Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tugas dan tanggung jawab dari tenaga ahli teknologi laboratorium medik, melaksanakan pelayanan laboratorium medis, yang meliputi pengambilan dan analisis terhadap spesimen biologi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 menyebutkan minimal 9 jenis tenaga di Puskesmas, salah satunya tenaga ATLM, berdasarkan data SISDMK terdapat 43 Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, semantara Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM hanya ada 15 Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan tenaga ATLM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus Analisis Ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Atlm) Puskesmas di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 43 Puskesmas di level Kabupaten ada 28 Puskesmas yang belum memiliki tenaga ATLM sehingga belum memenuhi kesesuaian standar PMK 43 tahun 2019, hanya 15 Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM dan baru 7 Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga. Perencanaan yang baik, insentif yang memadai, pengembangan karier yang jelas diharapakan mampu menjadi solusi terhadap ketersediaan dan pemenuhan tenaga ATLM di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

---

Duties and responsibilities of medical laboratory technology experts, carrying out medical laboratory services, which include taking and analyzing biological specimens. Minister of Health Regulation Number 43 of 2019 states that there are a minimum of 9 types of personnel in Puskesmas, one of which is ATLM personnel. Based on SISDMK data, there are 43 Puskesmas in the Lebak District Health Service, while there are only 15 Puskesmas that have ATLM personnel. The aim of this research is to see a picture of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill ATLM personnel. This research uses a qualitative research method with a case study design, analysis of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill medical laboratory technology experts (ATLM) for health centers in Lebak Regency, Banten Province in 2023. The results of the research show that of the 43 health centers at the district level, there are 28 health centers that do not yet have ATLM personnel therefore do not meet the standards of PMK 43 of 2019, only 15 Community Health Centers have ATLM personnel and only 7 Community Health Centers have 9 types of personnel. Good planning, adequate incentives, clear career development are expected to be a solution to the availability and fulfillment of ATLM personnel in the Lebak District Health Service, Banten Province.

"

"Tantangan utama unit laboratorium klinik di rumah sakit saat ini adalah melakukan efisiensi biaya terutama biaya sumber daya manusia. Di sisi lain pasien dan dokter menginginkan hasil pemeriksaan laboratorium yang lebih cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan ahli teknologi laboratorium medik berdasarkan beban kerja di Unit Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah operational research dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis beban kerja dilakukan terhadap seluruh tenaga ahli teknologi laboratorium medik yang berjumlah 15 orang dengan metode kombinasi work sampling dan daily log. Perhitungan kebutuhan tenaga dilakukan dengan 3 metode yaitu Metode Ilyas, Metode WISN, dan Metode Full Time Equivalent. Hasil penelitian adalah dibutuhkan 18 orang tenaga ahli teknologi laboratorium medik menurut Metode Ilyas, 21 orang menurut Metode WISN, dan 17 orang menurut Metode Full Time Equivalent. Disarankan kepada Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru agar menambah 3 orang tenaga ahli teknologi laboratorium medik.

---

The main challenge of the clinical laboratory unit in hospitals today is to carry out cost efficiency, especially the cost of human resources. On the other hand, patients and doctors want the results of laboratory tests that are faster and more accurate. This study aims to determine the number of medical laboratory technology experts needs based on workload at the Clinical Laboratory Unit of the Santa Maria Pekanbaru Hospital. The research method used is operational research with quantitative and qualitative analysis. Workload analysis was carried out on all 15 medical laboratory technology experts with a combination of work sampling and daily log methods. Calculation of workforce needs is carried out with 3 methods, namely the Ilyas Method, the WISN Method, and the Full Time Equivalent Method. The results of research were the needs of 18 medical laboratory technology experts according Ilyas Method, 21 person according WISN Method, and 17 person according Full Time Equivalent Method. It was recommended to the Santa Maria Pekanbaru Hospital to add 3 medical laboratory technology experts. "

"Kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Sejak akreditasi tahun 2017 di Puskesmas Kalijaga Permai belum pernah dilakukan evaluasi kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan rawat jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan rawat jalan di Puskesmas Kalijaga Permai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dengan kerangka teori kepatuhan diadaptasi dari theory of planned behavior, theory of knowledge, attitude dan practice serta theory of compliance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan petugas terhadap Standar Operating Procedure pelayanan rawat jalan di Puskesmas Kalijaga Permai walaupun secara umum sudah baik namun masih terdapat beberapa ketidakpatuhan oleh petugas di bagian kesehatan ibu dan anak, pendaftaran dan balai pengobatan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure rawat jalan yaitu pengetahuan, sikap, dan sarana. Upaya perbaikan kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan rawat jalan diperlukan dengan cara peningkatan kepatuhan petugas antara lain pengawasan oleh pimpinan puskesmas, audit internal terkait kepatuhan, serta penguatan komitmen pada jam buka dan tutup pelayanan.

---

Compliance of personnel with standard operating procedures (SOP in healthcare services can help reduce the risk of errors and improve patient safety. Since the accreditation in 2017 at Kalijaga Permai Community Health Center (Puskesmas), there has been no evaluation of the compliance of personnel with the SOPfor outpatient care. This research aims to analyze the compliance of personnel with the SOP for outpatient care at Kalijaga Permai Puskesmas and the influencing factors. The research adopts a qualitative approach with a case study design, using a theoretical framework of compliance adapted from the theory of planned behavior, theory of knowledge, attitude, and practice, as well as the theory of compliance. The results of this research indicate that although the overall compliance of personnel with the SOP for outpatient care at Kalijaga Permai Puskesmas is good, there are still some non-compliance issues among personnel in the Maternal and Child Health, registration, and General Health Clinic departments. The factors influencing the compliance of personnel with the SOP for outpatient care include knowledge, attitude, and facilities. Efforts to improve the compliance of personnel with the SOP for outpatient care are needed, including increased supervision by the Puskesmas management, internal audits related to compliance, and strengthening commitment to the opening and closing hours of service."

"Dalam upaya untuk pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pendayagunaan tenaga kesehatan seeara rasional sangat diper1ukan. Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus ke daerah perbatasan. Upaya pemetataan dan penempatan tenaga melalui penugasan khusus untuk ditugaskan di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, di daerah terpencillsangat terpeneil, daerah rawan bencanalkonflik dan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam menye1enggarakan program kesehatan. Peron dan keberadaan tenaga medis sangat besar pengaruhnya dalam pemeriksaan dan mutu pelayanan kesehatan, sebingga Departemen Kesehatan mengembangkan kebijakan tenaga medis melalui Masa Bakti dengan dikeluarlkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Balrti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi sebagal pe1aksanaan dari pemturan tersebut diterbilkan Keputusan Presiden daerah sehingga masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang benninat dan mau ditugaskan di daerah terpencil sangat terpencil, perbatasan dan pulau terluar. Penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan tidak dapat secara langsung mengakibatkan keberbasilan penurunan angka mortalitas dan mobilitas, karena penduduk di daerah perbatasan sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap pernbahan angka mortalitas dan angka mobilitas. Asumsi asumsi masih menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan tenaga medis dalarn keadaan khusus seperti keadaan bencana, konflik, daerah terpencillsangat terpencil, masa bakti dan eara lain.Saran utama yang diajukan kepada pembuat kebijakan adalah penyusunan kebutuhan tenaga keaehatan di daerah perbatasan haadaknya tidak haaya berdasarkan tuntutan kompetensi jenis tenaga yang dibutubkan tetapi perlu dilakekan secara terpadu (integrated} dan memperhatikan berbagai faktor terutama kondisi wilayah daerah dengan asas desentra1isasi sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Segera dibahas dan dibentuk kebijakan khusus tentang penempatan khusus tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Pola pengernbangan karier tenaga kesehatan pasca penugasan perlu dilakukan secara seimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan tenaga medis itu sendiri baik jangka pendek maupnn jangka panjang."

"Analysis on the Compliance Rate of Health Personnel towards the Integrated Management of Childhood Illness at DKI Jakarta Health Center Year 2001The Ministry of Health Republic of Indonesia in collaboration with the World Health Organization, since 1997, has developed an approach in managing sick child under-five at the primary health services known as Integrated Management of Childhood Illness (IMCI). Today, IMCI has been implemented in 26 provinces (of 30 provinces present) covering 128 districts/municipalities in Indonesia.The province of DKI Jakarta, using regional budget 2000, has started socializing the IMCI to 14 health centers in 5 regions of Jakarta. How is the compliance of health worker in implementing the IMCI has never been studied.The objective of this study is to have a outline information on factors related to the health worker's compliance towards IMCI implementation at HC in Jakarta. The study will use "cross-sectional" design with quantitative and qualitative approach and total sample of 23 IMCI-implement health workers. Data collection is conducted by direct observation to the health workers during sick child examination using a checklist. After the observation, the health workers will fill in a questionnaire. Some secondary data will also be collected using the checklist for Monitoring IMCI record and checklist for supporting facilities.The result of the study shows that of 23 IMCI-implement health workers in DKI Jakarta 21.72% comply with interval value 58.61% - 90.28%, with cut off point value 80. The Internal factors is proven to have significant correlation with health worker's compliance with p = 0.04. While the external factors is proven to have significant correlation with human resources/MMCI facilities with p = 0.02 and leader's commitment with p = 0.009.In conclusion, the compliance rate of HC personnel in DKI Jakarta towards IMCI has not adequate. It is suggested to the Provincial Health Services DKI Jakarta to provide a health policy in managing sick child under-five using IMCI approach and at the same time improving quality of its monitoring and supervision.Health Center needs to have a clear task description for each of their personnel and a continued monitoring/supervision. A reward system should also be considered. The Ministry of Health needs to review the IMCI Monitoring and Supervision Checklist also considers Cut of Point of IMCI compliance rate and finalizing the Essential Drug for IMCI."

"Isu tentang kekurangan pegawai seringkali terdengar, baik pada rumah sakit Pemerintah maupun Swasta, sebagaimana dialami dep Unit Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung. Hai inl disebabkan oleh karena beban kerja yang tinggi di unit tersebut.Beban kerja yang tinggi pada unit tersebut, pada dasarnya disebabkan oleh banyaknya permintaan pemeriksaan laboratorium yang tidak sesuai dengan waktu yang tersedia pada satu periode waktu kerja, sehingga terjadi penambahan jam kerja.Oleh karena itu, untuk menambah kebutuhan tenaga Analis, sudah sepantasnya dilakukan penghitungan beban kerja sehingga diperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan tingkat beban kerja di unit tersebut.Penelitian ini merupakan peneiitian deskriptiif analitik dengan pendekatan kuantitatif, dimana untuk mengukur beban kerja digunakan pengukuran kerja studi waktu terhadap waktu yang dibutuhkan pada setiap tahapan pemeriksaan, sehingga diperoleh jumiah waktu setiap pemeriksaan.Dengan menggunakan Teori Keseimbangan Gans diperoleh jumlah kebutuhan tenaga Analis sebanyak 25 orang per hari, dan dengan Formula Beban Kerja diperoleh 28 orang per hari, sehingga didalam memilih metode pengukuran jumlah tenaga, harus menetapkan Teori Keseimbangan Gads lebih tepat dan lebih efisien.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di unit laboratorium klinik terdapat kekurangan tenaga sebanyak 6 orang per hari, dengan pertimbangan, jumlah ini dapat lebih dikurangi, apabila dilakukan beberapa perubahan-perubahan kebijakan di unit tersebut, sehingga tercapai tingkat kebutuhan tenaga yang lebih realistis.Daftar Bacaan : 23 (1983 - 2000)

---

The Analysis on the Need of Analysts Based on Work Toad at the Clinical Laboratory Unit of Santo Borromeus Hospital, Bandung, 2000Issues on the lack of employees have been commonly exposed both at government and private hospitals, as encountered by the Clinical Laboratory Unit of Santo Borromeus Hospital In Bandung. This has been caused by the high work load at the unit.This high work load is basically caused by the high demands for the laboratory examination services which are not in accordance to the available time in a period time of work, therefore, additional. working time is required.In this regard, in order to meet the need for the analysts, it has been the time to calculate the existing work load so that the human resources in accordance to the said work load can be achieved.This research is an descriptive-analytical one by applying the quantitative approach, at which to measure the work load, this study uses the time study of worked measurement over the time needed at every level of examination to measure the total time of each examination could be counted.By using the Balanced-Line Theory, it is obtahted the total required number of analysts, that is, 25 persons per day, and with the Work Load Formula of 28 persons per day, so that in choosing the method of measurement of the total analysts, the writer considers the Balanced-Line Theory is more appropriate and efficient.On the basis of the result of the research, a conclusion can be drawn that the clinical laboratory unit lacks of 6 persons per day, with the consideraton that this number can be lessened if some policy changes are taken at the unit, so that the more realistic requirement for analysts can be achieved.Bibbllography : 23 (1983 - 2000)"

"Penyakit tuberkulosis paru (TB paru) sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia diperkirakan terdapat 8 juta penduduk dunia terserang TB paru dengan kematian 3 juta pertahun (WHO,1993). D negara-negara berkembang, 25% dari kematian merupakan kematian yang dspat dicegah. Diperkirakan 95% penderita TB paru berada di negara-negara berkembang WHO mencanangkan kedaruratan global untuk penyakit TB paru pada tahun 1993, karena diperkirakan sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi Pitman TB.(Profil Departemen Kesehatan, 1999). Ditahun 1990 yang lalu, dikawasan Asia Tenggara telah muncul 3,1 juta penderita baru TB paru dan terjadi lebih dari 1 juta kematian akibat penyakit ini. Ditahun 2000 diseluruh dunia muncul lebih dari 10,2 juta penderita TB paru serta 3,5 juta kematian (Aditama 1999). Di Indonesia hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahuu 1995 menunjukkan bahwa TB paru menrpakan penyebab kematian nomor 3 (10,9%) setelah penyakit kardiovaskuler (14,3%) dan penyakit saluran pernapasan (16%) pada semua golongan usia dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Secara nasional saat ini diperkirakan setiap tahun terjadi penularan 500.000 kasus TB paru dan 175.000 kasus diantaranya meninggal dunia. Hampir 70% penderita TB paru adalah penduduk yang berusia produktif (kelompok umur 15 - 54 tahun), terutama mereka yang berasal dari kalangan sosial ekonomi lemah. (Abednego, 1996). Angka kesakitan penderita TB paru hasil Tahan Asam Positif (BTA+) yang berumur besar dari 15 tahun di Indonesia per 100.000 penduduk dari tahun 1993 sampai dengan 1997 cenderumg normal, yaitu 90 per 100.000 penduduk pada tahun. 1993 menjadi 34,3 per 100.000 penduduk pada tahun 1996, tetapi meningkat kembali menjadi 53,1 per 100.000 penduduk pada tahun 1997. (Departemen Kesehatan., 1999). Pada Propinsi Sumatera Barat, angka kesakitan penderita TB pare BTA+ tahun 1999/2000 adalah 33,2 per 100.000 penduduk, sedangkan pada Kabupaten Pesisir Selatan 33,7 per 100.000 penduduk. Pola kematian meenurut penyebab kematian rawat inap di RSU M.Zein Painan (Kota Kabupaten), merupakan urutan pertama (16,2%) dari penyakit yang ada untuk semua umur. Sampai saat ini program penanggulangan TB paru dengan strategi Directly Observed Treatment .Shortcourse (DOTS) artinya pengawasan langsung menelan obat jangka pendek setiap hari, belum menjangkau seluruh puskesmas . Pelaksanaan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, DOTS baru 36% dengan angka kesembuhan 87%. Sebelum strategi DOTS (1969-1994) cakupan penemuan TB paru sebesar 56% dengan angka kesembuhan masih rendah yaitu 40-46%. (Departemen Kesehatan, 1998). Di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 1999/2000 didapatkan penemuan tersangka TB paru deugan manisfetasi klinik yang diperiksa dahaknya sebanyak 0,6% dari jumlah penduduk yang berumur diatas 15 tahun. Sedangkan di Kabupaten Pesisir Selatan didapat angka penemuan tersangka yang diperiksa dahaknya 0,2 %, dibandingkan dengan Kabupaten Padang Pariamam 0,8% dan Kabupaten Agam 1,6%, penemuan tersangka TB paru di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah. Target untuk penemuan tersangka TB paru adalah 10% dari jumlah penduduk yang berumur diatas 15 tahun, realisasi di. Pesisir Selatan 0,2 %. Kemudian dibandingkan dengam tahun 1998/1999 terdapat penurunan penemuan tersangka TB paru sebanyak 50% dibandingkan dengan realisasi tahun 1999/2000. Penemuan tersangka TB paru yang diperiksa dahaknya di puskesmas merupakan salah satu rujukan dari paramedis pustu dan unit kesehatan lainnya dalam hal ini yang lebih berperan dalam rujukan penemuan tersangka TB paru ini adalah paramedis pustu?"

"Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraen keluarga dan masyarakat pada umumnya. Tujuan tersebut akan segera tercapai bila derajat kesehatan masyarakat meningkat. Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ciamis ternyata masih belum baik. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten DT II Ciamis umumnya, termasuk di wilayah Puskesmas Gardujaya dan Puskesmas Mulyasari adalah prosentase hasil cakupan pertolongan persalinan oleh paraji masih lebih tinggi daripada cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/bidan. Disisi lain penempatan bidan desa secara bertahap telah dilaksanakan sejak tahun 1991 sampai dengan 1996, dan telah terisi 305 desa dan 360 desa yang ada di Kabupaten DT II Ciamis. Tujuan penelitian untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan penolong persalinan. Desain penelitian adalah 'cross sectional' dengan pendekatan metode penelitian deskriptif analitik. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu meneteki dengan anak terkecil berusia kurang dari satu tahun, yang berada di wilayah Puskesmas Gardujaya dan Puskesmas Mulyasari sebanyak 460 orang. Dalam penelitian Ini tidak dilakukan pengambilan sampel, karena seluruh populasi dijadikan obyek penelitian. Dari hasil analisa untvariat diketahui bahwa sebagian besar responden ditolong oleh paraji ( 73,3 % ) dan berusia 20 - 30 tahun (63 % ). Sebanyak 65,4 % responden berpendidikan tamat SD dan 89,5 % merupakan ibu rumah tangga. Dilihat dari pendapatan keluarga jumlah responden dengan tingkat pendapatan tinggi sebanyak 52,6 % dan tingkat pendapatan rendah sebanyak 47,4 %. Sedangkan jarak rumah ibu dengan tempat pelayanan (rumah bidan) sebagian besar responden menyatakan dekat. Dari hasil analisa bivariat diketahui lima dari tujuh varlabel independen yaitu pendidikan, pekerjaan, jarak rumah, pengetahuan dan sikap ibu meneteki terbukti mempunyai hubungan dengan penggunaan penolong persalinan. Sedangkan varlabel umur dan pendapatan keluarga terbukti tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan penggunaan tenaga penolong persalinan. Mengingat pertolongan persalinan di Kabupaten Ciamis masih didominasi oleh paraji, perlu diupayakan adanya suatu terobosan untuk meningkatkan pertolongan persalinan terutama oleh tenaga kesehatan. Selaln itu perlu lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan mengenai kesehatan, khususnya mengenal keberadaan bidan di desa den tempat pelayanan persalinan yang ada di desa.

---

In general, the goal of health development is to improve the quality of human resources along with the welfare of family and community. The above mentioned goal will be directly 'each If the community health level Is Improved too. The community health level of Ciamis Regency has not really good get. In general, problem that faced by Ciamis Regency, with also Including Puskesmas Gardujaya and Puskesmas Mulyasari is that the coverage percentage of maternity services by the traditional birth attendant is still high if compare by professional health care personnels. On the other hand, placement of midwife in village gradually has done since 1991 until 1996, which flied out 305 villages from those 360 villages of Ciamis Regency.

The objective of this study is to obtain Information regarding the factors related to the breast-feeding mothers in using maternal health personnels when deliver their babies. This cross sectional study is done with an approach of research method of analytic descriptive. The study is done to all the breast-feeding mothers whose their youngest children attain the age less than one year, who live surrounding the Puskesmas Gardujaya and Puskesmas Mulyasari, which totally up to 460 persons. There is no sampling removal, because all of the population become research object.

By univariat analysis, It was found that a great part of mothers were helped by the traditional birth attendant (73,3 %) and the mothers attain the age of 20 - 30 years (63 % ). About 65,4 % mothers have graduated from Secondary School and 59,5 °k mothers are house-wifes looking from the family ' s income level, there are 52,6 % with nigh income and 47,9 % with low Income, About the distance from mother's home to the maternity unit (midwife's home ), a great part of mothers told that if was near.

By bivariat analysis, it was found that 5 out of 7 independent variables, such as education level, home distance, general knowledge and mothers attitude do Influence the used of maternal health personnels. Where as the variables such as age and family's Income level were proven to have no distinct influences In using maternal health personnels.

Because of the main reason that maternity process of Ciamis Regency is still dominated by the traditional birth attendant, so it was Important to create a goo4 penetration to Improve maternity service done by professional health care personnels.Beside, efforts have to be more Intensity in passing information about health care, especially about the presence of the village-based midwife and the maternity unit provided at village for maternal health services."

"Program imunisasi merupakan program yang mempunyai daya ungkit besar terhadap Angka Kematian Bayi, oleh karena itu perlu adanya Sumber Daya Manusia yang potensial dan berdedikasi. Penelitian ini bersifat cross sectional dengan analisis deskripsi kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja petugas penanggung jawab imunisasi puskesmas dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Hasil penelitian menunjukan 51,8 % petugas mempunyai kinerja baik dan sisanva 48,2 % kinerjanya kurang. Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dan motivasi dengan kinerja petugas penanggang jawab imunisasi puskesmas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa saran antara lain :

1. Kegiatan tambahan di puskesmas untuk meningkatakan kejujuran, tanggung jawab, kerja sama dan inisiatif.
2. Job Training diharapkan tidak hanya pada sisi pengetahuan kerja, mutu pekerjaan atau pemanfaatan waktu saja akan tetapi lebih menitik beratkan perilaku kerja.

Demikian gambaran penelitian ini dan semoga hasilnya dapat merupakan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam rangka meningkatkan kinerja.

---

The immunization program is a program, which has a great influence on the Infant Mortality Rate due to this; potential and dedicated Health Human Resources for health is a must.

This Scientific Research is cross sectional with a quantitative and qualitative description analysis with the aim and purpose to abstain true a picture regarding the performance Health Care Immunization Coordinated and the relating factor.

The outcome of this and research indicated that 51,8 % of the Immunization Coordinated are in a good performance, while the remaining 48,2 % are not. There exist, a significant correlation between the level of education Immunization Coordinated and performance, also between motivation and performance of the Immunization Coordinated Health Care.

Based on the above research several advices, recommendation on put forward:

1. Additional activities in the Health Center should be implementation to increase honesty, responsibilities, collaboration and initiatives.
2. It is that the job training would not only cover the working aspect, quality of work or time utilization, but also all the more emphasize on working behavior.

It is hoped that this research outcome to become an input for this personal performance improvement."

"Pelatihan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja petugas telah banyak dilakukan, namun pengaruhnya terhadap kinerja petugas pengelola penyuluhan Puskesmas belum diketahui. Penelitian menggunakan disain kuasi eksperimen dengan intervensi pelatihan penyuluhan terhadap petugas pengelola penyuluhan Puskesmas di Kabupaten Indramayu dengan kontrol petugas di Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat.Uji t kinerja kelompok intervensi sebelum dan sesudah pelatihan, menunjukkan peningkatan kinerja 49,35 dengan p = 0,000. Uji t peningkatan kinerja antara kelompok intervensi dan kontrol menunjukkan pelatihan meningkatkan kinerja lebih tinggi 37,48 dengan p = 0,000. Efektifitas pelatihan terhadap peningkatan kinerja 19,35 %. Penyesuaian rata-rata dengan anakova menghasilkan peningkatan kinerja di kelompok intervensi 48,73 dan perbedaan peningkatan 36,24.Uji t pengetahuan kelompok intervensi sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan pelatihan teoritis di kelas meningkatkan rata-rata pengetahuan sebesar 5,07 dengan p = 0,000. Dalam kurun waktu 5 bulan dengan latihan lanjutan selang waktu 2,5 bulan, menunjukkan tidak terjadi penurunan pengetahuan (p = 0,096). Di kelompok kontrol tidak terjadi perubahan, namun ada kecenderungan penurunan pengetahuan. Efektifitas pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan 32,26 %.Kondisi bantuan, insentif, pedoman kerja dan evaluasi kerja dalam kategori kurang. lingkungan fisik dalam kategori kurang, sedangkan lingkungan sosial dalam kategori baik. Uji korelasi dan regresi di kelompok intervensi menunjukkan pedoman kerja berkontribusi terhadap kinerja (p = 0,044).Dapat disimpulkan pelatihan penyuluhan meningkatkan pengetahuan dan kinerja dibandingkan sebelum pelatihan. Peningkatan kinerja petugas yang mendapat pelatihan lebih tinggi dibandingkan petugas yang tidak mendapat pelatihan. Pelatihan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan pengembangan pelatihan yang sesuai kebutuhan petugas. Dilaksanakannya pelatihan disertai upaya peningkatan pedoman kerja, diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja petugas.Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan pengukuran kinerja melalui observasi proses. Selain itu penelitian efektifitas metoda pelatihan terhadap peningkatan kinerja dan studi kasus hubungan kinerja petugas pengelola penyuluhan Puskesmas dengan keberhasilan program penyuluhan kesehatan di Puskesmas.

---

Health Education Training to improve staff performance was frequently done, but their influence on Puskesmas Health Educators was not known. The research used quasi experimental design, with the training of Puskesmas Health Educator in Indramayu as the intervention. The control was Health Educators at the District of Cirebon.

The T-test in intervention group performance before and after the training showed an increase on performance score as high as 49.35, with p value = 0.000. The T-test for performance improvement showed that the training had improved the performance score of the intervention group 37.48 higher than the control group with p value = 0.000. The training effectivity on performance improvement was 19.35 %. Mean adjusted result using anacova test showed that performance improvement in the intervention group was 48.73, the difference with the control group was 36.24.

The T-test on health education knowledge in the intervention group before and after training showed that classroom theoretical training increased knowledge as high as 5.07 in average, with p value = 0.000. In five months, with a retraining after 2.5 months, there was no decrease in knowledge (p value= 0.096). There was no change in the control group, although there was decreasing trend in knowledge. Training effectivity on knowledge improvement was 32.26 %.

The condition of help, incentive, validity (guidelines) and work evaluation were in the bad category. The physical environment was in the bad category and the social environment was in the good category. Correlation and regression test in the intervention group showed that the contribution of guidelines on the performance was positive ( p value = 0.044).

It can be summarized that health education training had improved the staff knowledge and performance. Performance improvement among the trained staff was higher the untrained staff. The training could be used for performance improvement based on staff need. The 'training together with guidelines improvement was hoped to improved staff performance.

Continued research is needed to develop performance measurement through an observation process. Other possible researches are a research on training method effectivity on performance improvement, and case study on the correlation between Puskesmas Health Educator performance and succesfull health program at Puskesmas."