Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang peraturan-peraturan yang berlaku terhadap perjanjian sewa guna usaha (leasing) dan bagaimana eksekusi sebagai akibat hukum dapat terjadi apabila lessee diketahui telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing) yang telah dibuat dengan merujuk kepada pendapat para hakim dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deksriptif-analitis dengan bentuk penelitian hukum yuridis dan normatif yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksekusi dapat terjadi sebagai akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi di dalam suatu perjanjian leasing yang berdasarkan oleh pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pengadilan. Apabila lessee selaku penyewa melakukan wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran terhadap barang/objek sewa guna usaha, sejatinya lessor dapat melakukan penarikan langsung terhadap barang/objek sewa guna usaha. Namun, atas hal tersebut, muncul ketidakseragaman pendapat Hakim terhadap akibat hukum yang timbul untuk penguasaan atas barang/objek sewa guna usaha.

---

This thesis discusses the regulations that apply to leasing agreements and how execution as a legal consequence can occur if the lessee is known to have defaulted in a leasing agreement that has been made by referring to the opinions of judges in court decisions in Indonesia. This research is descriptive with the form of juridical and normative legal research obtained through primary data and secondary data such as library materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this research is to find out how execution can occur as a legal result if the debtor defaults in a leasing agreement based on the judge's consideration in court decisions. If the lessee as the lessee makes a default such as late payment or non-payment of leased goods/objects, the lessor can make a direct withdrawal of leased goods/objects. However, on this matter, there is a lack of uniformity in the opinion of the Judges on the legal consequences arising for control of leased goods/objects."

"Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian leasing pada umumnya dan masalah wanprestasi lessee pada khususnya. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wanprestasi merupakan kelalaian debitur yang tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan. Debitur, dalam hal ini lessee, sengaja lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian leasing.Secara umum, bentuk wanprestasi lessee ada tiga macam: Pertama lessee tidak membayar harga pada tanggal yang telah ditentukan. Kedua, lessee tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar sewa atau terlambat membayar denda itu. Ketiga, lessee melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam perjanjian leasing. Untuk menyelesaikan masalah ini, lessor dapat menempuh tiga alternatif yaitu: Pertama, melalui negosiasi. Kedua, damai melalui arbiter. Ketiga, melalui pengadilan.Dalam praktek, masih banyak kasus wanprestasi lessee yang tak tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini karena sampai sekarang belum ada undang-undang yang khusus mengatur masalah leasing. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia membentuk undang-undang mengenai leasing. Undang-undang yang baru nanti hendaknya mencakup aspek-aspek leasing secara lebih luas serta dapat memberikan dorongan bagi pengembangan industri leasing pada waktu yang akan datang."

"Sebuah perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup manusia. Begitu banyak persiapan yang dilakukan agar perkawinan itu dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Sebelum terlaksanya perkawinan, pada umumnya pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu mengutarakan keseriusan niatnya dengan menjanjikan perkawinan atau menggelar acara peminangan atau yang dikenal pula dengan pertunangan. Akan tetapi tidak jarang janji-janji itu tidak dipenuhi dan menimbulkan kerugian bagi salah stau pihak sehingga membawanya ke muka pengadilan. Skripsi ini membahas sekaligus menganalisa beberapa putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan pembatalan sepihak pelaksanaan perkawinan sebagai suatu pembuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltian normatif yuridis. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan dalam mayoritas putusan hakim pengadilan menyatakan bahwa dibatalkannya pelaksanaan perkawinan secara sepihak merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, namun Penulis juga menemukan perbedaan perdapat dalam putusan hakim yang mana menyatakan bahwa pembatalan secara sepihak atas pelaksanaan perkawinan adalah merupakan sebuah wanprestasi.

