Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan anggaran standard cost pada Lembaga Pemerintah XYZ di daerah Sulawesi Utara. Lembaga Pemerintah XYZ merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak lain. Laporan magang ini disusun dengan membandingkan penerapan anggaran standard cost Kantor Cabang terhadap Pedoman Lembaga Pemerintah XYZ Tahun 2023. Pedoman ini meliputi aturan-aturan terkait kebijakan Lembaga Pemerintah XYZ mulai dari pusat hingga kantor cabang. Dalam pedoman ini terdapat enam unsur yang digunakan dalam melakukan evaluasi anggaran standard cost yaitu, frekuensi, daftar standard cost, tarif, plafon, dan nilai awal. Penetapan frekuensi telah didasari pada pertimbangan kewajaran dari rencana anggaran periode-periode sebelumnya, daftar standard cost telah sesuai dengan levelling atau urutan penyajian akun anggaran, tarif yang ditetapkan tidak melebihi tarif maksimum yang diatur dalam pedoman, dan nilai awal telah ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan olah kas berdasarkan pada jabatan dan pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan anggaran standard cost pada divisi Pelaksanaan Keuangan (PK) di kantor cabang Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pedoman Lembaga Pemerintah XYZ Tahun 2023, kecuali plafon standard cost. Laporan magang ini tidak hanya memaparkan pengalaman dan pembelajaran selama proses magang, tetapi juga memuat refleksi diri yang bertujuan untuk mengkaji kembali perjalanan magang, baik dari aspek positif maupun negatif, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keputusan untuk bekerja di Lembaga Pemerintah XYZ.

---

This internship report aims to evaluate the application of standard cost budgeting at XYZ Government Institution in North Sulawesi. XYZ Government Institution is an independent institution that is free from interference from the Government and other parties. This internship report is prepared by comparing the application of the Branch Office standard cost budget against the XYZ Government Institution Guidelines Year 2023. This guideline includes rules related to XYZ Government Institution policies from the center to branch offices. In this guideline, there are six elements used in evaluating the standard cost budget, namely, frequency, standard cost list, tariff, ceiling, and initial amount. The determination of frequency has been based on consideration of the reasonableness of the budget plan for previous periods, the list of standard costs is in accordance with the levelling or order of presentation of budget accounts, the rates set do not exceed the maximum rates set out in the guidelines, and the initial amount has been determined by considering the number of parties involved in cash processing activities based on the position and work performed. Based on the evaluation conducted, the evaluation results show that the implementation of the standard cost budget in the Pelaksanaan Keuangan (PK) division in the North Sulawesi branch office is sufficiently in accordance with the XYZ Government Institution Guidelines Year 2023, except the standard cost ceiling. This internship report not only describes the experiences and learning during the internship process, but also contains self-reflection which aims to review the internship journey, both from positive and negative aspects, and how it influenced the decision to work at XYZ Government Institution."

"Tujuan dari laporan magang ini adalah mengevaluasi prosedur penyimpanan data fisik transaksi perusahaan PT M dengan membandingkannya dengan sejumlah teori dan buku yang ditulis oleh berbagai ekonomis seperti Hall dan Romney yang telah dipelajari di mata kuliah yang telah ditempuh selama ini. PT. M merupakan perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi massa dan periklanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kerja lapangan. Hasil evaluasi menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam hal ketersediaan peralatan kantor dan tempat penyimpanan untuk dokumen akuntansi. Pihak kantor disarankan untuk melakukan perbaikan di peralatan kantor yang berhubungan dengan proses penyimpanan akuntansi serta menambah ruang penyimpanan bagi dokumen akuntansi.

