Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang dinamika yang terjadi dalam implementasi Rencana Induk Jakarta 1965-1985 di wilayah Cilincing selama kurun waktu 1967-1984. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian ini menjelaskan bagaimana proses kelahiran Rencana Induk Jakarta 1965-1985, mengapa terjadi dinamika dalam implementasi Rencana Induk Jakarta 1965-1985 di wilayah Cilincing selama tahun 1967-1984 serta dampaknya terhadap masyarakat Cilincing dan pengembangan tata ruang kota Jakarta. Penelitian ini juga menggunakan teori kutub pertumbuhan (growth pole) yang dicetuskan oleh Francis Perroux dan pendekatan strukturis yang dicetuskan oleh Christopher Lloyd. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dinamika yang terjadi dalam implementasi Rencana Induk Jakarta 1965-1985 selama kurun waktu 1967-1984 membuat wilayah Cilincing bertransformasi sebagai kutub pertumbuhan baru yang terikat dengan kutub pertumbuhan utama yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Cilincing yang menjadi kutub pertumbuhan baru membuat terjadinya berbagai pembangunan tata ruang kota yang menciptakan ketidaksesuaian antara proyeksi penggunaan wilayah yang diatur dalam Rencana Induk Jakarta 1965-1985 dengan realita di lapangan.

---

This research discusses the dynamics that occurred in the implementation of the 1965-1985 Jakarta Master Plan in the Cilincing area during the 1967-1984 period. Using historical research methods, this research explains the birth process of the Jakarta Master Plan 1965-1985, why dynamics occurred in the implementation of the Jakarta Master Plan 1965-1985 in the Cilincing area during 1967-1984 and its impact on the Cilincing community and the development of Jakarta's urban planning. This research also uses the growth pole theory which was initiated by Francis Perroux and the structural approach intiated by Christopher Lloyd. In this research, it was concluded that the dynamics that occurred in the implementation of the Jakarta Master Plan 1965-1985 during the 1967-1984 period made the Cilincing area transform into a new growth pole that was tied to the main growth pole at Tanjung Priok Port. Cilincing, which has become a new pole of growth, has resulted in various urban spatial developments that have created a mismatch between the projected use of the area regulated in the Jakarta Master Plan 1965-1985 and the reality on the ground."

"Studi ini akan menghasilkan suatu paparan yang komprehensif mengenai sejarah tata ruang Jakarta, pelaksanaan dan penyimpangan dari rencana tata ruang tersebut, dan akibatnya terhadap pembangunan kota Jakarta. Dari banyaknya literatur mengenai masalah-masalah yang umum dihadapi oleh perkotaan, studi ini akan merangkum berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai masalah banjir, kemacetan dan penurunan kualitas air tanah yang dialami Jakarta, dan juga saran-saran para ahli untuk mengatasinya. Dari sisi lain, studi ini juga menginventarisir program-program pemerintah yang akan/sudah dijalankan dalam penanggulangan ketiga permasalahan utama tersebut, dan dampaknya terhadap penurunan kerugian yang terjadi.

---

This study will focus on a comprehensive description of the history of Jakarta's spatial planning, its implementation and deviations from the spatial plan, and its consequences to the development of the city of Jakarta. From the many of literature stated all problems commonly faced by cities, this study will summarize the various issues that have been carried out previously regarding the problems of flooding, congestion and decreased groundwater quality experienced by Jakarta, and how experts point of view to overcome them. On the other side, this study also makes an inventory of government programs that will be / have been implemented in overcoming these three main problems, and their impact on reducing losses."

"Keterbatasan lahan yang tersedia di Jakarta mendorong pemanfaatan ruang yang masih tersisa untuk diarahkan pada pembangunan hunian vertikal. Temuan awal antara tahun 2017 hingga 2022 terdapat beberapa pengembang yang mengubah perencanaan mereka dari hunian vertikal menjadi hunian tapak. Perubahan tersebut disebabkan proses perizinan dan penurunan permintaan pasar apartemen, diperparah dengan pandemi COVID-19. Penelitian bertujuan memahami preferensi masyarakat terhadap kepemilikan hunian tapak, yang muncul sebagai respons terhadap perubahan tersebut serta dampak terhadap kebijakan tata ruang kota Jakarta di masa depan. Fokusnya adalah bagaimana perubahan strategi dan preferensi masyarakat ini memengaruhi rencana tata ruang, termasuk penyesuaian batasan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk hunian vertikal. Metodologi penelitian dilakukan menggunakan penelitian deskriptif melalui pendekatan wawancara kepada pengembang dan pemerintah, sedangkan pendekatan kepada konsumen dengan kuesioner untuk melihat preferensi minat memiliki hunian di Jakarta, serta kajian literatur terkait peraturan yang berlaku. Hasil survei menunjukkan bahwa 98% konsumen memilih rumah tapak, dengan sebagian besar lebih memilih pusat kota sebagai lokasi tempat tinggal. Dari segi tipe hunian, rumah tapak dua lantai menjadi pilihan utama yang didukung faktor kenyamanan, status kepemilikan yang jelas, serta luasnya lahan hijau.

