Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor tekstil dan garmen, sebagai salah satu dari sepuluh komoditas perdagangan terbesar dunia, telah menjadi platform bagi perusahaan multinasional untuk meraih keuntungan dan gerbang bagi pasar negara berkembang untuk memasuki globalisasi. Hal ini memunculkan ketertarikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung (PMA) yang dapat menarik negara-negara berkembang ke sektor ini. Menggunakan data panel enam negara berkembang dalam sektor tekstil dan garmen dari tahun 2012 hingga 2022, penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik tersebut terhadap aliran masuk PMA menggunakan model efek acak. Hasil menunjukkan hubungan positif yang kuat antara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan PMA, meskipun produktivitas tenaga kerja tidak menunjukkan pengaruh serupa. Selain itu, kualitas regulasi sebagai efek interaksi tidak secara signifikan memediasi hubungan antara pertumbuhan PDB dan produktivitas tenaga kerja terhadap PMA. Penelitian ini memiliki dua implikasi. Pertama, meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor penentu PMA dalam industri penting negara berkembang, menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi secara keseluruhan memiliki dampak yang lebih signifikan daripada struktur regulasi spesifik. Kedua, memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan manajer untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan kriteria spesifik industri untuk menarik PMA sektor ini. Penelitian ini juga mendorong penelitian lebih lanjut untuk menggunakan pendekatan yang lebih disesuaikan dalam mengeksplorasi topik industri tekstil dan garmen secara mendalam.

---

With its position amongst the world's ten most traded items, the textile and garment sector provided a platform for multinational enterprises to profit and a gateway for emerging markets to enter globalization. Then, a rising curiosity about what factors influence the foreign direct investment (FDI) that emerging countries can attract to this sector becomes interesting to find about. Using the context of the textile and garment sector of six emerging market countries in a panel dataset from 2012 to 2022, it was analyzed using random effect models to see how these characteristics affect its FDI influx. The results indicate a strong positive relationship between Gross Domestic Product (GDP) growth and FDI, although labor productivity does not have a similar influence. Furthermore, regulatory quality as an interaction effect does not substantially mediate the link between GDP growth and labor productivity to FDI. The study has two implications. Firstly, it enhances the comprehension of factors determining FDI in a crucial industry of developing countries, indicating that overall economic stability has a more significant impact than specific regulatory structures. Furthermore, it provides policymakers and managers with practical insights on prioritizing economic growth and industry-specific criteria to attract this sector's FDI. This study also encourages future research to use more tailored approaches to explore the textile and garment industry topic thoroughly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ekspor minyak sawit terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Malaysia dari tahun 1990 hingga 2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak ekspor minyak sawit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber otoritatif seperti Trademap, CEIC, Bank Dunia, dan IMF, dan melakukan analisis multi-regresi. Variabel yang dipertimbangkan dalam analisis adalah Produk Domestik Bruto, Ekspor Minyak Sawit, Total Ekspor, dan Nilai Tukar. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari keempat variabel tersebut. Secara khusus, depresiasi nilai tukar berdampak positif terhadap Produk Domestik Bruto kedua negara.

---

The objective of this research is to examine the effects of palm oil exports on the economic growth of Indonesia and Malaysia from 1990 to 2021. The analytical technique employed in this study is Ordinary Least Square (OLS). The findings of this research indicate that the impact of palm oil exports on Malaysia's Gross Domestic Product (GDP) is greater compared to Indonesia. This study utilized secondary data obtained from authoritative sources such as Trademap, CEIC, World Bank, and IMF, and conducted a multi-regression analysis. The variables considered in the analysis were Gross Domestic Product, Palm Oil Export, Total Export, and Exchange Rate. The results of the analysis demonstrated a significant influence of all four variables mentioned. Notably, the depreciation of the exchange rate had a positive effect on the Gross Domestic Product of both countries."

