Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses migrasi digital televisi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2007. Selama lebih dari satu dekade, tenggat waktu analogue switch off/ASO di Indonesia terus mundur meskipun International Telecommunication Union (ITU) melalui The Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement telah memberikan target bagi negara-negara di dunia untuk melakukan migrasi dari analog ke digital (analogue switch off/ASO) paling lambat pada tahun 2015. Pada tahun 2022, dengan dasar hukum UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah memutuskan bahwa pada November 2022 Indonesia akan melaksanakan ASO. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontestasi terkait proses digitalisasi penyiaran televisi. Tanpa dilandasi oleh UU Penyiaran yang harusnya menjadi dasar hukum kebijakan penyiaran di Indonesia, ASO di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti pengaturan multiplexing, pembagian set top box (STB), dan pengelolaan digital dividend. Penelitian ini menemukan bahwa di dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran, pemain besar industri pertelevisian adalah pihak yang paling diuntungkan. Sementara industri pertelevisian skala kecil terhimpit dan termarjinalkan. Selain menguntungkan konglomerat media, proses digitalisasi di Indonesia juga semakin menghilangkan peran representasi masyarakat sipil, seperti akademisi, dan organisasi profesi penyiaran lainnya. Melalui Kementerian Kominfo, pemerintah mengambil seluruh wewenang dalam proses digitalisasi penyiaran televisi.

---

The process of television digital migration in Indonesia has been going on since 2007. For more than a decade, the analogue switch off/AS deadline in Indonesia continues to fall back even though the International Telecommunication Union (ITU) through the Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement has provided targets for countries in the world to migrate from analogue switch off/ASO no later than 2015. In 2022, with the legal basis of Law No. 11 of 2020 regarding job creation, the government decided that in November 2022 Indonesia would implement ASO. This research aims to examine the contestation related to the process of digitalization of television broadcasting. Without being based on the Broadcasting Law, which should be the legal basis of broadcasting policy in Indonesia, ASO in Indonesia faces various fundamental problems, such as regulating multiplexing, distributing Set Top Boxes (STB), and managing digital dividend. This study found that in the implementation of digitalization of broadcasting, the big players of the television industry are the most beneficial parties. Meanwhile, the small-scale television industry is squeezed and marginalized. Beside of benefiting media conglomerates, the digitalization process in Indonesia is also increasingly eliminating the role of civil society representatives, such as academics, and other broadcasting professional organizations. Through the Ministry of Communication and Information, the government takes all authority in the process of digitalizing television broadcasting."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo dalam mengkomunikasikan kebijakan hukuman mati. Kebijakan hukuman mati selalu menuai pro dan kontra serta dianggap kontradiktif dengan citra humanis dan janji kampanye Joko Widodo saat pencalonan presiden 2014. Oleh karena itu, peneliti menganalisis tiga pidato Jokowi yang bermuatan wacana kebijakan hukuman mati untuk melihat strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo. Peneliti menggunakan analisa framing model Entman dengan paradigm konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Dengan mempertimbangkan konsep komunikasi kebijakan publik, framing, dan teori dramatisme, peneliti menemukan bahwa tim humas Presiden Joko Widodo membingkai isi kebijakan hukuman mati mengenai efek deteren dan sifat utilitarian hukuman mati. Tim humas Presiden Joko Widodo juga membingkai situasional kebijakan hukuman mati sehingga kebijakan ini terlihat rasional. Strategi pengemasan ini dilakukan agar khalayak dapat memahami kebijakan hukuman mati dengan tepat. Kata Kunci : Framing, Kebijakan publik, Hukuman Mati, Pidato Presiden, Dramatisme

---

ABSTRACTThis study analyzes framing strategies by President Joko Widodo 39 s public relation team used in death penalty policy. The death penalty policy is constantly provoking pros and cons. Some people perceived this policy as contradictory to Jokowi 39 s humanist image and his promises about human rights during 2014 presidential election. Therefore, researcher analyzed three speeches of Jokowi which contained the discourse of death penalty policy to see the strategy of framing. Researcher used Entman model analysis with nonconstructive paradigm and qualitative approaches. Considering the concept of public policy communication, framing, and dramatism theory, researcher found that president Joko Widodo rsquo public relation team framed the content of death penalty policy on the deterrence effect and utilitarian nature of capital punishment. Public relation team of President Joko Widodo also framed the situational policies of the death penalty so that this policy looked rational. These strategies were done to gain public understanding of capital punishment policy. Keywords Framing, Public Policy, Death Penalty, Presidential Speech, Dramatisme"

"Krisis ekonomi yang terjadi sejak 1998 telah menimbulkan dampak yang begitu luas dan berkepanjangan. Salah satu dampak darl krlsis tersebut adalah daya beli rumah tangga miskin yang semakin menuron sehingga kualitas pangan pangan yang dikonsumsi juga menurun. Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin atau lebih dikenal "

"Media massa sebagai salah satu perangkat negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi persepsi publik selayaknya memberitakan isu kemiskinan dengan porsi dan kemasan yang sesuai sehingga mampu menampilkannya secara komprehensif. Di Indonesia, media massa belum melihat isu kemiskinan sebagai isu yang penting untuk dibahas secara komprehensif dan mendalam. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana media massa Indonesia membingkai isu kemiskinan. Lebih jauh, hasil temuan dianalisa dengan menggunakan konsep agenda publik, agenda media, dan konteks sosial budaya Indonesia.

---

In Indonesia, mass media plays a significant role in national development and has the strengh to influence public perception as well. Thus, mass media should have been conveyed the poverty issue to the public comprehensively. By far, mass media in Indonesia not yet considered poverty as one of important issues to be discussed and reported deeply with comprehensively manner. The purpose of the study is to see how mass media in Indonesia frame the poverty issue using several concepts which are public agenda, media agenda, and the context of Indonesia’s social culture. "

"Program pro-poor growth belum efektif mengurangi kemiskinan di Papua karena pemerintah tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut variasi wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut variasi wilayah (spatial heterogeneity) dengan menggunakan model GWR. Kemiskinan diprediksi dengan menggunakan faktor-faktor yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk (Scoones, 1998 dan Kam et al., 2005). Unit observasi adalah kecamatan dan data yang digunakan merupakan data cross sectional (Podes 2008, PPLS 2008, dan Pemetaan 2010). Goodness of fit test menyimpulkan bahwa model GWR lebih baik dibanding model OLS dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Papua. Hasil GWR menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan, tenaga medis, dan topografi wilayah terhadap kemiskinan hampir sama di semua wilayah. Sedangkan pengaruh luas lahan yang diusahakan, penggunaan irigasi teknis, sumber air minum, dan infrastruktur listrik terhadap kemiskinan bervariasi secara spasial. Hasil multivariate K-means clustering menunjukkan bahwa kecamatan mengelompok menurut karakteristik wilayah (kondisi geografis). Kemiskinan di wilayah Papua selatan lebih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber air bersih dan listrik dibanding wilayah lain. Kemiskinan di wilayah kepulauan, Nabire, dan sekitarnya lebih dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis, tingkat pendidikan, dan penggunaan irigasi teknis. Sedangkan kemiskinan di Kota Jayapura dan sekitarnya lebih dipengaruhi oleh luas lahan yang diusahakan. Hasil tersebut menyiratkan bahwa intervensi pengentasan kemiskinan seharusnya berbeda untuk wilayah yang berbeda. Kemungkinan kemiskinan di Papua dipengaruhi oleh kemiskinan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian yang mengkombinasikan spatial dependence dan spatial heterogeneity dengan menggunakan model GWR sangat disarankan.

