Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menginvestigasi dampak struktur kepemilikan yang diklasifikasi dalam jumlah kepemilikan saham institusi privat dan saham milik pemerintah Indonesia, serta kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Equity terhadap skor pengungkapan ESG (Environmental, Social, Governance scores) pada perusahaan publik di Indonesia. Menganalisis data dari 35 perusahaan selama lima tahun (2018-2022) yang bersumber dari Thomson Reuters Refinitiv dan laporan tahunan. Penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model dengan robust standard error sebagai teknik estimasinya. Temuan studi ini menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara kepemilikan privat terhadap skor gabungan maupun skor individu ESG. Kepemilikan pemerintah pada perusahaan juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor Environmental, Social, and Governance (ESG) gabungan maupun individu. Selain itu, kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Equity (ROE) berdampak negatif dan signifikan terhadap skor sosial. Akan tetapi, kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap skor gabungan ESG, maupun terhadap skor individu dari environmental dan governance.

---

This research investigates the impact of ownership structure that is further classified as the percentage of private institutions ownership and govermet ownership, as well as the firm’s financial performance measured by Return on Equity (ROE) on the Environmental, Social, Governance (ESG) scores of Indonesia’s publicly listed firms. This study analyze data that comes from 35 public companies in Indonesia over five years  period (2018-2022). The data are sourced from Thomson Reuters Refinitiv and annual reports. The study use the Fixed Effect Model with robust standard errors as the estimation technique. This study findings reveal no significant relationship between private ownership on ESG combined and individual scores. The government ownership is also found to have no significant relationship with both ESG combined and individual scores. Furthermore, financial performance that is measured by Return on Equity (ROE) negatively influences the social pillar score, but not significant in influencing the ESG combined, environmental, and governance scores."

"Tesis ini membahas pengaruh privatisasi yang dilakukan oleh BUMN Farmasi di Indonesia yaitu PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT. Indofarma (Persero) Tbk terhadap kinerja keuangan dan kinerja publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas mengalami penurunan yang tidak signifikan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan penurunan yang signifikan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. Produktifitas dan Efisiensi serta level investasi pada dua BUMN Farmasi tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan solvabilitas mengalami penurunan yang signifikan pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dan kenaikan yang tidak signifikan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. Indikator kinerja publik menunjukkan bahwa responden puas dengan pelayanan dan juga harga produk. Akan tetapi, soasialisasi dan corporate social resposibility tidak maksimal dilakukan. Responden menilai bahwa tidak ada pengaruh antara privatisasi dan kinerja publik.

---

This thesis discusses on the privatization effect regarding to financial and public performance of two pharmaceutical state-owned enterprises in Indonesia, namely PT. Kimia Farma (Persero) Tbk and PT. Indofarma (Persero) Tbk. This study is a descriptive & quantitative research. The result of this study indicate four important conclusion. First, Profitability PT Kimia Farma (Persero) has not significantly decreased, while PT. Indofarma (Persero) had a significant reduction. Second, Productivity, efficiency and level of investment of both company has increased and The solvency of PT. Kimia Farma (Persero) has significantly decreased and vice versa. Furthermore, public performance indicators have showed that the respondents were satisfied with both company`s services and product prices. However, socialization and corporate social responsibility has not been considered optimal. Respondents appraised that there is no correlation between privatization and public performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh skor ESG dan perubahan skor ESG terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan pasca M&A. Dalam pandangan teori pemegang saham instrumental, kinerja ESG yang tinggi dapat mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergi pasca-M&A dan kinerja keuangan. Studi sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi tentang pengaruh skor ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan, itulah sebabnya topik ini masih relevan. Dengan menggunakan 75 sampel M&A di negara ASEAN-5, studi ini menyajikan bukti baru tentang manfaat keuangan ESG korporat untuk perusahaan pengakuisisi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa skor ESG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pasca dan nilai perusahaanM&A. Kedua adalah teori penurunan utilitas marginal atau the law of diminishing marginal utility (DMU) yang memiliki pandangan bahwa dalam konteks peningkatan upaya ESG, utilitas yang diperoleh oleh pemangku kepentingan dari perusahaan yang sama akan mengalami penurunan secara bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi yang tinggi akan diberikan oleh pemangku kepentingan perusahaan dengan tingkat ESG rendah, sedangkan kontribusi yang lebih rendah akan diberikan oleh pemangku kepentingan perusahaan dengan tingkat ESG tinggi. Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, terbukti teori DMU tidak didukung dalam kelompok sampel ESG tinggi, namun didukung dalam kelompok sampel ESG rendah.

---

This study aims to empirically examine the influence of ESG scores and changes in ESG scores on financial performance and firm value post-M&A. From the perspective of instrumental shareholder theory, high ESG performance can garner stakeholder support to create post-M&A synergies and financial performance. Previous studies have shown varied results regarding the influence of ESG scores on firm financial performance, which is why this topic remains relevant. Utilizing a sample of 75 M&A cases in ASEAN-5 countries, this study presents new evidence on the financial benefits of corporate ESG for acquiring firms. The results of this study find that ESG scores do not have a significant influence on post-M&A financial performance and firm value. Secondly, the theory of Diminishing Marginal Utility (DMU) posits that in the context of increasing ESG efforts, the utility obtained by stakeholders from the same firm will gradually decrease. This indicates that high contributions will be given by stakeholders of firms with low ESG levels, while lower contributions will be given by stakeholders of firms with high ESG levels. Based on the regression analysis conducted in this study, the findings reveal that the DMU theory is not supported in the high ESG sample group but is supported in the low ESG sample group."

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan karakteristik dimana kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham pengendali dalam perusahaan sangat umum. Dengan kepemilikan keluarga yang tinggi, maka meneliti perilakunya dalam menjalankan suatu perusahaan sangat penting. Perusahaan keluarga memiliki kepentingan untuk menjaga reputasinya sehingga cenderung menghindari tindakan yang bersifat self-dealing seperti ekspropriasi kekayaan pemegang saham minoritas reputational effect . Dengan menggunakan transaksi pihak berelasi sebagai proxy terhadap ekspropriasi, penelitian bertujuan untuk melihat dan mengetahui apakah dengan adanya kepemilikan keluarga perusahaan dapat meminimalisasi ekspropriasi dan juga melihat pengaruh langsung tata kelola terhadap tindakan ekspropriasi. Selain itu penelitian ini juga melihat hubungan tidak langsung tata kelola terhadap hubungan kepemilikan keluarga dan transaksi pihak berelasi. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dan dilakukan dalam lingkup sampel 232 data observasi dalam periode 2013 hingga 2015. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang dimiliki cenderung memiliki besaran transaksi pihak berelasi lebih rendah. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa tata kelola memperkuat pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap besaran transaksi pihak berelasi.

---

Large family ownership is very common in Indonesia. Due to this characteristic, analysing their behaviour on running a company is essential. Family owned companies have a responsibility to keep their good reputation in public thus they tend will avoid self dealing transaction which lead to wealth expropriation of minority shareholders reputational effect . This research uses related party transaction as a proxy of expropriation. This research wants to examine whether the family ownership could reduce expropriation and also wants to see the direct impact of corporate governance towards the scale of related party transaction. Moreover, this research also see the indirect effect of corporate governance. This research use panel data regression method and use 232 observation data for the period 2013 to 2015. This research found that companies tends to have lower related party transaction. This research also finds that corporate governance strengthen the negative relation of family ownership with related party transaction. "