"Tesis ini bertujuan untuk melihat hubungan transaksi pembayaran non-tunai melalui kliring, RTGS, kartu debet dan ATM, kartu kredit terhadap jumlahuang beredar (Ml) dalam jangka panjang dan jangka pendek. Mengingatkebijakan moneter saat ini dilakukan dengan kerangka Inflation Targeting

Framework (ITF) melalui suku bunga maka diyakini suku bunga sangatmempengaruhi transaksi pembayaran non-tunai. Demikian juga dengan per-ubahanGDP, semakin besar GDP diperkirakan semakin besar juga nilai transaksi yangdilakukan sehingga akan terjadi pergeseran atas cara pembayaran yang dilakukanmasyarakat. Selain itu dengan penelitian ini dapat dilihat pengaruh hari rayalebaran terhadap jumlah uang beredar (Ml) dalam jangka pendek, yaitu melihatapakah ada perilaku yang berbeda karena setiap menjelang hari raya lebaran Bank Indonesia secara khusus mempersiapkan stok uang kartal untuk kebutuhanlebaran.Data yang digunakan adalah data time series bulanan dari Januari 2002sampai dengan Desember 2007. Semua variabel ditransformasikan dalam bentuklogaritma natural kecuali suku bunga dan semua data diperoleh dari BankIndonesia dan BPS. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan metode Engle-Granger untuk mengestimasi parameter jangkapanjang dan model koreksi kesalahan (Error Correction Model/ECM) untukmengestimasi parameter jangka pendek. Berdasarkan hasil uji empirik dalam jangka panjang dengan metode Engle-

Granger dan jangka pendek dengan menggunakan metode Error Correction

Model membuktikan bahwa Peningkatan perekonomian akan meningkatkantransaksi melalui kliring, RTGS, kartu debet dan ATM serta kartu kredit sehinggaakan menambah jumlah uang beredar. Sedangkan peningkatan suku bunga akanmeningkatkan tabungan dan mengurangi uang tunai sehingga jumlah uang beredarmenurun. Peningkatan GDP akan meningkatkan pendapatan sehingga akanmeningkatkan transaksi dan menambah jumlah uang beredar. Dalam jangkapendek transaksi non-tunai melalui kliring, kartu kredit, suku bunga serta GDPmemiliki hubungan negatif terhadap jumlah uang beredar (Ml), dalam jangkapendek perkembangan ekonomi yang meningkat menggeser transaksi nominalkecil ke transaksi nominal besar, dalam jangka pendek penggunaan kartu kreditlangsung dibayar pada saat jatuh tempo sehingga tidak menimbulkantagihan/pinjaman, sedangkan GDP dalam jangka pendek negatif karena dalamjangka pendek masyarakat belum menggunakan pendapatannya untuk transaksi dan cenderung untuk menyimpannya dalam bentuk tabungan sehingga uangberedar menurun. Hubungan suku bunga terhadap transaksi kliring memilikihubungan positif dalam jangka panjang dan negatif dalam jangka pendek karenapeningkatan suku bunga akan meningkatkan tabungan dan akhirnya meningkatkantransaksi kliring, namun dalam jangka pendek peningkatan transaksi kliring lebihkecil dibanding peningkatan transaksi RTGS. Peningkatan suku bunga akanmengurangi transaksi sehingga menurunkan penggunaan transaksi RTGS, kartudebet ATM dan kartu kredit. Dalam kondisi hari raya lebaran, permintaanmasyarakat akan uang cenderung meningkat baik dalam bentuk tunai maupunnon-tunai. Hubungan transaksi non-tunai, suku bunga dan GDP terhadap jumlahuang beredar (Ml) memiliki nilai koefisien ECT sebesar -0.46 menunjukkanbahwa 46 persen dari disequilibrium periode sebelumnya terkoreksi pada periodesekarang. "

"Tesis ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di wilayah pesisir dan non pesisir di pulau Jawa. Dan menentukan variasi sektor perikanan terhadap variaso PDRB. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel yang meliputi 104 Kabupaten/Kota di pulau Jawa dari tahun 2002-2005 diolah dengan bantuan software Eviews 5.1. Metode yang digunakan adalah estimasi dengan data panel menggunakan dummy variable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, tenaga kerja berkorelasi positif dan signifikan mempengaruhi PDRB di wilayah Jawa. Selain itu, diperoleh bahwa daerah pesisir utara lebih menghasilkan output /PDRB lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan yang paling rendah adalah wilayah pesisir selatan Jawa.

---

The thesis aim to find out whether the growth of economics in the coastal area is higher than the non coastal area and the factors which influenced them. And to find variation share of fisheries toward GRDP. This research is conducted by using panel data which include 104 disttrict area/city in Java from 2002-2005. It processed by using the software program called Eviews 5.1. the method of this research is estimating the set data by using the dummy variable. The result showed that government expenditure, labors had positive correlation and it is significantly influencing the "PDRB" in Java, meanwhile the share of fishery had negative correlation in influencing the PDRB in Java. In addition, it opened the information that the north-coastal-area produce more output (PDRB) than the other coastal areas. And the lowest production of output was found in the south-coastal area."

"Salah satu komoditi ekspor di Propinsi Sulawesi Selatan yang memberikan nilai tambah bruto cukup besar, ialah Kopi. Permasalahan yang ada dalam penelitian untuk tesis ini ialah tingkat upah pekerja di sektor perkebunan relatif rendah apabila dibandingkan dengan tingkat upah perkebunan di tingkat nasional. Disamping itu lulusan SD sampai dengan SMA yang ada di pedesaan cukup banyak yang menganggur. Peranan ekspor kopi cukup banyak memberikan lapangan pekerjaan di pedesaan, namun demikian berapa besar dampak ekspor kopi itu terhadap nilai tambah regional bruto dan penyerapan tenaga kerja kurun waktu lima tahun terakhir belum diketahui.Tujuan penelitian ini ialah (1) Menghitung dampak ekspor kopi terhadap penciptaan nilai tambah regional bruto di Propinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2007 sampai tahun 2011. (2) Menghitung dampak ekspor kopi tersebut terhadap upah pekerja di sektor perkebunan kopi tersebut. (3) Menghitung dampak ekspor kopi terhadap penyerapan tenaga kerja disektor perkebunan kopi di Propinsi Sulawesi Selatan.Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut (1) Dampak ekspor kopi terhadap nilai tambah regional bruto di Propinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan, tiap penambahan ekspor satu persen, mampu meningkatkan nilai tambah bruto 2.32 persen (elastisitasnya è = 2,32 > 1). (2) Dampak ekspor kopi terhadap upah pekerja di perkebunan kopi sepertiga dari pendapatan surplus usaha di perkebunan kopi. (3) Terdapat korelasi positif antara ekspor kopi Propinsi Sulawesi Selatan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan kopi.

---

One of the export commodities from South Sulawesi Province giving large additional bruto value is coffee. The existing problem in this research is that the labour wage in the coffee plantation is relatively low compared to national labour wage. Besides, many elementary school and high school graduates are unemployed. Coffee export's role in increasing the regional additional bruto value and providing job opportunities is not yet known.The objective of this research are (1) To measure the impact of coffee export on additional bruto value in South Sulawesi Province. (2) To measure impact of coffee export on the labour wage in the coffee plantation (3) To measure the impact of coffee export on the job availability in the coffee plantation in South Sulawesi Province.The research indicates as follows : (1) The impact of coffee export on the regional additional bruto value is quite significant. Each additional in export of 1 % can increase additional bruto value to 2.32 percent (it means the elasticity = è = 2,32 > 1). (2) The impact of coffee export on labour wage in the coffee plantation is one third of the surplus income in the coffee plantation. (3) There is a positive correlation between coffee export in Sulawesi Selatan Province and the job availability in the coffee plantation."

"Kebijakan pengurangan jumlah subsidi BBM dan Listrik dalam APBN 2001 oleh Pemerintah Indonesia membawa konsekuensi pada kenaikkan harga BBM dan Listrik. Meskipun harga BBM dan Listrik selalu mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun, akan tetapi kenaikkan harga pada tahun 2001 ini lebih banyak disebabkan oleh penurunan jumlah subsidi dalam APBN, setelah sejak tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2000 jumlah subsidi BBM terus mengalami peningkatan akibat naiknya biaya pengadaan. Atas rekomendasi IMF, sehubungan dengan pencairan paket bantuan dan negara-negara donor yang tergabung dalam CG1 kepada Indonesia, subsidi BBM & Listrik direkomendasikan segera dihapus supaya ada efisiensi pada APBN. Rencana penghapusan jumlah subsidi BBM dan Listrik dalam APBN direncanakan secara bertahap dan akan berakhir pada tahun 2004.Pengurangan jumlah subsidi membawa dampak multiplier yang sangat luas pada perekonomian, termasuk pada PDB. Hal ini ditunjukkan oleh hasil simulasi dengan model INDECGE dengan tahun dasar 1998, yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek adanya kenaikkan harga energi masih memberikan dampak positif pada kenaikkan PDB Sektoral maupun PDB Pengeluaran dengan prosentase yang menurun, akan tetapi dalam jangka panjang kenaikkan harga energi akan memberikan dampak negative pada PDB semua sektor, kecuali pada sektor yang masih ada subsidinya, dengan cacatan kondisi perekonomian saat itu tidak ada peningkatan dari kondisi tahun dasar 1998. Dampak negatif pada PDB Pengeluaran jika kondisinya belum berubah lebih baik, adaiah bahwa selain Konsumsi. Pemerintah, semua variabel pada PDB Pengeluaran seperti Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Stok Inventori, Ekspor serta Impor akan mengalami penurunan."

"Produk Domestik Bruto (PDB) adalah besaran ekonomi yang menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan perekonomian suatu bangsa. PDB dapat menjadi gambaran keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan kebijakan di bidang ekonomi. Karena itu sangatlah penting untuk mengetahui variabel-variabel yang memepengaruhi PDB tersebut. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Pajak dapat memepengaruhi PDB, begitu juga seblaiknya. Pnerimaan pajak terbesar berasal dari jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambhana Nilai/Pajak Barang Mewah (PPN/PPnBM untuk mudahnya disingkat PPN). Dengan menggunakan Vector Autoregresive hendak diteliti apakah kedua jenis pajak ini memiliki hubungan dengan PDB dfan jenis pajak mana yang dapat diprioritaskan sebagai instrumen kebijakan fiskal Indonesia. Hasil penelitian menunjukan PPN memiliki hubungan yang signifikan dengan PDB sehingga dapat diprioritaskan sebagai instrumen kebijakan fiskal."

"This study evaluates consistency of the trickle down hypothesis, that shows parabolic relationship between poverty incidence and per capita aggregate gross domestic product (GDP), with Indonesia data. In addition to aggregate GDP, the hypothesis was also tested by using GDP disaggregated by sector and adding some alternative price variables. The study shows that per capita aggregate GDP is not significantly related with poverty incidence. Impact of disaggregated GDP varies by sector and by region. Agriculture GDP has the greatest impact on poverty incidence in rural area, whereas industrial GDP determines poverty incidence in urban area. Poverty incidence is also determined by rice price. These findings indicate that promoting agricultural development, food crop subsector in particular, is an appropriate strategy for poverty alleviation."

"Phenomena PermasalahanPemimpin Indonesia maupun perencana ekonomi semasa Pemerintahan Orde Baru sangat percaya dengan masuknya tabungan luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masuknya tabungan luar negeri ke Indonesia yang dianggap sebagai obat mujarab selama 30 tahun, diduga sebagai penyebab terjadinya krisis moneter tahun 1997 yang diikuti krisis ekonomi, politik dan disintegrasi bangsa. Phenomena tersebut sangat menarik perhatian saya untuk menulis thesis menganai peran masuknya Tabungan Luar Negeri terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) dan perkembangan Tabungan Domestik Bruto.(GDS).TemuanDari hasil penelitan tersebut menunjukkan Hutang Luar Negeri Pemerintah (AID) mempunyai peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) dan Tabungan Domestik Bruto (GDS). Tabungan Swasta (PS) mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP), disini ada indikasi investasi yang berasal dari tabungan swasta banyak yang gagal. Tabungan Pemerintah (GS), Hutang Luar Negeri Swasta (PFD), Penanaman Modal Luar Negeri Langsung (FDI) dan Hibah Luar Negeri (Grant) tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan GDP. Disini ada indikasi tabungan - tabungan tersebut diatas, diinvestasikan dengan kinerja yang sangat rendah. Hutang Luar Negeri Swasta (PFD) tidak signifikan dalam mempengaruhi perkembangan Tabungan Domestik Bruto (GDS). Disini ada indikasi Hutang Luar Negeri Swasta mengalami kegagalan dalam investasi sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk ditabung kembali. Penanarnan Modal Luar Negeri Langsung (FDI) mempengaruhi perkembangan Tabungan Domestik Bruto secara signifikan.Saran - SaranMasuknya tabungan luar negeri yang masih layak dipertahankan dalam jangka yang relatif panjang untuk mengatasi krisis ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah Hutang Luar Negeri Pemerintah yang berbunga rendah (AID), Penanaman Modal Luar Negeri Langsung (FD1) yang berorientasi ekspor dan Hibah Luar Negeri (Grant). Hutang Luar Negeri Swasta yang berbunga tinggi yang mempunyai indikasi sebagai penyebab terjadinya krisis moneter dan ekonomi Indonesia, sebaiknya dikurangi dan dikola dengan sangat hati ? hati."

"ABSTRACT

The Indonesia government has implemented tax reform for three times that is in 1983, in 1994 and in 2000 which is conducted by Directorate General Taxes (DGT). One of the goals of these reforms is to generate or to increase the taxes revenue. This case is interesting to be examined because these taxes relate to finance public services. Considered to the goal of the taxation reforms, this paper focuses on two questions. The first question is whether the three tax reform in 1983, 1994, and 2000 have positive significant impacts to the national tax revenue. And the second is whether the gross domestic product (GDP) and the reform itself have significant impacts to tax revenue.

By using the time series data and applying the ordinary least square (OLS) method, the author gets the parameters for each variables (GDP, Dummy, and GDP*Dummy). The data used in this research are GDP and tax reform as a dummy variable (0 = before reform; 1 = after reform). As mentioned above, the tax reform have been conducted three times which is in 1983, in 1994, and in 2001 and each reform uses different time series data, from 1978 to 1994, from 1984 to 2000, from 1995 to 2008 respectively. In this research also make use of the stationary test to all data. The equation model make sure that there is no multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation and then applying the ttest and F-test to the models. All these works are calculated by using Eviews 4.1 package.

The outcome of the research show us that after the first tax reform in 1983, the tax revenue has increased from every GDP raised compare to that of before tax reform in 1983. Though as a discretionary factor, the reform policy has not yet succeeded to raise the tax revenue. Unexpectedly, the tax reforms in 1994 and 2000 have not increased the tax revenue from every GDP raised, but as discretionary factors, they have succeeded to drive up the tax revenue.

---

ABSTRAKIndonesia telah melakukan tiga kali reformasi perpajakan, yaitu tahun 1983, 1994 dan 2000. Reformasi yang telah dilakukan oleh DJP dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak menjadi sangat menarik untuk dianalisis, sehingga dalam penelitian ini akan dibahas apakah reformasi perpajakan tahun 1983, 1994 dan 2000 berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak nasional? Dan apakah variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Data yang digunakan adalah data times series atau runtut waktu.Reformasi perpajakan 1983 data yang digunakan tahun 1978 s.d. 1994, reformasi perpajakan 1994 data yang digunakan tahun 1984 s.d. 2000 dan sedangkan reformasi perpajakan 2000 data yang digunakan tahun 1995 s.d. 2008. Data tersebut meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), dan Reformasi Perpajakan sebagai dummy variable dimana nilai 0 sebelum reformasi perpajakan dan nilai 1 setelah reformasi perpajakan.Proses analisis yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 4.1 metode OLS (Ordinary Least Square) akan menghasilkan parameter (koefisien regresi) dari masing-masing variabel PDB, variabel dummy dan PDB*Dummy dimana parameter tersebut menunjukan hubungan antara variabel tersebut dengan variabel penerimaan pajak. Dalam penelitian ini dilakukan uji stationeritas terhadap semua data yang digunakan. Model regresinya telah terbebas dari gangguan klasik yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi selanjutnya dilakukan uji signifikansi regresi yang menggunakan uji t dan uji F.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan temuan-temuan yaitu reformasi perpajakan 1983 mampu meningkatkan penerimaan pajak dari setiap kenaikan nilai PDB dibandingkan sebelum reformasi. Namun kebijakan reformasi sebagai faktor diskresioneri belum mampu meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan 1994 dan 2000 belum mampu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak setiap kenaikan nilai PDB. Pemungutan pajak yang dilakukan masih belum optimal dan efisien. Sedangkan kebijakan reformasi sebagai faktor diskresioneri mampu meningkatkan penerimaan pajak."