---

Purpose of this internship report is to evaluate the physical data storage procedures of PT M's transactions by comparing it with numbers of theories and books written by economists such as Hall and Romney that have been learned in college so far. PT. M is a company that are engaged in mass communication and advertising services. The research was done through an internship work in the field. Evaluation finds out that there’s a flaw in the shortages of office equipments and storage spaces for accounting documents. The office would be suggested to make improvements and procurements to the office equipments related to accounting documentation process and also to increase storage space for accounting documents."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pedoman dan pelaksanaan proses penyelesaian TPTD hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan pedoman TPTD yang berlaku. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan metode analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Alat yang digunakan untuk analisis adalah Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kementerian Keuangan dan Pedoman Penetapan Temuan Hasil Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian. Sumber data yang digunakan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pedoman TPTD Kementerian Kesehatan secara umum telah sesuai dan pelaksanaan penyelesaian sudah mengikuti pedoman TPTD yang berlaku namun perlu dilakukan update pedoman tindak lanjut dan membuat petunjuk teknis tindak lanjut hasil pengawasan atau pedoman khusus TPTD yang menjelaskan definisi operasional kriteria TPTD mengenai tolak ukur dan batasan dokumen dari instansi berwenang yang harus terpenuhi sebagai syarat TPTD, langkah kerja mengenai mekanisme usulan TPTD dari satuan kerja, pembahasan dan penetapan TPTD oleh Inspektorat Jenderal, serta format pengajuan usulan TPTD beserta data dukung yang harus dilengkapi. Rekomendasi hasil audit yang menjadi TPTD karena pemberian rekomendasi yang belum tepat Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengembangan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan. Temuan yang diputuskan TPTD namun dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan tidak tepat waktu atau berlarut-larut maka perlu dilakukan monitoring tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Jenderal setiap bulan dan terlibat aktif menjaga komitmen waktu.

---

This study aims to evaluate the suitability of the guidelines and implementation of the TPTD settlement process from the Inspectorate General examination results compared to the applicable TPTD guidelines. The study was conducted at the Inspectorate General of the Ministry of Health. This research uses a case study research strategy with a qualitative descriptive data analysis method. The tools used for analysis are the Guidelines for Monitoring the Follow-up of Recommendations on the Supervision Results of the Inspectorate of the Ministry of Finance and the Guidelines for Determining the Findings of Non-Actionable Examination Results of the Ministry of Agriculture. The data sources used were obtained from interviews and documentation. The results showed that the TPTD guidelines of the Ministry of Health are generally appropriate and the implementation of the settlement has followed the applicable TPTD guidelines, but it is necessary to update the follow-up guidelines and make technical follow-up guidelines for the results of supervision or TPTD special guidelines that explain the operational definition of TPTD criteria regarding benchmarks and document limits from authorized agencies that must be met as TPTD requirements,  work steps regarding the mechanism for TPTD proposals from work units, discussion and determination of TPTD by the Inspectorate General, as well as the format of submitting TPTD proposals along with supporting data that must be completed. Recommendations of audit results that become TPTD due to improper provision of recommendations The Inspectorate General can carry out the development of APIP competence of the Inspectorate General on an ongoing basis. The findings decided by TPTD but seen from the follow-up carried out are not timely or protracted, it is necessary to monitor the follow-up carried out by the Inspectorate General every month and be actively involved in maintaining the time commitment."

"Nilai aset pemerintah pusat mencapai 2,188 triliun Rupiah pada tahun 2017, namun pemanfaatan yang dapat dilakukan hanya sebesar 430 miliyar Rupiah. Hal ini mendorong pemerintah untuk merancang portofolio aset untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan kinerja aset tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan indikator dan sub-indikator pada portofolio pemerintah pusat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process AHP. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa indikator dan sub-indikator portofolio aset pemerintah pusat memiliki tingkat prioritas yang berbeda berdasarkan jenis aset pemerintah pusat.

---

Central government assets rsquo value hes reached 2.188 trillion Rupiah in 2017, but only 430 milliyar Rupiah is being exploited. This urges the government to design an asset portfolio to optimize the utilization and performance of the assets. This study aims to identify the relationship between indicators and sub indicators on the central government portfolio using the Analytical Hierarchy Process AHP method. The results show that central government asset portfolio indicators and sub indicators have different priority levels based on the type of its assets."

