Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengendalian hama belalang kembara di Kabupaten Sumba Timur. Hama ini menjadi ancaman serius bagi pertanian lokal, mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani. Collaborative governance dipilih karena dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan, sumber daya, dan pengetahuan dari pemerintah daerah, lembaga internasional, dan masyarakat lokal untuk mencapai solusi berkelanjutan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam pada informan kunci yang terlibat dalam pengendalian hama. Analisis mengacu pada dimensi collaborative governance dari (Ansell & Gash, 2008), seperti identifikasi pemimpin kolaborasi, sejarah kerjasama dan konflik, desain kelembagaan, dan pengelolaan proses konsensus. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan governance ini dipengaruhi oleh pemahaman identitas pemimpin, pengelolaan sejarah kerjasama dan konflik, serta desain kelembagaan yang baik. Protokol kolaborasi yang jelas dan proses konsensus efektif juga penting. Penelitian ini berkontribusi pada teori dan praktik collaborative governance dalam pengendalian hama belalang, memberikan saran praktis dan teoritis untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi di masa depan. Implikasi kebijakan mencakup memperkuat kapasitas lokal, memfasilitasi dialog inklusif, dan membangun kerangka kerja kolaboratif yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian dan keberlanjutan lingkungan di Sumba Timur.

---

This study examines collaborative governance in controlling migratory locust in East Sumba District, addressing its impact on local agriculture and farmers' well-being. Collaborative governance was chosen for its ability to integrate various stakeholders, including local governments, international agencies, and communities, to find sustainable solutions. Using qualitative methods, the research gathered data from in-depth interviews with key informants involved in locust control. The analysis followed (Ansell & Gash, 2008) dimensions of collaborative governance, focusing on leadership, historical cooperation and conflict, institutional design, and consensus management. The findings highlight that effective collaborative governance depends on clear leadership, managing historical relationships, solid institutional planning, and clear collaboration protocols. The study offers practical and theoretical insights for improving future collaborative efforts, emphasizing the need to strengthen local capacity, facilitate inclusive dialogue, and build sustainable frameworks to support agriculture and environmental sustainability in East Sumba District."

"Most birds cannot cover the distance between their breeding and winter quarters in one hop. They have to make multiple flights alternated with stopovers. Which factors govern the birds’ decisions to stop, to stop for how long, when to resume flight? What is better – to accumulate much fuel and to make long flights for many hundreds of kilometres, or to travel in small steps? Is it necessary to find habitats similar to the breeding ones or other habitats would do? Are long migratory flights indeed so costly energetically as usually assumed? This monograph summarizes our current knowledge on the ecology of songbird migrants during migratory stopovers and on their behaviour.​"

"Kekeringan selalu terjadi setiap tahunnya di Indonesia salah satunya yaitu di Kabupaten Sumba Timur yang berada di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola sebaran kekeringan meteorologis dengan menggunakan metode Standardized Precipitation Index atau SPI sebagai indikator kekeringan berdasarkan variabel curah hujan dan kekeringan pertanian di Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan metode Normalized Difference Drought Index atau NDDI sebagai indikator kekeringan dalam pengolahan data citra satelit serta menganalisis bagaimana hubungan kekeringan meteorologis terhadap kekeringan pertanian di Kabupaten Sumba Timur. Hasil analisis pola sebaran wilayah kekeringan meteorologis berdasarkan nilai SPI dan nilai NDDI menunjukan pola sebaran kekeringan yang menyebar secara acak. Adapun kekeringan meteorologis berdasarkan nilai SPI bergerak dari wilayah selatan yang di dominasi oleh wilayah ketinggian dengan tingkat miring menuju ke wilayah tengah Kabupaten Sumba Timur sedangkan kekeringan pertanian berdasarkan nilai NDDI bergerak dari wilayah utara yang di dominasi oleh wilayah ketinggian dengan tingkat landai menuju ke wilayah tengah Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan kedua metode penentuan kekeringan tersebut didapatkan klasifikasi tingkat kekeringan dimulai dari kekeringan normal hingga ekstrim. Adapun untuk kekeringan meteorologis menunjukan beberapa wilayah mengalami kekeringan parah namun pada kekeringan pertanian menunjukan beberapa wilayah mengalami kekeringan ringan. Wilayah kekeringan meteorologis dan kekeringan pertanian yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 memiliki beberapa perbedaan sehingga hal ini dapat menunjukan bahwa belum adanya korelasi antara wilayah yang mengalami kekeringan meteorologis juga merupakan wilayah yang mengalami kekeringan pertanian.

