Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas Budaya Risiko di Pulau Sebesi dalam perspektif Perubahan Sosial antara tahun 1883-2018. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah sosial dengan analisisnya menggunakan pendekatan struktural dari Ferdinand Braudel dan konsep tiga Budaya Risiko milik Steicher, et. al.(2018), Cornia, et. al.(2014), dan Beccera, et. al.(2020), yang ketiga konsep tersebut berakar dari Cultural Theory of Risk dari Mary Douglas dan Aaron Wildavsky di tahun 1982. Tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 telah membangkitkan kembali ingatan bersama tentang letusan Krakatau 1883. Bencana yang pada awalnya terlupakan oleh masyarakat di Pulau Sebesi, kembali diingat dan semakin menguat saat mereka mengalami tsunami 2018. Namun demikian, bencana tsunami tidak meninggalkan trauma bagi sebagian besar masyarakat Sebesi, bahkan mereka enggan untuk berpindah dari pulau tersebut, terlepas dari kenyataan bahwa ada ancaman bencana di sekitar lingkungan mereka. Tsunami 2018 pun secara nyata merubah persepsi mereka tentang gunung Anak Krakatau, yang awalnya sebagai pembawa berkah karena mendatangkan turis ke pulau mereka, menjadi ancaman yang bisa menimbulkan risiko bencana. Oleh karena itu, disertasi ini mengkaji pengalaman sosial masyarakat Sebesi yang terkena dampak tsunami 2018 dengan menganalisis faktor-faktor pemicu ancaman bahaya di Sebesi, menelaah alasan terbentuknya budaya risiko, serta materialisme budaya risiko pada masyarakat Sebesi. Hasil studi ini juga menjelaskan kehadiran pemerintah dalam penanggulangan bencana di pulau Sebesi. Namun demikian, hal yang menjadi sorotan dalam studi ini bahwa pemerintah cenderung datang saat telah terjadi peristiwa bencana, namun tidak tampak dalam keadaan normal. Keadaan yang terjadi di pulau Sebesi seolah mengembalikan status pendekatan penanganan bencana di Indonesia kepada disaster response based atau tindakan reaktif saat terjadi bencana. Padahal, paradigma pengelolaan bencana di Indonesia saat ini berbasis Pengurangan Risiko Bencana. Seringnya Anak Krakatau ber-erupsi menyebabkan masyarakat seakan terbiasa terhadap perilaku gunung ini. Risiko yang ada dalam keseharian masyarakat Pulau Sebesi telah menjelma menjadi bagian dari budaya kehidupan mereka. Rutinisasi membersamai Anak Krakatau telah mendorong munculnya budaya risiko di pulau Sebesi.

---

The dissertation discusses Risk Culture on Sebesi Island during the period of 1883-2018 from the perspective of Social Change. This is social history research applying Ferdinand Braudel's structural approach analysed with the risk culture concept from Steicher, et. al. (2018); Cornia, et. al. (2014); and Beccera, et. al. (2020). The three concepts are rooted in the Cultural Theory of Risk from Mary Douglas and Aaron Wildavsky in 1982. The Sunda Strait tsunami on December 22 2018 has revived the memories of the 1883 Krakatau eruption. A disaster that was initially forgotten by the community on Sebesi Island, was remembered again and became even stronger when they experienced the 2018 tsunami. However, the tsunami disaster did not leave a trauma for most of the Sebesi people, in fact they were reluctant to move from the island, despite the fact that there was a threat of disaster around their environment. The 2018 tsunami also significantly changed their perception of Mount Anak Krakatau, which was initially a blessing because it brought tourists to their island, to become a threat that could pose a risk of disaster. Therefore, this dissertation examines the social experiences of the Sebesi community who were affected by the 2018 tsunami by analyzing the factors that trigger the danger in Sebesi, examining the reasons for the formation of a risk culture, as well as the materialism of the risk culture in the Sebesi community. The results of this study also explain the government's presence in disaster management on Sebesi Island. However, what is highlighted in this study is that the government tends to come when a disaster has occurred, but does not appear under normal circumstances. The situation that occurred on Sebesi Island seemed to return the status of the disaster management approach in Indonesia to disaster response based or reactive action when a disaster occurs. In fact, the current disaster management paradigm in Indonesia is based on Disaster Risk Reduction. The frequent eruptions of Anak Krakatau cause people to become accustomed to the behavior of this mountain. The risks that exist in the daily lives of the people of Sebesi Island have become part of their cultural life. The routinization of accompanying Anak Krakatau has encouraged the emergence of a risk culture on Sebesi Island."

"ABSTRAKKarena kecenderungannya untuk berperan sebagai pelestari kebudayaan sendiri, komunitas musik tradisi kerap kali melakukan pendidikan kesenian semata-mata bagi kalangan etnis tertentu. Padahal, musik memiliki nilai universalnya, yaitu dapat dipahami dan dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk di luar masyarakatnya; hal mana juga akan sangat membantu untuk menumbuhkan semangat multikultural dan toleransi bermasyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan terjadinya transfer pengetahuan dalam pengajaran musik tradisi, khususnya dalam komunitas gamelan Bali, di mana para peserta yang berasal dari luar etnis Bali maupun agama Hindu, dapat mempelajari dan memahami ragam seni gamelan serta nilai-nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, penelitian dalam metode kualitatif ini juga dimaksudkan untuk membuat model tranformasi komunitas musik tradisi yang memberi ruang keterbukaan interaksi antara komunitas dan anggotanya yang berasal dari berbagai latar budaya. Gagasan besar penelitian ini adalah menjadikan pendidikan musik di komunitas tradisi sebagai peristiwa lintas pengetahuan dan kebudayaan, yang berikutnya diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran atas keberagaman dan toleransi yang lebih erat.

