Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir, sementara dosen pada jabatan tertentu diharuskan melakukan publikasi karya ilmiah. Kesulitan yang dihadapi ini menjadikan beberapa pihak untuk menggunakan jasa penyusunan karya ilmiah. Berdasarkan hal ini perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis penerapan jasa penyusunan karya ilmiah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia serta menganalisis penerapan akad wakalah bil ujroh dalam kegiatan jasa penyusunan karya ilmiah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Menggunakan jasa penyusunan karya ilmiah khususnya untuk membuat karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik yaitu kepengarangan yang tidak sah, sesuai dengan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Peraturan tersebut sejalan dengan Hukum Islam berdasarkan teori Mashlahah Mursalah, sehingga mengikuti hukum yang dibuat pemerintah. Praktek jasa pembuatan karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah tidak memenuhi syarat wakalah bil ujrah, yaitu syarat objek wakalah merupakan kegiatan yang dibolehkan menurut Hukum Islam karena menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, hal tersebut tidak dibenarkan dan termasuk kepengarangan yang tidak sah. Dengan demikian menggunakan jasa pembuatan karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah adalah kegiatan yang tidak sah serta merupakan bentuk tolong-menolong dalam keburukan.

---

Students are required to complete final assignments, while lecturers in certain positions are required to publish scientific papers. The difficulties faced have led several parties to use scientific work preparation services. Based on this, research needs to be carried out to analyze the application of scientific work preparation services according to the regulations in force in Indonesia and to analyze the application of the wakalah bil ujrah agreement in scientific work preparation service activities in Indonesia. This research uses doctrinal research methods. Using scientific work preparation services, especially to create scientific work where the idea comes from a scientific work creation service provider, is a form of violation of academic integrity, namely unauthorized authorship, in accordance with the PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. This regulation is in line with Islamic law based on the Mashlahah Mursalah theory, so it only follows the laws made by the government. The practice of scientific work creation services whose ideas are provided by the scientific work creation service provider does not meet the requirements of wakalah bil ujrah, namely the requirements for wakalah objects are permitted activities according to Islamic law because according to the regulations in Indonesia, this is not permitted and includes invalid authorship. Therefore, using scientific work creation services whose idea is from the scientific work creation service provider is an illegal activity and is a form of helping in a bad way."

"ABSTRAKDalam Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah harus mematuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah guna memenuhi Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memuat aturan, dalam Murabahah, dimana Bank Syariah hendak memberi kuasa kepada Nasabah untuk membeli objek akad kepada Pihak Ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank Syariah. Terdapat Akta Notaris antara Bank X Syariah dengan Nasabah dalam Akta "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah" Nomor: 75 dan "Akad Wakalah" Nomor: 76, Dengan demikian Pembiayaan Murabahah dilakukan tanpa Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan tipelogi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, status kepemilikian objek dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Bank X Syariah dengan Nasabah sudah dimiliki Nasabah sedari awalnya. Hal tersebut tertera dalam "Akta Jaminan Fidusia" Nomor: 77 bahwa terdapat surat pernyataan Objek Akad dimiliki oleh Nasabah yang dibuat sehari sebelum dilaksanakannya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Dengan demikian penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tidak memenuhi rukun dan syarat Murabahah, serta Pembiayaan Murabahah dalam Hukum Positif Indonesia, dimana objek akad harus dimiliki Bank terlebih dahulu. Notaris tidak memperhatikan apa yang tertuang dalam draft ketiga akta, sehingga apa yang tertuang dalam Akta tidak memuat kebenaran transaksi antara Nasabah dan Bank X Syariah dihadapan Notaris. Akibatnya yang terjadi antara Nasabah dan Bank X Syariah bukanlah Murabahah melainkan pinjam meminjam dengan keuntungan yang menghadirkan unsur Riba. Patutnya Nasabah, Bank X Syariah dan Notaris memperhatikan rukun dan syarat Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah guna bermuamalah sesuai dengan Prinsip Syariah.

---

ABSTRACTIn Murabahah financing, Shariah Bank should comply the fatwa of DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/2000Murabahah in order to fulfill Sharia Principles. The Fatwas contain rules, in Murabahah, where Shariah Bank by the request of the customers purchase the object of the contract (assets or goods) from a third party. The Murabahah contract of sale must be done after the goods in principle belong to the Shariah Bank. There is a Notarial Deed between Bank X Syariah and the customer in the contract agreement of "Murabahah Bil Wakalah Number" 75. and "Wakalah Agreement" Number 76. Therefore, Murabahah financing was done without the customer carried out their Wakalah duties. This type of research was normative juridical research with analytical descriptive research typology. The research method produced a conclusion, that the ownership status of the object in the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah between Islamic bank X and the customer has been owned by the customer from the beginning. This contains in the premisse of "Fiduciary Deed" Number 77. that there is a statement letter that was made one day before the implementation of the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah that the object of the contract (asset or goods) belongs to the customer. Therefore, the implementation of Murabahah Bil Wakalah financing does not meet the pillars and conditions of Murabahah, also Murabahah financing in Indonesian positive law, where the object of the contract (assets or goods) must belong to the bank. The Notary public does not pay attention to what is stated in the third draft deed so that the statements in the deed do not contain the truth of transactions between the Bank X Syariah and the customer before the notary public. So, what happens between the Bank X Syariah and the customer is not Murabahha but loans with benefits that contain Riba. The customer, Bank X Syariah, and the notary public should pay attention to the pillars and the conditions of Murabahah Bil Wakalah financing to act according to the Shariah Principles."

"Adanya kebutuhan dalam pendataan karya ilmiah dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia mendorong SDM Fasilkom Universitas Indonesia untuk melakukan pendataan secara manual dengan melalui layanan indeksasi Scopus dan Google Scholar. Proses pendataan yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan pengambilan data untuk setiap karya ilmiah dilakukan secara manual. Kekurangan ini memicu dikembangkannya aplikasi berbasis web arsip data karya ilmiah dosen Fasilkom Universitas Indonesia. Pengembangan aplikasi berbasis web dipilih atas kemudahannya untuk diakses. Aplikasi web yang dikembangkan ini memberikan manfaat praktis untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan data karya ilmiah dosen Fasilkom UI. Aplikasi web yang dikembangkan dapat melakukan proses pengambilan data dari dua sumber yang berbeda secara bersamaan. Adapun data karya ilmiah yang disimpan ditampilkan sedemikian rupa dalam antarmuka pengguna dengan berbagai fitur sesuai dengan kebutuhan SDM Fasilkom Universitas Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan metodologi Scrum mengingat kemampuan adaptasinya yang tinggi untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi selama proses pengembangan berlangsung. Performa dan capaian aplikasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna diukur melalui evaluasi aplikasi dengan melakukan User Acceptance Testing (UAT) dan uji performa dengan Locust. Hasil dari UAT yang dilakukan menunjukkan keberhasilan dari seluruh test case yang dijalankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dari dibuatnya aplikasi ini telah tercapai.

---

The need for organizing the academic works of faculty members at the Faculty of Computer Science, University of Indonesia, has driven the human resources of Fasilkom Universitas Indonesia to manually collect data through the indexing services of Scopus and Google Scholar. The manual data collection process for each academic work consumed a considerable amount of time. To address this drawback, a web-based archive application for academic works of Fasilkom Universitas Indonesia was developed. The choice of a web-based application was driven by its accessibility and practical benefits in facilitating and expediting the process of retrieving academic work data. The developed web application has the capability to retrieve data from both Scopus and Google Scholar simultaneously. The stored scientific work data is presented in a user interface designed with various features tailored to the needs of Fasilkom Universitas Indonesia's human resources. The application was developed using the Scrum methodology, considering its high adaptability to accommodate changes during the development process. The performance and achievements of the application in meeting user requirements were measured through application evaluation, including User Acceptance Testing (UAT) and performance testing using Locust. The results of the conducted UAT demonstrated the successful execution of all test cases. Therefore, it can be concluded that the development of this application has successfully fulfilled the established requirements."

"Adanya kebutuhan dalam pendataan karya ilmiah dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia mendorong SDM Fasilkom Universitas Indonesia untuk melakukan pendataan secara manual dengan melalui layanan indeksasi Scopus dan Google Scholar. Proses pendataan yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan pengambilan data untuk setiap karya ilmiah dilakukan secara manual. Kekurangan ini memicu dikembangkannya aplikasi berbasis web arsip data karya ilmiah dosen Fasilkom Universitas Indonesia. Pengembangan aplikasi berbasis web dipilih atas kemudahannya untuk diakses. Aplikasi web yang dikembangkan ini memberikan manfaat praktis untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan data karya ilmiah dosen Fasilkom UI. Aplikasi web yang dikembangkan dapat melakukan proses pengambilan data dari dua sumber yang berbeda secara bersamaan. Adapun data karya ilmiah yang disimpan ditampilkan sedemikian rupa dalam antarmuka pengguna dengan berbagai fitur sesuai dengan kebutuhan SDM Fasilkom Universitas Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan metodologi Scrum mengingat kemampuan adaptasinya yang tinggi untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi selama proses pengembangan berlangsung. Performa dan capaian aplikasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna diukur melalui evaluasi aplikasi dengan melakukan User Acceptance Testing (UAT) dan uji performa dengan Locust. Hasil dari UAT yang dilakukan menunjukkan keberhasilan dari seluruh test case yang dijalankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dari dibuatnya aplikasi ini telah tercapai.

---

The need for organizing the academic works of faculty members at the Faculty of Computer Science, University of Indonesia, has driven the human resources of Fasilkom Universitas Indonesia to manually collect data through the indexing services of Scopus and Google Scholar. The manual data collection process for each academic work consumed a considerable amount of time. To address this drawback, a web-based archive application for academic works of Fasilkom Universitas Indonesia was developed. The choice of a web-based application was driven by its accessibility and practical benefits in facilitating and expediting the process of retrieving academic work data. The developed web application has the capability to retrieve data from both Scopus and Google Scholar simultaneously. The stored scientific work data is presented in a user interface designed with various features tailored to the needs of Fasilkom Universitas Indonesia's human resources. The application was developed using the Scrum methodology, considering its high adaptability to accommodate changes during the development process. The performance and achievements of the application in meeting user requirements were measured through application evaluation, including User Acceptance Testing (UAT) and performance testing using Locust. The results of the conducted UAT demonstrated the successful execution of all test cases. Therefore, it can be concluded that the development of this application has successfully fulfilled the established requirements."

"Hasanah Card merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia yang berbentuk kartu. Model pembiayaannya hampir sama dengan sistem kartu kredit pada bank Konvensional, namun yang membedakan adalah dalam menjalankan produk tersebut Bank Syariah Indonesia menggunakan Prinsip syariah. Dalam menjalankan produk Hasanah Card, Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Nasabah pengguna Hasanah Card memiliki kewajiban untuk membayar biaya atau fee atas layanan yang telah diberikan oleh bank. Biaya tersebut didasarkan pada jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Dalam hukum Islam diatur mengenai pemberian upah atas pekerjaan yang telah dilakukan atau yang disebut dengan ujrah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian fee pada produk Hasanah Card Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pada penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dan preskriptif serta didukung dengan jenis data sekunder. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa jenis biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah Hasanah Card antara lain monthly membership fee, annual membership fee, dan cash advance fee. Semua informasi terkait biaya tersebut dibagikan pada awal kesepakatan antara nasabah dengan bank. Mengenai kesesuaian biaya tersebut dengan didasarkan pada Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwasanya pemberian fee pada Hasanah Card sudah sepenuhnya sesuai. Akan tetapi perlu perubahan pada form pengajuan hasanah Card, sebab perlu dicantumkan informasi terkait fungsi dari masing-masing fee.

---

Hasanah Card is a financing product of Bank Syariah Indonesia in the form of a card. the financing model is almost the same as the credit card system at conventional banks. However, the difference is that in carrying out these products, Bank Syariah Indonesia uses sharia principles. In carrying out the Hasanah Card product, Bank Syariah Indonesia is guided by the DSN Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Concerning Sharia Cards. Hasanah Card user customers must pay fees for services provided by the Bank. The fee is based on the type of card owned by the customer. So the purpose of this study is to find out how Islamic law redemptions giving fees on Hasanah Card products of Indonesian Sharia Banks. This research is juridical-normative research using qualitative analysis methods. This research is also descriptive and prescriptive analytics and is supported by secondary data types. In practice, several types of fees must be made by Hasanah Card customers, including monthly membership fees, annual membership fees, and down payment fees. All information related to these costs is shared at the beginning of the agreement between the customer and the bank. Regarding the suitability of these costs based on Islamic law, it can be concluded that the fee for the Hasanah Card is not fully appropriate. However, it is necessary to change the Hasanah Card application form, because it is necessary to include information regarding the function of each fee."

