Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan multikulturalisme Charles Taylor dapat menjadi strategi untuk melampaui narasi sinophobia di Indonesia. Narasi sinophobia di Indonesia telah lama hadir bahkan sejak era kolonial Belanda. Meskipun konstitusi Indonesia menekankan pentingnya penghargaan pada keberagaman, narasi sinophobia masih tumbuh subur di akar rumput. Untuk dapat melampaui narasi sinophobia maka penelitian ini menawarkan pendekatan pendidikan multikulturalisme yang dibahas oleh Charles Taylor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian filsafat mengenai masalah aktual. Penelitian ini menggunakan metode analisis historis dan refleksi kritis untuk membedah persoalan sinophobia di Indonesia secara mendalam. Dengan menggunakan metode analisis historis dan refleksi kritis, penelitian ini menyimpulkan bahwa narasi sinophobia adalah peninggalan dari kebijakan segregasi rasial yang terus melestarikan kecurigaan antar etnis dan merusak persatuan bangsa. Untuk menanggulangi dampak dari sinophobia maka dibutuhkan pendidikan multikulturalisme sebagai upaya menciptakan generasi muda yang menghargai keberagaman bangsa Indonesia tanpa terjebak pada stigma tertentu. Dalam pendidikan multikulturalisme terdapat dua aspek penting yaitu kurikulum yang berdasar pada pengakuan dan perwujudan penghargaan yang ideal sehingga kecurigaan antar masyarakat dapat digantikan dengan penghargaan pada keberagaman sebagaimana yang ditawarkan Charles Taylor.

---

This research aims to explain how Charles Taylor’s multiculturalism can be used as a strategy to overcome sinophobia narrative in Indonesia. Sinophobia in Indonesia has been present since the Dutch East Indies era. After Indonesia gained independence, the Indonesian constitution emphasizes the importance of tolerance and respecting diversity. Nevertheless, sinophobia still thrive in grassroots level. In order to overcome sinophobia, this research offers Charles Taylor’s multiculturalism education approach. This research is a philosophical research on actual problems. This research uses historical analysys and critical reflection as research method to deep dive on sinophobia problem in Indonesia. With historical analysys and critical reflection, this research conclude that sinophobia narrative is a legacy from racial segregation policy that preserved the interracial suspicion. To overcome the impact of sinophobia, multiculturalism education is needed to create a new generation that respect the diversity of Indonesia. In multiculturalism education, there are two important aspects: a curriculum based on recognition and the realization of ideal recognition, thus making the interracial suspicion can be replace with appreciation for diversity as envisioned by Charles Taylor."

"ABSTRAKKrisis imigran yang melanda Eropa berdampak pada negara anggota, salah satunya Denmark. Denmark memberlakukan kebijakan dalam Asylum Packet 2016 untuk menghentikan Denmark sebagai negara yang menarik bagi para pencari suaka. Kebijakan Asylum Packet 2016 banyak menuai kontrovesi dengan adanya peraturan ldquo;Jewellery Law rdquo;. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pengendalian sosial dalam masyarakat Denmark. Keadilan dalam proses pembuatan dipertanyakan karena kebijakan ini melanggar hak asasi manusia dan diskiriminasi. Terdapat campur tangan politik sayap kanan dalam pembuatan kebijakan dan penyebaran stigma negatif imigran. Adapun pada perspektif multikulturalisme, hal ini menjadi penghambat proses integrasi, apabila pada prakteknya masyarakat dominan di Denmark tidak dapat mengakomodir fasilitas dan kebutuhan minoritas. Kymlicka menetapkan lima karakteristik dan jika kondisi fasilitas ini terpenuhi, maka multikulturalisme dapat dijadikan pilihan dengan risiko yang rendah dan hasil multikulturalisme dapat digunakan untuk mengakomodasi keragaman. Kebijakan ini juga telah menentang ketentuan directive Uni Eropa. Pada sisi lain, kebijakan Asylum Packet 2016 menunjukan bahwa hukum Uni Eropa memiliki kelemahan dan kelonggaran hukum di dalamnya.

