Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan adanya pembinaan dan pengawasan kepada Notaris agar para Notaris saat menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan jabatan guna kepentingan masyarakat menjadi aman. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai tolak ukur untuk menilai protokol Notaris. Namun, menjadi masalah jika seorang Notaris tidak diketahui telah meninggalkan wilayah jabatannya dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga peran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sangat perlu untuk diperhatikan. Memeriksa kantor Notaris secara berkala selama 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang harus dijalankan dan sudah diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 dan bagaimana sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode deskripstif dan analitis. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan atau data sekunder terutama dari sisi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tidak diterapkan karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Utara tidak mengawasi Notaris DV selama 4 (empat) tahun berdasarkan fakta dalam kasus Notaris DV. Mengenai sanksi terhadap Notaris DV yang mana Majelis Pengawas Pusat (MPP) memberikan sanksi usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saran yang dapat diberikan dalam hal tidak terlaksananya Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 perlu mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan pemekaran Majelis Pengawas Daerah (MPD), agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat merealisasikan pemeriksaan terhadap protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Diharapkan adanya review ulang terhadap kedua peraturan jabatan Notaris tersebut terutama mengatur terkait sanksi yang dapat diterima oleh Notaris agar Notaris menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatannya sebagai seorang Notaris.

---

The government has formed a Notary Supervisory Board that is responsible for carrying out guidance and supervision of Notaries. The purpose of guidance and supervision of Notaries is so that Notaries when carrying out their duties in accordance with the regulations of the position for the benefit of the community to be safe. The Regional Supervisory Board (MPD) is a benchmark for assessing Notary protocols. However, it becomes a problem if a Notary is not known to have left his area of ​​office for a long time, so the role of the Regional Supervisory Board (MPD) really needs to be considered. Checking the Notary's office periodically for 1 (one) year or whenever deemed necessary is the authority of the Notary Supervisory Board which must be carried out and has been regulated in the regulations governing the position of Notary. This study analyzes how the supervision carried out by the Supervisory Board on Notaries whose whereabouts are unknown is related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 and how the sanctions that can be given by the Supervisory Board to Notaries whose whereabouts are unknown are related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021. The writing in this thesis uses descriptive and analytical methods. The research was conducted by collecting data through literature or secondary data, especially from the side of laws and regulations and legal norms that can be related to the problems in the study. The conclusion of the research in this thesis is that Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 are not applied because the North Jakarta Regional Supervisory Board (MPD) has not supervised Notary DV for 4 (four) years based on the facts in the case of Notary DV. Regarding the sanctions against DV Notaries, where the Central Supervisory Board (MPP) gave a sanction of a proposal for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights. Suggestions that can be given in the event of non-implementation of Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 need to consider rearranging the work area of ​​the Regional Supervisory Board (MPD) with the expansion of the Regional Supervisory Board (MPD), so that the Regional Supervisory Board (MPD) can realize the examination of the Notary protocol 1 (one) time in 1 (one) year. It is hoped that there will be a review of the two Notary job regulations, especially those regulating the sanctions that can be received by Notaries so that Notaries become more responsible for their position as Notaries."

"Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi administratif negara di bidang keperdataan. Produk hukum Notaris adalah akta notaris dimana akta tersebut adalah akta otentik yang harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik tersebut merupakan dokumen negara yang wajib dijaga dan dipelihara oleh Notaris sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi tidak jarang banyak akta yang terdapat dalam protokol Notaris yang kemudian disimpan secara manual tersebut rusak dan hilang karena penyimpanan oleh Notaris yang kurang berhati-hati maupun bencana alam. Perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat membawa pengaruh pada dunia hukum, tidak terkecualikenotariatan. Hadirnya teknologi diharapkan menjadi jawaban atas kesulitan penyimpanan protokol notaris yang berisi dokumen negara tersebut. Penyimpanan dengan menggunakan database nirkabel seperti cloud dan/atau Public Document Repository di dalam suatu server besar yang dimiliki suatu institusi yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu jawabannya. Hal ini tentu akan memudahkan Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi Notaris, dengan cara pengawasan jarak jauh. Rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana ketentuan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia untuk menjaga keotentikan arsip negara dan bagaimana upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan sehingga penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik dapat diterapkan sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif serta pembahasan yang digunakan dalam tesis ini adalah preskriptifanalitisdengan metode pencarian data kualitatif. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus mengenai tata cara penyimpanan arsip Notaris baik yang manual maupun terkomputerisasi secara modern. Oleh karena hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana perkembangan dunia kenotariatan Indonesia menerapkan konsepsi cyber notary khususnya mengenai pengarsipan dan tata administrasi modern Notaris.

