Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan keagamaan anti-mainstream yang berideologi ekstrim menguat pasca Orde Baru menjadi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Sejalan dengan fenomena pergeseran nilai dan peran perempuan dalam perilaku kekerasan ekstrim, perempuan juga memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam pencegahan tindakan tersebut. Penelitian ini berusaha mengkaji salah satu upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di tingkat akar rumput, yakni melalui penguatan resiliensi komunitas secara sosial, kultural dan keagamaaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran strategi resiliensi komunitas di Kecamatan Ngargoyoso dalam melibatkan kelompok perempuan lintas iman Sekar Ayu Ngargoyoso sebagai uoaya pencegahan estremisme kekerasan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui FGD, wawancara mendalam, dan kajian kepustakaan, penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi berbasis komunitas lintas iman berdampak pada menguatnya resiliensi masyarakat dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan Teori Resiliensi dan Feminism Liberal yang didukung dengan analisis gender-based approach untuk menjabarkan bagaimana strategi resiliensi yang berbasis pada komunitas lintas iman dalam kerangka program penguatan masyarakat yang inklusif dan setara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendekatan berbasis komunitas dapat dijadikan sebagai strategi alternatif dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman ekstremisme kekerasan, di samping pendekatan formal yang perlu untuk dilakukan terus menerus. Karena bentuk kegiatan yang dijalankan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, serta menyesuaikan konteks dan kebutuhannya. Gerakan yang diinisiasi oleh aktor akar rumput yakni komunitas perempuan lintas iman Sekar Ayu Ngargoyoso mampu berperan sebagai pintu pembuka bagi ruang dialog publik, khususnya bagi perempuan untuk memperkuat kerja sama antarumat beragama, sekaligus menyebarkan pesan-pesan kerukunan, toleransi, dan perdamaian di masyarakat.

---

Indonesia has been dealing with the rise of extremist religious movements since the New Order era. As the dynamics of violent extremism evolve, women's roles and values are also transforming. This has motivated them to actively engage in preventing such acts of violence. This study focuses on efforts to prevent violent extremism at the grassroots level, particularly through enhancing community resilience socially, culturally, and religiously. The aim is to provide an overview of community resilience strategies in Ngargoyoso Sub-district, focusing on the involvement of the interfaith women's group Sekar Ayu Ngargoyoso as a means of preventing violent extremism. Using a qualitative approach involving focus group discussions, in-depth interviews, and literature review, the research explains the impact of interfaith community-based strategies on strengthening community resilience in combating violent extremism at the local level. The study is based on Resilience Theory and Liberal Feminism, supported by gender-based approach analysis, to illustrate how resilience strategies are rooted in interfaith communities within the framework of an inclusive and equal community strengthening program. The research concludes that a community-based approach can serve as an alternative strategy in building community resilience against the threat of violent extremism, in addition to ongoing formal approaches. This is because the activities carried out closely align with the daily life of the community and are adapted to the local context and needs. The grassroots initiative by the interfaith women's community Sekar Ayu Ngargoyoso provides a platform for public dialogue, especially for women, to enhance interfaith cooperation and promote messages of harmony, tolerance, and peace within the community."

"ABSTRAK‘Aisyiyah merupakan suatu gerakan sosial yang menggunakan bentuk organisasidalam mencapai tujuannya. Asumsi utama penelitian ini adalah ‘Aisyiyah gagalmelakukan gerakannya di level grassroot. Pengelolaan sumber daya dankegagalan ‘Aisyiyah melakukan framing isu penyantunan anak yatim dan dhuafamerupakan dua hal yang menyebabkan ‘Aisyiyah gagal melakukan gerakan ditingkat grassroot. Hal ini dibuktikan melalui penelitian ini yang melihat pantiasuhan sebagai salah satu kegiatan ‘Aisyiyah di tingkat grassroot. Pengelolaansumber daya panti asuhan yang tidak baik serta ketidakmampuan ‘Aisyiyah dalammem-framing panti asuhan sebagai ikon penyantunan anak yatim dan dhuafamerupakan cerminan kinerja ‘Aisyiyah di level bawah, meskipun ‘Aisyiyahmembawa nama besar Muhammadiyah.