---

A marriage is one of the important events in human life. So many preparations were made so that the marriage itself could be carried out as desired. Before the marriage is carried out, in general, couples who want to get married first express the seriousness of their intention by promising marriage or holding a marriage ceremony or what is also known as engagement. However, it is not uncommon for these promises not to be fulfilled and cause harm to one of the parties, thus bringing them to court. This paper discusses as well as analyzes several court decisions relating to the cancellation of promise to marry by one of the party as the law of tort. The research method used is juridical-normative research method. The results of the research in this paper show that the majority of court judges' decisions stated that the cancellation of promise to marry is an act against the law, but the author also finds inconsistencies in the judge's decision which states that those same matter in some cases was categorized as a breach of contract."

"[Skripsi ini membahas mengenai perbedaan operating leasing dan financial leasing serta kesesuaian aspek yuridis dari financial leasing pada praktiknya dengan teori yang ada berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No. 154/PDT.G./2012/PN. JKT. PST. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara operating leasing dan financial leasing yang dalam hal ini dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian financial leasing. Wanprestasi dianggap terjadi dalam financial leasing ketika lessee selaku konsumen tidak membayar angsuran sesuai yang telah diperjanjikan. Sehingga penarikan terhadap barang tersebut dapat dilakukan oleh lessor tanpa adanya akta fidusia. Namun dalam hal ini lessee tetap harus membayar angsuran hingga selesai walaupun ia sudah tidak dapat menikmati barang tersebut karena untuk dapat menutupi modal lessor dan keuntungan yang didapatkannya.

---

, The focus of this bachelor thesis is regarding the differences of operating leasing and financial leasing, and whether the juridical aspect of financial leasing in practice is in accordance with the prevailing theory based on the case study decision No. 154/PDT.G./2012/PN. JKT. PST. on breach of contract. The purpose of this research is to inform the readers regarding the differences between operating leasing and financial leasing which in this regard is about breach of contract. This research is about legal consequences when there is breach of contract in financial leasing. Breach of contract is assumed to occur when lessee as a consumer does not pay installment as has been agreed. Thus, the lessor may retracts the goods, without the existence of fiduciary rights. However, in this case, the lessee still has to pay installment until the installment payment finishes, although lessee will no longer able to enjoy such goods for the purpose to cover up for the lessor capital and profit.

]"

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law dan menggunakan kodifikasi hukum sebagai sumber hukum primer pada kenyataannya masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai beberapa konsep ganti rugi yang dapat ditemukan di dalam berbagai kasus wanprestasi yang terjadi. Skripsi ini akan membandingkan hukum kontrak khususnya pada penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi di Indonesia dengan Australia dimana dalam hal ini sebagai negara penganut sistem hukum Common Law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan hasil dari penelitian ini berisi bahwa terdapat persamaan dan perbedaan diantara pengaturan konsep ganti rugi di Indonesia dan Australia.

---

Indonesian Civil Code which adheres to Civil Law legal system and uses legal codification as the primary source of law, in fact there is still a lack of regulation regarding several compensation concepts that can be found in various cases of default or breach of contract. This thesis compares the law of contracts especially about determination of default damages in Indonesia and Australia. This study is a normative juridicial research and the result of this study indicate that there are similarities and differences between the regulation of the concept of compensation in Indonesia and Australia. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran dalam suatu kasus wanprestasi perjanjian pemborongan. Dalam penulisan ini terdapat dua permasalahan, yakni bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Direksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum pembayaran oleh pihak ketiga dalam konsep hukum perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis ini, Pasal 1382 KUHPerdata merupakan pasal yang tepat untuk digunakan, karena mengatur mengenai pembayaran oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, pihak ketiga yang tidak berkepentingan, atas nama debitur dapat melakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur dengan tidak menggantikan hak-hak kreditur kepada debitur.

---

ABSTRAKThis study discusses legal standing of payment made by third party in the breach of chartering agreement. There are two issues in this study, first related to status and responsibility of Director given by Limited Liability Company Law then the second about legal consequences for the payment made by third party according to civil law. This study uses normative juridical research. Based on the results of this analysis, Article 1382 of Civil Code is the right article to use because it adjust payment made by third party who have no interest in the agreement. Thus, third party who have no interest in an agreement, on behalf of a debtor can make payment to creditor without gaining creditor rights to the debtor."