"Tesis ini membahas mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam BUMN yang dilakukan melalui kewenangan Menteri BUMN selaku RUPS dan wakil negara dalam kekayan negara yang dipisahkan. Ketentuan dasar mengenai BUMN pada dasarnya diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa perbedaan interpretasi terhadap kewenangan Menteri BUMN dalam mengelola BUMN yang termasuk dalam koridor ranah hukum privat sering kali dipandang sebagai ranah hukum publik dan dikaitkan dengan keuangan negara. Peraturan yang sudah ada sebelumnya kerap dipahami dengan interpretasi yang berbeda sehingga menghambat kemajuan BUMN dalam berkembang secara profesional. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh Penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa pengelolaan BUMN sudah seharusnya dilakukan oleh Menteri BUMN sebagai RUPS dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penulis berpendapat bahwa Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk mengelola BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan seperti layaknya perusahaan swasta. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Secara eksplisit, norma tersebut mendorong pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk lebih bertindak profesional yang mampu meningkatkan daya saing dalam pembinaan dan pengelolaan BUMN.

---

This thesis discusses the implementation of good corporate governance in BUMN which is carried out through the authority of the Minister of BUMN as the General Meeting of Shareholders and Representatives in State Assets Seperated. The basic provisions regarding BUMN are basically regulated in Law no. 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises along with implementing regulations and other technical regulations. In its implementation, there have been several different interpretations of the authority of the Minister of BUMN in managing BUMN which are included in the corridor of the realm of private law which is often seen as the realm of public law and is associated with state finances. Pre-existing regulations are often understood with different interpretations, thus hampering the progress of BUMN in developing professionally. This research is a normative juridical research by means of library research which is conducted on primary and secondary data. This research is prescriptive using a qualitative approach. The results obtained by the author through this research are knowing that the management of BUMN should be carried out by the Minister of BUMN as a GMS by applying the principles of good corporate governance. The author argues that the Minister of BUMN has the authority to manage BUMN as separated state assets like private companies. Based on Law No. 19 of 2003, the development and management of BUMN is no longer based on the APBN system, but is based on the principles of a healthy company. Explicitly, this norm encourages the government through the Ministry of BUMN to act more professionally."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut two-tiersystem, dimana terdapat pemisahan fungsi antara direksi dan juga komisaris. Indonesia juga merupakan negara yang sebagian besar struktur kepemilikan perusahaannya adalah perusahaan keluarga. Dalam kaitanya dengan agency problem, adanya konsentrasi kepemilikan oleh keluarga dalam perusahan serta keberadaan direktur independen dalam struktur direksi perusahaan merupakan dua hal yang dianggap penting pada corporate governance perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemilikan keluarga di Indonesia mempengaruhi tuntutan praktik corporate governance, dan juga memperhitungkan bagaimana direksi independen memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan 69 perusahaan yang terdaftar dalam Asean Corporate governance Scorecard dengan periode penelitian selama empat tahun dari tahun 2012 hingga 2015. Dengan menggunakan metode regresi data panel, penelitian ini menemukan bahwa semakin besar kepemilikan keluarga pada perusahaan di Indonesia, maka semakin kecil tuntutan perusahan tersebut terhadap praktik corporate governance yang baik. Sedangkan independensi direksi dan juga ukuran direksi memoderasi hubungan tersebut secara positif.

---

Indonesia is one of the countries that adopt the two-tier system, where there are separation functions between directors and commissioners. Indonesia is also is dominated by family firms. In relation to the agency problem, the concentration of ownership by the family in the company and the existence of independent directors in the company's board of directors are two things that are importantly considered as corporate governance practices. This study aims to find out how family ownership in Indonesia influences the demands of corporate governance practices, and also examines how independent directors moderate those relationships. The study used 69 companies listed in the Asean Corporate governance Scorecard with a four-year study period from 2012 to 2015. Using the panel data regression method, this study found that the greater the family ownership of firms in Indonesia, the smaller the company's demands to good corporate governance practices. While the independence of directors and also the size of the board moderate the relationship positively."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Surplus Free Cash Flow, Corporate Governance, dan Firm Size terhadap Earnings Predictability. Penelitian dilakukan pada perusahaan non-keuangan di Bursa Efek dengan jumlah sampel 72 emiten dari tahun 2006-2015. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara SFCF dan Earnings Predictability. Sementara itu, Corporate Governance mempengaruhi hubungan SFCF dan Earnings Predictability secara parsial, dan Corporate Governance lebih berpengaruh terhadap perusahaan kecil.

---

This study has a main objective to analyze the effect of Surplus Free Cash Flow, Corporate Governance, and Firm Size on Earnings Predictability. This study used panel data analysis of 72 non financial firms, listed on Indonesian Stock Exchange for period 2006 2015. From this research, it is found that SFCF has significant negative relationship with Earnings Predictability. The author also finds that Corporate Governance affects the relationship between SFCF and Earnings Predictability partially, in which the Corporate Governance has more significant effect on smaller firms."

"Penelitian ini menguji pengaruh perbedaan antara ESG Score dan ESG Controversies terhadap Firm Value pada perusahaan publik di Asia Tenggara (2018-2022) dengan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga menggunakan tiga varibael kontrol, yaitu profitability (ROA dan ROE), leverage (DAR dan DER), serta size (market capitalization). Analisis dilakukan menggunakan dua model regresi, yaitu: Ordinary Least Squares (OLS) dan Random Effects Model (REM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan data true value yang diuji menggunakan OLS, dan dengan data ESG Combined menggunakan model REM, perbedaan antara ESG Score dan ESG Controversies terbukti secara signifikan berpengaruh negatif terhadap firm value. Pengaruh negatif ini ditemukan lebih kuat pada perusahaan keluarga. Pengaruh negatif yang lebih kuat pada perusahaan keluarga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu orientasi perusahaan, diseminasi informasi internal pada perusahaan keluarga, dan pengungkapan ESGnya.

---

This study examines the effect of differences between ESG Score and ESG Controversies on Firm Value in public companies in Southeast Asia (2018-2022) with family ownership as a moderating variable. This study also uses three control variables, namely profitability (ROA and ROE), leverage (DAR and DER), and size (market capitalisation). The analysis was conducted using two regression models, namely: Ordinary Least Squares (OLS) and Random Effects Model (REM). The results of this study show that with true value data tested using OLS, and with ESG Combined data using the REM model, the difference between ESG Score and ESG Controversies is shown to affect firm value significantly negatively. This negative effect is found to be stronger in family firms. This stronger negative effect on family firms is influenced by several factors, namely firm orientation, internal information dissemination in family firms, and their ESG disclosures."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah tata kelola perusahaan dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara transaksi pihak berelasi dengan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan rasio price to book value (PBV) untuk mengukur nilai perusahaan. Lebih lanjut, penelitian ini hanya fokus pada transaksi pihak berelasi terkait dengan aset dan liabilitas. Penelitian ini mengambil sampel 267 perusahaaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) transaksi pihak berelasi terkait dengan aset dan liabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (2) efektivitas dewan komisaris yang merupakan komponen penting tata kelola perusahaan memperkuat pengaruh positif transaksi pihak berelasi terkait aset dan liabilitas terhadap nilai perusahaan sedangkan efektivitas kinerja komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan transaksi pihak berelasi terkait aset dan liabilitas dengan nilai perusahaan (3) Kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh positif transaksi pihak berelasi terkait dengan aset dan liabilitas terhadap nilai perusahaan.

---

The purpose of this study is to examine the impact of related party transactions on the firm value. This study also examines the impact of corporate governance and family ownership on the correlation between related party transactions with firm value. This study uses price to book value ratio (PBV) as a proxy for firm value. Furthermore, this study only focuses on related party transactions in asset and liabilities. The sample for this study is 267 companies that listed in Indonesian Stock Exchange on 2010-2012.

The results for this study are (1) related party transactions that related to asset and liabilities has positive and significant impact on firm value (2) the effectiveness of board of commissioners? work as a major component of corporate governance strengthens the positive impact of related party transactions that related to asset and liabilities on firm value. On the other hand, the effectiveness of audit committee?s work has no impact on the correlation of related party transactions that related asset and liabilities with firm value (3) family ownership weakens the positive impact of related party transactions that related to asset and liabilities on firm value."