---

ABSTRACTGamelan, the Balinese traditional music, was formed as reflection of cultural preservation, especially during twentieth century when cultural industry has implied massively by tourism regulation and activities. After Ajeg Bali rsquo s political tendency and openness of Balinese society with global culture, the locals try to protect their own tradition and act to be more exclusive to the outsiders. Moreover, the tourism market often uses the arts as commodity which in several ways had superficially simplified them in other side, the government perpetuates tourism regulation that explore Balinese culture particularly rather than cross cultures history and situation. This research conducts to find out how the Balinese gamelan community transforms and negotiates their role in this situation could they show their free expression in gamelan plays without restrained by the markets as well as reach original accomplishment to distinguish them with the traditional groups. "

"Status konservasi komodo yang berubah menjadi endangered akibat perubahan iklim menyebabkan perlunya pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim sebagai bentuk konservasi komodo di Pulau Komodo. Bentuk konservasi ditentukan berdasarkan kewenangan dan kebijakan konservasi komodo supaya strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat dapat diimplementasikan. Kewenangan konservasi komodo berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, pelaksanaannya sendiri melibatkan pihak-pihak lain termasuk lembaga negara dan keterlibatan pihakpihak di luar pemerintahan. Sementara itu, kebijakan konservasi di Indonesia terpusat pada UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Namun, kebijakan tersebut tidak mengakomodir dampak dari perubahan iklim sehingga sulit untuk mengimplementasikan aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kawasan lindung. Untuk menghadapi perubahan iklim, kebijakan yang ideal di Pulau Komodo adalah dengan memanfaatkan ekosistem mangrove. Kewenangan utama penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim seharusnya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi pemerintah yang berwenang di wilayah implementasi aksi adaptasi perubahan iklim dan kewenangannya untuk melaksanakan pengelolaan kawasan pelestarian alam, yaitu Pulau Komodo sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo.

---

The conservation status of the komodo dragon, which has become endangered due to climate change, has led to the need to implement climate change adaptation actions as a form of komodo dragon conservation on Komodo Island. The form of conservation is determined based on the authority and policy of Komodo dragon conservation, so that appropriate climate change adaptation strategies can be implemented. The authority for the conservation of komodo dragon rests with the Ministry of Environment and Forestry based on the Law on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. However, the implementation itself involves other parties including state institutions and the involvement of parties outside the government. Meanwhile, the conservation policy in Indonesia is in the Law on Conservation of Biological Natural Resources. However, the policy does not accommodate the impacts of climate change, making it difficult to implement climate change adaptation actions into protected areas. To deal with climate change, the ideal policy on Komodo Island is to utilize the mangrove ecosystem. The main authority for preparing climate change adaptation actions should be given to the Provincial Government of East Nusa Tenggara. This is due to the role of the Provincial Government of East Nusa Tenggara as the government agency in charge in the area of implementing climate change adaptation actions and its authority to carry out the management of nature conservation areas, namely Komodo Island as part of the Komodo National Park."

"Pulau Sebesi memiliki permasalahan dalam pemenuhuan kebutuhan listriknya. Saat ini Pulau Sebesi menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel untuk mensuplai listrik yang hanya mengalir selama enam jam per hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan sistem energi terbarukan yang layak di wilayah Pulau Sebesi, Provinsi Lampung. Untuk mendapatkan sistem energi yang optimal adalah dengan melakukan permodelan biaya ekonomi untuk konfigurasi sistem dan pemilihan lokasi yang tepat untuk penempatan sistem. Untuk mendapatkan konfigurasi sistem yang sesuai dengan biaya terendah simulasi dan optimasi dilakuakan menggunakan perangkat lunak HOMER untuk mendapatkan Nilai Biaya Saai Ini (Net Present cost) dan Biaya Energi Terukur (Levelized Cost of energy) sebagai parameter penentu untuk kelayakan ekonomi. Sedangkan untuk kelaykan teknis adalah melakukan analisis wilayah kesesuaian menggunakan metode Spatial Multicriteria Analysis (SMCA) dengan fuzzy logic. Hasil yang didapatkan dari simulasi dan optimasi HOMER adalah NPC sebesar Rp 62,189 Milyar dan LCoE sebesar Rp 3.909,00. Sedangkan hasil dari SMCA adalah wilayah potensial penempatan sistem dengan total luas 211 Ha. Selain itu didapatkan tiga lokasi optimal untuk masing-masing sistem photovoltaic dan turbin angin dengan melakukan survey lapang hasil validasi dari wilayah potensial yang telah ditentukan. 

---

Sebesi Island has problems in meeting its electricity needs. At present Sebesi Island uses Diesel Power Plant to supply its electricity that only available for six hours per day. The purpose of this study was to find out the development of a feasible renewable energy system in the Sebesi Island region, Lampung Province. To get an optimal energy system is to do economic cost modelling for system configuration and the selection of the right location for system placement. To get a system configuration that corresponds to the lowest cost simulation and optimization, the HOMER software is used to obtain the Net Present Cost and Measured Cost of Energy as the determining parameters for economic feasibility. Whereas for technical feasibility is to conduct a suitability analysis using the Spatial Multicriteria Analysis method with fuzzy logic. The results obtained from the HOMER simulation and optimization are NPCs of Rp. 62,189,690,000.00 and LCoE of Rp. 3,909.00. While the results of the SMCA are potential areas of system placement with a total area of 211 Ha. In addition, three optimal locations for each PV system and wind turbine were obtained by conducting a field survey of validation results from a predetermined potential area."