"Bank Syariah semakin menunjukkan eksistensinya, salah satu produk perbankan Syariah termasuk melaksanakan akad pembiayaan murabahah bil wakalah. Pembebanan objek fidusia atas benda sebagai Jaminan Fidusia yang di buat dengan akta notariil. Akan tetapi dalam akad murabahah bil wakalah yang dibuat oleh Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Konvensional dengan menggunakan perjanjian dibawah tangan ini menjadi pertentangan yang ketika akad murabahah bil wakalah tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna, berdampak dengan terjadi perselisihan antara bank dan nasabah yang mana akta Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Adapun Implementasi akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dibawah tangan dengan pengikatan akta Jaminan Fidusia pada Bank DKI Syariah dan Peran Notaris dalam akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dibawah tangan dengan pengikatan akta Jaminan Fidusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Alat pengumpul data studi dokumen atas data sekunder. Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah dibawah tangan dibuat oleh Bank DKI Syariah telah sesuai dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pembuatan tidak menyertakan saksi saat pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris memiliki peran dalam hal membuat akta Jaminan Fidusia dan Covernote. Bank seharusnya menyertakan saksi-saksi pada pengikatan akadnya agar lebih memperkuat beban pembuktian dan bank metologi perhitungan margin seharusnya lebih dijelaskan kepada nasabah.

---

Bank Syariah increasingly show their existence, one of the Bank Syariah products including the murabahah financing agreement wakalah. The imposition of fiduciary objects over objects as fiduciary collateral made by notariil deed. However, in a murabahah bil wakalah contract made by Syariah Business Unit is a work unit of the head office of a Conventional Bank and using private deed, it is a conflict that when a murabahah bil wakalah contract cannot be a perfect proof, it results in a dispute between the bank and the customer where the fiduciary deed is additional agreement (accesoir) of a basic agreement that raises the obligation for the parties to fulfill an achievement. As for the implementation of Muralahah Bil Wakalah Private Deed With the Fiduciary Deed Of Bank DKI Syariah and the role of notary in murabahah bil wakalah private deed with the fiduciary deed. To answer these problems using the method of normative legal research with a document study data collection tool on secondary data. Murabah bil wakalah private deed by Bank DKI Syariah has been compliant with compliance with applicable laws and regulations, in the making does not include witness during implementation by applicable laws and regulations, role of notary in term of making a fiduciary deed and covernote. The bank should include witness in the binding of the contract to futher strengthen the burden of proof and the bank the methodology for calculating margins should be explained more to customers."

"Hadirnya sebuah bank syariah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan perbankan yang cepat, tepat, akurat dan efisien merupakan cita-cita dan keharusan yang harus diwujudkan oleh setiap bank syariah. Perbankan syariah sebagai suatu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, diharapkan dapat "berbeda" dengan perbankan yang telah ada, baik dari segi layanan maupun produk yang ditawarkan. Transaksi Letter of Credit (L/C) sebagai salah satu produk perbankan masa kini, diharapkan dapat dikembangkan pada bank syariah sebagai langkah awal dari terciptanya bank syariah yang berskala intemasional.Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor dengan pertimbangan bahwa transaksi ini memiliki data yang lengkap pada dua periode yang berbeda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 adalah tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelum terbitnya fatwa.Beberapa faktor diduga dapat menjadi penyebab rendahnya transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia seperti, pemanfaatan akad-akad dalam fatwa No. 35 yang belum maksimal, penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dan jumlah bank koresponden yang masih terbatas.Penelitian inipun memberikan beberapa masukan kepada Bank Muamalat, Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia dalam upaya peningkatan transaksi L/C di bank syariah.

---

The existence of a syariah bank that able to meet community demand for fast, proper, accurate and efficient banking service has become to objective and goal that must be realized by every syariah bank. Syariah banking as a system that established under alternative spirit, is expected would be "different" to existing banking, either the services or products offered. Letter of Credit (L/C) transaction as one of current banking products, is expected can be improved with syariah bank as an initial step of the creation of an international scale syariah bank.

This research is aimed to view the development of Export Letter of Credit (L/C) transaction with Bank Muamalat Indonesia before and after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 about Export Letter of Credit (L/C) with a consideration that this transaction has complete data in two different periods.

The research findings indicated that Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 is not better compared to before the issuance of fatwa on Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia.

Some factors that suspected triggered such low Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia such as, non-maximum application of akad-akad in fatwa No. 35, non-optimum utilization of information technology and limited number of correspondence banks.

This research also provides feedback to Bank Muamalat Indonesia, MUI National Syariah Council (DSN MUI) and Bank Indonesia in the effort to improve Letter of Credit (L/C) transaction with syariah bank."