Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kemiskinan energi merupakan masalah bagi negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, menyelidiki kondisi kemiskinan energi menjadi keniscayaan bagi setiap negara, mengingat akses energi memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Namun, terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah orang yang terpapar kemiskinan. Sehingga muncul dugaan bahwa pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi kemiskinan energi pada level rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pandemi COVID-19 beserta variabel-variabel determinan kemiskinan energi, yaitu tingkat pengeluaran, wilayah tempat tinggal, jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan energi multidimensi. Adapun pengukuran kemiskinan energi menggunakan Multidimensional Energy Poverty Index (MEPI) yang didasarkan pada data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional di tahun 2014, 2019, 2021 dan 2022. Tujuan lain penelitian ini ialah melihat dan membandingkan kondisi kemiskinan energi antar rezim pemerintahan, berdasarkan kelompok pengeluaran dan wilayah tempat tinggal. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk kondisi kemiskinan energi multidimensi. Semua kelompok pengeluaran dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan tempat tinggal dan jenis kelamin memiliki pengaruf positif dan signifikan.

---

Energy poverty is a problem for both developed and developing countries. Therefore, investigating the state of energy poverty is a necessity for every country, considering that energy access plays a significant role in human resource development and economic growth. However, the COVID-19 pandemic has adversely affected economic growth and increased unemployment, which in turn will increase the number of people exposed to poverty. Therefore, there is a suspicion that the COVID-19 pandemic has also worsened the condition of energy poverty at the household level. This study aims to look at the impact of the COVID-19 pandemic and the variables that determine energy poverty, namely expenditure level, region of residence, gender, and education level, on multidimensional energy poverty. The measurement of energy poverty uses the Multidimensional Energy Poverty Index (MEPI), which is based on secondary data from the National Socio-Economic Survey in 2014, 2019, 2021, and 2022. Another objective of this research is to see and compare the condition of energy poverty between government regimes based on expenditure groups and regions of residence. The results of multiple linear regression analyses show that the COVID-19 pandemic has worsened multidimensional energy poverty. All expenditure groups and educational levels have a negative and significant effect. Meanwile, place of residence and gender have a positive and significant effect."

"Kemiskinan energi masih menjadi permasalahan penting terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemiskinan energi erat kaitannya dengan kekurangan pendapatan dalam memenuhi layanan energi dasar. Remitansi diyakini menjadi salah satu stimulus yang potensial dalam mengurangi kemiskinan energi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh remitansi dalam mengurangi kemiskinan energi multidimensi rumah tangga di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) periode tahun 2007 dan 2014. Untuk mengatasi masalah endogenity yang muncul karena adanya reverse causality antara remitansi dan kemiskinan energi, maka penelitian ini menggunakan instrumental variables berupa traditional migrant-sending district. Dengan menggunakan metode 2SLS (two-stage least squares) diperoleh bahwa remitansi dapat menurunkan kemiskinan energi multidimensi di Indonesia. Rumah tangga penerima menggunakan tambahan pendapatan untuk membeli layanan energi seperti listrik, peralatan rumah tangga, dan komunikasi sehingga konsumsi energi meningkat dan selanjutnya kemiskinan energi menurun. Selanjutnya karakteristik rumah tangga juga signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan energi seperti status pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, ukuran keluarga, kepemilikan rumah, dan lokasi tempat tinggal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memediasi hubungan remitansi dan kemiskinan energi.