---

Droughts always occur every year in Indonesia, one of which is in East Sumba Regency on Sumba Island, East Nusa Tenggara. This research aims to determine the distribution pattern of meteorological drought using the Standardized Precipitation Index or SPI method as a drought indicator based on rainfall and agricultural drought variables in East Sumba Regency using the Normalized Difference Drought Index or NDDI method as a drought indicator in processing satellite image data and analyze how meteorological drought is related to agricultural drought in East Sumba Regency. The results of the analysis of the distribution pattern of meteorological drought areas based on SPI values and NDDI values show a random distribution pattern of drought. Meanwhile, meteorological drought based on SPI values moves from the southern region which is dominated by high altitude areas with sloping levels towards the central region of East Sumba Regency, while agricultural drought based on NDDI values moves from the northern region which is dominated by high altitude areas with sloping levels towards the central region of the Regency. East Sumba. Based on the two methods of determining drought, a classification of drought levels is obtained starting from normal to extreme drought. As for the meteorological drought, it shows that several regions are experiencing severe drought, but the agricultural drought shows that several regions are experiencing mild drought. The areas of meteorological drought and agricultural drought that occurred in 2019 and 2020 have several differences, so this can show that there is no correlation between areas experiencing meteorological drought and also areas experiencing agricultural drought."

"Energi terbaharukan telah menjadi salah satu topik yang didiskusikan secara global. Energi angin menjadi salah satu yang paling banyak dimanfaatkan untuk menggantikan penggunakan bahan bakar fosil yang semakin hari semakin menipis. Proses membuat profil dari potensi energi angin yang baik sangat penting untuk mendapat prospek perkembangan energi angin dari suatu daerah dan mengurangi kemungkinan kegagalan dalam perkembangannya. Hal penting yang perlu dikaji adalah beban listrik secara local, menganalisis keadaan angin secara local, menganalisis distribusi dan probabilitas angina, serta mengetahui pemilihan spesifikasi turbin angin yang sesuai di pasaran. Tujuannya adalah untuk menjadi pengetahuan dasar untuk membuat profil energi dan potensi angin yang baik, khususnya di Waingapu, Sumba Timur. Hasil dari menggunakan fenomena Wind Shear dikasus Waingapu, Sumba Timus menunjukkan hasil yang signifikan dari total biaya pembelian awal untuk mengakomodasi beban listrk di jam pertama setiap harinya terbagi kepada turbin angin dan generator diesel. Sebelum menggunakan ide yang diajukan, biaya tertinggi sebesar 952 Juta USD, dibandingkan dengan setelah menggunakan ide yang diajukan biaya turun menjadi 672 Juta USD yang setara dengan efisiensi biaya sebesar 29.40 . Sebelum menggunakan ide yang diajukan, biaya terendah adalah 19.8 Juta USD dibandingkan dengan setelah menggunakan ide yang diajukan biaya turub menjadi 11.2 Juta USD yang setara dengan efisiensi biaya sebesar 43.36.

---

Renewable and sustainable energy generation systems have become one of the most discussed topic globally. Wind energy become one of the most applied and utilize source of sustainable energy to replace the conventional usage of fossil fuel that is depleting as time goes on. Proper profiling of wind energy potential of any area around the globe is important in order to have the best prospecting site and reduce the chance of failure on the development of the site. The main concerns are to discuss the load of the locals, analyzing the wind condition of the local area, distribution and probability analysis and also to use the appropriate specification of available wind turbine. The goal is to be the basic knowledge guide in order to create an appropriate wind energy profiling and potentials, especially in Waingapu, East Sumba as the case of iconic island.

The result after applying wind shear phenomenon to the case of Waingapu East Sumba results in a significant increase on total initial purchasing cost of the first hourly load accommodation to wind turbine and diesel generator. Before the proposed idea, the most expensive cost is 952 Million USD compared to proposed idea it reduced to 672 Million USD with cost efficiency increased by 29.40 . Before the proposed idea, the cheapest cost is 19.8 Million USD compared to proposed idea it reduced to 11.2 Million USD with cost efficiency increased by 43.36. "

"Pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta dilakukan dengan menerapkan kolaborasi antara Dispora DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta dan pihak swasta. Kolaborasi yang dilakukan antar lembaga tersebut mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance. Peran yang dimiliki masing-masing lembaga tidak selalu menghasilkan kolaborasi yang baik, sebagai salah satu contoh pada tahun 2017 terdapat konflik antara Dispora DKI Jakarta dan KONI DKI Jakarta. Melihat permasalahan yang ada sebelumya, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan collaborative governance Ansell & Gash dan juga faktor yang mempengaruhi collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta terdapat penerapan collaborative governance sebagaimana pendekatan yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, sebab terpenuhinya indikator-indikator dari setiap dimensi proses kolaboratif. Dari analisis faktor yang mempengaruhi diketahui bahwa desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif merupakan faktor yang juga mempengaruhi collaborative governance dalam pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta.

---

Achievement-oriented Sports Coaching in DKI Jakarta is carried out by implementing collaboration between Dispora DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta and the private sector. Collaboration between these institutions indicates the application of collaborative governance. The role of each institution does not always result in good collaboration, as one example in 2017 there was a conflict between Dispora DKI Jakarta and KONI DKI Jakarta. Looking at the previous problems,, this thesis aims to analyze Achievement-oriented Sports Coaching in DKI Jakarta using collaborative governance approach by Ansell & Gash and investigate factors that influences the collaborative process. The research is conducted through post-positvist approach with descriptive objectives by utilizing in-depth interview and literature studies as a data collection technique. The result indicates that the application of collaborative governance can be seen on Achievement-oriented Sports Coaching in DKI Jakarta, because the fulfillment of indicators from each dimension of the collaborative process. From the analysis of influencing factors, it is known that institutional design and facilitative leadership are factors that also influence collaborative governance in fostering achievement sports in DKI Jakarta."

"Stunting menjadi prioritas nasional demi mencapai Indonesia Emas tahun 2045, dimana pemerintah telah berkomitmen untuk mengentaskan stunting sebagai siatu Wicked problem yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Komitmen dikarenakan terdapat banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya stunting. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan stakeholders agar dapat mengatasi masalah stunting sesuai amanah dari perundang-undangan. Paradigma post-positivist digunakan agar penelitian ini dapat menggabungkan teori dengan fenomena yang ditemukan saat dilapangan. Kota Tangerang Selatan telah melakukan kolaborasi dengan menerbitkan beberapa peraturan yang melandasi. Pada faktor institutional design belum cukup mengakomodir seluruh program dan kegiatan secara menyeluruh dan rigid. Faktor tersebut mempengaruhi proses collaborative governance yang terjadi pada building trust, commitment to process, dan shared understanding yang melibatkan stakeholders lain dalam penerapannya. Maka, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan collaborative governance yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan, dan akan menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya agar model ideal dapat diterapkan oleh Kota Tangerang Selatan.

---

Stunting has become a Indonesia priority in achieving a /Golden Indonesia 2045 vision including the commitment from the government to eradicating stunting as a wicked problem that must be addressed. This commitment arises from the numerous factors that lead to the occurrence of stunting. Hence, it is imperative for the government to engage in collaboration with stakeholders in order to efficiently address the issue of stunting. This study aims to examine the process of collaborative governance and determines factors that contribute to the success of collaborative governance in the accelerated stunting reduction program in South Tangerang. The post-positivist approach is chosen which involves combining theoretical concepts with the empirical observations in the field. South Tangerang has already initiated collaboration, yet there are certain interconnected aspects that should be further enhanced to facilitate the collaboration process. Lack of institutional design and facilitative leadership becomes a crucial factors to connecting stakeholders more active in this programs. Therefore, the objective of this study is to enhance the existing initiaitives in South Tangerang and establish a framework for future research to create an optimal for the municipal administrations of South Tangerang."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) tingkat kelurahan dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini secara khusus mengamati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) Kelurahan Lubang Buaya dalam menangani permasalahan pandemi Covid 19 di wilayahnya. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak kelurahan dan gugus tugas yang dibentuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengalami sejumlah tantangan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kondisi ini mendorong pula upaya Pemerintah Kelurahan Lubang Buaya untuk menggandeng sejumlah pihak seperti Puskesmas Lubang Buaya, Kepolisian Sektor Cipayung, Koramil, Lubang Buaya, Satpol PP Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penelitian ini menemukan sejumlah kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan pandemi Covid-19 di level kelurahan.

