Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan mengenai rokok elektrik dengan kandungan zat adiktif hasil olahan tembakau yang ada di Indonesia dan Inggris. Penelitian ini berbentuk penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan rokok elektrik. Penelitian ini dilandaskan kepada perkembangan terbaru dalam perihal konsumsi rokok di Indonesia yang membuat dibutuhkannya pengaturan khusus mengenai pengendalian rokok elektrik dengan tujuan memberikan perlindungan lebih baik dan jaminan terhadap kesehatan masyarakat sebagai salah satu faktor kesejahteraan bangsa. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sendiri adalah terkait rokok elektrik itu sendiri dan bagaimana perbedaannya dengan rokok konvensional, dan kemudian bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Inggris berbeda dalam menghadapi keberadaan rokok elektrik di masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa kedua peraturan perundang-undangan, meskipun berkembang dan beradaptasi pada masyarakat yang berbeda, memiliki pendekatan hukum yang serupa. Selain itu, penelitian ini juga ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih belum mengatur tentang rokok elektrik secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait rokok di Indonesia agar dapat mencakup penggunaan rokok elektrik yang semakin berkembang di masyarakat ini.

---

This thesis discusses the comparison of regulations about electronic cigarette with addictive content from tobacco processing in Indonesia and in Great Britain. This research is a doctrinal study utilizing secondary data in the form of legislation, journals, and other literature related to electronic cigarettes. This research based upon the recent development in cigarette consumption in Indonesia that lays the urgency to establish a specialized regulations for electronic cigarette with the purpose of provision to a better safeguards and assurance in public health as one constituent of common welfare. The formulation of the problem which is be underlined in this research are on the electronic cigarette itself and its distinction from regular cigarette, and then how regulations in Indonesia and Great Britain face the emergence of electronic cigarette consumption in the society. This research later shown that, despite developed and adapted in very disparate society, has a resemblant approach. Moreover, this research also shown that the regulation in Indonesia is yet to be more precisely addresses electronic cigarette. Therefore, there should be some renewals upon regulations in Indonesia on cigarette so the consumption of electronic cigarette that is expanding lately shall be encompassed."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai regulasi pengendalian produk tembakau yangberlaku di Indonesia dan di Singapura. Setelah membahas mengenai regulasipengendalian produk tembakau yang berlaku di Indonesia dan di Singapura,dibahas pula mengenai perbandingan diantara regulasi yang berlaku di keduanegara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimanapenelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum danketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat darisifatnya, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini adalahbahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada regulasi yang berlaku di Indonesiadengan di Singapura.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about tobacco control regulations that applied in Indonesiaand Singapore. In addition, also discussed about the comparation between bothcountry?s regulations. This research fundamentally used normative juridicalmethod, while in this research discusses about an object from a legal standpointand legislation. This research also use descriptive type of typology. The results ofthis study is that there are similiarities and differences between Indonesia?sregulations and Singapore?s regulations when it comes to tobacco control."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan dan perbandingan permasalahan hukum apotek online di Indonesia dengan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan tipe deskriptif analitis. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai apotek online, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan apotek online sejak tahun 1999. Indonesia hanya memiliki pengaturan mengenai apotek yang terdapat pada Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, terdapat pengaturan yang sekiranya dapat diterapkan di Indonesia, melalui perbandingan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat. Selain itu, peredaran apotek online di masyarakat harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat.

---

ABSTRACTThis research paper focuses on comparing the regulations and legal issues related to online pharmacy in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative descriptive analytical method. Up until today, Indonesia has yet to enact the regulations on online pharmacy, while the United States has enacted their regulations on online pharmacy since 1999. However, Indonesia has several provisions on pharmacy that is governed by both the Laws and regulations issued by the Minister of Health. Thus, this research aimed to seek any relevant provisions that could be adapted by Indonesia from the United States. Moreover, the distribution of online pharmacy within the society must be supervised in order to preserve society 39 s interest and safety."

"Pada saat ini rokok sudah beredar sangat luas di dalam masyarakat. Mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan sangatlah berbahaya, Pemerintah sudah seharusnya mengatur tentang peringatan kesehatan dalam iklan rokok. Pengaturan mengenai peringatan kesehatan tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Peringatan kesehatan di dalam iklan yang wajib dicantumkan oleh pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan mengenai iklan rokok. Di dalam iklan rokok tidak diperbolehkan adanya gambar orang merokok, rokok, asap rokok, sedangkan didalam peringatan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah menggambarkan orang merokok. Penelitian ini menyimpulkan terjadinya kontradiktif antara peraturan Pemerintah, sehingga melanggar beberapa peraturan, dan juga melanggar hak konsumen dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Remembering that the effects of smoking are very harmful, the Government must regulate about health warnings on the cigarette packaging and advertising. Regulation about health warnings is listed on Regulation Of The Government Of Indonesia Number 109 Of 2012 concerning Control Of Materials That Contain Addictive Substances In Tobacco Products In The Interests Of Health. This research uses normative legal research which is the research about the written laws by literatures and interview. The health warnings on the cigarette advertising must obey the rules about it. In cigarette advertising is not allowed to show a picture of smoking people, cigarette, smoke, meanwhile in this health warning that created by Government, shows us a picture of a smoking people. This research concludes that there is contradictory in some regulations. So that there are some regulation and consumer rights in Law Of The Republic Of Indonesia Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection is violated by the advertise"

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan regulasi dalam tindakan pemasangan veneer estetik di Indonesia dengan Amerika Serikat. Permasalahan yang Penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai perbandingan regulasi kompetensi dokter gigi serta keberlakuan hukum sertifikat pemasangan veneer estetik di Amerika Serikat dan Indonesia, dan pertanggungjawaban dokter gigi di Indonesia yang melakukan prosedur pemasangan veneer estetik dengan hanya memperoleh sertifikat kursus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana Penulis meneliti regulasi serta literatur pemasangan veneer serta dengan tipe penelitian deskriptif analitis dimana penulis menyajikan analisis mengenai perbandingan regulasi terkait di Amerika Serikat dan Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, Penulis berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan kewenangan tindakan pemasangan veneer estetik dimana di Amerika Serikat telah diatur secara jelas dan rinci bahwa dokter gigi prostodonti dan dokter gigi terakreditasi oleh American Academy of Cosmetic Dentistry yang memiliki kewenangan sedangkan di Indonesia belum diatur secara jelas dan rinci. Selanjutnya di Amerika Serikat sertifikat kompetensi yang didapatkan dari pelatihan dan kursus diakui keberlakuannya sedangkan di Indonesia, meskipun banyak dokter gigi yang melakukan tindakan dokter gigi didasarkan pada sertifikat kompetensi yang di dapatkan dari kursus atau pelatihan, sertifikat tersebut belum diakui. Selanjutnya, dokter gigi umum yang tetap melakukan tindakan pemasangan veneer dapat dikenakan sanksi pelanggaran administratif dan tindakan malpraktek. Penulis menyarankan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai kompetensi dan kewenangan dokter gigi spesialis serta keberlakuan sertifikat pelatihan atau kursus di bidang kedokteran gigi dikarenakan dengan tidak diaturnya secara jelas dan rinci dapat menimbulkan kerugian bukan hanya terhadap pasien namun juga terhadap dokter gigi.

---

This thesis discusses the comparison of regulations in the application of aesthetic veneers in Indonesia and the United States. The problems that the author discusses in this thesis are regarding the comparison of dentist’s competency regulations and the legal validity of aesthetic veneer installation certificates in the United States and Indonesia, and the responsibility of dentists in Indonesia who performs aesthetic veneer procedures by only obtaining a course certificate. This study uses a normative juridical research method where the author examines the regulations and literature of the veneer application and also use the analytical descriptive research type where the author presents an analysis of the comparison of related regulations in the United States and Indonesia. Based on the research that the author has done, the author concludes that there are differences in the authority for aesthetic veneer application actions where in the United States it has been clearly regulated that prosthodontics and dentists that are accredited by the American Academy of Cosmetic Dentistry have the authority, while in Indonesia it has not been regulated in a clear and detailed regulation. Furthermore, in the United States the competency certificate obtained from training and courses is recognized for its validity while in Indonesia, although many dentists who perform dentistry actions are based on competency certificates obtained from courses or training, the certificate has not been recognized. Furthermore, general dentists who continue to apply veneers may be subject to administrative violations and malpractice sanctions. The author suggests that a more detailed arrangement is needed regarding the competence and authority of specialist dentists as well as the validity of training certificates or courses in the field of dentistry because not being regulated clearly and in detail can cause harm not only"

"Penelitian mengenai aplikasi m-Health mengungkapkan bahwa privasi dan keamanan masih menjadi isu yang penting pada aplikasi tersebut. Indonesia sendiri masih sering dihadapkan dengan insiden kebocoran data pengguna pada aplikasi m-Health. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan kebijakan privasi berdasarkan hukum yang berlaku, serta menganalisis sejauh mana aplikasi m-Health di Indonesia melindungi privasi pengguna dan menjaga keamanan aplikasinya ditinjau dari sisi teknis. Dilakukan penilaian kepatuhan kebijakan privasi terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan analisis keamanan aplikasi secara statis dan dinamis dengan menggunakan tools, seperti MobSF dan Fiddler (proxy), untuk mengidentifikasi celah keamanan berdasarkan standar yang ada, dalam hal ini CWE (Common Weakness Enumeration). Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa skor penilaian kepatuhan kebijakan privasi tertinggi hanya mencapai 65% dan setiap aplikasi setidaknya diduga memiliki satu kelemahan pada fitur keamanan yang diimplementasikan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan privasi aplikasi m-Health di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam UU PDP dan masih banyak celah keamanan pada aplikasi m-Health yang dapat dieksploitasi.