---

ABSTRACTImmigrant crisis that hit the European impact on the Member States, including Denmark. Denmark enacted a policy in Asylum Packet 2016 to stop Denmark as an attractive country for asylum seekers. The policy of Asylum Packet 2016 reaps a lot of controversy with the rule of ldquo Jewellery Law rdquo . This policy is concerned with the attempts of social control in Danish society. Justice in thr process of making make it questionable because this policy violates human rights and discrimination. There is a right wing political interference in policy making and the spread of negative stigma of immigrants. As for the perspektive of multiculturalism, it is becoming a barrier to the process of integration, if in practice the dominant society in Denmark can not accommodate the facilities and the needs of minorities. Kymlicka set five characteristics and if the conditions of this facility are met, then multiculturalism can be a low risk choice and multicultural result can be used to accommodate diversity. This policy has also opposed provisions of the EU directive. On the other hand, Asylum Packet 2016 policy indicate that EU law has weaknesses and legal looseness in it. "

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan analisa filosofis terhadap teori rekognisi dalam keragaman identitas dalam kehidupan sosial masyarakat, yang mana kondisi di dalamnya terjadi diskriminasi individu atas identitas yang dimiliki sehingga menjadi individu yang tidak diakui eksistensinya. Hal ini memberikan celah untuk menganalisa ulang bagaimana seharusnya individu dengan identitasnya dapat diakui keberadaanya dengan sepenuhnya sehingga akhirnya memunculkan kondisi kesetaraan dan solidaritas sosial. Praksis dalam kehidupan sosial memunculkan distribusi sensibilitas yang mengklasifikasikan individu-individu di dalam sistem. Adanya pengklasifikasikasian dalam hal apapun selalu mengarah pada ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan dalam kondisi keragaman identitas menurut Axel Honneth akan memunculkan peluang terjadinya konflik. Menanggapi masalah tersebut, terdapat teori rekognisi yang berpotensi memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara pengakuan terhadap keragaman identitas inividu-individu dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial. Terkait dengan permasalahan diatas, teori rekognisi juga memiliki celah dalam usaha untuk memahami keberagaman identitas dalam relasi sosial. Perbedaan tersebut berada pada level rekognisi yang terletak pada interkultural dan intersubjektivitas yang kemudian berpengaruh kepada kondisi subjek individu yang berusaha merealisasikan dirinya melalui rekognisi yang diperolehnya. Dengan usaha perumusan teori rekognisi di level intersubjektivitas dan level interkultural dapat memberikan solusi bagi permasalahan keberagaman identitas.

---

ABSTRACTThis thesis is a philosophical analysis of the theory of recognition in the diversity of identity in the social life of society, where the conditions in which there is individual discrimination of the identity that has become an individual who is not recognized existence. This provides a loophole to re analyze how individuals with identities should be fully acknowledged so as to ultimately bring about conditions of social equality and solidarity. Praxis in social life brings out the distribution of sensibilities that classify individuals within the system. The existence of classifiers in any case always leads to inequality. Inequality under the conditions of diversity of identity according to Axel Honneth will raise the chances of conflict. In response to the problem, there is a theory of recognition that has the potential to provide a way out, that is, by recognizing the diversity of identities of individuals and equal opportunities in social life. Associated with the above problems, recognition theory also has a gap in the effort to understand the diversity of identity in social relations. The difference is at the level of recognition that lies in intercultural and intersubjectivity which then affects the condition of the individual subject who seeks to realize himself through the acquired recognition. With the effort of formulating the theory of recognition at the level of intersubjectivity and intercultural level can provide solutions to the problem of diversity of identity."

"ABSTRACTMasyarakat majemuk yang ada merupakan kegagalan dalam mencapai masyarakat multikulturalis. Perlu adanya peran pemerintah untuk membentuk pandangan multikulturalisme dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat majemuk yang terutama terjadi pada masalah identitas di dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini menggunakan politics of recognition dari Taylor dan politics of identity dari Appiah. Masalah identitas ini dapat disusun dalam dua bentuk, labeling dan kompleks superioritas. Setelah membedah masalah, penelitian ini kemudian disusun kerangka bagaimana pemerintah harus bergerak dalam menyelesaikan masalah identitas ini dengan pemikiran Kymlicka yang dilengkapi dengan Modood untuk memberikan penyelesaian terhadap minoritas keagamaan.

---

ABSTRACTPlural society is a incomplete form of multiculturalist society. The needs of government role to forming the multiculturalist view in the society by making policies to solve the plural societys problem, mainly in case of identities problems in the plural society. This research use Taylors politics of recognition and Appiahs politics of identity to identify two problem in identity, labeling and superiority complex. After cracking the problem, this research can be continued to make a framework of how government should move to solve problems of identity using Kymlickas opinion and completed by Modood to solve the religious minoritys problem."

"Multikulturalisme mendambakan tatanan masyarakat yang berbeda-beda identitas serta harmonis di dalam berbagai perbedaan tersebut. Akan tetapi, dalam sukacita perbedaan ini, masih terdapat konflik yang terjadi di berbagai kelompok masyarakat di dunia. Salah satu kasusnya yaitu fenomena konflik di Papua. Konflik panjang yang terjadi di Papua ini telah berlangsung sejak integrasi Papua ke dalam bagian Republik Indonesia sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis dan memberikan pemaknaan terhadap konflik di Papua dengan menggunakan pemikiran Charles Taylor, salah satu filsuf yang memberikan banyak sumbangan pemikiran bagi multikulturalisme. Menurutnya, esensi atau inti yang paling dalam dari wacana multikulturalisme adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (rekognisi). Politik rekognisi mendorong masyarakat untuk memperjuangkan lahirnya tindakan untuk mempertahankan identitas yang unik di tengah perbedaan identitas dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, tinjauan kepustakaan melalui pendekatan analisis kritis. Berdasarkan tinjauan kepustakaan, disimpulkan bahwa konflik di Papua dilatarbelakangi oleh tiga diskursus, yaitu diskursus identitas, kekuasaan dan kebebasan yang berimplikasi terhadap terjadinya tindak kekerasan. Langkah dan kebijakan negara dalam penyelesaian konflik di Papua menjadi catatan penting dalam penelitian ini, utamanya agar selaras dengan semangat multikulturalisme di Indonesia.

---

Multiculturalism craves a different and harmonious social order within these differences. However, in the joy of this difference, there are still conflicts that occur in various groups of people in the world. One case is the phenomenon of conflict in Papua. This long conflict in Papua has been ongoing since the integration of Papua into parts of the Republic of Indonesia to the present. This study aims to analyze philosophically and give meaning to the conflict in Papua by using the ideas of Charles Taylor, one of the philosophers who made many contributions to multiculturalism. According to him, the essence or the deepest core of multiculturalism discourse is the struggle for recognition (recognition). The politics of recognition encourages people to fight for the birth of actions to maintain a unique identity amid differences in identity and culture. The research method used is a qualitative method, literature review through a critical analysis approach. Based on a literature review, it was concluded that the conflict in Papua was motivated by three discourses, namely the discourse on identity, power and freedom that had implications for violence. The steps and policies of the state in resolving conflict in Papua are important notes in this study, especially in order to be in harmony with the spirit of multiculturalism in Indonesia."

"The discourse of cosmopolitanism and nationalism reflects the tension of the flow of globalization in the process of uniting and separating, in the commitment to facilitating and abrupt cancelation. The paper uses the arguments posed by Charles Taylor to suggest a new alternative to analyze, and to respond to the phenomenon of globalization. The four topics of the discussion are pluralism, autonomy vs. authenticity, neutrality on the part of the state, and authenticity as a new component in liberalism."

"The discourse of cosmopolitanism and nationalism reflects the tension of the flow of globalization in the process of uniting and separating, in the commitment to facilitating and abrupt cancelation. The paper uses the arguments posed by Charles Taylor to suggest a new alternative to analyze, and to respond to the phenomenon of globalization. The four topics of the discussion are pluralism, autonomy vs. authenticity, neutrality on the part of the state, and authenticity as a new component in liberalism."

"Skripsi ini berangkat dari acara Taylor Swift Karaoke Party, yaitu acara dengan konsep ‘karaoke bersama’ yang mewadahi aktivitas fandom Swifties di Indonesia. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengalaman yang didapatkan oleh peserta karaoke party merupakan suatu hal yang ‘sakral’. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi dan otoetnografi dengan melakukan observasi partisipan selama berlangsungnya acara, wawancara kelompok, serta wawancara mendalam kepada informan yang telah menghadiri acara lebih dari dua kali. Peserta yang juga merupakan Swifties mengaku mendapatkan suatu pengalaman yang ‘unik’ dalam kehidupan mereka ketika bertemu orang lain yang memiliki minat musik yang sama serta dapat berekspresi secara kolektif. Tulisan ini kemudian mengungkap bahwa terdapat pengalaman ‘religius’ yang akhirnya dinilai sebagai hal yang ‘sakral’ (didukung collective effervescence) oleh mereka sehingga menghasilkan frekuensi kehadiran yang tinggi. Pengalaman sakral tersebut dijelaskan melalui makna serta bagaimana mereka menerjemahkannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

---

The story behind this paper is about the Taylor Swift Karaoke Party event, which is an event with 'karaoke festivities' as a concept to accommodates Swifties fandom activity in Indonesia. This research aims to describe how the experience gained by karaoke party participants is something ‘sacred’. The method used in this study is ethnography and autoethnography by observing participants during the event, group interviews, and in-depth interviews with informants who have attended the event more than twice. Participants who are also Swifties admit that they get a 'unique' experience when they meet other people who have the same musical interests and can express themselves collectively. This paper then reveals that there is a 'religious' experience which is ultimately considered a 'sacred' (supported by collective effervescence) so that they can enjoy the events with a high frequency of attendance. These sacred experiences are explained through their meaning and how they translate them into everyday life."

"Di Indonesia, sebuah negara dengan 17.491 pulau dan 1.340 suku bangsa berbedamemungkinkan terdapat banyak individu multikultural dan terjadinya akulturasi dalamkehidupan sehari-hari. Menurut Berry (2005), akulturasi adalah proses dari perubahanbudaya dan psikologis yang berlangsung sebagai hasil kontak antara dua atau lebihkelompok budaya dan anggotanya. Di sisi lain, menurut Huynh et al. (2018) pengalamanindividu yang terpapar dan menginternalisasi lebih dari satu budaya, dianggap bikulturalatau multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara akulturasi danmultikulturalisme pada dewasa muda di Indonesia. Partisipan terdiri dari 479 WargaNegara Indonesia, memiliki minimal dua kebudayaan, usia 20-35 tahun, yang terdiri dari1 agender, 201 laki-laki, dan 277 perempuan. Data dikumpulkan dengan MutualIntercultural Relations In Plural Societies (MIRIPS) dan Bicultural Identity IntegrationScale (BIIS-2) Pancultural Version 2.4.0. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasipositif antara integrasi dan harmoni (r(479) = 0,226, p<0,01), korelasi positif antaraintegrasi dengan blendedness (r(479) = 0,125, p<0,01), namun juga ditemukan korelasipositif antara marginalisasi dengan harmoni (r(479) = 0,207, p<0,01) dan korelasi positifantara marginalisasi dengan blendedness (r(479) = 0,135, p<0,01).

---

In Indonesia, a country with 17,491 islands and 1,340 different ethnic groups, it becomespossible to have many multicultural individuals and have acculturation happens ineveryday life. According to Berry (2005), acculturation is a process of cultural andpsychological change that takes place as a result of contact between two or more culturalgroups and their members. On the other hand, according to Huynh et al. (2018)experiences of individuals who are exposed to and internalize more than one culture, isconsidered as bicultural or multicultural. This study aims to see the relationship betweenacculturation and multiculturalism in young adults in Indonesia. Participants consisted of479 Indonesian citizens, having two cultures, aged 20-35 years, consisting of 1 agender,201 men, and 277 women. Data were collected using the Mutual Intercultural RelationsIn Plural Societies (MIRIPS) and the Bicultural Identity Integration Scale (BIIS-2)Pancultural Version 2.4.0. The results showed positive evidence between integration andharmony (r (479) = 0.226, p <0.01), indicating that integration with blendedness (r (479)= 0.125, p <0.01), but also found positive between marginalization. with harmony (r (479)= 0.207, p <0.01) and a positive connection between marginalization and blendedness (r(479) = 0.135, p <0.01)."