Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini berupaya melihat bagaimana hubungan kerja sama antara media lokal dan pemerintah lokal. Secara lebih spesifik penelitian ini ingin melihat apakah kerja sama tersebut mengganggu kebebasan pers dari media lokal dalam memberitakan isu-isu terkait aktivitas dan kebijakan pemerintah lokal. Riset ini didasari latar belakang banyaknya kerja sama yang dibuat oleh pemerintah lokal dengan media lokal dalam hal pemberitaan aktivitas-aktivitas pemerintah lokal pada era otonomi/desentralisasi pemerintahan daerah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kebebasan pers lokal yang memiliki hubungan kerja sama dengan pemerintah lokal. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik komunikasi dari Mosco dengan fokus melihat komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Konsep-konsep lain yang digunakan untuk menganalisis data adalah media capture, strategi dan taktik finansial pemerintah dalam mendominasi media, serta model hierarki pengaruh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Media yang dipilih adalah media daring lokal di Jawa Barat, yaitu Media Jabar 1 dan Media Jabar 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media lokal yang bekerja sama dengan pemerintah lokal telah menggeser fungsi media yang tadinya sepenuhnya untuk ruang publik, sekarang sebagian ruang itu digunakan untuk corong pemerintah. Media dijadikan telah menjadi alat tukar yang ditransaksikan dengan pemerintah lokal. Akibatnya ruang-ruang untuk melayani publik di media semakin berkurang atau menyempit, karena sebagian ruang itu digunakan untuk suara pemerintah lokal. Lebih jauh lagi media lokal sudah kehilangan fungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah, juga kehilangan fungsi penyedia informasi alternatif untuk mengimbangi suara pemerintah di tengah publik. Jadi, ada relasi kuasa yang timpang antara pemerintah lokal terhadap media lokal. Implikasinya adalah media lokal tidak dapat menjalankan kebebasan pers dengan baik. Padahal media yang bebas adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi demokratis.

---

This study investigates the relationship between local media and local government, with a particular focus on whether such cooperation interferes with the freedom of local media in reporting issues related to local government activities and policies. This research stems from the background of numerous collaborations between local governments and local media in reporting local government activities in the era of autonomy and decentralization. The study aims to examine the press freedom of local media that maintain cooperative relationships with local governments. The theoretical framework of this research is based on Mosco's political economy of communication, emphasizing commodification, spatialization, and structuration. Moreover, it used other concepts to analyze the data include media capture, government financial strategies and tactics in dominating media, and the hierarchy of influences model, as well. A qualitative case study approach is employed, focusing on two local online media outlets in West Java: Media Jabar 1 and Media Jabar 2. The findings reveal that local media collaborating with local governments have shifted their role from solely serving the public sphere to partially acting as government mouthpieces. Media has become a transactional medium, exchanged for local government funds. Consequently, the space dedicated to serving the public in the media has been diminished, as part of it is used to propagate the local government's voice. Furthermore, local media have lost their function as government watchdogs and as providers of alternative information to balance government narratives within the public sphere. This results in an unequal power relationship between local governments and local media, hindering the proper exercise of media freedom. Ultimately, the presence of free media is a crucial indicator of successful democratic decentralization."

"Mulai PEMILU 2004, rakyat Indonesia memilih sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Salah satu fenomena yang terlihat cukup menonjol pada masa PEMILU 2004 adalah penggunaan media massa oleh para partai politik sebagai sarana mereka berkampanye. Menurut pandangan penulis sosialisasi kampanye lewat media massa ini berjalan cukup efektif karena masyarakat menjadi lebih mengerti akan situasi politik dan juga bisa memiliki sumber informasi tambahan untuk membantu mereka menentukan pilihan. Hal ini berdasarkan pendapat Harsono Suwardi yang menuliskan bahwa di dalam kehidupan berpolitik fungsi media adalah sebagai penyebar berita kepada khalayaknya secara netral, tanpa memihak dan harus mampu menunjukakan sikap imparsial.Penelitian ini menggunakan Iandasan teori agenda setting oleh M.E. McCombs dan D.L. Shaw pada tahun 1972, agenda setting oleh Lang and Lang dan juga agenda setting oleh David. H. Weaver pada tahun 1981. Objek penelitian terfokus pada media televisi dan surat kabar karena kedua bentuk media ini merupakan media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan juga paiing banyak digunakan oleh partai politik dalam berkampanye.Jenis penelitian ini adalah evaluatif yaitu untuk melihat bagaimana peranan media massa pada suatu peristiwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif sederhana yang sifatnya deskriptif Secara lebih spesifik lagi metode yang digunakan adalah metode analisis isi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media massa khususnya media televisi dan surat kabar memang memjliki peranan dalam kampanye PEMILU Presiden 2004 khususnya beqaeran sebagai penggambar objek para pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim suksesnya pada masa kampanye PEMILU 2004.Implikasi akademis dari penelitian ini akan memperbanyak mengenai kajian-kajian komunikasi mengenai media massa khususnya dengan teori agenda setting, dan dengan hasil penelitian ini akan dapat dUadikan masukan ataupun pembanding bagi peneliti yang akan mengangkat tema peneiitian yang sejenis. Implikasi empiris dari penelitian ini adalah agar para pemain politik lebih menyadari bahwa media massa bukan saja sebagai tempar penyaluran pesan tetapi media massa dapat membuat penggambaran mereka dengan berita kampanye, dan pemanfaatan media massa sebaiknya lebih mempertajam artikel ataupun tayangan mengenai berita kampanye politik sehingga tidak akan terjadi suatu kesalahan informasi bagi pengguna informasi tersebut."

"Di tengah era desentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Menggunakan metode kuantitatif sederhana dan penilaian berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diperoleh hasil sebanyak Rp198.555 miliar atau 48,75 persen dari total dana dekonsentrasi dan Rp913.449 miliar atau 94,98 persen dari total dana tugas pembantuan yang dialokasikan dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 ternyata masih digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikategorikan merupakan urusan pemerintah daerah. Walau dalam Undang-Undang No.33/2004 disebutkan bahwa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai peruntukannya harus dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus paling lambat tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakannya sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp275 miliar. Masih tingginya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai penggunaanya disebabkan oleh kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kesalahan dalam pemahaman dan persepsi dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Indonesia.

---

In the midst of decentralization era in Indonesia, allocation of deconcentration and co-administration funds in APBN (National Budget of Income and Expenditures) are relatively huge, it reached to 14.76 percent of total Central Government budget. Objective of this study is to analyze the allocation of deconcentration and co-administration funds in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in Fiscal Year of 2012, based on compliance with Government Regulation Number 38 of 2007. By using a simple quantitative methods and assessment based on the division of authority between the central government and local government obtained results, indicate that as many as Rp198.555 billion or 48.75 percent of the total deconcentration fund and Rp913.449 billion or 94.98 percent of the total co-administration fund from the national budget allocation of the Marine Affairs and Fisheries in 2012 turned out to be used to implement programs and activities that are categorized as local government affairs. Although in Act Number 33/2004 states that deconcentration and co-administration funds that do not fit the designation must be transferred to DAK (Special Allocation Fund) not later than in 2010, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has conducted this once which was on 2010 amounted to IDR 275 billion. Deconcentration and coadministration funds that do not fit its use is still high, due to the weaknesses in the legislation that led to the error in the understanding and perception in the formulation of the planning and implementation of deconcentration and coadministration in Indonesia."

"ABSTRAKPerkembangan tentang pemerintah daerah memberikan gambaran betapa sulitnya mengurus negara Republik Indonesia ini. Hal ini bukan saja dilatarbelakangi oleh keragaman suku (etnik) dan berbagai tingkah laku tertentu, tetapi juga tekad yang terus berubah dari pemerintah berkedaulatan rakyat ke pemerintahan demokratis, dilanjutkan dengan pelimpahan otonomi yang seluas-luasnya berakhir dengan rumusan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalam dua puluh tahun terakhir ini.Di samping perubahan dalam rumusan-rumusan umum itu, praktek pelaksanaan pemerintah daerah juga menunjukkan irama naik-turunnya pemberian kekuasaan vertikal pada pemerintah daerah. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan masalah keuangan yang menampilkan masalah beralasan kemampuan daerah dalam mengolah hasil kekayaan daerah dan dimana pula bagian untuk pemerintah pusat.Kelihatannya naik turun tekad dan praktek pelaksanaan pemerintah daerah amat dipengaruhi oleh seberapa jauh pemahaman tentang distribusi kekuasaan dalam pemerintah dan masyarakat. Pengetahuan ini menumbuh kembangkan kemampuan mandiri dalam batas-batas wajar yang dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari."