Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini mengkaji pemolisian kolaboratif dalam penanganan konflik antara perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di wilayah hukum Polres Jombang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik secara berkelanjutan, dinamika kolaborasi internal antar satuan di Polres Jombang, serta partisipasi stakeholder dalam penanganan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara PSHT dan IKSPI disebabkan melalui tiga tahap yaitu tahap kotradiksi yang dipicu oleh doktrin seduluran, tahap sikap yang berkaitan dengan identitas sosial dan tahap perilaku berupa kekerasan dan dendam yang berkelanjutan. Kolaborasi internal di Polres Jombang melibatkan koordinasi antar satuan seperti Intelkam, Binmas, Sabhara, Lantas dan Reskrim, dengan Bagops sebagai koordinator utama. Partisipasi stakeholder mencakup berbagai upaya seperti pembentukan forum komunikasi, operasi gabungan, dan program pemberdayaan masyarakat. Meskipun telah ada upaya kolaboratif, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan evaluasi program penanganan konflik. Tantangan tersebut meliputi mekanisme evaluasi yang terstruktur dan kurangnya komunikasi antara satuan Polres. Selain itu, koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan dengan cara distribusi tugas dan rencana aksi yang jelas untuk memastikan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam penanganan konflik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemolisian kolaboratif, termasuk peningkatan partisipasi instansi terkait dalam perencanaan dan implementasi program, serta penguatan strategi penanganan akar masalah konflik secara holistik.

---

This research examines collaborative policing in handling conflicts between the Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) and Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) in the jurisdiction of Polres Jombang. Using a qualitative approach and case study method, this research aims to analyse the causes of ongoing conflict, the dynamics of internal collaboration between units in Jombang District Police, and stakeholder participation in conflict handling. The results showed that the conflict between PSHT and IKSPI was caused through three stages, namely the cotradiction stage triggered by the seduluran doctrine, the attitude stage related to social identity and the behavioural stage in the form of violence and ongoing grudges. Internal collaboration at Polres Jombang involves coordination between units such as Intelkam, Binmas, Sabhara, Lantas and Reskrim, with Bagops as the main coordinator. Stakeholder participation includes various efforts such as the establishment of communication forums, joint operations, and community empowerment programmes. Despite collaborative efforts, challenges remain in the implementation and evaluation of conflict management programmes. These challenges include a structured evaluation mechanism and a lack of communication between Polres units. In addition, inter-agency coordination still needs to be improved by way of a clear distribution of tasks and action plans to ensure a more integrated approach to conflict management. This research provides recommendations to improve the effectiveness of collaborative policing, including increased participation of relevant agencies in programme planning and implementation, as well as strengthening strategies to address the root causes of conflict holistically

"