---

This research aims to describe collaborative governance which is conducted by sub-district level of the Task Force for the Acceleration of Covid 19 Handling (GTPPC-19) in handling the Covid 19 pandemic in Lubang Buaya sub-district, Cipayung District, East Jakarta Administrative City. This research specifically observes the Task Force for the Acceleration of Handling Covid 19 (GTPPC-19) Lubang Buaya sub-district to handling the Covid 19 pandemic problem in its region. The theory used is the theory of collaborative governance. The research approach used was post-positivist with in-depth interviews and document study data collection techniques. This study found that the sub district or village level in addressing COVID-19 pandemic face several challenges in particularly in increasing ciizen awareness. This condition motivates the government to collaborate with other actors such as police, health faciliies, military, education sector, public figure, religious leaders, and public. This research found a number of advantages and weaknesses in the implementation of collaboration in handling the COVID-19 pandemic at the village level."

"Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi.

---

House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process."

"Pandemi Covid-19 berdampak besar pada perekonomian Indonesia. UMKM sebagai sebagai penopang ekonomi terbesar dihadapkan pada permaslaahan yang semakin kompleks. Dalam upaya menangani permasalahan tersebut Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif membuat sebuah kebijakan dalam bentuk program yang bernama Program Beli Kreatif Lokal. Program tersebut diimpelemntasikan pertama kali di wilayah Jabodetabek sebagai salah satu wilayah terdampak besar di masa pandemi covid-19. Dalam mengelola program tersebut pemerintah melibatkan aktor non state seperti marketplace untuk mengelola program dan UMKM sebagai kelompok sasaran. Hasil dari program tersebut menunjukan adanya kemenangan-kemenangan kecil yang didapatkan oleh para pemangku kepentingan. Penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh mengapa keberhasilan program tersebut dapat terjadi menggunakan analisi teori Collaborative Governance. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post postpositivsim. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan gambaran keberhasilan program didapatkan dengan terpenuhinya unsur-unsur proses dan faktor-faktor yang mempengarhui Collaborative Governance Ansell dan Gash. Penelitian ini memberikan sebuah pembelajaran bahwa Collaborative Governance dapat berhasil pada kasus yang diimplementasikan di Indonesia pada masa pandemi covid-19 dengan dominasi kebijakan pemerintah dan disepakati para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sedikit berbeda dengan teori yang diungkapkan oleh Collaborative Governance Ansell dan Gash yang mensyaratkan seluruh pengambilan keputusan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

---

The Covid-19 pandemic has a significant influence on the economy of Indonesia. However, MSMEs, as the biggest support for the economy, are confronted with increasingly complex problems. In an effort to deal with these problems, the Ministry of Tourism and Creative Economy implemented a policy known as Local Creative Purchase Program. The initiative was first launched in the Jabodetabek area, which was one of the most severely affected places during the COVID-19 pandemic. In managing the program, the government involves non-state actors such as the marketplace to manage the program and MSMEs as the target group. The results of the program show that there are small victories obtained by the stakeholders. This study wants to find out more about why the success of the program can occur using the analysis of Collaborative Governance theory. The method in this study uses a post-postpositive-sim approach. Data collection techniques were used through in-depth interviews and literature study. The results of this study demonstrate an example of the success of the program obtained by the fulfillment of the elements of the process and the factors that influence Collaborative Governance Ansell and Gash. In addition, the findings of this study provide a lesson that Collaborative Governance can be successful in cases implemented in Indonesia during the COVID-19 pandemic with the dominance of government policies and agreed upon by other stakeholders. This is slightly different from the theory expressed by Collaborative Governance Ansell and Gash which requires all decision-making involves all stakeholders."

"Introduksi: Toksokariasis dilaporkan dengan prevalensi tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah. Mengingat kurangnya sistem surveilans yang memadai, beban toksokariasis yang sebenarnya di Indonesia mungkin diabaikan. Sumba Barat Daya sebagai salah satu daerah endemis filariasis limfatik (LF), telah memulai pemberian obat massal (MDA) sejak tahun 2014. Namun, dampak regimen obat ini terhadap toksokariasis belum diketahui.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian prospektif, sebagai bagian dari penelitian yang lebih besar “Studi Berbasis Komunitas Terapi 2 Obat versus 3 Obat untuk Limfatik Filariasis di Indonesia Bagian Timur”. MDA diberikan kepada masyarakat dengan kombinasi dosis tunggal albendazol (400 mg) dan dietilkarbamazin sitrat (6 mg/kgBB). Sampel diambil sebelum dan sesudah MDA masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Antigen protein rekombinan rTc-CTL-1 IgG spesifik diukur dengan ELISA sebelum dan sesudah MDA. Hasil: Sebanyak 70 partisipan terlibat, terdiri dari 35 subjek perempuan dan 35 subjek laki-laki dengan median usia 26 (jangkauan interkuartil:11-40) tahun. Rentang median dan IQR IgG spesifik rTc-CTL-1 terhadap toksokariasis yang diukur pada awal dan setelah MDA masing-masing adalah 0,94 (0,57 – 1,59) dan 1,11 (0,43 - 1,67). Tidak ada perubahan signifikan dalam kadar IgG spesifik rTc-CTL-1 setelah MDA. Tingkat seropositivitas IgG spesifik rTc-CTL-1 tidak mengalami penurunan yang signifikan; penurunannya hanya 1,4%, dari 94,3% sebelum MDA menjadi 92,9% setelah MDA. Analisis tambahan menunjukkan bahwa usia dan jenis kelamin tidak memiliki efek perancu pada perbedaan positif IgG antara dua titik waktu.Konklusi: Regimen MDA untuk LF yang terdiri dari albendazol dan DEC tampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap seroprevalensi toksokariasis di desa Karang Indah, kabupaten Sumba Barat Daya. Di masa depan, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih besar dengan ukuran sampel yang lebih besar dan durasi penelitian yang lebih lama.

---

Introduction: Toxocariasis has been reported at high prevalences in low to middle-income countries. Given the lack of adequate surveillance systems, the actual burden of toxocariasis in Indonesia is likely to be overlooked. Sumba Barat Daya as one of endemic areas for lymphatic filariasis (LF), has started mass drug administration (MDA) since 2014. However, the impact of this drug regimen on toxocariasis is not known.

Methods: This research was a prospective study, as a part of the larger study “Community Based Study of 2-Drugs versus 3-Drugs Therapy for Lymphatic Filariasis in Eastern Indonesia”. MDA was given to the community with combination of a single dose of albendazole (400 mg) and DEC (6 mg/kgBW). Samples were taken before and after MDA in 2016 and 2017, respectively. Recombinant protein antigen rTc-CTL-1 specific IgG was measured by ELISA before and after MDA.

Results:  A total of 70 participants were involved, consisting of 35 female and 35 male subjects with median age of 26 (interquartile range: 11 – 40) years old. The median and IQR of rTc-CTL-1 specific IgG against toxocariasis measured at baseline and after MDA was 0.94 (0.57 – 1.59) and 1.11 (0.43 – 1.67), respectively. There was no significant change in levels of rTc-CTL-1 specific IgG after MDA. The seropositivity rate of rTc-CTL-1 specific IgG had no significant decrease; the decrease was only 1.4%, from 94.3% before MDA to 92.9% after MDA. Additional analysis showed that age and gender had no confounding effect on the difference of IgG positivity between the two time points.

Conclusion: The MDA regimen for LF consisting of albendazole and DEC seemed to have no significant impact on the seroprevalence of toxocariasis in Karang Indah village, Sumba Barat Daya district. In the future, it is recommended to conduct a larger study involving extended sample size and longer duration of the study."