---

Energy Poverty is still an important issue especially in developing countries like Indonesia. Recent studies showed that energy poverty is closely related to a lack of income in fulfilling basic energy needs. Remittances are believed to be one of the potential stimulus in reducing energy poverty. This study aims to analyze the effect of remittances in reducing multidimensional energy poverty of households in Indonesia. The data used in this study comes from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) for the 2007 and 2014 periods. To overcome the endogeneity problem that arises because of the reverse causality between remittances and energy poverty, this study uses instrumental variables in the form of traditional migrant-sending districts. By using the 2SLS (two-stage least squares) method, it is found that remittances can reduce multidimensional energy poverty in Indonesia. Recipient households use the additional income to purchase energy services such as electricity, household appliances, and communications so that energy consumption increases and subsequently energy poverty decreases. Furthermore, household characteristics are also significant in influencing energy poverty such as employment status, education, sex, family size, home ownership, and location of residence. In addition, this study also found that income inequality mediates the relationship between remittances and energy poverty."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik mengenai kemiskinan energi multidimensi di Indonesia dan apakah dampaknya terhadap kesehatan. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa kemiskinan energi dan kesehatan menjadi perhatian di dunia global, termasuk di Indonesia. Namun, studi empirik dalam membuktikan kemiskinan energi multidimensi dan dampaknya terhadap kesehatan masih sangat terbatas. Penelitian ini mengukur kemiskinan energi multidimensi melalui dua aspek, yaitu aksesibilitas, dan keterjangkauan. Dengan menggunakan metode regresi Two-Stage-Least-Square (2SLS), penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan energi di Indonesia sangat bervariasi dan segala bentuk kemiskinan energi berdampak negatif terhadap status kesehatan rumah tangga di Indonesia.

---

This study aims to find empirical evidence regarding multidimensional energy poverty in Indonesia and its impact on health. The motivation for this study comes from the fact that energy poverty and health become a serious concern in the global world, including in Indonesia. However, empirical studies in proving multidimensional energy poverty and its impact on health are still very limited. This study measuring multidimensional energy poverty through two aspects, namely accessibility, and affordability. By using a simultaneous equation model with Two-Stage-Least-Square (2SLS) regression method, this study found that energy poverty in Indonesia varies widely and any form of energy poverty has a negative impact on household health status."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh penggunaan energi yang efisien pada pertumbuhan ekonomi di 10 negara di Asia. Dengan menggunakan fixed effect data panel pada model pertumbuhan yang digunakan Barro dan model KLEC yang digunakan Kummel, Henn dan Lindenberger, pada penelitian ini menunjukan pengaruh penambahan tenaga keija dan investasi serta penggunaan energi yang efisien memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dekomposisi 10 negara pada penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan intensitas energi pada beberapa negara akibat pengaruh intcnsitas efek pada Indonesia dijelaskan dengan dekomposisi bahwa intensitas energi teljadi akibat pengaruh intensitas efek, pada beberapa sektor di Indonesia yaitu pada scktor transportasi dan industri terlihat tidak efisien penggunaan energinya scdangkan pada sektor jasa-jasa terlihat efisien penggunaan energinya dan juga terlihat bahwa telah terjadi pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dalam mengolah energi."

"Studi ini memberikan analisis komprehensif mengenai kemiskinan energi multidimensi rumah tangga di Indonesia dengan mengestimasi insiden, intensitas, dekomposisi dan memeriksa determinan, serta dampaknya terhadap hasil pendidikan dan status kesehatan anggota rumah tangga, sekaligus perubahan antar waktu. Studi ini mengukur kemiskinan energi multidimensi rumah tangga secara holistik dengan mempertimbangkan dimensi ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, konsumsi, dan berbagai penggunaan layanan energi modern melalui kepemilikan peralatan rumah tangga dengan menggunakan indikator moneter dan non-moneter. Studi ini mendekomposisi dan memeriksa determinan MEP menurut karakteristik sosial-ekonomi, dan demografi kepala rumah tangga (KRT), serta geografis tempat tinggal dari data hasil pencocokan Susenas dan Podes tahun 2014 dan 2018 di Indonesia. Studi ini melakukan uji redundansi dalam pemilihan indikator; membandingkan lima indikator keterjangkauan tunggal; uji robustness dengan membandingkan tiga skema pembobotan dengan pendekatan normatif, berbasis frekuensi, dan teknik statistik, serta uji sensitivitas menggunakan tiga alternatif ambang batas deprivasi dan mengkategorikan rumah tangga rentan, sedang, dan sangat miskin energi. Hasilnya menemukan bahwa skema pembobotan frekuensi memberikan 'MEPI terkecil dan terkuat', dibandingkan dengan bobot sama dan bobot PCA. Indikator keterjangkauan LI-HC adalah yang paling robust. Hasil estimasi menyimpulkan bahwa kejadian MEP rumah tangga Indonesia tergolong rendah dan cenderung menurun, dengan akses yang tidak memadai ke bahan bakar memasak modern menjadi penyebab utama. Namun, intensitasnya masih tinggi. Rata-rata, rumah tangga miskin energi multidimensi kekurangan sekitar 55% hingga 60% dari semua indikator tertimbang. Studi ini menunjukkan perbedaan mencolok dalam kemiskinan energi menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, bidang usaha, dan status pekerjaan KRT, serta menurut lokasi geografis dan pulau tempat tinggal. Studi ini juga menemukan bahwa kemiskinan energi multidimensi berhubungan dengan rendahnya rata-rata lama sekolah anak dan tingginya tingkat morbiditas rumah tangga. Studi ini menekankan bahwa kebijakan yang mendorong ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar memasak yang bersih untuk dapat diakses dan dikonsumsi, serta kebijakan untuk meningkatkan kapasitas sosial-ekonomi rumah tangga atau kelompok masyarakat rawan miskin energi secara tepat sasaran dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi dan demografi rumah tangga, serta karakteristik geografis tempat tinggal.

---

This study provides a comprehensive analysis of household multidimensional energy poverty in Indonesia by estimating the incidence, intensity, decomposition and examining determinants, as well as their impact on educational outcomes and health status of household members, as well as changes over time. This study measures household multidimensional energy poverty holistically by considering the dimensions of availability, accessibility, affordability, consumption, and various uses of modern energy services through the ownership of household appliances using monetary and non-monetary indicators. This study decomposes and examines the determinants of MEPs according to the social, economic, and demographic characteristics of heads of households (HH), as well as the geography of residence from the Susenas and Podes data matching results on 2014 and 2018 in Indonesia. This study conducted a redundancy test in the selection of indicators; comparing five single affordability indicators. The robustness test was conducted by comparing three weighting schemes with normative, frequency-based, and statistical approaches, as well as a sensitivity test using three alternative deprivation thresholds and categorizing vulnerable, moderate, and very energy-poor households. The results found that the frequency weighting scheme gave the 'smallest and robust MEPI', compared to the same weight and PCA weight. The LI-HC affordability indicator is the most robust. The results of the estimate concluded that the incidence of MEP in Indonesia households is relatively low and tends to decrease, with inadequate access to modern cooking fuels being the main cause. However, the intensity is still high. On average, multidimensional energy-poor households lack about 55% to 60% of all weighted indicators. The study showed striking differences in energy poverty by gender, education level, business sector, and occupational status of HH, as well as by geographical location and island of residence. The study also found that multidimensional energy poverty is associated with low average years of schooling and high rates of household morbidity. This study emphasizes that policies that encourage the availability and affordability of clean cooking fuels to be accessible and consumable, as well as policies to increase the socio-economic capacity of households or groups vulnerable to energy poverty in a targeted manner by taking into account the socio-economic and demographic characteristics of households, as well as the geographical characteristics of residences."

"Industri biodiesel berbasis minyak kelapa sawit masih menjadi kandidat terkuat dalam pemenuhan strategi diversifikasi energi dalam bentuk bahan bakar nabati. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menargetkan pencampuran solar dengan biodiesel mencapai 20% dari setiap liter biosolar yang dijual pada tahun 2025. Kebijakan ini akan menciptakan pasar bagi biodiesel sehingga diharapkan mampu menarik investasi industri biodiesel, menghasilkan bauran energi berkelanjutan yang lebih baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi positif kepada lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah model kebijakan sebagai media diskusi terhadap potensi dampak positif dan tantangan dari berbagai macam studi akan dampak negatif dari kebijakan ini. Model yang dibangun dengan pendekatan sistem dinamis dan akan mensimulasikan dua tingkat kebijakan: mikro pada tingkat perusahaan dan makro pada tingkat negara. Hasil dari model menunjukkan adanya saling pengaruh antara aspek energi dengan tiga aspek keberlanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini juga menguji dua skenario utama yang diharapkan dapat membangkitkan kembali ketertarikan investasi pada industri biodiesel yang saat ini mengalami gejala kelesuan.

---

Indonesia's palm-oil based biodiesel is still the prime candidate for Indonesia's energy diversification strategy to renewable energy in the form of biodiesel fuel. The government has created a mandatory market by targeting 20% blend of biodiesel in all diesel fuel in 2025. In theory, this new market could induce the growth of palm-oil based biodiesel industry as an extension to the already mature palm oil industry. This would result in the development of the biodiesel industry, better renewable energy mix, boost economic growth, create jobs, and at the same time would help environment.

These results cover all three aspects of sustainability pillars: economy, social and environment. However, all these perceived positive impacts are also challenged by various studies on the negative impacts of palm oil and biodiesel industry.

Therefore, this research aims to develop an integrated multi level model as a tool to capture the complexity and obtain a more comprehensive understanding of the interrelationship dynamics. The model development is based on system dynamics approach.

The model results shows that there is visible a tradeoff on energy, socio-economic growth and environmental impact. Given that the current policy is not working, this research evaluates two plausible scenarios on how to restart the development of the biodiesel industry and achieve the biodiesel production target set by the government."

"Kemiskinan energi merupakan masalah global yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Menurut International Energy Agency (IEA), pada tahun 2022, masih terdapat sekitar 774 juta individu yang tidak memiliki akses terhadap listrik dan 2,2 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap bahan bakar masak yang bersih. Sebagai negara berkembang, Indonesia sendiri masih mencatat adanya 11,5% rumah tangga yang mengalami kemiskinan energi. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kemiskinan energi ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan dan pendidikan. Namun, masih belum banyak studi yang bertujuan untuk melihat secara empiris dampak kemiskinan energi terhadap kesehatan dan pendidikan sekaligus di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah riset tersebut dengan menganalisis dampak dari kemiskinan energi multidimensi yang mencakup dimensi aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam bentuk kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dengan metode regresi Two-Stage Least-Square (2SLS) untuk mengukur kemiskinan energi multidimensi melalui dua dimensi, yaitu aksesibilitas dan keterjangkauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi aksesibilitas memengaruhi kondisi kesehatan secara signifikan. Adapun dalam model pendidikan, seluruh bentuk kemiskinan energi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap status pendidikan anak dalam rumah tangga.

---

Energy poverty is a global problem that has a significant impact on household well-being. According to the International Energy Agency (IEA), by 2022, there will still be around 774 million individuals without access to electricity and 2.2 billion people without access to clean cooking fuel. As a developing country, Indonesia alone still records 11.5% of households experiencing energy poverty. Several previous studies have shown that energy poverty can negatively impact household well-being in various aspects, including health and education. However, there are still not many studies that aim to empirically examine the impact of energy poverty on health and education in Indonesia. Therefore, this study aims to fill the research gap by analyzing the impact of multidimensional energy poverty that includes the accessibility and affordability dimensions on household welfare in the form of health and education in Indonesia. This study uses a simultaneous equation model with the Two-Stage Least-Square (2SLS) regression method to measure multidimensional energy poverty through two dimensions, namely accessibility and affordability. The results show that the accessibility dimension significantly affects health conditions. As for the education model, all forms of energy poverty have a significant negative effect on the educational status of children in the household."