"Dalam perkembangan ilmu perikatan pada lapangan hukum perdata di Indonesia, kajian tentang wanprestasi sudah sering kita temui. Sebagai suatu peristiwa hukum, wanprestasi seringkali mengakibatkan kerugian bagi pihakpihak yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan untuk memenuhinya, oleh karena itu selalu ada gugatan ganti rugi dalam perkara wanprestasi. Dalam fenomena praktik hukum perdata di Indonesia seringkali kita mendapati adanya gugatan ganti rugi baik materiil maupun immateriil akibat wanprestasi akan tetapi jarang sekali hakim memenuhi gugatan ganti rugi immateriil meskipun secara doktrin maupun yuridis hal tersebut sangat mungkin untuk dapat dipenuhi. Skripsi ini menganalisa putusan Mahkamah Agung RI atas suatu kasus wanprestasi yang melibatkan Maria F. sebagai penggugat melawan Askan Soerjadji sebagai tergugat dan putusan ini telah menjadi yurisprudensi tentang dikabulkannya gugatan ganti rugi immateriil akibat wanprestasi.Adapun hasil analisa kasus ini antara lain: Ganti rugi immateriil dapat dipenuhi jika suatu peristiwa wanprestasi menjadi sebab dan memiliki kaitan erat dengan akibat kerugian immateriil yang timbul. Lingkup, wujud dan nilai ganti rugi ditentukan oleh hakim dengan berpatokan pada ketentuan peraturan perundangan yang mengamanatkan adanya prinsip keadilan dan kemampuan serta kualitas para pihak.

---

In Indonesian Civil Law especially in the growth of contract law, the discourse about breach of contract it is a common situation that we usually found. As a legal action, breach of contract is always causing the loss for the parties in the contract. This is the reason that there is always a claim for every loss that happens because of breach of contract. In the phenomenon of private law practice in Indonesia, we often find there are claims losses either material or immaterial due to breach of contract but for the immaterial loss it is very rarely to the judge granted the claim of compensation like this. However, if we do a study about the law or legal doctrine of immaterial compensation, it is verypossible for a judge to grant it.This thesis analyzes the decision of the Indonesian Supreme Court for breach of contract case involving Maria F against Askan Soerjadji as this decision has become jurisprudence concerning the granting of immaterial compensation claims due to defaults.

The results of analysis of this case are: Immaterial compensation can be met if an event of default becomes cause and have close links with the consequent loss immaterial; The scope, form and amount of compensation determined by the judge to have relied on provisions of legislation that mandates the principles of justice and the ability and quality of the parties."

"ABSTRAKNama : Erik Eka PutraProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Implikasi Hukum Wanprestasi Pihak Terhadap Akta Notaris Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2294 K/Pdt/2015 Untuk mengurangi risiko wanprestasi, para pihak biasanya menuangkan perjanjian dalam suatu akta Notaris. Hal ini dikarenakan akta Notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Permasalahan dalam tesis ini adalah membahas peran Notaris sebagai pejabat umum dalam penyusunan akta perjanjian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2294 K/Pdt/2015, akibat hukum wanprestasi pihak terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif . Hasil dari penelitian ini antara lain Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, namun dalam menjalankan tugas jabatannya itu Notaris harus juga menerapkan asas kecermatan untuk menjaga keautentikan aktanya dan mencegah masalah di kemudian hari. Akibat hukum akta Notaris dalam wanprestasi Pihak adalah akta tersebut tetap mengikat para pihak namun dapat dimohonkan pembatalan di Pengadilan.Kata Kunci: Pembuktian Sempurna, Pejabat Umum, Wanprestasi, Asas Kecermatan.