---

The research on m-Health applications reveals that privacy and security remain significant concerns in these applications. Indonesia itself frequently faces incidents of user data breaches in m-Health applications. Therefore, this study aims to evaluate compliance with privacy policies based on applicable law and analyze the extent to which m-Health applications in Indonesia protect user privacy and maintain application security from a technical perspective. The assessment includes evaluating privacy policy compliance with Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) and conducting static and dynamic application security analysis using tools such as MobSF and Fiddler (proxy). This analysis aims to identify security vulnerabilities based on a standard, specifically Common Weakness Enumeration (CWE). The results indicate that the highest privacy policy compliance score reaches only 65%, and each application is suspected of having at least one weakness in the implemented security features. Consequently, it can be concluded that the privacy policies of m-Health applications in Indonesia are not fully aligned with the provisions of the UU PDP. Additionally, there are still numerous security vulnerabilities in m-Health applications that could be exploited."

"Pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan memperberat sanksi pelaku kekerasan seksual salah satunya adalah kebiri kimia. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana. Salah satu Putusan yang memutus terkait kebiri kimia adalah Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.SBY. Penerapan hukuman kebiri kimia hanya berfokus pada tujuannya sebagai efek jera tanpa memikirkan kondisi Terpidana yang akan dikebiri kimia, seperti keselamatan dan keamanannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukuman tambahan kebiri kimia di Indonesia, penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan a quo ditinjau dari perspektif hukum kesehatan Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam putusan a quo, ditinjau dari perspektif hukum kesehatan ternyata tidak aman dilakukan terhadap Terpidana karena memberikan efek negatif terhadap tubuh dan psikologis Terpidana. Hukuman kebiri kimia ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia  melanggar hak atas kesehatan dan hak bebas dari penyiksaaan karena proses kebiri kimia yang dapat melumpuhkan fungsi organ dengan cara pemberian zat untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan belum secara rinci menjelaskan tata cara pelaksanaan kebiri kimia. Maka dari itu perlu adanya sinkronisasi antara Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan melalui peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam konteks kebiri kimia. Selain itu, perlu dilakukan screening atau pemeriksaan awal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh dokter untuk melihat penyebab dari tindakan tersebut.

---

In 2016 the Government issued Law no. 17 of 2016 by increasing sanctions for perpetrators of sexual violence, one of which is chemical castration—then issued Government Regulation No. 70 of 2020 as an implementing regulation. One of the decisions related to chemical castration is Appeal Decision Number 695/PID.SUS/2019/PT.SBY. The application of chemical castration punishment only focuses on the goal as a deterrent effect without the safety of the conditions of prisoners who will be chemically castrated, such as and their safety. The research was conducted using a normative juridical method to answer problems related to applying additional punishment of chemical castration in Indonesia and further punishment to chemical castration in a quo decision in terms of the perspective of Indonesian health law and human rights. The application of additional punishment for chemical castration in the a quo decision, viewed from the standpoint of health law, is not safe for prisoners because it harms the body and psychology of prisoners. Chemical castration punishment in terms of human rights violates the right to health and the right to be free from torture because the chemical castration process can disable organ function by offering substances to lower testosterone. Government Regulation No. 70 of 2020 has not detailed the procedures for implementing chemical castration as an implementing regulation. Therefore, there is a need for synchronization between Criminal Law and Health Law through legislation issued by the Government in the context of chemical castration. In addition, it is necessary to conduct an initial examination or examination of the perpetrators of sexual violence against children by a doctor to see the cause of the action."

