Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang peran Bank BRI dalam penyaluran KUT kepada petani di Kediri Jawa Timur tahun 1994-1999. Bank BRI memiliki tugas utama dalam memberikan kredit kepada sektor pertanian, koperasi, dan nelayan. BRI juga harus membantu upaya negara untuk menerapkan politik agraria dan membangun masyarakat desa yang diwujudkan melalui program penyaluran KUT di Kediri. Kediri merupakan sebuah kawasan terpilih dalam program Kredit Usaha Tani (KUT) melalui pemberian modal dan penyuluhan untuk meningkatkan produksi pertanian dan mencapai swasembada pangan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber utama penelitian ini adalah Arsip Undang-Undang No. 21 tahun 1968 tentang Pendirian Bank Rakyat Indonesia dan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 yang disandingkan dengan sumber lainnya seperti surat kabar sezaman, jurnal, buku, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menggambarkan meningkatnya pemahaman petani terhadap fasilitas keuangan formal berupa pemberian modal oleh Bank BRI yang disalurkan kepada KUD. Akan tetapi dalam aspek peningkatan pendapatan hasil panen belum banyak dirasakan oleh para petani. Sebab rantai pemasaran hasil panen para petani KUT masih dikuasai oleh tengkulak dan dihadapkan dengan anjloknya harga di pasaran.

---

This research discusses the role of Bank BRI in the distribution of KUT to farmers in Kediri, East Java in 1994-1999. Bank BRI has the main task of providing credit to the agricultural sector, cooperatives, and fishermen. BRI also had to assist the state's efforts to implement agrarian politics and build rural communities which was realized through the KUT distribution program in Kediri. Kediri is a selected area in the Farmer Business Credit (KUT) program through the provision of capital and counseling to increase agricultural production and achieve food self-sufficiency. This research uses historical methods which include heuristics, criticism, interpretation and historiography. The main sources of this research are the Archives of Law No. 21 of 1968 concerning the Establishment of Bank Rakyat Indonesia and the Financial Memorandum and State Budget for the 1999/2000 Fiscal Year which are juxtaposed with other sources such as contemporaneous newspapers, journals, books, and interviews. The results of this study illustrate the increasing understanding of farmers towards formal financial facilities in the form of capital provision by Bank BRI channeled to KUD. However, in the aspect of increasing crop income has not been much felt by the farmers. Because the marketing chain of KUT farmers' crops is still controlled by middlemen and faced with falling prices in the market."

"Perkuliahan kapita selekta kimia material ditujukan bagi mahasiswa semester 7/8 di Jurusan Pendidikan Kimia UPI.Materi perkuliahan dirancang berbasis hasil-hasil penelitian baik penelitian internal maupun eksternal...."

"ABSTRAKSebagian implikasi yang perlu dipahami pada era deregulasi perbankan dewasa ini adalah terjadinya restrukturisasi organisasi BRI Unit dan reorientasinya terhadap nasabah "baru" melalui program kredit usaha pedesaan (KUPEDES). Implikasi ini berarti pula menggambarkan adanya perubahan orientasi bagi BRI Unit dalam mengalokasikan program kreditnya, yakni dari orientasi kolektif pada program kredit BIMAS/INMAS (nasabah tani) menjadi orientasi individual pada program KUPEDES (nasabah umum, terutama nasabah non usaha tani). Situasi yang sedang mengalami perubahan demikian itu membuka peluang bagi perilaku rasional yang mencerminkan pilihan rasional (rational choice) individu, yang didorong oleh situasi yang kondusif bagi pengembangan kebebasan pribadi (otonomi individu) terutama bagi kewirausahaan masyarakat di pedesaan. Pola usaha masyarakat seperti dimaksudkan diatas merupakan esensi dari persepsi, nilai-nilai dan sikap kewirausahaan. Secara sosiologis, kajian mengenai kewirausahaan (entrepreneurship) umumnya memfokuskan dua tema pokok yang terkait, yaitu : "(1) Nilai dan sikap yang merupakan tindakan sebagai dorongan untuk berwirausaha, dan (2) Berhubungan dengan pertanyaan rekruitmen sosial (social recruitment), yang berarti dorongan untuk berwirausaha dapat ditinjau atas dasar latar belakang sosial (social background) seseorang. Latar belakang sosial tersebut meliputi status sosial ekonomi, sifat-sifat sosial (social attributes) serta tanggungjawab ideologis (ideological commitment) seseorang" (Long, 1977). Oleh karena pada era deregulasi perbankan dewasa ini telah mengakibatkan "reorientasi" bagi BRI Unit, maka peranan BRI Unit dalam proses formasi sosial pedesaan tidak boleh diabaikan, dalam arti mendorong tumbuh--kembangnya persepsi, nilai-nilai dan sikap kewirausahaan masyarakat di pedesaan dan sekaligus memunculkan wirausaha-wirausaha "baru" di pedesaan. Dan yang lebih panting bagi suatu tinjauan sosiologis adalah implikasinya terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan. Munculnya wirausaha atau "entrepreneur" baru di pedesaan kemungkinan akan meningkatkan "kesenjangan" antar lapisan sosial atau justru akan menjadi mekanisme untuk mendinamisasikan perekonomian masyarakat di pedesaan, dalam arti memperluas kesempatan kerja. Jika kemungkinan pertama yang terjadi, maka proses formasi sosial pedesaan berjalan relatif kurang fungsional. Sebaliknya, jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka proses formasi sosial pedesaan berjalan relatif fungsional. Mengingat BRI Unit telah menerapkan pola seleksi nasabah yang baru dalam program KUPEDES, maka kemungkinan kedua tidak boleh diabaikan meskipun kesenjangan itu sendiri tidaklah fiktif dan telah terjadi sejak masa sebelumnya. Dengan demikian, pokok permasalahan yang ingin dijelaskan dalam laporan hasil penelitian (tesis) ini adalah "Bagaimana momentum deregulasi perbankan sebagaimana telah dinyatakan diatas dapat mendorong tumbuh-kembangnya nilai-nilai dan sikap kewirausahaan masyarakat di pedesaan, serta peranannya dalam proses formasi sosial pedesaan dan implikasinya bagi struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan"."

"ABSTRAKKrisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACTThe global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future. "

"Agricultural sector has a very strategic role in the national development. Nevertheless, the agricultural sector still deals with some problems, e.g. lack of capital for farmers and agricultural business. National banks, theoretically, have a significant potential for agricultural financing because of their core business as the financial intermediary institution. However, the facts show that national banking credit to the agricultural sector is still limited, that is less than 6 percent. This paper aims to review potential, role and the constraint of national banks in financing the agricultural sector. The study shows that the lack of financing in the agricultural sector by national banks caused by high risk in the agricultural sector, complicated term in credit proposal, poor management of agricultural businesses due to its micro-small scale, and limited competence of bank in the field of agricultural finance. The government tries to increase agricultural finance through increasing budget allocation to this sector, improving effectiveness of state budget funds, or formulating an alternative financing scheme in accordance with the characteristics of agriculture."

"Penelitian ini membahas tentang dimensi pelayanan dan produk T-Bank BRI yang diperhatikan oleh nasabah pengguna layanan T-Bank BRI. Inovasi yang dilakukan oleh BRI untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya adalah layanan T-Bank BRI. T-Bank BRI merupakan suatu layanan Branchless Banking yang dimiliki oleh BRI, dimana transaksi keuangan cukup dilakukan melalui Handphone tanpa nasabah datang ke bank. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi suatu inovasi diantaranya adalah : type of group, type of decisions, marketing effort, fullfilment of felt need, compatibility, relative advantage, complexcity, observability, triability, dan perceived risk. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner serta dilakukan di dua tempat yaitu Kantor Cabang BRI Jakarta Fatmawati dan Yogya Cik Ditiro.

---

This study discusses the dimensions of the service and products T-Bank BRI that considered by customer T- Bank BRI in Jakarta and Yogyakarta. Innovations made by BRI to meet the needs of its customers is T- Bank BRI. T- Bank BRI is product Branchless Banking that owned by BRI, financial transaction is done through mobile phone without the customer comes to the bank. Several factors influence the rate of adoption of an innovation such as: type of group, type of decisions, marketing effort, fullfilment of felt need, compatibility, relative advantage, complexcity, observability, triability, and perceived risk. Methods of data collection using questionnaires and conducted in two places, namely Jakarta Branch Office BRI Fatmawati and Cik Ditiro Yogya."

"Mitra pada Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang bergerak pada bidang pertanian, berlokasi di Dusun Pulo Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo berjarak 28,7 km dari Universitas PGRI Yogyakarta (UPY). Masalah utama pada mitra adalah melimpahnya hasil pertanian dari KWT berupa pisang yang belum dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan keluarga karena belum adanya pengarahan tentang pengolahan makanan ringan, jangkauan pasar yang masih lokal dan desain produk yang masih konvensional. Tujuan PkM adalah membentuk dan mengembangkan kelompok usaha di Dusun Pulo yang mandiri secara ekonomi dengan memberikan solusi atas masalah pada mitra. Solusi untuk mengatasi masalah pada mitra antara lain dengan metode penyuluhan dan pelatihan diantaranya (1) Penyuluhan dan Pelatihan pengolahan pisang, (2) Pelatihan pengemasan produk, (3) Pelatihan manajemen pemasaran produk dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hasil dari PkM ini adalah kripik pisang yang telah dikemas, promosi produk dengan memanfaatkan TIK serta artikel yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat."