Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak luar kawin dalam konteks hukum di Indonesia dengan studi kasus Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT DKI, Putusan Nomor 668/PK/PDT/2016, dan Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.SMG. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan hukum dalam putusan-putusan pengadilan terkait hak waris anak luar kawin. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan dan penerapan hak waris anak luar kawin di Indonesia. Anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya memiliki hak untuk menerima warisan dari ayahnya. Namun, bagian warisan yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan anak sah jika ada ahli waris lainnya. Hukum Indonesia juga menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, kecuali jika hubungan darah dengan ayahnya dapat dibuktikan melalui tes DNA. Dalam Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT DKI, pengadilan memutuskan bahwa anak luar kawin berhak atas warisan meskipun dengan bagian yang lebih kecil. Putusan Nomor 668/PK/PDT/2016 menekankan pentingnya pengakuan dari ayah biologis untuk memberikan hak waris kepada anak luar kawin. Sementara itu, Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.SMG menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hak waris anak luar kawin, terutama dalam hal pembuktian hubungan darah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan hak yang lebih adil kepada anak luar kawin, masih terdapat batasan dan tantangan dalam implementasi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk mempertimbangkan revisi peraturan perundang-undangan terkait hak waris anak luar kawin agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

---

This thesis aims to analyze the inheritance rights of children born out of wedlock within the context of Indonesian law by examining the case studies of Decision Number 169/PDT/2021/PT DKI, Decision Number 668/PK/PDT/2016, and Decision Number 510/PDT/2018/PT.SMG. This study employs a doctrinal method to examine the applicable laws and the application of law in court decisions related to the inheritance rights of children born out of wedlock. The research found significant differences in the regulation and application of inheritance rights for children born out of wedlock in Indonesia. Acknowledged children born out of wedlock have the right to inherit from their father. However, the portion of the inheritance they receive is smaller compared to legitimate children if there are other heirs. Indonesian law also stipulates that children born out of wedlock only have civil relations with their mother and the mother's family unless their blood relationship with the father can be proven through DNA testing.In Decision Number 169/PDT/2021/PT DKI, the court ruled that children born out of wedlock are entitled to inheritance, although with a smaller portion. Decision Number 668/PK/PDT/2016 emphasizes the importance of recognition from the biological father to grant inheritance rights to children born out of wedlock. Meanwhile, Decision Number 510/PDT/2018/PT.SMG highlights the complexity of applying inheritance rights for children born out of wedlock, particularly in terms of proving the blood relationship. The findings of this study indicate that although there are efforts to provide fairer rights to children born out of wedlock, there are still limitations and challenges in implementing these rights. Therefore, this study is expected to provide recommendations for policymakers in Indonesia to consider revising the legislation related to the inheritance rights of children born out of wedlock to better align with principles of justice and equality."

"Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai terhadap anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris lainnya dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara secara sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dan dapat terjadi pergeseran nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah. di mana anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, perkembangan di Belanda di mana Nieuw Burgerlijk Wetboek sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang samadengan anak sah, argumentum per analogiam, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan, teori sistem hukum yang yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum, tetapi juga melihat kultur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pergeseran nilai ini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sama dengan anak sah, khususnya dalam hal pewarisan.

---

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other

heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this

paper is the shifting value in inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially in terms of co-inheriting with other heirs and legal consequences. The research method used is juridical normative by means of secondary data by data study and interview which is systematic and qualitative. The results of the research explain that applicable legislation may be ruled out and there can be shifting value of inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially where is recognized equal as a legitimate child supported by development of values living in the community, development in Netherlands where Nieuw Burgelijk Wetboek is no longer differentiate illegitimate children that has been acknowledged officially and give equal portion of the estate with their legitimate children, argumentum per analogiam, legal objectives that prioritizes justice by observing the principle of fair equality of opportunity, the theory of the legal system which not only refers to the substance of the law, but also see the legal culture. The legal consequences of this shifting value is illegitimate children that has been acknowledged officially have equal rights and obligations with legitimate children, especially in inheritance."

"Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah status dan kedudukan hak waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut atau selanjutnya disebut sebagai anak luar kawin. Hak waris akan timbul apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk ke dalam anak luar kawin dalam arti sempit dan mereka tidak memiliki status dan kedudukan yang sama dalam pembagian warisan. Masalah mengenai pembagian waris antara anak sah dan anak luar kawin ada kalanya terjadi di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, maka dari itu biasanya berakhir di Pengadilan dimana Putusan dari Pengadilan akan menjadi jalan keluar untuk memutuskan dan memberikan keadilan bagi perkara kewarisan anak luar kawin. Penulis dalam melakukan penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang datanya dikumpulkan dari studi kepustakaan. Berdasarkan Penulis, anak luar kawin dapat menjadi ahli waris apabila adanya pengakuan dahulu dari Pewaris, tetapi bagian yang didapatkan tidak sama dengan anak sah dimana besar bagian anak luar kawin bergantung pada dengan siapa anak luar kawin tersebut mewaris bersama. Kemudian, status dan kedudukan anak luar kawin hanya diatur dalam KUHPerdata padahal dalam Undang-Undang Perkawinan ada satu pasal yang menyinggung anak luar kawin dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tetapi dalam Peraturan Pemerintah tidak ditemukan mengenai anak luar kawin, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan permasalahan. Maka dari itu, Penulis menyarankan untuk membentuk suatu peraturan khusus untuk status dan kedudukan anak luar kawin dan juga memberi saran kepada Majelis Hakim yang berperan dalam memutus perkara ini untuk memeriksa dan mengadili secara teliti sengketa status dan kedudukan hak waris anak luar kawin dengan pertimbangan yang seadil-adilnya bagi anak luar kawin tersebut.

---

One of the legal consequences of an unregistered marriage is the status and position of inheritance rights for children born from the marriage or hereinafter referred to as children out of wedlock. Inheritance rights will arise if someone has been declared dead. Children born from unregistered marriages are included as children out of wedlock in a narrow sense and they do not have the same status and position in the distribution of inheritance. Problems regarding the distribution of inheritance between legitimate children and illegitimate children sometimes occur in society which cannot be resolved by kinship, therefore it usually ends in court where a decision from the court will be the way out to decide and provide justice for cases of inheritance of illegitimate children. In doing this writing, the author used a juridical-normative research method with a qualitative approach in which the data was collected from literature studies. According to the author, children out of wedlock can become heirs if there is prior recognition from the heir, but the portion obtained is not the same as legitimate children where the size of the child out of wedlock depends on who the out of wedlock child jointly inherits. Then, the status and position of children out of wedlock are only regulated in the Civil Code even though in the Marriage Law there is one article which alludes to children out of wedlock and is further regulated in Government Regulations but in Government Regulations there is no mention of children out of wedlock, giving rise to confusion and problems. Therefore, the author suggests establishing a special regulation for the status and position of illegitimate children and also advises the panel of judges who play a role in deciding this case to examine and adjudicate carefully disputes over the status and position of inheritance rights for illegitimate children with the fairest considerations for children out of wedlock."

"Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai terhadap anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris lainnya dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara secara sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dan dapat terjadi pergeseran nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah. di mana anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, perkembangan di Belanda di mana Nieuw Burgerlijk Wetboek sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang sama dengan anak sah, argumentum per analogiam, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan, teori sistem hukum yang yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum, tetapi juga melihat kultur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pergeseran nilai ini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sama dengan anak sah, khususnya dalam hal pewarisan

---

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value in inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially in terms of co-inheriting with other heirs and legal consequences. The research method used is juridical normative by means of secondary data by data study and interview which is systematic and qualitative. The results of the research explain that applicable legislation may be ruled out and there can be shifting value of inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially where is recognized ‘equal’ as a legitimate child supported by development of values ​​living in the community, development in Netherlands where Nieuw Burgelijk Wetboek is no longer differentiate illegitimate children that has been acknowledged officially and give equal portion of the estate with their legitimate children, argumentum per analogiam, legal objectives that prioritizes justice by observing the principle of fair equality of opportunity, the theory of the legal system which not only refers to the substance of the law, but also see the legal culture. The legal consequences of this shifting value is illegitimate children that has been acknowledged officially have equal rights and obligations with legitimate children, especially in inheritance"

"Hukum Kewarisan di Indonesia menjadi hal yang sering diperdebatkan, salah satunya mengenai hak waris bagi anak luar kawin. Mengenai hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 yakni seorang anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti mengajukan permohonan warisan yang di dapat oleh ibu nya yang sudah meninggal kepada pengadilan hal ini dikarenakan saudara dari ibu pemohon tidak memberikan warisan kepada dirinya dan saudaranya dikarenakan keduanya merupakan anak luar kawin. Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya dan masing – masing anak luar kawin berhak atas 1/16 bagian dari warisan kakek dan nenek. Penulis dalam tulisan ini ingin membahas mengenai hak waris anak luar kawin ditinjau melalui KUH Perdata dan UU Perkawinan serta analisis mengenai Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi pemohon. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa aturan mengenai kewarisan anak luar kawin sebagai ahli waris penggantian tempat antara KUHPerdata dan UU Perkawinan terdapat persinggungan. Melalui Pasal 842 KUH Perdata dinyatakan bahwa pergantian dalam garis lurus kebawah hanya dapat dilakukan untuk anak sah, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya hal ini menimbulkan penafsiran termasuk dalam hal kewarisan.

---

Inheritance Law in Indonesia is often debated, one of which is about the inheritance rights of children outside of marriage. The application of this, it is stated in the Decision of the Supreme Court Number 784 K/Pdt/2014, namely a child outside of marriage who is a substitute heir submits an inheritance application obtained by the applicant's mother who has died to the court, this is because the relatives of the applicant's mother did not provide inheritance to himself and his siblings because both of them are children outside of marriage. In this case the judge grants the request in its entirety and each children outside of marriage is entitled to 1/16 of the inheritance of the applicant's grandparents. The author in this paper wants to discuss the inheritance rights of children outside of marriage, reviewed through the Civil Code and Marriage Law as well as an analysis of the Supreme Court's decision that granted the petitioner's appeal. The writing of this thesis uses juridical-normative approach with data analytical descriptive-analysis thus the conclusion which is obtained will be served in a form of explanative explanation. From this research it can be seen that the rules regarding the inheritance of out-of-wedlock children as heirs to change places between the Civil Code and the Marriage Law have intersections. Through Article 842 of the Civil Code, it is stated that changes in a straight line downward can only be made for legal children, whereas in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, children outside of marriage have a civil relationship with the mother and the mother's family, in which interpretations including in terms of inheritance."

"Perkara perceraian yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan terdapat salah satu pihak yang murtad, Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas terkait hal tersebut. Namun dalam perspektif Hukum Islam dijelaskan bahwa ketika salah seorang suami atau istri murtad maka perkawinan mereka menjadi fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi. Putusnya perkawinan dalam hal terdapat salah satu pihak yang murtad memiliki implikasi terhadap hak waris anak disaat salah satu orang tuanya memiliki agama yang berbeda dengan anaknya saat terjadi pewarisan. Permasalahan yang diteliti adalah terkait konstruksi hukum dan teori tentang cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad serta implikasinya terhadap hak waris anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah bahwa konstruksi hukum perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad yaitu putusnya perkawinan karena perceraian harus didasarkan pada kaedah tentang perkawinan. Berdasarkan kaedah Hukum Islam, dalam hal suatu perkawinan terdapat pihak yang murtad maka perkawinan tersebut akan putus karena terdapat perbedaan agama diantara kedua pihak. Implikasinya terhadap hak waris anak, bagi anak sebagai ahli waris yang berbeda agama (non-muslim) dengan orang tuanya sebagai pewaris (muslim), tetap dapat menerima harta peninggalan dengan melalui wasiat atau apabila tidak ada wasiat maka melalui wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah tersebut hanya berlaku bagi pewaris yang beragama Islam. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait murtad sebagai sebab putusnya perkawinan, dan juga pengaturan terkait hak waris anak dari orang tua yang berbeda agama.

---

Divorce cases are carried out by filing a lawsuit in court with one of the apostates, the Marriage Law and also the Islamic Law Compilation do not clearly regulate this. However, in the perspective of Islamic Law, it is explained that when one of the husbands or wives apostatizes and does not return, the marriage becomes fasakh (canceled) due to the apostasy that occurred. The termination of a marriage if one of the parties is apostate has implications for the inheritance rights of the child when one of the parents has a different religion from the child when the inheritance. The problems studied are related to legal construction and theories about divorce, one of the causes of which is apostasy and its implications for children’s inheritance rights. To answer this problem, a normative juridical research method is used. The research typology used is explanatory research. The result of the analysis is that the legal construction of the lawsuit for divorce is one of the causes of apostasy, namely the breakup of marriage because divorce must be based on the rules of marriage. Based on the principles of Islamic law if there is an apostate party in a marriage, the marriage will break up because there are religious differences between the two parties. The implications for children's inheritance right, for children as heirs who have a different religion (non-muslim) with their parents as heir (muslim), they can still receive inheritance using a testament or if there is no testament, then through a wajibah testament. Giving a wajibah testament only applies to heir who are Muslim. In this regard, it is necessary to have regulations in Compilation of Islamic Laws related to apostasy as the cause of breaking up a marriage, as well as regulations regarding the inheritance rights of children from parents of different religions."