"Dalam tes ini saya ingin menunjukkan pemolisian oleh Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Bogor adalah penegakan hukum yang berpihak untuk meredam gejolak sosial pada masyarakat setempat. Keberpihakan Polres Bogor timbul karena warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran dipandang sebagai perusuh yang menentang kebijakan pemerintah. Dalam keadaan seperti ini polisi menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus mengatasi para perusuh yang melakukan pelanggaran hukum, dengan melakukan penangkapan dan memprosesnya secara hukum.Sebanyak 8 orang personil Polres Bogor dari Bintara sampai dengan Perwira Menengah, 5 orang Pegawai Pemerintah Daerah dan 10 orang warga masyarakat ikut berpartisipasi menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Selain menggunakan tehnik wawancara berpedoman, penelitian juga menggunakan pengamatan, pengamatan terlibat, serta kajian dokumen Pores Bogor antara tahun 2000 sampai dengan 2005 dan dokumen proses perijinan serta pembangunan TPST dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta perusahaan pengelola.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST pemolisian yang dilaksanakan adalah tindakan reaktif dan represif yang acuannya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada Prosedur Tetap O1/X11998 tetang tindakan tegas bagi Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) atau Pengendali Huru-Hara (PHH) Poiri dalam rangka penindakan kerusuhan massa atau huru-hara. Selain itu Penangakapan dilakukan dengan kekerasan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengrusakan dan pembakaran. Kekerasan dilakukan terhadap warga masyarakat yang tidak tertib, melakukan kerusuhan dan menentang kebijakan pemerintah serta menolak untuk ditangkap, diamankan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa.Penegakan hukum yang menjadi acuan dalam penanganan gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat setempat terbukti tidak efektif untuk peredaman konflik. Hal ini menggambarkan ketidaksiapan Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST. Karena yang digunakan adalah cara pemolisian tradisional yang biasanya dilakukan dengan menunjukkan kekuatan polisi sebagai penegak hukum. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Bogor bertujuan untuk mengatasi tindakan warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran TPST, yang pada kenyataannya tidak menghilangkan atau meredam konflik yang terjadi antara warga dengan perusahaan.Upaya pencegahaan kejahatan seperti tugas penyelidikan dengan tujuan untuk mendeteksi poiensi-potensi konflik kurang mendapat perhatian. Akibatnya tugas tersebut dilaksanakan dengan asal-asalan sehingga tidak menghasilkan Informasi tepat atau tidak mempunyai data yang akurat yang dapat dianalisa untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan dalam menangani konflik. Tugas penggalangan yang intensif baru dilaksanakan setelah terjadinya kerusuhan massa, sehingga masyarakat sangat sulit didekati karena ketidakpercayaan mereka kepada polisi yang semakin besar. Rasa tidak percaya warga masyarakat terhadap polisi terjadi karena penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polisi dalam menangani permasalahan TPST tidak adil dan berpihak serta penangkapan yang dilaksanakan oleh petugas polisi saat terjadinya kerusuhan dilakukan dengan kekerasan.Sedangkan atensi pimpinan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hanya sebatas memberikan perintah tanpa adanya dukungan sumberdaya yang memadai. Perintah-perintah tersebut rliberikan sekedar untuk menjalankan kewajiban sebagai pemimpin tanpa dilandasi rasa tanggung jawab yang besar sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Atensi dan perhatian terhadap upaya pencegahaan kejahatan serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baru dilaksanakan dengan lebih baik setelah terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan kerusakankerusakan yang sangat merugikan."

"Melihat permasalahan yang semakin kompleks dan permasalahan kejahatan curanmor dengan berbagai modus operandi yang terus mengalami perkembangan, tentunya membuat Polri terus berupaya mengungkap tindak pidana curanmor guna tertib dan tegaknya hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku curanmor, pengambilan keputusan oleh Kapolsek dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan manfaat penelitian ini, berupa manfaat praktis dan manfaat akademik.Manfaat praktis, ditujukan bagi Polri khususnya Polsek Kelapa Dua dalam proses pengambilan keputusan terhadap penanganan tindak pidana curanmor.Sedangkan secara akademis sebagai kajian dan pengembangan ilmu kepolisian di lingkungan Polri.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan bahwa modus operandi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua diantaranya waktu pada umumnya pada malam hari, di tempat pertokoan/perbelanjaan, warnet, kantor yang tidak dilengkapi dengan kunci ganda.Dalam pengambilan keputusan, Kapolsek melakukan alternatif penanggulangan terdiri dari dua alternatif. Namun dari kedua alternatif tersebut yang dianggap efektif adalah alternatif pertama terdiri dari : (1) melakukan tindakan preventif, melakukan himbauan-himbauan kepada pemilik warnet/pertokoan, (2) menghimbau masyarakat untuk segera melakukan tindakan hukum bila terjadi curanmor, (3) melakukan kerjasama dengan pihak dealer, (4) pembuktian forensik, (5) kerjasama dengan pihak kepolisian wilayah.Terjadinya curanmor dipengaruhi oleh factor internal yaitu dilihat dari aspek penegak hukum, kemampuan personel dan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi undang-undang, faktor masyarakat, budaya, gangguan kamtibmas, dan faktor ekonomi.

---

Seeing the increasingly complex problems and crime problems curanmor with various modus operandi had been developed, of course, make the police continue to unravel the crime of curanmor to order and upholding hukum.Tujuan this study to determine the modus operandi of the perpetrators curanmor, decision-making by the police chief and the factor- factor mempengaruhi.Sedangkan benefits of this research, in the form of practical benefits and practical benefits akademik. Manfaat, intended for police, especially police Kelapa Dua in the decision-making process on the handling of criminal acts curanmor.Sedangkan academically as police study and development of science in environmental Polri. Tesis The method uses a qualitative approach to the conclusion of the discussion deskriptif.

Berdasarkan that the modus operandi of criminal offenses in the jurisdiction police curanmor Coconut Two of time is generally in the evening, at the mall / shopping, cafe, offices are not equipped with key decision ganda.Dalam decision, the police chief did consist of two alternative countermeasures alternatif. Namun of these two alternatives are considered effective is the first alternative consists of: (1) preventive action, doing call-to persuade the owner of the cafe / shopping, (2) calling on the public to immediately curanmor legal action in the event, (3) to cooperate with the dealer, (4) forensic evidence, (5) cooperation with the police wilayah.Terjadinya curanmor influenced by internal factors that can be seen from the aspect of law enforcement, personnel capabilities and infrastructure support . The external factors include legislation, factors of society, culture, security and order disruption, and economic factors."

"Konflik merupakan suatu perselisihan antara dua atau beberapa individu, kelompok atauorganisasi. Konflik antar warga terjadi di Jalan Tambak Manggarai Jakarta Selatan.Konflik tersebut dapat mengganggu kehidupan masyarakat setempat dan sebab itu perlupengamanan dari Polri. Tujuan penulisan tesis ini adalah memberi gambaran kepadamasyarakat bahwa perkelahian antar warga selalu menimbulkan kerugian, membuatmasyarakat sekitar menjadi resah. Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, TokohPemuda, TNI, Polri Dalam Mengatasi Konflik warga di Manggarai Jakarta Selatan sangatdiperlukan baik dalam mencegah ataupun pasca tawuran.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Yaitu denganmengumpulkan data di lapangan dan wawancara langsung kepada masyarakat danpetugas yang mengalami dampak perkelahian antar warga tersebut.Dari hasil penelitian mengenai peran Polri dalam mengatasi konflik antar warga diManggarai Jakarta Selatan adalah antara lain : a Mendorong para tokoh masyarakatmelakukan kesepakatan dengan warganya agar tidak terpengaruh lagi terhadap profokasidari orang-orang yang tidak bertanggung jawab; b Membuat perjanjian dengan wargayang terlibat perkelahian dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokohpemuda; c Mendorong tokoh masyarakat bisa memberikan contoh yang baik kepadawarganya sebagai pemulai; d Tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi mediatordalam proses mendamaikan konflik.Dengan demikian disamping melaksanakan tugas-tugas pengamanan sebagaimanabiasanya, disarankan Polri mendorong masyarakat lebih sering melakukan kegiatanbersama dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama

---

Conflict is a dispute between two or several individuals, group or organization. There wasa conflict happened at Tambak street, Manggarai South Jakarta in March 2017. Becauseof that, the existence of Indonesian National Police was required for handling conflicts insociety. The writing purpose of this thesis is to give an overview for the society thatfighting never give positive impact, infact it would create fidgety among community. Therole of community leader, religious figure, youth figure, military and INP in overcomingconflict in Manggarai ndash South Jakarta is required not only for preventing the fight itselfbut also solving problems after fighting.The research method used is a of qualitative methods by collecting data in the field andinterviewing to the community and officers who experienced the impact caused byresident rsquo s fight at Manggarai ndash South Jakarta.The research result of INP rsquo s role in resolving conflict between society can be seen from a INP could reduce the occurance of conflict by making agreements betweencommunity leader and the society in order to avoid its citizen to get affected bythe provocation of unresponsible people so that the conflict would not beincreased.b INP conducted prevention of subsequent conflicts by making agreement withcitizens who involved with the case along with community leader, religiousfigure and youth figure.c As a role model for its citizens, the community leader provided a good exampleso the citizens would also show good behaviour as well.d The community leader and religious figure acted as a mediator in the peaceprocess of its conflict. It needs several mediation phases, such as the third partybecome a mediator for assitance and advisor.e The community leaders become a forum for receiving inspirations of the citizenbecause they were considered as a person who can accomodate and solveproblems of its citizen.Based on the research can be concluded that INP rsquo s role in the settlement of citizen rsquo sconflict at Tambak street Manggarai ndash South Jakarta had gone well as the citizen rsquo sdemand, the community leaders have performed their duties in accordance withprovisions on both parties in conflict and in accordance with the provisions of district,sub district and DKI Jakarta government"

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau dan perairan yang luas, terletak pada posisi silang dunia diantara dua benua dan dua samudra sells didukung dengan potensi sumber daya kelautan yang melirnpah. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan . tujuan nasional. Namun, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, kondisi geografi Indonesia tersebut dapat memberiican peluang terjadinya berbagai bentuk dan jenis aneaman, diantaranya isu keamanan taut khususnya illegal fishing, sehingga diperlukan upaya pertabanan regatta. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa TNI AL berperan sebagai alat pertahanan negara di laut. Oleh karena itu, TNI AL dituntut untuk mampu melaksanakan pecan dan tugasnya dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum di taut.Tujuan penelitian ini untuk memberkan gambaran otentik peran TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Indonesia saat ini serta kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptit data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan wavvancara dari beberapa pakar di Mabes TNI AL, Koa.rmabar dan Lantarnal III untuk memperoleh gambaran tentang peran TNI AL dalam melaksanakan penegalcan hukum di laut.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yakni metalcukan analisis yang bersifat deskriptif yang dilandasi oleh teoriteori yang relevan, selanjutnya seluruh infonnasi yang diperoleh dilapangan ditakulcan reduksi data, display data serta pengambilan kesimpulanDari basil penelitian dapat diperoleh masnilaan bahwa seam universal Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil. Bagi TNI AL, peran ini telah diimplementnisaan dalam berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tugas TNI AL dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan penegakkan hukum di laut. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tabun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan menegakan hUkum menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Tugas ini, pelaksanaannya diimplementasikan dalam tugas penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di perairan Indonesia, Dalam praktek pelalcsanaan penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di taut di lakukan secara serentak, karena walaupun keduanya dapat dibedakan nmun tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan, disisi lain merupakan penegakan kedaulatan sedangkan disisi sebaliknya merupakan penegakan bukum. Adanya perbedaan tergantung pads intensitas ancaman yang dihadapi. Sehingga bubungan aotana penegakan kedaulatan dan penegakan hukum adalah merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan Pecan TNI AL sebagai penegak hukum di taut khususnya dalam penanganan illegal fishing sampai saat hi ma5lb relevan dan diperlukan, karena kevvenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik terhadap tindak pidana di bidang perikanan mempunyai landa:,an hukum yang kuat dan dic antumkan secara jelas dalarn peratwan perundang-undangan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Dan telah memberiikan kontribusi terhadap katahanan nasional balk di bidang ekonomi maupun pertahanan keamanan.

---

The unitary state of Republic Indonesia as the biggest archipelagic state and has thousands of islands and also wide territorial waters, is located on crosswise position of the earth, between two continents and two oceans and also supported by the abundance of sea resource. This condition can be exploited to guarantee in the interest of the state to bring into reality its national goals. However, a long with the development of the strategic area which dynamically change, this geography condition of Indonesian can give a chance to appear various kind of threat, one of which is the issue of sea safety especially about the illegal fishing, therefore the state defense is needed. According to the commission of law No. 3, 2002 about the state defense, this is said that the Indonesia Navy has a role as a device of the state defense in the sea. Therefore, the Indonesian Navy is demanded to be able to do its role and duties in order to uphold the sovereignty and law in the sea.The aim of this research is to give an authentic view of the Navy role in taking over the enforcement of law against the illegal fishing in the Indonesian territorial waters and also giving its contribution towards the National defense.This kind of research method uses the qualitative approach with the descriptive method. The data is obtained through literature studies and interviewing to some experts at the Indonesian Navy Headquarters, Koarmabar and Lantamal HI in order to get a view about its role in taking over the enforcement of law in the sea.The analysis technique which is used in this research is known as the qualitative analysis technique that is taking over the descriptive analysis which is based on relevant theories and furthermore taking over the data reduction of all field information and giving the data display and making conclusionBased on the result of its research can be obtained an input that is universally the Navy has three roles, those are military role, diplomacy and police action. For the Navy itself, those roles have been implemented in various regulations of legislation that organize the duties of the Navy in taking over the enforcement of sovereignty and law in the sea. According to Law No. 34, 2004 about the Indonesian Army, declares that the Indonesian Navy has the duty to take over the defense duty and to uphold the law/keep the safety of the National Jurisdiction territory. And the realization of this duty is implemented in the duty of upholding the sovereignty and law towards the Indonesian territorial waters. Practically, the realization is done all at. Once, because both of them cannot be separated even though they are differentiable. Both of them are united, they can be as the sovereignty enforcement or law. The distinction appeared depends on the intensity of the threat. Therefore, the relationships between them are united and undetectable in action. The Navy role as the upholder of law in the sea especially in handling the illegal fishing case, up to now is still relevant and needed, because the authority of the Navy officers as the investigators towards criminal act in fishery affairs has a strong law base and is attached clearly in the regulation of legislation, either in the national law or international law. And it has given its contribution towards the national defense either in economy sector or safety defense."

"Study on grade of collaboration and graph communication of the authors for Indonesia Agricultural Research and Development Journal (IARDJ) and Indonesia Journal Of Agricultural Science (IJAS) published in 2005-2006 aimed at determining researcher collaboration ang their productivity,and also they who were capable as synthetical point comparing to researchers who collaborated rearly or even never...."

"Fokus penelitian Tesis ini adalah kompetensi mediator Polri dalam menangani konflik. Penelitian ini dipandang penting dilakukan sebab mediasi yang dilakukan oleh Polres Belitung dalam menangani konflik yang melibatkan warga Desa Sungai Padang beretnis Melayu-Belitung dengan para pekerja bangunan yang beretnis Madura-Belitung, menghasilkan kesepakatan berupa dilanjutkannya 3 dari 4 perkara ke proses peradilan. Konsekuensinya adalah mediasi yang dilakukan kecil kemungkinan dapat menyentuh dan memperbaiki relasi para pihak yang rusak akibat konflik yang terjadi. Artinya,agar mediasi dapat mewujudkan nilai keadilan restoratif, perlu dilaksanakan oleh mediator yang berkompeten. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian Tesis ini adalah, sebagai berikut: pertama, bagaimana proses mediasi yang dilaksanakan oleh Polres Belitung? Kedua, bagaimana kompetensi personil Polres Belitung dalam melaksanakan mediasi pada kasus konflik. Kompetensi apa saja yang seyogyanya dimiliki oleh mediator Polri agar mediasi yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Sebagai pisau analisis, dalam penelitian Tesis ini digunakan teori Kompetensi Spencer (1993) konsep tentang mediator transformatif, konsep mediasi penal, dan teori tentang kerumunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran sekuensial eksploratori. Kuesioner penelitian kunatitatif dibuat berdasarkan data kualitatif dan digunakan sebagai generalisasi yang mendukung data kualitatif yang dominan dalam penelitian ini.Adapun temuan penelitian (1) proses mediasi yang dilaksanakan oleh Polres Belitung masih bernuansa penegakan hukum retributif (2) personil Polres Belitung belum memiliki kompetensi yang maksimal dalam melaksanakan mediasi konflik. (3) keterampilan "mendengarkan untuk memahami" yang berbasis pengetahuan "lintas budaya" menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh mediator Polri dalam men-transformasi konflik. Dari temuan penelitian tersebut, direkomendasikan (1) perlu dilakukan sosialisasi agar personil Polri berpedoman pada UU PKS dalam menangani konflik dan diperlukan SOP lebih lanjut yang mengatur tentang tahapan dan teknik mediasi. (2) Perlunya melakukan kerjasama peningkatan kompetensi dengan PMN. (3) Perlu meningkatkan pelatihan interpersonal skill bagi setiap personil Polri (4) Perlu memasukkan / menambahkan materi ajar yang berkaitan dengan keadilan restoratif, konflik, dan pengetahuan lintas budaya dalam pendidikan Polri.

---

The research focus of this thesis was mediator competency of INP. This research is important because the mediation performed by the Belitung Resort Police in handling conflict involving people of Sungai Padang village of Melayu-Belitung ethnicity with the construction worker of Madura-Belitung ethnicity was resulting in an agreement of the continuation of 3 out of 4 cases to judicial process. The consequence of this mediation is the damaged relation of each party due to the conflict is unlikely to be completely heal and repaired. This means that a competent mediator is required in a mediation to manifest the value of restorative justice. The problems presented in this thesis were as follow: 1) How did the mediation process by the Belitung Resort Police? 2) How does the personnel competency of the Belitung Resort Police in performing the mediation in a conflict case? What are the required competence for a mediator in the INP to ensure that the mediations are in accordance with the value of restorative justice? The Spencer's Competence (1993) theory was used in this thesis. It is a concept of Transformative Mediator (Kraybill), concept of Penal Mediation, and the theory of Crowd. This thesis used mixed-methods sequential explanatory approach. The quantitative questionnaire research was made based on the qualitative data and was used as a generalization supporting the dominant qualitative data in this research.

The research finding in this research are as follows: 1) The mediation process carried out by the Belitung Resort Police is still enforcing the retributive law. 2) The personnel of the Belitung Resort Police are yet to have maximum competence of conflict mediation. 3) The skills of "hear to understand" which based on "cross culture" knowledge is the main competency required to have for mediators of the Republic of Indonesian police to transform conflicts. From the research finding above, the suggestions formed are as follow: 1) It is necessary to socialize that the personnel of the Republic of Indonesian Police to follow the guidelines of the UU PKS in handing conflicts and further SOP governing the mediation stages and techniques are necessary. 2) It is necessary to form a cooperation to improve the competency by PMN. 3) Improve the interpersonal skill training for every personnel of the INP. 4) Insert/add learning material related to restorative justice, conflict, and cross culture knowledge in the education of the INP."

"Pelaksanaan community policing oleh Polri diharapkan dapat mengatasiterhadap semakin meningkatnya potensi konflik yang terjadi di masyarakat khususnyapada kecamatan johar baru. Kebiasaan polisi selama ini dalam mengatasi berbagaikonflik yang cenderung masih menggunakan tindakan koersif paksaan harus segeradirubah. Dalam prakteknya, polisi dapat berperan sebagai mediator konflik yang terjadipada penanganan tawuran di johar baru..Fokus penelitian ini untuk mengekspolorasi strategi pemolisian yang dilakukanoleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam pencegahan konflik sosial tawuran di KecamatanJohar Baru dengan menggunakan konsep dan teori yaitu : Konsep Ilmu Kepolisian,Teori Problem Oriented Policing, Teori Konflik, Teori Manajemen Strategi.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengunakan metodepenelitian secara studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara, penelitian dokumen, dan materi audio dan visual. Teknik analisis datamenggunakan teknik triangulasi data.Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik sosial tawuran yang terjadi dikecamatan Johar Baru benar merupakan proses sosial. Faktor Penyebab konflik sosialtawuran yang terjadi di kecamatan Johar Baru terdiri dari pemicu, faktor penyebab inti,faktor yang memobilisasi dan faktor yang memperburuk. Penulis juga menemukanbahwa Polres Metro Jakarta Pusat belum melaksanakan strategi pemolisian sesuaidengan konsep dan teori yang digunakan dalam penulisan ini. Dalam penelitian inipenulis merekomendasikan Strategi pemolisian dalam pencegahan konflik sosialtawuran dengan pemantapan Program Zero Tawuran.Kesimpulan penelitian ini memberikan deskripsi mengenai konflik sosialtawuran di Kecamatan Johar Baru yang dilatarbelakangi motif ekonomi. Hal inidisebabkan karena kebutuhan dasar masyarakat setempat yang dikecewakan. Strategipemolisian yang diharapkan dalam pencegehan konflik sosial tawuran di KecamatanJohar Baru dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadappemantapan strategi itu sendiri. Perumusan strategi pemolisian yang akan datangdiharapkan dapat mempedomani tahapan-tahapan manajemen strategi yang didalamnya memuat strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangdengan tetap memperhatikan kemampuan analisa sesuai dengan konsep IlmuKepolisian dan teori Problem Oriented Policing.

