer kekayaan.

---

The main objective of this research is to present empirical evidence on the relationship between the implementation of Anti-Money Laundering (AML) policies and income inequality. Using panel data from 80 countries covering the period from 2012 to 2019 and employing the fixed effect estimation method with the addition of time-fixed effects, the study demonstrates that the effectiveness of AML policy implementation is negatively correlated with the level of income inequality. Furthermore, the utilization of two Gini coefficient measures (Gini gross and Gini net) indicates that one of the income components affected by AML policies is the income redistribution and wealth transfer component."