"Penyelesaian sengketa waris atas harta yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anak seharusnya menggunakan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya orang tua tidak menyamaratakan bagian hibah kepada anak-anaknya sehingga hibah tersebut melanggar bagian yang menjadi hak ahli waris. Akibatnya menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang tidak menerima hibah atau menerima bagian hibah yang tidak semestinya. Kasus semacam itu ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Ngj yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 PK/Ag/2022. Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk menganalisis pembagian harta warisan dengan adanya hibah menurut Hukum Kewarisan Islam dan akibat hukum pemberian hibah dari ayah kepada anak kandung yang melanggar hak bagian ahli waris. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal yang mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Selain itu dilakukan pula wawancara terhadap narasumber yang memiliki kompetensi terkait hibah orang tua kepada anak. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang dikumpulkan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa pembagian harta warisan dengan adanya hibah menurut Hukum Kewarisan Islam dalam kasus ini melanggar bagian yang menjadi hak ahli waris sebagaimana diatur dalam Q.S. an-Nisa (4): 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tentang bagian 2 (dua) orang anak perempuan. Hibah dalam kasus ini juga melanggar batasan hibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain juga diberikan dengan bagian yang tidak sama kepada kedua anak perempuan. Adapun terkait akibat hukum pemberian hibah dari ayah kepada anak kandung yang melanggar hak bagian ahli waris adalah hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan akibat hukum terhadap peralihan hak atas tanah yang telah didaftarkan adalah bahwa sertipikat tersebut seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga selanjutnya dapat dimintakan permohonan pembatalan sertipikat kepada kantor pertanahan.

---

The settlement of inheritance disputes over property that has been granted by parents to children should use Article 211 of the Compilation of Islamic Law as a basis for consideration. This is because in reality parents do not equalize the share of grants to their children so that the grant violates the part that is the right of the heir. The result is injustice for children who do not receive grants or receive an improper share of grants. Such a case was found in the Nganjuk Religious Court Decision Number 0619/Pdt.G/2019/PA.Ngj which was later overturned by the Supreme Court Decision Number 103 PK/Ag/2022. This legal research is intended to analyze the distribution of inheritance with the existence of grants according to Islamic Inheritance Law and the legal consequences of granting grants from father to biological children who violate the rights of heirs. This form of legal research is doctrinal which collects secondary data in the form of legal materials through document studies. In addition, interviews are also conducted with resource person who have competence related to parental grants to children. Furthermore, a qualitative analysis of the data collected is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the distribution of inheritance with the existence of grants according to Islamic Inheritance Law in this case violates the part that is the right of the heirs as stipulated in Q.S. an-Nisa (4): 11 and Article 176 of the Compilation of Islamic Law regarding the share of 2 (two) daughters. The grant in this case also violates the grant limitation of 1/3 (one-third) of the share as stipulated in Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, as well as being given with unequal shares to the two daughters. As for the legal consequences of granting grants from father to biological children who violate the rights of the heirs, the grant can be calculated as inheritance. Meanwhile, the legal effect on the transfer of registered land rights is that the certificate should be declared to have no legal force so that a request for cancellation of the certificate can then be made to the land office."

"Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk golongan Tionghoa adalah dokumen resmi yang menyatakan siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik di antara ahli waris mengenai pembagian harta warisan. Kasus tersebut terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 708/PK/Pdt/2020. Berawal dari L mengajukan gugatan terhadap Notaris LN karena telah membuat Surat Keterangan Waris yang tidak mengikutsertakan anak angkat TKL. Notaris LN membuat Akta Keterangan Hak Waris atas permintaan ahli waris TSJ dan LL. Namun L menganggap TKL adalah anak angkat yang dalam Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 setara dengan anak kandung. Gugatan yang diajukan oleh L, mengenai Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat Notaris LN tidak sah karena pihak dari TKL merasa sebagai ahli waris LJT dan TSJ. Masalah yang dikaji adalah mengenai bukti dari akta penyerahan anak yang diklaim sebagai pengangkatan anak, dan bagaimana selanjutnya status dari TKL tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum doktrinal, dengan tipologi deskriptif analitis alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah status anak luar kawin dan anak angkat pada golongan Tionghoa untuk pembuatan akta keterangan hak waris berdasarkan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 708/PK/Pdt/2020 harus diperhatikan dalam pembuatannya agar status waris pada golongan Tionghoa tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas. Lalu bentuk perlindungan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris pada golongan Tionghoa tergantung bagaimana pengakuan dari orang tua kandungnya, dan bagaimana pembuktiannya. Karena anak luar kawin tidak bisa setara terkait pewarisannya seperti anak sah yang lahir dalam perkawinan. Notaris harus menyelediki ketentuan anak luar kawin dan anak angkat dalam pembuatan akta atau surat keterangan waris.

---

The Letter of Inheritance Rights (SKHW) for the Tionghoa ethnic group is an official document that declares the rightful heirs who are entitled to receive the inheritance from a deceased individual. Its purpose is to provide legal certainty and prevent disputes or conflicts among the heirs regarding the distribution of the inheritance. This case arose in the Supreme Court Decision with the case number 708/PK/Pdt/2020. It all started when L filed a lawsuit against Notary LN for creating a Letter of Inheritance that did not include TKL, an adopted child. Notary LN prepared the Deed of Inheritance Rights at the request of the heirs TSJ and LL. However, L considered TKL as an adopted child, equivalent to a biological child based on Staatblad Year 1917 Number 129. The lawsuit filed by L regarding the Letter of Inheritance Rights made by Notary LN was deemed invalid by TKL's party, as they claimed to be heirs of LJT and TSJ. Study of this problem is evidence of certificate of child handover that claimed as adopted children, and legal status of TKL. The research method used is docktrinal, with analitycal descrptive typology data collection used is document study with qualitative analysis method. Results of this study is status children born out of wedlock and adopted children of  Tionghoa ethnic to creating The Letter of Inheritance Rights based on study of Supreme Court Decision Number 708/PK/Pdt/2020 must be carefully considered in its preparation to ensure clear legal inheritance status for the Tionghoa ethnic group. The legal protection for children born out of wedlock as heirs in the Tionghoa ethnic group, which depends on acknowledgment from their biological parents, and the verification. children born out of wedlock cannot have the same inheritance rights as legitimate children born within a marriage. Notaries must investigate the provisions regarding children born out of wedlock and adopted children in preparing deeds or letters of inheritance rights."

"[Skripsi ini membahas mengenai keabsahan pengangkatan anak yang dilakukantanpa melalui penetapan pengadilan serta akibatnya terhadap hak kewarisan anakangkat. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap PutusanNomor 27 K/Pdt/2009/ dan Putusan Nomor 2052 K/Pdt/2010. Kedua putusantersebut memiliki inti permasalahan yang sama, akan tetapi menghasilkan putusanyang berbeda, khususnya terkait hak kewarisan anak angkat yang diangkat tanpamelalui penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitianyuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya pengangkatan anak dilakukandengan penetapan pengadilan guna memberikan suatu jaminan kepastian hukum,khususnya terkait hak kewarisan., This thesis discusses about legality of adoption that is done without decree ofcourt and the implications for the inheritance rights of the adopted child. Thefocus of this study is to analyze Court Decision Number 27 K/Pdt/2009 and CourtDecision Number 2052 K/Pdt/2010. Both court decision has the same core issue,but resulted a different decision, particularly about inheritance rights of adoptedchildren who are adopted without decree of court. This research is normativejuridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of thisresearch shows how important an adoption be done by decree of court in order toprovide a law assurance of the inheritance rights of adopted child.]"

"Surat keterangan waris merupakan akta pernyataan yang dibuat oleh ahli waris mengenai pewaris, yang dikeluarkan oleh notaris adalah suratnya bukan aktanya, yang mana isi dari surat keterangan waris mengenai pewaris dari semasa hidupnya sampai pewaris tersebut meninggal dunia. Ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris, yakni notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan WNI Bumiputera. Apabila tidak diketahui secara pasti siapa saja ahli waris yang sah maka seringkali menimbulkan permasalahan atau gugatan sengketa waris di pengadilan dari ahli waris karena adanya keterangan yang tumpang-tindih didalam surat keterangan waris yang dibuat karena pemalsuan keterangan pada akta autentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta, meskipun dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi. Penulis menggunakan  penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini,  Penulis menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai turut serta karena mengetahui bahwa keterangan yang terdapat didalam akta tersebut tidak memuat keadaan yang sebenarnya dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum.

---

The inheritance  certificate is a statement of deed made by the heir regarding the heir, which is issued by a notary is the letter is not the deed, which is the contents of the certificate of inheritance regarding the heir from his lifetime until the heir dies. There are three officials who are authorized to make a certificate of heirs, namely a notary for the Chinese Group, a Heritage Center (BHP) for non-Chinese Foreign Eastern groups or made by the heirs on paper witnessed by the Head of Village and strengthened by the sub-district head for group of Indonesians Bumiputera. If it is not known exactly who the legal heirs are, it often causes problems or inheritance disputes in the court of the heirs because of overlapping information in the inheritance certificate made due to falsification of information on authentic deeds, falsification of copies of deeds and deductions and changes to the contents of the minuta deed, even though the preparation of an authentic deed must be witnessed by the witness. The author uses normative juridical research. Based on this research, the author concludes that the Notary concerned can be used as a participant because he knows that the information contained in the deed does not contain the actual conditions and results in the deed becoming null and void by law."