---

ABSTRACTAisyiyah is a social movement that uses a form of organization in achieving itsgoal. The main assumption of this study is ‘Aisyiyah failed to perform at the levelof grassroots. Failure in managing resources and failure in doing framing of theissue of orphans are two things that cause 'Aisyiyah to fail at grassroots level. Thisis proven by this study by seeing orphanage as one of ‘Aisyiyah’s activities atgrassroots level. Bad resource management in the orphanage as well as theinability of Aisyiyah in framing orphanage as an icon their movement reflectsAisyiyah at grassroot level, although 'Aisyiyah carries the well-known name ofMuhammadiyah."

"Penelitian ini tentang komitmen religius dan apresiasi terhadap tubuh pada perempuan berhijab dan tidak berhijab. Sebanyak 753 perempuan muslim berusia 12-40 tahun telah melengkapi instrumen penelitian, di antaranya Religious Commitment Inventory-10, Body Appreciation Scale-2, serta sebagian dari Hijab Index. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara komitmen religius apresiasi tubuh dan pada perempuan muslim berhijab dan tidak berhijab.Hasil lain juga menunjukkan bahwa perempuan yang berhijab memiliki skor komitmen religius yang lebih tinggi dibandingkan perempuan tidak berhijab. Di sisi lain, tidak ditemukan adanya perbedaan antara kelompok usia remaja dan dewasa muda pada variabel komitmen religius dan apresiasi tubuh.

---

This research examined religious commitment and body appreciation among Muslim female with and without hijab. A total of 753 Muslim female were completed research instrument assessing religious commitment (Religious Commitment Inventory-10), body appreciation variable (Body Appreciation Scale-2), and the frequency of hijab use (part of Hijab Index).

Results showed that religious commitment and body appreciation were significantly correlated among muslim female with and without hijab. Female with hijab had greater religious commitment score than female without hijab. However, there were no significant differences between adolescents and young adults muslim female in religious commitment and body appreciation."

"Resiliensi masyarakat tampak dalam penanggulangan bencana. Resiliensi itu dipantik oleh peran dan kuasa para patron, khususnya tokoh agama. Keberadaan mereka menjadi kapasitas sosial penanggulangan bencana sebagaimana diharapkan pemerintah. Sayangnya, keterlibatannya memunculkan kontestasi cukup besar pada tataran personal dan afiliasi organisasi keagamaan. Penelitian bertujuan menjelaskan peran dan kontestasi kuasa para tokoh agama dalam penguatan resiliensi komunitas rawan bencana ganda di Tieng Wonosobo. Penelitian mengunakan metode kualitatif, yaitu etnografi post-kritis yang diimplementasikan di wilayah yang memiliki ancaman bencana ganda berupa banjir dan longsor. Penelitian menemukan bahwa kuasa tokoh agama diwujudkan dengan bentuk peran mereka dalam penanggulangan bencana dalam keseluruhan tahapan siklus manajemen bencana (pra, saat dan pasca bencana). Sementara kontestasi ditunjukkan dengan segala upaya pelibatan jaringan dan afiliasi organisasi keagamaannya (NU/Muhammadiyah) untuk menunjukkan peran menonjolnya. Proses sosial kontestasi tokoh agama itu selaras dengan teori Foucault (2017), bahwa kuasa tidak berasal dari luar lingkungannya, tetapi dari dalam komunitasnya. Kuasa menjalankan perannya melalui aturan dan sistem tertentu sehingga menghasilkan rantai kekuasaan. Penelitian juga menawarkan model penguatan resiliensi komunitas berbasiskan peran tokoh agama dalam kerangka kerja hubungan enam pihak (exi-helix), yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, industri, NGO, dan media. Dalam konteks ini, tokoh agama menjadi penghubung (enabler-mediator) dari program penanggulangan bencana yang diimplementasikan perbagai pihak.

---

Community resilience is seen in disaster management. This resilience is fueled by the role and power of patrons, especially religious figures. Their existence becomes a disaster management capacity as expected by the government. Unfortunately, his involvement gave rise to considerable contestation at the personal level and religious cooperation. This study aims to explain the role and contestation of the power of religious leaders in strengthening the resilience of double disaster-prone communities in Tieng Wonosobo. The research uses a qualitative method, namely post-critical ethnography which is implemented in areas that have double disaster threats in the form of floods and landslides. The study found that the power of religious leaders is manifested by the form of their role in disaster management in the entire disaster management cycle (pre, during and post-disaster). Meanwhile, the contestation is shown by all efforts to involve the network and the cooperation of its religious organizations (NU/Muhammadiyah) to show its prominent role. The process of social contestation of religious figures is in line with Foucault's (2017) theory, that power does not come from outside the environment, but from within the community. Master the use of through certain rules and systems so as to produce a chain of power. The research also offers a model for strengthening the community based on the role of religious leaders within the framework of the six-party relationship (exi-helix), namely the government, academia, society, industry, NGOs, and the media. In this context, religious leaders become liaisons (enabler-mediator) of disaster management programs implemented by various parties.

"

"Selama ini, kematian dianggap sebagai akhir dari pemenuhan utilitas yang ingin dicapai selama hidup. Meskipun demikian, teori yang dipaparkan oleh Azzi dan Ehrenberg (1975) justru menyatakan adanya kepercayaan akan kehidupan setelah kematian mau tidak mau membuat manusia harus mempertimbangkan utilitas yang ingin dicapai kelak. Sedekah dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dianggap sebagai investasi yang dapat memberikan jaminan terhadap pencapaian utilitas pada kehidupan setelah kematian. Penelitian ini menemukan adanya hubungan substitusi antara sedekah dan partisipasi serta pengaruh positif dari tingkat keimanan seseorang terhadap sedekah dan partisipasi tersebut. Selain itu, ditemukan pula bahwa peningkatan usia akan meningkatkan sedekah dan partisipasi yang dilakukan seseorang.

---

People tend to think that death is the end of their pursuit to maximization of utility. Instead, Azzi and Ehrenberg?s theory of lifecycle consumption (1975) said that afterlife belief give another perspective for us, to considering about the afterlife utility. Religious giving and participation in a religious activity, considered as investment for a guarantee of a better afterlife utility. This study find a substitute relation between religious giving and participation. Also, the religious giving and participation have a positive and significant impact for every additional age and increasing in belief. "

"Tahun 1950 an mengawali pergerakan sipil kaum kulit hitam di Amerika Serikat dalam mendapatkan kesetaraan dan menghasilkan salah satu peristiwa historis yaitu pemboikotan bus oleh Rosa Parks di Montgomery, Alabama pada tahun 1955. Kisah ini menginspirasi Eugène Ébodé dalam menulis novel La Rose dans le bus jaune (2013) yang dinilai menunjukkan adanya resiliensi atau ketahanan Parks dalam perjuangan mencapai kesetaraan. Menggunakan korpus tersebut, artikel ini akan memperlihatkan bentuk, sumber, dan faktor pendukung serta dampak resiliensi dalam perjuangan tokoh Rosa Parks melawan diskriminasi ras. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tekstual. Struktur naratif akan dianalisis menggunakan teori naratif Roland Barthes (1975). Selanjutnya untuk memperlihatkan resiliensi Rosa Parks akan digunakan teori resiliensi Wu et al. (2013) dan teori faktor pendorong resiliensi Herman et al. (2011). Berkat dukungan komunitas kaum kulit hitam dan gereja sebagai sumber dan faktor pendukung resiliensi Parks, ia dapat memberdayakan dirinya dengan rasa percaya diri dan merebut kehormatannya kembali dengan menentang hukum segregasi. Resiliensi Parks juga menunjukkan bahwa kaum kulit hitam tidak radikal dan mungkinnya mencapai perubahan tanpa kekerasan. Ébodé juga membawa eksistensi Afrika dalam perjuangan kaum kulit hitam di Amerika melalui tokoh fiktif.

---

Early 50s marked the start of black civil rights movement in the United States in achieving equality and culminated in one of its most historical movements of Rosa Parks’ bus boycott in Montgomery, Alabama in 1955. This event inspired Eugène Ébodé to write the novel La Rose dans le bus jaune (2013) which is considered to show Parks’ resilience in the struggle for equality. Using the novel, this article will reveal the forms, sources, and supporting factors as well as the impact of resilience in Rosa Parks’ struggle against racial discrimination. This research uses a qualitative method with a textual approach. The narrative structure will be analysed using Roland Barthes’ narrative theory (1975). Furthermore, to analyse Rosa Parks’ resilience, the resilience theory of Wu et al. (2013) and the theory of resilience driving factors of Herman et al. (2011) will be used. Thanks to the support of the black community and the church as sources and supporting factors of Parks’ resilience, she empowers herself with confidence and reclaim her honour by defying segregation laws. Parks’ resilience also shows that the black community is not radical and that it is possible to achieve change without violence. Ébodé also brings Africa to the black community’s fight in America through fictional characters."

"Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi teoritis pada ranah gerakan sosial dan ranah studi mengenai teori framing. Dari ranah studi gerakan sosial, studi mengenai gerakan sosial selama ini lebih banyak memfokuskan pada aktor dan struktur politik. Keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial selalu dikaitkan dengan sumber daya yang dipunyai oleh aktor atau dari sisi struktur kesempatan politik Gerakan sosial sangat jarang dilihat dari perspektif bagaimana aktor-aktor mengemas, mengkonstruksi pesan-pesan politik. Di sini keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial dilihat bagaimana aktor mengkonstruksi dan mengemas peristiwa untuk disajikan kepada anggota gerakan dan khalayak luas. Pada titik ini, disiplin ilmu komunikasi bisa memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah studi mengenai gerakan sosial. Pada ranah studi framing, studi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada analisis teks. Tetapi teori dan analisis framing jarang dipakai untuk melihat bagaimana seseorang mengkonstruksi, mengemas suatu peristiwa. Penelitian ini melihat gerakan sosial dalam perspektif framing. Ada dua teori yang dipakai, yakni teori framing dan teori gerakan sosial. Teori framing yang dipakai adalah teori dari Erving Goffman. Bagi Goffman, individu tidak bisa mengerti dunia atau realitas tanpa menghubungkannya dengan pengalaman hidup agar realitas tersebut bisa masuk ke dalam skema pikiran individu. Sementara teori gerakan sosial yang dipakai adalah teori yang dikemukakan oleh William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford.Teori gerakan sosial dari William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford mempunyai perspektif yang berbeda dengan teori resource mobilization dan kesempatan politik. Jika kedua teori tersebut lebih menitikberatkan pada struktur, maka teori gerakan sosial dalam perspektif framing lebih menekankan pada budaya (kultur). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Desain studi kasus yang dipakai adalah studi kasus instumental. Kasus dipakai untuk menjelaskan fenomena lebih besar, yakni posisi framing dalam gerakan sosial di Indonesia. Kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah sengketa KPK-Polri Jilid I (2009) dan Jilid II (2012). Penelitian ini dilakukan atas 10 isu atau perdebatan penting kasus sengketa KPK-Polri tahun 2009 dan 2012. Data lapangan dikumpulkan lewat empat teknik, yakni observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen dan analisis teks. Studi ini mengambil kasus sengketa KPK-Polri, baik Jilid I tahun 2009 (kasus Bibit-Chandra) ataupun Jilid II tahun 2012 (kasus simulator SIM). Pada kedua kasus ini, gerakan sosial yang berhasil "menang" adalah pro KPK. Ahliahli gerakan sosial umumnya melihat tiga elemen yang penting dan saling berkaitan, yakni (a)aktor gerakan sosial; (b)media dan (c)khalayak. Aktor gerakan sosial dilihat dalam perspektif framing sebagai pihak yang secara aktif bersaing dan bertarung dalam memperebutkan makna atas peristiwa. Sementara media dilihat sebagai entitas yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa sehingga pemaknaan dari masing-masing aktor gerakan sosial bisa tersebar luas ke masyarakat. Sedangkan elemen khalayak berkaitan dengan sumber dukungan dari gerakan sosial. Para ahli umumnya melihat elemen aktor gerakan sosial, media dan khalayak secara linear. Atau secara sederhana dibahasakan dengan: aktor gerakan sosial mempengaruhi media selanjutnya media mempengaruhi khalayak. Hasil studi ini memperlihatkan, ketiga elemen (aktor gerakan sosial, media dan khalayak) tidak harus digambarkan secara linear. Masing-masing elemen itu pada dasarnya subjek yang mempunyai pemahaman dan penafsiran tersendiri atas peristiwa. Selain tidak linear, hasil studi ini juga memperlihatkan masing-masing elemen juga bisa saling memberikan pengaruh. Frame atas suatu peristiwa itu hasil konstruksi yang dilakukan oleh aktoraktor gerakan sosial. Frame yang muncul atas suatu peristiwa karena itu tidak dipahami sebagai proses alamiah, tetapi dilihat sebagai proses strategik (strategic frame). Proses strategik ini meliputi jembatan frame (frame bridging), penguatan frame (frame amplification), perpanjangan frame (frame extention) hingga transformasi frame (frame transformation). Proses terbentuknya frame dilihat oleh para ahli gerakan sosial lahir dari dinamika tertentu. Aktor gerakan sosial melakukan pendefinisian atas peristiwa. Tetapi proses ini tidak statis karena ketika membentuk frame, aktor gerakan sosial juga menggunakan pemberitaan media dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Media mempunyai keterkaitan dengan gerakan sosial. Media membutuhkan aktor gerakan sosial sebagai sumber berita. Sebaliknya, aktor gerakan sosial membutuhkan media agar pemaknaan mereka atas peristiwa lebih mendominasi pemberitaan media sehingga masyarakat lebih mendukung gerakan mereka. Penelitian ini memperlihatkan tidak ada upaya khusus dari aktor gerakan sosial pro KPK untuk mendekati media. Pandangan jurnalis sendiri sejak awal memang lebih pro terhadap KPK dibandingkan kepolisian, sehingga media lebih banyak memberi tempat kepada versi KPK dibandingkan kepolisian. Peneliti mengusulkkan suatu model yang melihat keterkaitan antara aktor gerakan sosial, media/jurnalis, frame media dan frame khalayak. Model ini merupakan pengembangan dari model Gamson, Scheufele dan Benford and Snow. Ada dua hal yang membedakan model yang ditawarkan penulis dengan model lain. Pertama, aktor gerakan sosial, khalayak dan media harus dilihat sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas. Jurnalis dan media mengkonstruksi peristiwa, hal yang sama juga aktor gerakan sosial dan khalayak. Khalayak harus dilihat sebagai entitas yang mempunyai pemikiran, keberpihakan dan pada akhirnya secara aktif mengkonstruksi peristiwa. Kedua, aktor gerakan sosial, khalayak dan media, selain dilihat sebagai subjek, juga harus dilihat saling mempengaruhi. Misalnya, keterkaitan antara frame media dengan frame khalayak. Pandangan khalayak kemungkinan bisa dipengaruhi oleh frame yang disajikan dalam pemberitaan media, tetapi pada saat bersamaan media juga mengangkat frame khalayak yang sejak lama antipati terhadap korupsi.