---

ABSTRACT ABSTRACTName Erik Eka PutraMajor Master of Notarial LawTitle Legal Implication In Relation With Breach Of Contract by a party In Notarial Deed Review Of Supreme Court Stipulation Number 2294 K Pdt 2016 To mitigate the risk of breach of contract, the parties usually put the agreement in the form of notarial deed. Because the notarial deed is an authentic deed which is categorized as conclusive evidence. This thesis analyzes the role of notary as public official in agreement drafting, also analyzes supreme court stipulation number 2294 K Pdt 2016, and the legal effect of a party rsquo s breach of contract in a notarial deed. This thesis uses juridical normative methods by literature study, also uses secondary data including primary, secondary and tertiary legal sources. The result of this study are, inter alia notary as public official is given the authority by the law to draw authentic deed and other authorities, however the notary shall apply meticulous principle to keep the authenticity of the deed and to prevent upcoming problem. The Legal impact of Notary deed with breach the contract among the parties is remind binding. However the deed might be subject to annualment to the court. Keywords conclusive evidence, public official, breach of contract, meticulous principle "

"Skripsi ini membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji debitur. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus antara penggugat yang merupakan konsumen dari perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance selaku tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait penyitaan jaminan fidusia milik konsumen. Tidak hanya sampai pada kasasi, Penggugat juga memohon pengujian Undang- Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 2 dan 3 yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini. Pasal-pasal tersebut ternyata mengandung frasa cidera janji debitur yang menjadi salah satu penyebab masalah dimana kreditur dianggap berlaku sewenang-wenang, putusan ini juga tidak luput dari perdebatan ahli mengenai cidera janji debitur yang menjadi salah satu syarat eksekusi jaminan. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya membawa Majelis Hakim pada sebuah putusan yang menyebutkan tentang kesepakatan cidera janji debitur. Untuk menilai apa yang dimaksud dengan kesepakatan cidera janji debitur, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sehingga akhirnya penulis sampai pada kesimpulan bahwa kesepakatan cidera janji debitur yang dimaksud Hakim adalah tidak sesuai dengan peraturan tentang keperdataan yang berlaku di Indonesia.

---

This paper discusses about the the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the debtor's breach of contract. The court decision is followed by the case between the debtor who is a consumer of PT. Astra Sedaya Finance as a finance company and also the defendant in the case of illegal acts against the execuiton of consumer fiduciary guarantee. Not stopping until cassation, the Plaintiff also requested a statutory test on Fiduciary Law Number 42 of 1999 Article 15 Paragraphs 2 and 3, which the results set forth in this decision. These articles also contain the phrase of debtor's breach of contract which turns out to be one of the problem where the creditor is considered to be acting arbitrarily, this court decision also can not be seperated from the expert debate about the debtor's breach of contract which is one of the conditions of guarantee execution. These opinions finally brought the Panel of Judges to a decision whom stated about debtor’s breach of contract deals. To assess what is meant by the debtor’s breach of contract deals, the author uses the method of normative legal research that conducts research on primary and secondary legal sources. Finally the writer came to the conclusion that the Constitutional Court Judge Council statement about consent in breach of contract is not constitute with what has been written in Indonesian Civil Code. "

"Skripsi ini membahas mengenai mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diajukan dari sebuah pelanggaran perjanjian menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permbahasan mengenai mengenai ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan kaitannya jika dihubungkan kedalam suatu perbuatan perikatan sesuai dengan Hukum Perdata Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG, Kota Tangerang, Propinsi Banten yang dikaitkan dengan teori. Hasil penelitian ini menyarankan mengenai gugatan yang diajukan berdasarkan suatu perbuatan perikatan tidak hanya wajib digunakan gugatan wanprestasi tetapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum juga dapat diajukan terhadapnya sebagaimana yang tertulis di dalam penelitian ini.

---

This thesis discusses about the tort claims that may be made of a breach of contract under civil law in Indonesia. This research is a normative juridical-legal normative research to study literature. The research methods used to answer permbahasan regarding the provisions of the Unlawful acts, the elements of the tort, and connection when plugged into an act of engagement in accordance with the Indonesian Civil Code. In addition, this paper also analyzes the case of the District Court No.. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG, Tangerang City, Banten Province associated with the theory. The results of this study suggest about the lawsuit filed by an act of engagement is not only obliged to use default action but also tort claims may be brought against it as it is written in the present study."