Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study investigates the impact of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) on Indonesia's agricultural exports to Japan, focusing on how tariff reduction or eliminations under the agreement influence Indonesia’s agricultural exports. Utilizing a gravity model and Difference-in-Difference (DiD) method, the findings reveal that while tariff reductions are crucial for enhancing trade, the anticipated benefits of IJEPA on Indonesia’s overall agricultural exports may not be immediately evident. However, the agreement has shown a positive and significant impact on the export of raw agricultural products, suggesting that Indonesia could benefit from focusing on these goods. This highlights the need for addressing non-tariff measures, improving export infrastructure, and leveraging the comparative advantages offered by IJEPA to boost raw agricultural exports to Japan.

---

Penelitian ini menganalisis dampak Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap ekspor agrikultur Indonesia ke Jepang, dengan fokus pada bagaimana penghapusan atau penurunan tarif dalam perjanjian tersebut mempengaruhi ekspor agrikultur Indonesia ke Jepang. Penelitian ini menggunakan model gravity dan metode Difference-in-Difference (DiD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengurangan tarif sangat penting untuk meningkatkan perdagangan, manfaat yang diharapkan dari IJEPA terhadap ekspor agrikultur Indonesia mungkin tidak segera terlihat. Namun, perjanjian tersebut menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap ekspor produk agrikultur mentah, yang mengindikasikan bahwa Indonesia dapat mengambil manfaat dengan fokus pada produk-produk ini. Hal ini menekankan perlunya mempertimbangkan hambatan non-tarif (non-tariff measures), meningkatkan infrastruktur ekspor, dan memanfaatkan keunggulan komparatif yang ditawarkan oleh IJEPA untuk meningkatkan ekspor produk agrikultur mentah ke Jepang."

"ABSTRAKDemi meningkatkan hubungan ekonomi di bidang perdagangan antara keduanegara, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membuat perjanjian perdaganganbilateral yang bertajuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement(IJEPA) yang ditandatangani sejak 20 Agustus 2007. Perjanjian tersebut telahberlaku sejak 1 Juli 2008. Dengan bentuk perjanjian perdagangan bilateral, makaberdasarkan pasal 24 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Indonesia dan Jepang dapat mengenyampingkan prinsip non-diskriminasi yang harusditerapkan kepada negara lain yang bukan pihak dari IJEPA. Di dalam IJEPAsendiri terdapat beberapa jenis limbah B3 yang ikut menjadi komoditas yangdiperdagangkan dan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan beamasuk. Mengingat baik Indonesia dan Jepang merupakan negara pihak dari BaselConvention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastesand their Disposal (Konvensi Basel) yang mengatur perdagangan limbah B3 antarnegara, maka kedua negara ini wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkanKonvensi Basel. Di dalam Konvensi Basel sendiri perdagangan limbah B3 hanyadiizinkan bila memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan Konvensi Basel.Skripsi ini akan meninjau apakah perdagangan limbah B3 yang diatur oleh IJEPAmemenuhi Konvensi Basel. Dari segi hukum perdagangan internasional sendirisegala perdagangan yang menyangkut kepentingan kesehatan makhluk hidupdapat dikesampingkan selama memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dikandung didalam pasal 20 (b) GATT. Pengesampingan ini dikenal dengan prinsippengecualian umum (General Exceptions). Mengingat masuknya komoditaslimbah B3 berpotensi membahayakan kesehatan makhluk hidup, maka dapatdikoreksi melalui pasal 20 (b) GATT bila memenuhi ketentuan yangdipersyaratkan oleh pasal 20 (b) GATT.

---

ABSTRACTIn order to enhance economic relations in trade between the two countries,

Indonesia and Japan agreed to make a bilateral trade agreement entitled Indonesia-

Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) signed since August 20, 2007.

Then the agreement was effective from July 1, 2008. By bilateral trade

agreements form, Indonesia and Japan can disregard the principle of nondiscrimination

that should be applied to other countries which are not party to the

IJEPA based on article 24 of General Agreement on Tariffs and Trade. In the

commodities list of IJEPA, there are several kind of hazardous wastes which are

founded in that list and got import duties exemption or reduction like other

products. Remembering Indonesia and Japan are parties to Basel Convention on

The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their

Disposal (Basel Convention), then both of them must comply with every rules that

governed by Basel Convention including hazardous wastes trade. Transboundary

movements of hazardous wastes are only allowed by Basel Convention if it fulfills

the terms and conditions that are established by Basel Convention. This paper will

review whether the trade regulations of IJEPA meets the Basel Convention. In

other regime, all the trade that involves the interests of the health of living things

can be ruled out if violate international trade law regime particularly article 20 (b)

of General Agreement on Tariffs and Trade. This exception is known as the

general exceptions principle. Remembering the inclusion of hazardous wastes

commodity potentially endangered the health of living things, then it could be

corrected through Article 20 (b) GATT if it fulfills the provisions required by that

rule."

"Perjanjian kerjasama ekonomi atau Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan suatu perjanjian dagang dimana tidak hanya bertujuan untuk membuka akses pasar perdagangan namun juga mempertimbangkan aspek kerja sama ekonomi dan inisiatif pembangunan antara kedua negara. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang menjadi perjanjian dagang bilateral pertama bagi Indonesia yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi, mulai berlaku pada tahun 2008. Perkembangan sektor jasa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian mengenai analisis perkembangan sektor jasa menjadi menarik untuk diulas lebih lanjut terutama jika dikaitkan dengan berlakunya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang EPA. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode estimasi yang digunakan adalah model Gravity dengan Difference in Difference (DiD) untuk melihat pengaruh adanya dampak dari perjanjian IJEPA. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa variabel interest tidak signifikan terhadap variabel dependen memberikan gambaran bahwa adanya perjanjian IJEPA secara statistik kurang dapat menjelaskan hubungan yang terjadi dengan nilai ekspor maupun nilai impor sektor jasa Indonesia. Adanya implementasi IJEPA di Indonesia masih belum berpengaruh dan belum memperoleh manfaat yang optimal khususnya untuk perdagangan sektor jasa.

---

The Economic Partnership Agreement (EPA) is a trade agreement that aims to open trade market access and considers aspects of economic cooperation and development initiatives between the two countries. The trade agreement between Indonesia and Japan is Indonesia's first bilateral trade agreement covering trade in goods, services, and investment, and entry into force in 2008. The development of the service sector is an important factor in supporting economic growth. Research on the analysis of the development of the service sector is interesting for further review, especially if it is associated with the enactment of the bilateral agreement between Indonesia and Japan EPA.

This study uses panel data regression with the estimation method used by the Gravity model with Difference in Difference (DiD) to see the impact of the IJEPA. The study results show that the interest variable is not significant to the dependent variable illustrating that the existence of the IJEPA agreement is statistically unable to explain the relationship that occurs with the value of exports and imports of the Indonesian service sector. Implementing IJEPA in Indonesia still does not have an impact and has not given benefits, especially for service trade."

"ABSTRAKIndonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral yang pertama untuk Indonesia. IJEPA diharapkan mampu meningkatkan kompetisi industri manufaktur Indonesia karena telah disepakatinya fasilitas khusus untuk peningkatan kapasitas dan daya saing industri manufaktur, yaitu USDFS dan MIDEC. Setelah implementasi IJEPA, Price-cost margins (PCM) Indonesia berfluktuasi setelah IJEPA. Price-cost margins telah digunakan sebagai indikator persaingan, dikarenakan PCM berhubungan dengan keuntungan rata-rata di sebuah industri.. Penelitian ini menganalisis dampak implementasi IJEPA terhadap PCM industri manufaktur Indonesia dengan menggunakan data panel industri besar dan sedang periode 2004 ? 2012. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa IJEPA mampu menurunkan PCM industri manufaktur Indonesia dengan efisiensi faktor input produksi, penurunan biaya bahan baku industri, dan pencapaian skala ekonomi pada industri tertentu.

---

ABSTRACT

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) is the first bilateral economic agreement for Indonesia. IJEPA is expected to increase Indonesia manufacture industry competition because of the establishment of preferential facilities of capacity building and competition for manufacturing industry in Indonesia, they are USDFS and MIDEC. Post implementation of IJEPA, Price-cost margins (PCM) fluctuated. PCM has been generally used as a competition indicator, because PCM related to average profit of an industry. This study analyzes the impact of IJEPA implementation on PCM of manufacture industry in Indonesia using panel data of large and small industry within 2004 ? 2012 periods. The result of this study conclude that IJEPA able to make PCM of manufacture industry fall through efficiency of input factors use, the cost of materials price downfall, and economies of scale in certain industries."

"Indonesia dan Jepang sepakat membentuk kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tanggal 13 Juli 2008 dengan mengikutsertakan sektor otomotif. Hal ini mengundang pertanyaan karena Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif seperti infrastruktur memadai, tenaga kerja terampil, dan teknologi yang dapat bersaing dengan negara lain. Melalui penelaahan terhadap konsep FTA, trickle down, dan spillover effect, didukung wawancara dengan beberapa institusi, ditemukan bahwa Indonesia menginginkan investasi dan penurunan tarif, peningkatan bargaining power, perluasan akses pasar, serta transfer teknologi. Kelima hal tersebut menjadi alasan yang mendasari disepakatinya sektor otomotif dalam kerjasama IJEPA. Sektor otomotif Indoesia juga memiliki nilai strategis dan berpotensi sebagai pasar otomotif terbesar di kawasan Asia Tenggara sehingga Jepang pun berniat menjalin kerjasama otomotif dengan Indonesia.

---

Indonesia and Japan agreed to establish a bilateral cooperation called an Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) on July 13 2008 that include automotive sector. But it had problems, because Indonesia did not have a comparative advantage such as adequate infrastructure, skilled labor, and technology that can compete with other countries. That's why, this research use FTA, trickle down, spillover effect cncept, and backep up interview with several institutions to analyse problem it. There are five reasons of the Government of Indonesia to agree on automotive sector in IJEPA like Indonesia wants investment and tariff reduction, increased bargaining power, expanding market, as well as technology transferr. Indonesia automotive sector also has strategic value and potential as the largest automotive market in Southeast Asia. Because of that, Japan joins in automotive cooperation with Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang hubungan antara kemiskinan dengan pengeluaran pemerintah, pertanian, dan faktor-faktor lainnya pada daerah pedesaan di propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan pada tahun 1993 hingga 2005. Metode yang dipakai adalah OLS dengan menggunakan model rekursif data panel. Hasil penelitian ini adalah kenaikan produktivitas dan hujan merupakan variabel yang paling mempengaruhi penurunan kemiskinan, sedangkan kenaikan nilai tukar petani dan pertumbuhan penduduk membuat kemiskinan meningkat. Kenaikan upah buruh tani dan pekerja nonagrikultur menurunkan angka kemiskinan secara secara tidak signifikan.

---

Objectives of this study are to identify relationships between poverty with government expenditures, agriculture, and other factors in rural villages in North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, South Kalimantan, and South Sulawesi from 1993 to 2005. This thesis uses OLS method with recursive data panel model. Result of this research is that an increase in productivity and rainfall will decrease rural poverty significantly. Moreover, increasing income for farm labor and percentage of nonagricultural workers will decrease rural poverty, but not significantly. In the other side, the relation between farmers term of trade and population growth are positive and not significant."