---

It is hopeful that this study contributes some theoretical significance in the social movement as well as framing studies. In the previous social movement studies, the focuses were more on the actors and political structure;where the success and failure of the social movement were mostly associated with resources owned by the actors or from the perspective of political opportunity. Social movements are very rarely viewed from the perspective of how actors frame, and construct political messages. In this research, the success or failure of social movements is not seen from the resources and opportunity structures owned by the actor, but instead, is viewed from the results of the constructing and framing of the events prior to the publication to members of the movement and to other wider audience. At this point, communication discipline has itscontribution in enriching the study of social movements. The study of framing is usually emphasizing on text analysis and is rarely used to see how people construct and frame an event or phenomena.

The research looked at the social movement using framing perspective. Two theories are used, namely the theory of framing and social movement theory. The framing theory of Erving Goffman is applied in this research. For Goffman, individual cannot understand the world or reality without relating it with one?s life experience, in so doing the reality can then be digested into the mind of the individual. While the social movement theory used is the one proposed by William A. Gamson, David A Snow and Robert D. Banford. In their theory, Gamson et al. proposed a different perspective to the resource mobilization and political opportunities. Both theories are more focused on the structure, while the theory of social movement in framing perspective is more emphasizing on the construction of the message.

This research uses the case study method, i.e.: instrumental case study. A case is used to explain the larger phenomenon, namely the position of framing in social movements in Indonesia. The cases analyzed in this study are the 10 important issues of KPK-POLRI dispute Part I (2009) and Part II (2012). Field data are collected through observation, in-depth interviews, documents review, and text analysis. This study analyzed two parts of KPK-POLRI disputes, i.e.: part I in 2009 in the case of Bibit-Chandra and Part II in 2012 in the case of SIM (Driving License) Simulator case. In both cases, the successful social movements that ?win? is the one pro KPK. Experts in social movements generally look at three interrelated and essential elements, as follows: (a) the social movement actors; (b) the medium; and (c) the populace or audience. The actors of the social movement are viewed as those who are actively competing and fighting over the meaning of events. Media is seen as an entity that plays a role in spreading the frame of the events so that the meaning constructed by each social movement actor can be spread to the community. The audience is associated as the supporting resource of the social movement. The scholars see those three elements (the actor, the media, and the populace) as linear sequence of influence. Simply say: the actor influences the media and further on the media influences the audience. The research findings in this dissertation show otherwise. Those three elements do not necessarily be potrayed as a linear sequence. Thus, each element is basically a subject that has its own understanding and perception on an event. Furthermore, this study suggest that each element can be influencial to each other in a non linear way.

Frame of the event is the result of deliberate construction process performed by actors of social movements. Frame is not understood as a natural process, but is seen as a strategic process (strategic frame). This strategic process includes frame bridging, frame amplification, frame extention to transform frame (frame transformation). The process of forming the frame is seen by scholars of social movements as rooted on a certain dynamics. However, this study shows that social movement actors define the events, andthe process of it is not merely statical as only done by the social movement actors themselves, rather it is a dynamic process involving and using the flourishing news in the media and the perception of the public on that particular issue.

The media is linked with social movements. Media need actors of social movements as a source of news. On the other hand, the social movement actors need the media so that their potrayal of the events can dominate the news in the media, and thus will attract more people to support their movement. However, this study shows that there is no special effort from ?pro KPK? social movement actors (i.e.: the public relations of KPK) to approach or influence the media, in order to put their version of news having more place in the media. From the very beginning, the perception of thejournalists on this issue tend to be ?pro KPK? rather than ?pro POLRI?, and therefore the media give more attention and placement to the ?pro KPK? news. This findings proofs that the success of social movements in the KPK-POLRI disputes, where the news in the media is dominantly show ?pro KPK? is not due to the success of social movement actors in approaching the media, but rather because of the congruence of values between journalists and social movement actors.

Results of this study have implications for theories on the relationship between frames, media and social movements. Researcher proposes a model to potray the connection between the actors of social movements, media / journalists, media frames and audience frames. This model is a development of the model proposed by Gamson, Scheufele, Benford and Snow. There are two things that distinguish the models as offered by authors compared to other models. First, each party (social movement actors, audiences and media) should be seen as a subject that constructs reality. Journalists and media construct events, the same is done by the social movement actors and audiences. Audiences should be seen as an entity that has a thought, alignments and eventually actively construct events. Second, each of the entities (social movement actors, audiences and media) is seen as a subject that can influence and be influenced or be affected by each other. This interconnectedness is evident in this research findings. For example, the relationship between media frame and audience frame. The perception of the audience might be influenced by the frame presented in the news media, however, at the same time, the media also raised the issue of a long time audience frame of against corruption or an antipathy to it."

"One of the important -features. of the 'Arab-Indonesians in Indonesian history is that the Arab-Indonesians have been assimilated themselves into indigineous people. Except in very limited cases, it is very difficult for anybody to distinguish Arab-Indonesians from other Indonesians. Most people consider this assimilation is due to Islam, the religion of all Arab-Indonesians and the religion of the majority of Indonesians. Few people consider it due to the high rate of intermarriage between the Arab-Indonesians and Indonesians. Arab-Indonesians call Indonesians as akhwal, "brothers of their mothers". In addition to the two matters above, this writing tries to present another important matter, that is the role of the Arab-Indonesians in the struggle of Indonesian independence movement. Almost all Arab-Indonesians were on the Indonesians' side against the Dutch, and to some extent Arab-Indonesians had received similar treatment as their brothers, the Indonesians, during the: Dutch colonial period. The first modern movement of Arab-Indonesians, Jamiat Khair, has paid intensive attention to Indonesians. The Jamiat Khair not only receives Indonesians as its members,- such as KHA Dahlan, the founder of Muhammadiyah, but also accepts Indonesian children to its schools. Many Indonesian children have been and are still educated there. These all can also be seen in the other Arab-Indonesian organizations, such as al Irsyad and al Chairaat. Some Arab--Indonesian leaders have great influence on the Indonesians and their leaders. Syekh Ahmad Surkati, the spiritual leader of al Irsyad, for example, was at once KHA Dahlan's closest friend and teacher. He was also the teacher of many Indonesian leaders such as Moh. Roem, M. Rasjidi, Junus Anies, Kasman, Natsir, A. Hassan, and Hail Zamzam, one of the founders of Fersis, Persatuan Islam. Unfortunately, there has been constant dispute among the Arab-Indonesians themselves until the foundation of PAI, Partai Arab Indonesia, by Baswedan and other muwalads, the mixed and local born Arab-Indonesians. Despite their claim that Indonesia is their only mother country, and they struggled, on the side of'Indonesians against the Dutch, all non-Islamic organizations, except Gerindo, refused to accept Arab---Indonesians as their members. After the declaration of Indonesian Independence, however, all Arab-Indonesians became Indonesian citizens. They hand in hand with the Indonesians defended the Republic of Indonesia against the Dutch and their colaborators. Many Arab--Indonesians not only became members but also leaders of both Islamic and non-Islamic organizations, such as PSI, Partai Socialis Indonesia, and PNI, Partai Nasional Indonesia."

"Munculnya gerakan mahasiswa dalam proses pembangunan politik suatu negara tidak terlepas dari "peran" mereka sebagai agen pembaharu. Oleh sebab itu munculnya persoalan yang melingkupi kehidupan masyarakat seperti kesenjangan antara si miskin dan si kaya, pembusukan politik, kesewenang-wenangan penguasa dan lain sebagainya, merupakan faktor yang dapat mendorong mahasiswa bergerak untuk merubah suatu rezim tertentu.Namun dalam aksinya, gerakan mahasiswa juga cenderung terbagi ke dalam gerakan politik dan gerakan moral. Gerakan pertama menghendaki gerakan mahasiswa bersatu dengan rakyat, dengan menyebut gerakannya sebagai gerakan politik. Sedangkan gerakan yang kedua gerakan mahasiswa tetap dilakukan oleh mahasiswa sendiri dan membiarkan gerakan berjalan secara alami, dengan menyebut dirinya sebagai gerakan moral dari lingkungan mahasiswa. Untuk melihat persoalan tersebut, maka studi ini mengambil lokasi di Bandar Lampung, dengan sasaran penelitian para aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menjatuhkan pemerintahan Orde Baru.Dari pilihan teori gerakan mahasiswa di Bandar Lampung disebabkan beberapa pertimbangan antara lain;Pertama, bahwa gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto, merupakan akibat dari adanya peningkatan frekuensi proses pewarisan nilai-nilai politik yang dilakukan oleh berbagai komite mahasiswa ataupun kelompokkelompok studi. Dalam tataran selanjutnya, hasil dari proses ini memunculkan kelompok-kelompok mahasiswa yang radar politik dan peka terhadap situasi kehidupan politik yang memang membutuhkan perbaikan menuju kepada sistem politik demokratis. Hanya yang menarik dalam kajian lapangan bahwa agen sosialisasi politik yang cukup dominan menentukan mahasiswa bergerak melakukan aksi adalah teman diskusi atau teman dari kelompok-kelompok ekstra kampus seperti HMI, KAMMI, PMIII dan sebagainya. Kedua, berkenaan dengan hal di atas, maka penampilan rezim Orde Baru yang tidak demokratis, dengan dampaknya ke berbagai bidang, merupakan pendorong mahasiswa Bandar Lampung melakukan aksi gerakan.Kondisi yang terjadi dalam rezim Circle Baru inilah yang dapat dipadankan dengan pendapat Smelser sebagai structural strain, di mana kondisi masyarakat penuh dengan tekanantekanan dan kekangan-kekangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampaknya, masyarakat akan mencoba melepaskan diri dari ikatan tersebut melalui aksi-aksi menentang kondisi kehidupan'yang sedang berlangsung.Ketiga, harapan hidup yang sangat sukar, terutama dalam mencari pekerjaan menjadi faktor penyebab lain yang juga membuat mahasiswa melakukan aksi. Akhirnya faktor keempat yakni gerakan mahasiswa di kota ini juga banyak terpengaruh oleh munculnya gerakan-gerakan mahasiswa di kota lain, terutama dari Jakarta dan juga Yogyakarta.Di lain pihak, hasil lapangan menunjukkan bahwa penyebab polarisasi yaitu pada masalah ideologic, yang pada tataran berikutnya akan mempengaruhi strategi periuangan gerakan dan sekaligus isu periuangan. Perbedaan ideologis merupakan hasil dari suatu proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh masing-masing kelompok mahasiswa itu sendiri, dengan munculnya berbagai kelompok-kelompok studi."

"LPM (Landless people's Movement) is a social mpvement in South africa. This movement was foundeted on July 24, , 2001. LPM represents South African people movement opposing Land Reform post apartheid. After the collapse of apparteid regime, the new government of South Africa estabilished Land Reform to finish the problem of Land. The program consisted of three subprograms namely Land restitution, redistribution of land rights and tenure reform."