"Indonesia merupakan Salah satu negara berkembang yang pertumbuhan tingkat populaslnya mengalarni peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun.Pertumbuhan tingkat populasi ini mengakibatkan tingginya tingkat konsumsi energi Indonesia pada sumber daya yang jumlahnya terbalas ini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kelangl-caan sumber daya alam tersebut perlu dipikirkan cara unluk mencari altematif sumber daya atau sumber energi serta cara unruk mempergunakan sumber daya tersebut dengan efektif dan etlsien.Salah satu cara untuk mempergunakan energi secara eflsien adalah dengan penerapan label hemat energi pada peralatan listrik yang memiliki potensi penghematan yang cukup tinggi, yakni kulkas, Air Conditioning, dan lampu listrik.Penerapan label ini merupakan bagian dari kegiatan slandarisasi energi yang dapat rnemberikan dampak positif bagi para pelaku pasar, yakni produsen, konsumen dan juga bagi negara.Hal terpenting dalam labelisasi peralatan listrik ini adalah mengetahui besamya potensi penghematan yang clihasilkan. Besarnya potensi penghematan ini panting untuk diketahui untuk dapat lebih merangsang masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam program konservasi energi di Indonesia.Untuk dapat mengetahui besamya potensi penghematan energi ketiga peralatan listrik yang dibahas pada skripsi ini, data yang diperlukan adalah perkembangan produksi yang terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil produksi kernudian dilakukan peramalan sampai dengan tahun 2010. Dan setelah hasil peramalan diperoleh, langkah terakhir adalah menghitung potensi penghematan energi dengan mempergunakan asumsi-asumsi yang ada."

"Pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sangat penting bagi tiap negara. Hal ini karena pemenuhan energi sangat berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia selama ini cenderung menggantungkan pemenuhan sebagian besar energinya dari minyak bumi. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 telah memukul perekonomian Indonesia yang bergantung pada minyak bumi. Akibat dari keadaan tersebut membuat subsidi membengkak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Pada sisi lain, produksi minyak Indonesia terus menurun dan konsumsi meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini di masa depan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Substansi dari Perpres ini adalah mendeversifikasi pemenuhan energi agar tidak lagi bergantung dari minyak bumi secara bertahap hingga tahun 2025. Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat berperan adalah Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang diharapkan dapat memenuhi 5 persen dari kebutuhan energi nasional. Tulisan ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan target biofuel dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Tulisan ini memuat mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah baik yang mendukung maupun yang menghalangi implementasi Perpres tersebut terutama di bidang biofuel. Metode penelitian dalam tulisan ini dilakukan secara normatif yuridis dengan sifat penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini menemukan bahwa pemerintah telah cukup banyak membuat kebijakan yang mendukung implementasi pemanfaatan biofuel sesuai target dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Akan tetapi, masih diperlukan berbagai perbaikan dan perubahan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar target Perpres dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

---

Pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sangat penting bagi tiap negara. Hal ini karena pemenuhan energi sangat berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia selama ini cenderung menggantungkan pemenuhan sebagian besar energinya dari minyak bumi. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 telah memukul perekonomian Indonesia yang bergantung pada minyak bumi. Akibat dari keadaan tersebut membuat subsidi membengkak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Pada sisi lain, produksi minyak Indonesia terus menurun dan konsumsi meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini di masa depan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Substansi dari Perpres ini adalah mendeversifikasi pemenuhan energi agar tidak lagi bergantung dari minyak bumi secara bertahap hingga tahun 2025. Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat berperan adalah Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang diharapkan dapat memenuhi 5 persen dari kebutuhan energi nasional. Tulisan ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan target biofuel dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Tulisan ini memuat mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah baik yang mendukung maupun yang menghalangi implementasi Perpres tersebut terutama di bidang biofuel. Metode penelitian dalam tulisan ini dilakukan secara normatif yuridis dengan sifat penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini menemukan bahwa pemerintah telah cukup banyak membuat kebijakan yang mendukung implementasi pemanfaatan biofuel sesuai target dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Akan tetapi, masih diperlukan berbagai perbaikan dan perubahan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar target Perpres dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan."