Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Indonesia dan Washington menerapkan kebijakan AMDAL dan Persetujuan Lingkungan untuk mencegah Wabah dari laboratorium BSL 3. Tulisan ini disusun denganmenggunakan metode penelitian doktrinal. Pembangunan laboratorium BSL 3 dapat menimbulkan dampak signifikan seperti limbah B3 dan risiko penyebaran agen infeksius yang berakhir pada KLB/Wabah. Hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pembuat kebijakan sehingga penting untuk diterapkan suatu instrumen hukum yang efektif dalam upaya pencegahannya, salah satunya adalah melalui AMDAL. AMDAL tidak hanya berfokus pada pencemaran lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dengan kajian mengenai pengelolaan limbah, baku mutu air dan udara, serta dampak terhadap kapasitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, AMDAL dapat mencegah potensi KLB/Wabah yang disebabkan agen infeksius yang menjadi objek penelitian pada laboratorium BSL 3. Saat ini Indonesia belum menerapkan kebijakan AMDAL untuk laboratorium BSL 3, hanya UKL-UPL untuk kegiatan yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan. Tulisan ini akan membandingkan dengan Washington yang telah menerapkan EIS bagi pendirian dan operasi laboratorium BSL 3 sebab sudah diakui risiko lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan. EIS di Washington memastikan bahwa kegiatan laboratorium BSL 3 mematuhi peraturan lingkungan dan standar keselamatan yang relevan. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola potensi risiko yang terkait dengan penanganan patogen berbahaya sehingga mendukung kesehatan masyarakat.

---

This paper analyzes how Indonesia and Washington have implemented the EIA and Environmental Approval policies to prevent outbreaks from BSL 3 laboratories. This paper is prepared using the doctrinal research method. The construction of BSL 3 laboratories can have significant impacts such as hazardous waste and the risk of spreading infectious agents that can end in an outbreak. This requires attention from the government and policy makers, so it it is important for an effective legal instrument to prevent it, one of which is through EIA. EIA does not only focus on environmental pollution the environment, but also on public health with studies on waste management, water and air quality standards, and impacts on health service capacity. Thus, EIA can prevent potential outbreaks caused by infectious agents that are the object of research on BSL 3 laboratory. Currently, Indonesia has not implemented an EIA policy for BSL 3 laboratories, only UKL-UPL for activities that do not have an important impact on the environment. This paper will compare with Washington, which has implemented an EIS policy for the establishment and operation of BSL 3 laboratories because of the recognized environmental and social risks. The EIS in Washington ensures that BSL 3 laboratory activities comply with relevant environmental regulations and safety standards. This promotes transparency and accountability in managing potential risks associated with handling dangerous pathogens, thereby supporting public health."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Anak usia 0-23 tahun merupakan masa golden period namun sangat rentan mengalami kurang gizi yang akan mengganggu pertumbuhan baik fisik maupun otak anak. Gangguan pertumbuhan pada masa ini bersifat irreversible. Penyakit infeksi menjadi salah satu penyebab langsung anak mengalami kekurangan gizi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penyakit infeksi (ISPA, diare, kecacingan, campak, TB paru, Pnemonia) dengan wasting dan underweight pada anak usia 0-23 bulan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan design studi cross sectional dengan menggunakan data SSGI 2021 dengan jumlah sampel 32.084 balita. Pada hasil penelitian proporsi underweight 14,32%, wasting 9,56% dan penyakit infeksi 31,54%. Anak dengan riwayat infeksi memiliki risiko 1,03 kali lebih tinggi untuk wasting dibandingkan anak tanpa riwayat penyakit infeksi setelah dikontrol dengan variabel berat badan saat lahir serta IMD dan tidak bermakna secara statistik. Sedangkan anak dengan penyakit infeksi berisiko 1,1 kali (95% CI:1,00-1,14) lebih tinggi untuk underweight dibandingkan anak tanpa riwayat penyakit infeksi setelah dikontrol dengan variabel usia anak serta berat badan saat lahir dan bermakna secara statistik.

---

Children aged 0-23 years are the golden period but are very vulnerable to malnutrition which will interfere with the growth of both the physical and brain of the child. Growth disturbance at this time is irreversible. Infectious diseases are one of the direct causes of children experiencing malnutrition. The purpose of this study was to determine the relationship between infectious diseases (ARI, diarrhea, helminthiasis, measles, pulmonary tuberculosis, pneumonia) with wasting and underweight in children aged 0-23 months in Indonesia. This study used a cross-sectional study design using SSGI 2021 data with a total sample of 32,084 toddlers. In the results of the study the proportion of underweight was 14.32%, wasting was 9.56% and infectious disease was 31.54%. Children with a history of infection had a 1.03 times higher risk of wasting than children without a history of infectious disease after controlling for birth weight and IMD variables and were not statistically significant. Meanwhile, children with infectious diseases had a 1.1 times (95% CI: 1.00-1.14) higher risk of being underweight than children without a history of infectious diseases after controlling for the variables of child's age and birth weight and statistically significant."