---

Program of pro-poor growth has not been effective to reduce poverty in Papua because the government does not have complete information about the spatial variation of poverty-influencing factors. Therefore, this study will analyze the spatial variation of poverty-influencing factors (spatial heterogeneity) using GWR model. Poverty predicted using livelihood-influencing factors (Scoones, 1998 and Kam et al., 2005). The unit of observation is subdistrict level and the data used is a cross-sectional data (Podes 2008, PPLS 2008, and Mapping 2010).

Goodness of fit tests conclude that GWR model is better than OLS model to explain the influencing factors of poverty in Papua. Result shows that influence of the level of education, health workers, and topography of area on poverty are almost the same in all regions. While the influence of the cultivated land area, use of technical irrigation, source of drinking water, and the electrical infrastructure vary spatially.

The result of multivariate K-means clustering shows that subdistricts are spatially clustered by regional characteristics (geographic conditions). Poverty in southern Papua (Merauke regency and surrounding area) is more influenced by the availability of clean water and electricity than other regions. Poverty in the archipelago, Nabire, and surrounding areas are more influenced by the availability of health workers, educational level, and use of technical irrigation than other regions. While poverty in Jayapura and the surrounding area is more affected by cultivated land area than other regions. These results imply that poverty alleviation interventions should be different for different areas.

Poverty in Papua maybe affected by poverty in the surrounding regions. Therefore, research that combines spatial dependence and spatial heterogeneity using GWR model is strongly recommended."

"Tesis ini membahas tentang dampak dari penerapan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2008 dan 2009, yaitu tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi, yang bertujuan untuk menghemat investasi di pembangunan jaringan telekomunikasi, menghindari investasi berulang oleh para operator telekomunikasi, memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam negeri, serta meningkatkan persaingan di sektor telekomunikasi. Pada pelaksanaannya di tingkat daerah, ternyata menimbulkan dampak negatif dalam bentuk meningkatnya biaya transaksi yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti retribusi, lamanya waktu pengurusan perizinan, dan ketidakselarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat. Meskipun terdapat juga dampak positif dari pembangunan menara telekomunikasi, dan dari diperolehnya pendapatan dari bisnis sewa menara, namun bagi operator telekomunikasi, meningkatnya biaya transaksi setiap tahun menjadi kekuatiran yang cukup besar. Secara spesifik dibahas juga faktor-faktor yang menyebabkan meningkatkan biaya transaksi dan saran perbaikannya.

---

This thesis is discussing the impact of implementation of a policy/regulation issued by Central Government in 2008-2009, on the Guidelines of Construction and Shared Used of Telecommunication Tower To The Telecommunication Operator's Efficiency in Expanding The Telecommunication Network. The policy/regulation objective is to have a saving in the investment, avoid double investment by operators and to increase the role of domestic company, as well as to increase the competition in the telecommunication sector. In the implementation in regional areas, it creates negative impact in the form of increasing transaction cost due to several factors, such as retribution, the longer time to process permits, and the unharmonized regional regulation with regulation issued by central government. Even thought there is positive impact due to the efficiency of providing tower dan due to additional source of income from tower rental business, the fact that the trend of increasing transaction cost become a big concern to the telecommunication operatoras. Also being discussed are factors which contribute to the increament in the transaction cost, and the recommendation to improve the situation."

"Penelitian tentang konflik polilik kiai NU sangat penting dan masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena di Iingkungan NU, frekwensi konflik politik antar kiai sangat tinggi. Sejarah mencatat, bahwa konflik di kalangan kiai dan elit NU sudah terrjadi mulai ketika NU memutuskan keluar dari Masyumi dan saat NU menjadi partai politik pada tahun l952. Suasana konflik juga terjadi ketika NU masih aktif berfusi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 - I984. Ketika NU memutuskan kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984 para kiai dan elit NU juga terlibat konflik politik, dan konflik itu semakin mengeras saat masa reformasi, khususnya pada Pemilihan Presiden 2004 secara langsung.Dalam penelitian ini difokuskan pada masalah konflik politik kiai NU pada Pemilihan Presiden 2004, khususnya dalam hal pencalonan KH. Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Kontflik politik yang terjadi di kalangan kiai tidak terjadi konflik secara fisik, telapi konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya dukung-mendukung para klai terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Pada Pemilu Presiden 2004 yang dilaksanakan secara langsung yang pertama kali di Indonesia membuat para kiai dan elit NU terlibat dalam urusan politik praktis dan perebutan kekuasaan. Minimal ada dua elit yang berlomba untuk merebutkan kekuasaan, di antaranya KH. Hasyim Muzadi, sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, sebagai calon wakii presiden yang mendampingi Megawati, calon presiden dari PDIP. Yang kedua adalah KH. Sholahuddin Wahid. Ketua Tanfidziyah PBNU. sebagai calon wakil presiden mendampingi Wiranto dari Partai Golkar. Untuk menguraikan masalah tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teori konflik elit dan teori elit. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisa tipe konflik yang terjadi di kalangan kiai dan elit NU.Dengan menggunakan teknik wawancara, mengumpulkan dokumen dan data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut yang kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa ada dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya konflik politik kiai NU pada Pemilu Presiden 2004. Pertama, ada dua elit PBNU yang mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden sehingga timbul aksi dukung mendukung di antara kiai. Kedua, adanya perbedaan di kalangan elit dan kiai tentang penafsiran tentang teks khittah NU.

---

The research on political conflict of NU?s Kiais (Islamic Leaders) is important and less in number. This research is important because within NU environment NU, the Frequency of the political conflicts among kiai 'is extremely high. The history recorded that the conflict among kiais and elite of NU occurred since NU decided departing from Masyumi and when NU became political party in 1952. The conflicting atmosphere also happened when NU was still actively in Fusion with the Partai Persatuan Pernbangunan (PPP, Development Unity Party) in 1973 - l984. When NU decided returning to the 1926 khittah (original statement of vision and mission) in l984, the kiais and elite of NU were also involved in such political conflict, and this conflict was in the climax point in the reform era, especially in the 2004 presidency election.

This research focused on the political conflict of NU Kiais in the 2004 Presidency Election, especially in the case of KH. Hasyim Muzadi candidacy as the vice president. The political conflict that occurred among kiai was not physical conflict but grounded on the Kiai support to their president and vice president candidates. The 2004 presidency election that was the first time conducted in Indonesia caused many kiais and elit of NU engaged in the practical political affairs. At least there were two elites who competed to win the power, including KH. Hasyirn Muzadi, the General Chairman of PBNU, as the vice president to accompany Megawati, the president candidate from PDIP. The second figure was KH Sholahuddin Wahid, the Chairman of PBNU, as the vice president to accompany Wiranto From Partai Golkar. To study this case, this research used theory of conflicting elite and the theory of elite. The two theories were employed to analyze the type of conflict which took place among kiai and elite of NU.

Using the interview techniques, the collected document and data related with the problem were analyzed with qualitative analysis approach. From the analysis, the writer found that there were two dominant factors that cause the political conflict of NU?s kiais in the 2004 Presidency Election. First, there were two elite of PBNU who come forward as the president candidate so the one another supporting among the kiais took place. Second, there was difference interpretation of NU Khittah text among the elite and kiais."

"Writing for Television, Radio, and New media has been the leading work in its field for more than fifty years. Its frequently updated revisions, including the eleventh edition, combine the best principles and examples of the past with those of contemporary practice. Its thorough coverage of concepts, approaches, and techniques concentrates on the key media formats of commercials; news and sports; documentaries; reality programs; talk shows; interviews; music programs; corporate, educational, and children's formats; and drama and sitcoms. The text also presents basic information that writers need to know about production techniques, demographics, copyrights, and career opportunities. New material on social media allows today's students to understand the continued importance of clear writing and shows them how their digital skills can transfer to career opportunities"