"Pandemi COVID-19 melahirkan kebiasaan baru seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, sampai kehidupan sehari-hari yang lebih bersih dan sehat. Peningkatan kasus COVID-19 setiap harinya membuktikan masih rendahnya perilaku sehat dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan protokol kesehatan dan faktor-faktor lainnya dalam hubungan dengan kasus COVID-19 pada ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020. Desain penelitian adalah cross sectional. Penelitian dilakukan terhadap 305 ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bulan November – Desember 2020. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 19 (6,2%) ASN terkonfimasi positif COVID-19 dan 286 (93,8%) ASN terkonfirmasi negatif COVID-19. Tidak ada hubungan yang signifikan antara menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, mendisinfeksi,penyakit penyerta, pengetahuan, sarana dan prasarana, regulasi dan peran pimpinan dengan COVID-19 dimana nilai p-value > 0,05. Faktor yang paling berpengaruh terhadapkasus COVID-19 pada ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah mencuci tangan pakai sabun. Disarankan pada Pemerintah Sulawesi Utara melakukan pelatihan kebersihan tangan, menyediakan materi KIE tentang pencegahan COVID-19;menginstruksikan setiap instansi wajib menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun secara terus menerus terutama dititik-titik rawan;melakukan pengawasan dalam pelaksanaan disinfeksi dan sosialisasi serta edukasi tentang potensi risiko kesehatan penggunaan disinfektan.

---

The COVID-19 pandemic gave birth to new habits such as wearing masks, washing hands with soap, maintaining distance from other people, to a cleaner and healthier daily life. The increase in cases of COVID-19 every day proves the low level of healthy behavior in adapting to new habits. The purpose of this study was to analyze the application of health protocols and other factors in relation to the COVID-19 case in the North Sulawesi Provincial Government ASN 2020. The study design was cross sectional. The study was

conducted on 305 ASNs from the Provincial Government of North Sulawesi from November to December 2020. The results showed that 19 (6.2%) ASNs were confirmed positive for COVID-19 and 286 (93.8%) ASNs were confirmed negative for COVID-19.

There is no significant relationship between maintaining distance, washing hands with soap, wearing masks, disinfecting, comorbidities, knowledge, facilities and infrastructure, regulations and leadership roles with COVID-19 where the p-value is> 0.05. The factor

that most influences the COVID-19 case in the ASN of the North Sulawesi Provincial Government is washing hands with soap. It is recommended that the North Sulawesi Government conduct hand hygiene training, provide IEC materials on the prevention of COVID-19; instruct every agency to provide hand washing facilities equipped with running water and soap continuously, especially at vulnerable points; supervise the implementation of disinfection and socialization as well as education on potential health

risks of using disinfectants."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Kementerian Kesehatan RI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Analisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kementerian Kesehatan dilakukan dengan melihat pada kondisi infrastruktur pendukung seperti sistem informasi, sumber daya manusia, komitmen pimpinan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan telah menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual namun belum terintegrasi secara optimal, komitmen pimpinan juga telah diberikan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kementerian Kesehatan namun belum didukung secara optimal oleh kondisi sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan peraturan terkait penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

---

The method used is qualitative research methods case study. Analysis of the accrual based government accounting standard in the Ministry of Health Indonesia is done by looking at the conditions of supporting infrastructure such as information systems, human resources, leadership commitments and financial reports generated.

The results of this study indicate that the information system used has supported the implementation of accrual based accounting but has not been integrated optimally, the leadership commitment has also been given for the implementation of accrual based accounting in the Ministry of Health but not optimally supported by the condition of human resources owned. In general, the resulting financial statements have been in accordance with the rules related to the application of accounting based government accruals. Key words Accrual basis, Governance Accounting, Ministry of Health"

"Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang dibangun oleh komponen utama komunitas hewan karang dari jenis karang hermatipik yang termasuk dalam filum Coelenterata (Cnidaria), kelas Anthozoa, ordo Madreporaria-Scleractinia. Hewan karang hermatipik beserta alga berkapur dan organismeorganisme Iainnya menghasilkan endapan-endapan masif berupa kalsium karbonat (CaCO3) sehingga dapat membentuk terumbu. Kemampuan hewan karang membentuk terumbu ini karena adanya hubungan simbiosis dengan tumbuhan bersel satu di dalam jaringan polip individu hewan karang hermatifik yaitu zooxhantellae. Terumbu karang memiliki manfaat ekologi, yaitu berfungsi sebagai habitat berbagai biota laut, pelindung ekosistem padang lamun dan mangrove, pelindung pantai dan penyedia pasir taut. Manfaat ekonomi, yaitu untuk perikanan, bahan baku akuarium, hiasan, bangunan, serta wisata bahari. Manfaat sosial budaya, antara lain untuk pendidikan dan penelitian. Sumberdaya terumbu karang di Indonesia menghadapi berbagai ancaman kerusakan akibat pengaruh antropogenik di berbagai lokasi, yang telah berlangsung lama. Saat ini, kondisi terumbu karang yang baik hingga sangat baik sekitar 33,3%, sisanya dalam kondisi sedang hingga rusak. Kerusakan dapat disebabkan oleh pengaruh antropogenik, baik secara langsung maupun tak langsung. Kerusakan terumbu karang berakibat pada kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Upaya merehabilitasi terumbu karang dapat ditempuh baik secara alami dan buatan, yang diikuti dengan upaya mengurangi pengaruh antropogenik. Upaya ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Pengelolaan sumberdaya terumbu karang yang dilakukan masyarakat disebut pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis masyarakat, disingkat dengan PBM.

---

Coral reef is an ecosystem mainly developed by the components of hermatiphic coral community of phylum Coelenterata (Cnidaria), class Anthozoa, order Madreporaria-Scleractinia. Hermatiphic coral and symbiotic calcite algae and other organisms produce massive sediments of Calcium Carbonate (CaCO3) and build their reefs. The ability of corals to build a reef is due to the mutual symbiotic of hermatiphic coral individual with unicellular algae called zooxhantellae. Coral reefs have ecological functions to be the habitats for marine organisms, protect sea grass and mangrove ecosystems, protect beach, and produce sand. Economic benefits of coral are fishery, source of aquarium materials, ornaments, building materials, and marine tourism. Social benefits of coral reefs are, among others, research and educational objects. Coral reef resources in Indonesia are still facing many kinds of anthropogenic threats in many locations. Currently, coral reef with good up to very good conditions is around 33.3%, the rest being poor to moderate conditions. Coral reefs degradation can be affected by anthropogenic effects, directly or indirectly. The coral reefs degradation in fact causes ecological, economical, socio and cultural losses. Rehabilitation of degraded coral reef can be conducted naturally and human intervention followed by the elimination of anthropogenic effects. These efforts could be conduct by the government, local government, and/or communities. The management of coral reefs conducted by communities is called community-based coral reefs management, shortened to CBM."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah pada penanganan covid-19 berdasarkan studi kasus di Sulawesi Utara tahun 2020-2021. Saat Covid-19 disahkan menjadi bencana nasional non alam pada awal tahun 2020 membuat pemerintah di seluruh negara yang terdampak untuk segara merespon dengan mengambil langkah-langkah strategis. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjuang untuk membuat berbagai strategis dan kebijakan untuk bisa melawan covid-19. Salah satu daerah di Indonesia yang terdampak covid-19 yaitu Sulawesi Utara, dengan meningkatnya covid-19 mempengaruhi beberapa sector penting yaitu perekonomian,Pendidikan, kesehatan di Sulawesi Utara. Pemerintah Sulawesi Utara telah menerapkan berbagai kebijakan dan salah satu langkah yang dilakukan yaitu Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kota Manado dalam penanganan covid-19 dan optimalisasi pencegahan penyebaran covid-19 pada Provinsi Sulawesi Utara serta Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menangani Covid-19 di Sulawesi Utara serta Kota Manado dan optimalisasi di Sulawesi Utara dan Kota Manado dalam segi peraturan, keputusan, surat edaran yang telah dikeluarkan Gubernur,Walikota, dan Bupati bisa dikatakan sudah cukup optimal dalam pelaksanaanya karena bisa dilihat dari hasil jumlah yang terpapar covid-19 dari tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan yang baik. Tetapi dari segi dana atau anggaran yang didapatkan pemerintah provinsi,kota maupun kabupaten masih kurang transparan dalam perinciannya karena di dalam anggaran yang dikeluarkan hanya menyebutkan nominalnnya saja tanpa memberi tahu rincian apa saja yang digunakan pada saat itu.

---

This thesis discusses local government policies in handling Covid-19 based on case studies in North Sulawesi in 2020-2021. When Covid-19 was legalized as a non-natural national disaster in early 2020, governments in all affected countries responded immediately by taking strategic steps. The central government and local governments are struggling to make various strategies and policies to be able to fight Covid-19. One of the areas in Indonesia that has been affected by Covid-19, namely North Sulawesi, with increasing Covid-19 affecting several important sectors, namely the economy, education, health in North Sulawesi. The North Sulawesi government has implemented various policies and one of the steps taken is the Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) to reduce the number of Covid-19 cases in North Sulawesi. This study aims to analyze the policies that have been carried out by the local government of Manado City in handling Covid-19 and optimizing the prevention of the spread of Covid-19 in North Sulawesi Province and Manado City. This research is a normative juridical research with data collection techniques using document studies and literature studies. The results of this study indicate that the policies implemented have not been fully effective in dealing with Covid-19 in North Sulawesi and the City of Manado and optimization in North Sulawesi and the City of Manado in terms of regulations, decisions, circulars that have been issued by the Governor, Mayor, and Regent can be said to have been it is quite optimal in its implementation because it can be seen from the results that the number exposed to Covid-19 from 2020 to 2021 has seen a good decline. However, in terms of the funds or budget obtained by the provincial, city and regency governments, there is still a lack of transparency in the details because the issued budget only mentions the nominal amount without giving details on what was used at that time."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Bagian Keuangan, Lembaga Sandi Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi Bagian Keuangan, Lemsaneg. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan berupa dokumentasi dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan dua narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum SAP berbasis akrual telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala dari sisi petunjuk teknis, komitmen pimpinan, sistem informasi, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan kegiatan sosialisasi.

---

This research discussing about implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard on the Financial Division of National Crypto of Institute. Purpose of this study is to discover implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard and identifying obstacles that Finance Division of Lembaga Sandi Negara faced. Method of the study is a field observation using documentation, structured and unstructured interview with two interviewees as the main tools. Result shows that implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard has been good in general, but there are still obstacles that Lembaga Sandi Negara face, from the technical instructions, leadership commitment, accounting information systems, availability and competence of the human resource, and socialization aspects."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan yang menjadi penyebab turunnya opini audit serta menguji karakteristik pemerintah daerah yang berhubungan dengan naiknya opini audit. Analisis terkait dengan temuan audit dilakukan dengan metode kualitatif dan pengujian terkait hubungan karakteristik pemerintah daerah dilakukan dengan metode kuantitatif dengan uji korelasi dan uji beda rata-rata. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa temuan yang menjadi penyebab turunnya opini audit adalah akun kas, piutang PBB P-2, persediaan, aset tetap, dana BOS, belanja dan pengecualian lainnya. Dari hasil analisis akun yang menjadi pengecualian paling banyak adalah terkait dengan aset tetap. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah, umur administrasi yang lebih lama, penduduk yang lebih banyak dan pemerintah berbentuk kota memperoleh opini audit yang lebih baik WTP. Sedangkan latar belakang pimpinan daerah mempunyai hubungan negatif signifikan dengan opini audit. Selain itu berdasarkan hasil uji beda rata-rata, pemerintah daerah dengan aset yang lebih besar rata-rata memperoleh opini audit WTP. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait dengan pengelolaan aset tetapnya dan juga memaksimalkan sumber daya seperti aset dan juga pendapatan daerah yang dimiliki untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait peningkatan opini LKPD.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the finding that causing the decrease of audit opinion and to examine characteristics of local government that have a relationship with the increase of audit opinion. The analysis related to the finding is done qualitatively and the examination related to characteristic of local government is done quantitatively by using correlation test and mean difference test. The result of qualitative analysis shows that the most findings is related to cash, PBB P2 receivable, inventory, fixed asset, BOS fund, cost dan other exception. From the analysis, it is found that the most findings is related to fixed asset. Based on the quantitative analysis, it is found that local government with less dependent, longer age, higher population and cities type have obtain better audit opinion. While the background of local government leaders have negative relationship with audit opinion. Analysis with mean difference test shows that local government with bigger asset have obtain better audit opinion. The implication of this study is the government can improve their supervision and control on the fixed asset management and also maximizing the sources such as asset and revenue to support activities related to the improvement of audit opinion."