---

The implementation of community policing by the Police is expected to addressthe increasing potential for conflict in the community, especially in the districts newVenus. Habits police so far in overcoming a variety of conflicts that tend to still usecoercive measures coercion should be changed. In practice, the police can play a roleas mediator in the conflict handling of clashes in Johar Baru .The focus of this research is to explore policing strategies conducted by CentralJakarta Metro Police in the prevention of social conflicts brawl in the district of JoharBaru by using the concepts and theories which are Concept of Police Science, Theoryof Problem Oriented Policing, Conflict Theory, Theory of Strategic Management. Theapproach used is a qualitative approach using the method of case study research. Datacollection techniques using observation, interviews, research documents, and audio andvisual material. Data were analyzed using data triangulation technique.The results showed that social conflicts brawl that occurred in the district ofJohar Baru really a social process. Causes of social conflict brawl that occurred in JoharBaru sub district consists of a trigger, the core causal factors, factors that mobilize andfactors that aggravate. The author also found that Central Jakarta Metro Police have notimplemented policing strategy in accordance with the concepts and theories used in thispaper. In this study the authors recommend the policing strategy in conflict preventionby strengthening the social brawl Zero Program.Conclusions This study provides a description of the social conflict in thedistrict of Johar Baru brawl against the backdrop of economic motives. This is becausethe basic needs of local people disillusioned. Expected policing strategies in theprevention of social conflicts brawl in the district of Johar Baru done with attention tothe factors that influence the consolidation strategy itself. Policing strategy formulationthat will come are expected to be guided by the stages of strategy management in whichincludes short term strategy, medium term and long term with regard to the analysiscapabilities in accordance with the concept of Police Science and the theory of ProblemOriented Policing."

"Dalam semua organisasi, setiap anggotanya akan berinteraksi dan tergantung satu sama lain pada saat melakukan pekerjaan. Saling ketergantungan ini dapat menciptakan suatu kerja sama di antara mereka dan kerja sama itu menjadi merupakan faktor penting yang dapat melandasi koordinasi antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam organisasi, kerja sama tidak selalu tercipta dalam semua situasi kerja, sebaliknya justru konfliklah yang sering mewarnai kehidupan organisasi. lvancevich dan Matteson (1990) menyatakan bahwa situasi saling ketergantungan dapat menyebabkan dua hal yang bertolak belakang yaitu kerja sama atau konflik. Konflik ini dapat terjadi bila sedikitnya terdapat dua partisipan, baik individuai atau kelompok, yang memiliki tujuan atau prioritas yang berbeda. Konflik dapat dialami oleh siapa saja dalam posisi apa saja, namun konfiik akan Iebih sering dihadapi oleh manajer karena posisi manajer di dalam organisasi yang terletak di posisi tengah (middle line) di antara manajer puncak dan karyawan operasional (Robbins,1989). Hal tersebut membuat manajer berinteraksi dengan banyak orang, yaitu dengan atasan, dengan rekan kerja yang setingkat atau dengan bawahannnya. Dalam interaksi tersebut, konflik dapat terjadi. Konflik harus diwaspadai oleh manajer karena kehadirannya dapat berkembang menjadi parah dan sulit terpecahkan karena terdapat kontes "menang-kalah". Akibat yang dihasilkan konflik dapat pula mengganggu kerja sama yang telah ada sebelumnya dan dapat mengakibatkan ketegangan individu. Secara Iebih luas konflik dapat pula menyebabkan motivasi kerja partisipan menurun sehingga dapat menghambat unjuk kerjanya atau kelompok (Wexley & Yuki, 1984). Karena dalam perkembangannya konflik dapat berkembang menjadi merugikan maka gaya penanganan konflik yang tepat mutlak harus ditampilkan manajer. Thomas (dalam Sekaran 1989) menyatakan terdapat lima gaya penanganan konflik yang biasa di tampilkan manajer. Menurut Robbins (1989) tidak ada satu gaya penanganan konflik yang tepat untuk semua situasi. Namun pendapat itu berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Kilmann & Thomas (dalam Robbins & Hunsaker, 1996) yang menyatakan bahwa walaupun variasi gaya penanganan konflik dapat ditampilkan oleh manajer sesuai konflik yang dihadapinya, setiap manajer memiliki kecenderungan untuk manampilkan satu gaya penanganan konflik. Gaya ini merupakan gaya konflik dasar yang ada pada diri manajer dan merupakan gaya penanganan konflik yang sering diandalkan manajer. Dari kelima gaya penanganan konflik yang ada terdapat gaya penanganan konflik secara kolaborasi yang menurut Benfari (1991) merupakan solusi menang-menang, sedangkan menurut Wexley & Thomas (1984) merupakan teknik pemecahan masalah yang integratif. Berdasarkan hal tersebut kolaborasi merupakan gaya penanganan konflik yang paling efektif karena akar masalah atau konflik yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara damai dan dapat memuaskan berbagai pihak. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti mengenai sikap manajer terhadap gaya kolaborasi dengan pertimbangan bahwa dengan mengetahui sikap tersebut peneliti dapat mengetahui kecenderungan manajer untuk menampilkan perilaku kolaboratif daiam menghadapi situasi konflik. Untuk mengetahui penyebab internal yang dapat mempengaruhi konflik maka peneiiti mencoba untuk meiihatnya dari sudut pandang teori motivasi, karena motivasi dianggap dapat menjelaskan semua perilaku yang disadari manusia (Newstrom & Davis, 1993). Sedangkan teori motivasi yang akan dilihat hubungannya denga gaya penanganan konflik secara kolaborasi adalah teori motif sosial yang dikemukakan oleh McClelland, yaitu motif berprestasi (achievement motive), motif afiliasi (affiliation motive), dan motif kekuasaan (power motive). Sementara itu Robbins (1989) menyatakan bahwa ketiga motif itu terdapat daiam diri individu dengan derajat yang berbeda-beda. Dengan demikian setiap motif dapat memberikan sumbangan secara berbeda terhadap gaya penanganan konflik secara kolaborasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melihat (a) apakah motif berprestasi, motif afiliasi dan motif kekuasaan secara bersama-sama memberikan sumbangan yang bermakna terhadap gaya penanganan konflik secara kolaborasi yang dimiliki manajer (b) motif mana sajakah yang memberikan sumbangan yang paiing bemakna terhadap gaya penanganan konfiik secara kolaborasi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian korelasional dengan teknik pengambilan data lapangan dan tanpa memberikan manipulasi kepada responden penelitian, yang dilakukan pada 125 kepala bagian di PT. X yang berlokasi di darah Tangerang. Daiam penelitian ini ada dua instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen pertama untuk mengukur motif sosial yang mengukur kedekatan seseorang dengan ciri-ciri orang yang memiliki motif tertentu secara teoritis (skala motif sosial) dan instrumen yang kedua untuk mengukur sikap terhadap gaya penanganan konflik secara kolaborasi (skala gaya penanganan konflik secara kolaborasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada subjek peneiitian ini, motif berpresfasi, motif afiliasi dan motif kekuasaan secara bersama-sama ternyata tidak memberikan sumbangan yang bermakna terhadap gaya penanganan konflik secara kolaborasi karena secara jelas ditunjukkan bahwa hanya motif berprestasi yang memberikan sumbangan yang bermakna terhadap gaya kolaborasi. Selain itu jika dilihat hubungan masing-masing motif terhadap gaya penanganan konflik secara kolaborasi dengan teknik koreiasi parsial diperoleh hasil bahwa motif berprestasi memberikan sumbangan yang bermakna terhadap gaya penanganan konflik secara koiaborasi dan kedua motif yang Iain, motif afiliasi dan motif kekuasaan tidak memberikan sumbangan yang bermakna terhadap gaya penanganan konflik secara kolaborasi. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya perbedaan yang signifikan antara gaya penanganan konflik secara kolaborasi yang dimiliki responden yang berlatar belakang SMA, Akademi dan perguruan tinggi. Untuk penelitian lebih Ianjut peneliti menyarankan agar pengukuran variabel gaya penanganan konflik juga dilakukan pada gaya kompetisi, kompromi, menghindar dan akomodasi agar dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh gaya penanganan konflik yang ada pada diri manajer. Selain itu untuk mempertajam hasil penelitian, subjek peneiitian juga dapat diambil dari kalangan manajer lini pertama dan manajer puncak sehingga dapat diketahui perbedaan yang ditampilkan ketiga golongan manajer dalam menghadapi konflik Sedangkan untuk alat yang digunakan daiam penelitian ini sebaiknya dilakukan pengukuran construct validity agar lebih yakin bahwa alat ukur tersebut memang mengukur suatu konstruk variabel yang hendak diukur."