---

The limited availability of land in Jakarta has driven the utilization of remaining spaces to be directed towards the development of vertical housing. Initial findings between 2017 and 2022 indicate that several developers shifted their plans from vertical housing to landed housing. This change was driven by building permits processes and declining market demand for apartments, exacerbated by the COVID-19 pandemic. This study aims to understand public preferences for owning landed houses, which have emerged as a response to these changes and their impact on Jakarta's future urban spatial planning policies. The focus is on how these changes in strategies and public preferences influence spatial planning, including adjustments to the Floor Area Ratio (FAR) limits for vertical housing. The research methodology employed a descriptive approach through interviews with developers and government officials, while consumer preferences were assessed using questionnaires to examine interest in housing ownership in Jakarta, as well as literature reviews related to existing regulations. Survey results revealed that 98% of consumers preferred landed houses, with the majority favoring central city areas as their preferred residential location. In terms of housing type, two-story landed houses were the top choice, driven by factors such as comfort, clear ownership status, and the availability of green spaces."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keterhubungan antara gaya hidup manusia terhadap penataan ruang kota pada era digital saat ini dengan konsep compact city. Konsep compact city dianggap efektif dalam mengembangkan daerah perkotaan dengan tujuan utama menciptakan kota yang nyaman, aman, dan efisien bagi masyarakat. Terutama adanya pergeseran zaman menjadi zaman digital yang dapat mengubah kebutuhan ruang kota dari setiap individu. Studi ini dilakukan di Sudirman Central Business District (SCBD), sebuah kawasan di daerah Jakarta yang menggunakan konsep compact city dan kehadiran kawasan ini yang berada di dua zaman yang berbeda, yaitu zaman dimana belum ada teknologi digital hingga di zaman dengan teknologi digital yang sudah berkembang pesat. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada compact city di era digital saat ini.

---

This thesis aims to determine the relationship between human lifestyle and urban spatial planning in the current digital era with the compact city concept. The compact city concept is considered effective in developing urban areas with the main aim of creating a comfortable, safe and efficient city for the community. Especially the shift in time to the digital era which can change the urban space needs of every individual. This study was conducted in the Sudirman Central Business District (SCBD), an area in the Jakarta area that uses the concept of a compact city and the presence of this area is in two different eras, namely the era when there was no digital technology until the era where digital technology has developed. fast. It is hoped that the results of this study will provide insight into the changes that may occur in compact cities in the current digital era."

"Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah.

---

This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era."

"Pengamatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana event dapat berdampak terhadap pengaturan ruang di Land’s End, sebagai destinasi wisata waterfront yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 serta ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah. Metode pengamatan meliputi kajian teori, observasi langsung, wawancara, kuesioner pertanyaan terbuka dan dokumentasi. Hasil dari pengamatan ini menyebutkan bahwa sebagian besar pengunjung yang menikmati dan berkontribusi terhadap event yang diadakan adalah Generasi Z. Event yang diadakan di kawasan waterfront city membuat orientasi bangunan mengarah ke ruang publik yang digunakan sebagai tempat diadakannya event dan berlatarbelakang pantai. Selain itu, elemen pantai secara adaptif berperan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung selama berjalannya event, seperti pasir yang dimanfaatkan sebagai tempat duduk dan vegetasi sebagai area berteduh.

---

This observation aims to explore more deeply how events can impact the spatial management of Land's End, as a waterfront tourist destination in the Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 area and designated as a National Strategic Project by the government. Observation methods include theoretical studies, direct observation, interviews, open-ended questionnaires, and documentation. The results of these observations indicate that the majority of visitors who enjoyed and contributed to the events held were Generation Z. Events held in the waterfront city area made the orientation of the building towards the public space used as a venue for the event and had a beach background. Apart from that, adaptive beach elements provide comfort to visitors during the event, such as sand used as seating and vegetation as a shelter area."

"

Besarnya perputaran finansial dalam tata kelola rumah susun komersial milik, tidak jarang menghadirkan hubungan asimetris antara pelaku pembangunan sebagai sektor swasta dan pemilik rumah susun sebagai warga negara. Kondisi ini ditandai oleh pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Sepanjang tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima berbagai keluhan terkait dengan tata kelola rumah susun, termasuk konflik kepentingan dan persoalan transparansi dalam Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Sebagai respons atas agenda kebijakan yang telah didorong oleh beberapa kelompok kepentingan sejak tahun 2006, pemerintah berusaha untuk merumuskan kebijakan publik dalam upaya melindungi setiap pihak yang terlibat dalam tata kelola perumahan bertingkat tinggi, terutama bagi warga negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Apartemen Milik (Pergub 132/2018) pada bidang tata kelola di Apartemen Taman Rasuna dan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

---

The magnitude of profit turnover in commercial apartments management, frequently led to the asymmetrical relationship between real estate developer as private sector and apartments’ owner as citizen. This condition was marked by administrative violations which often carried out by real estate developers. Throughout 2018, the DKI Jakarta Provincial Government received various complaints related to the apartments’ management and operation, including conflict of interests and transparancy issues in the Apartments’ Owners and Residents Association (PPPSRS). Following certain policy agenda that had been pushed by several interest groups since 2006, the government attempted to formulate a particular public policy to protect each party involved in the vertical housing operation, especially citizen. Conducted with a qualitative research method, the objective of this study is to examine the implementation of the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 132 Year 2018 concerning in the Management of Owned Apartments (Pergub 132/2018) inApartemen Taman Rasuna and Apartemen Kalibata City, South Jakarta.

"

"Penelitian ini mengkaji fenomena pedagang kaki lima (PKL) di Kota Jakarta Selatan yang kerap mengalami ketidakadilan spasial dalam sistem ruang perkotaan, dengan fokus pada dinamika koeksistensi antara sektor ekonomi informal dan formal. Studi ini menekankan pada persepsi informalitas sebagai satu kesatuan dengan sektor formal dimana hubungan keduanya saling terkait. Pendekatan penelitian melibatkan pemilihan studi kasus berdasarkan tipologi koeksistensi yang dihasilkan dari kerangka kebijakan dan tinjauan literatur, menghasilkan sembilan tipologi koeksistensi. Menggunakan metode kualitatif, termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan metode triangulasi, data dikumpulkan dari berbagai informan kunci seperti PKL, pembeli, pengguna jalan, pemilik toko, dan pemangku kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pengakuan ruang PKL pada kebijakan tata ruang kota sebagai aktivitas yang tidak termasuk dalam zonasi ruang kota, setiap tipologi koeksistensi memiliki dinamika dan karakteristik yang berbeda. Pengakuan koeksistensi memerlukan ekosistem yang kondusif melalui pengakuan ruang PKL dalam tata ruang kota. Indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam integrasi ruang PKL ke dalam perencanaan tata ruang kota meliputi identifikasi dinamika dan karakteristik tipologi koeksistensi berdasarkan dimensi waktu, kondisi kerja, strategi, dan infrastruktur pendukung, serta menentukan tingkatan mode informalitas untuk memahami dampaknya dalam perencanaan perkotaan dan ketahanan tipologi koeksistensi tersebut.

---

This research examines the phenomenon of street vendors (PKL) in South Jakarta, who frequently experience spatial injustice within the urban space system. The study focuses on the dynamics of coexistence between the informal and formal economic sectors, emphasizing the perception of informality as integrated with the formal sector, where their relationship is mutually interdependent. The research approach involves selecting case studies based on coexistence typologies derived from policy frameworks and literature reviews, resulting in nine distinct coexistent typologies. Using qualitative methods, including participant observation, in-depth interviews, and triangulation techniques, data were collected from various key informants such as street vendors, customers, pedestrians, shop owners, and policymakers. The findings indicate that supporting the recognition of PKL spaces within urban spatial policies, as activities not included in urban zoning, reveals that each coexistence typology has distinct dynamics and characteristics. Recognition of coexistence necessitates a conducive ecosystem through the acknowledgment of PKL spaces in urban spatial planning. Important indicators to consider in integrating PKL spaces into urban spatial planning include identifying the dynamics and characteristics of coexistence typologies based on temporal dimensions, working conditions, strategies, and supporting infrastructure. Additionally, determining the levels of informality is crucial for understanding their impact on urban planning and the resilience of these coexistence typologies."