"Pada zaman sekarang, teknologi terus berkembang agar dapat membantu manusia melakukan kegiatannya sehari-hari. Dengan adanya tekonologi yang dapat membuat informasi menjadi digital, terbuka serta meluas maka masyarakat semakin bergantung pada jaringan dan tekonologi informasi. Tidak hanya pada masyarakat, teknologi informasi sangat diperdaya oleh pemerintahan untuk dapat membangun negaranya. Suatu negara dapat menggunakannya untuk kegiatan militer dan bahkan melakukan aktivitas-aktivitas dengan menggunakan cyber. Suatu cyber operation dapat membantu militer, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini dapat mempengaruhi keamanan negara. Terdapat kasus-kasus dimana negara menuduh negara lain untuk melakukan cyber operation terhadap negaranya dan telah terbukti memberikan dampak-dampak terhadap infrastruktur negara. Cyber operation dan aktivitas cyber merupakan hal yang baru dan belum terdapat pengaturan khusus yang mengaturnya. Dengan demikian, skripsi ini melihat bagaimana penerapan hukum internasional ( khususnya dari segi jus ad bellum) yang ada pada perkembangan cyber, khususnya terhadap cyber operation. Skripsi ini akan menganalisa tiga kasus yakni kasus pada Estonia (2007), Iran (2010) dan Ukraina (2015).

---

In the current era, technology continues to evolve and develop in order to help humans perform its daily activities. With the technology and digital information, it has made the public?s reliability towards them for its lives. Not only the people, information technology is being deceived by the government to be able to build and develop the country. A country can use them for military activities and even perform various activities using cyber. A military cyber operation can be a positive thing, however, it be denied that this could affect the security of the state. There have been cases where a state has been accused by other countries to conduct cyber operations against its country and has likely provide the effects on the country's infrastructure. Cyber operations and cyber activity is new and there are no specific law which govern them. Thus, this thesis seek to see how the current international law (from the perspective of jus ad bellum) applies towards the development of cyber particularly against cyber operation. This thesis will analyze three cases of the case in Estonia (2007), Iran (2010) and Ukraine (2015)."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, menggunakan instrumen fiskal sebagai langkah pertama mengatur peredaran dan konsumsi rokok elektrik guna mencegah eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsinya dengan menetapkannya sebagai Barang Kena Cukai untuk melindungi pengguna, bystander, dan tentunya dari jangkauan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan penetapan cukai atas rokok elektrik, apakah penerimaannya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, serta penanganan dari pihak terkait untuk mencegah beredarnya rokok elektrik ilegal di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan rokok elektrik dikenakan cukai karena merupakan produk turunan tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah ditetapkannya cukai atas rokok elektrik, serta pendekatan aspek administrasi serta aspek policy dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok elektrik ilegal.

---

ABSTRACTThe Indonesian government through the Ministry of Finance, uses fiscal instrument as the first step in regulating the circulation and consumption of electric cigarette to prevent negative externalities that can generated from its consumption by assigning it as Excise Goods to protect users, bystanders and especially underage children. This research aims to analyze the basic considerations of excise taxation on e-cigarettes, whether the excise tax revenue can bring a significant impact on tobacco excise revenue, and what related parties do to prevent the distribution of illegal e-cigarettes. This research uses a qualitative approach with the post positivist paradigm. The results showed that e-cigarette were subject to excise because it was a tobacco derivative product, excise tax revenue did not differ significantly before and after the excise tax on e-cigarettes was set, as well as administrative and policy aspects are used to deal with the distribution of illegal e-cigarettes."

"

Perkembangan lembaga negara mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan kekuasaan negara. Salah satu kebutuhan yang diangap penting oleh pengambil keputusan adalah pentingnya pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang berujung pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lahirnya lembaga ini menjadi perdebatan mulai dari hal yang paling mendasar: ada tidaknya urgensi pembinaan ideologi di Indonesia. Pro kontra juga lahir terkait kedudukan, tugas, dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perbedaan pandangan mengenai hubungannya dengan lembaga negara lain pun menjadi perbincangan hangat dalam kajian Hukum Tata Negara. Dengan penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penulis juga mengkaji potensi tumpang tindih dengan lembaga negara lain berkaitan tugas dan fungsinya. Sebagai pengayaan penulis membawa contoh pandangan konstitusi beberapa negara terkait ideologi.

---

The development of state institutions experiences dynamics in accordance with the need to exercise state power. One of the needs that is considered important by decision makers is the importance of fostering the ideology of Pancasila to all state administrators which ended in the creation of new state institutions called Pancasila Ideology Guidance Agency (BPIP). The existence of this institution became something debatable s from the most basic: the urgency of fostering ideology in Indonesia. Pros and cons were also born related to the position, duties, and functions as written in Presidential Regulation Number 7 Year 2018 about the Pancasila Ideology Guidance Agency. Differences views regarding its relationship with other state institutions also became an issue in the study of Constitutional Law. With normative juridical research, this study aims to explain the position and authority of the Pancasila Ideology Guidance Agency in the constitutional system in Indonesia. The author also examines the potential for overlapping with other state institutions regarding their duties and functions. As an enrichment the author brings an example of the views of the constitutions of several countries related to ideology.

"