---

Notary in Indonesia is a public official who runs some of the administrative functions of the state in the field of civil law. The legal precedents or products of a Notary is a notary act in which the act is an authentic act which must comply with Article 1868 of the Indonesian Civil Code. The authentic act is a state document that must be maintained by a Notary

pursuant to the Indonesian Notary's Law, but not often many acts that contained and stored in the Notary protocol manually, are damaged and lost by Notary negligent or by some disaster. The rapid development of the technological world has had an effect on the world of law and Notary. The presence of technology is expected to be the answer to the difficulty of storing notary protocols containing the state documents. Storage using wireless databases such as cloud system and/or Public Repository Document on a large server owned by an institution designated by the Ministry of Justice and Human Rights is one of the answer. This

will certainly facilitate the Notary Supervisory Board in carrying out its duties to oversee Notaries, by way of remote surveillance. The formulation of the problem examined in this thesis is how the provisions stipulated by the Law of the Republic of Indonesia to maintain the authenticity of state archives and things that can be done so that the storage of Notary Protocol in electronic form can be applied so as to improve the supervisory function of the Notary Supervisory Board. The research method used in this thesis is juridical-normative and the discussion used in this thesis is prescriptive-analytical with qualitative data search

method. Until now there has been no special regulation on the procedure of archival storage of Notary both manually and computerized in a modern manner. Therefore, this thesis is obliged to examine further what the development of Indonesian notary world applying its cyber notary concept especially about archiving and administration for a modern notary."

"Tesis ini membahas wewenang dan peranan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris di Kota Batam, akibat hukum atas pelanggaran terhadap lembaga kenotariatan, dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya disebut MPN bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bersifat preventif dan kuratif, dalam melakukan tugasnya masih ada rasa tidak enak untuk menegur dan rasa solidaritas sesama rekan yang tanpa disadari akan berakibat pada Notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan, MPN dan MKN memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris namun pada momentum yang berbeda.

---

The thesis itself discusses The Role and Authority of The Notary Supervisory Board for Violation of Notary and Notary Code of Conduct in Batam City and legal consequences for violation of the notarial institution also the function of The Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council. The method used in this research legal normative which is analytic descriptive, and data is analysed qualitatively. This research shows that the role of MPN is to preventively supervise Notaries. The implementation of supervision is done with solidarity in mind which impacts the public as clients of the notary, without knowing it will lower the public rsquo s trust towards the institution, Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council which have the same function that is to conduct guidance to Notary at a distinct moment."

"Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dan bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi teguran yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik lisan maupun tertulis, dianggap kurang efektif, karena sanksi teguran tidak memberikan dampak langsung serta dianggap tidak memberikan efek jera bagi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten yang diberikan wewenang berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi.

---

The notary in running the Department is not separated from the supervision of the Notary Supervisory Council. it is also included in the case of penalties for a Notary who violates the Notarized Code of Conduct and / or the Law of Notary Public, so this thesis also reviews some of the decision of the Supervisory Council of the Notary Public of DKI Jakarta regarding sanctions in the form of reprimand sanctions.

The issue raised in this thesis is how effective the decision of the Notary Superintendent Assembly in the form of sanction of reprimand against notary who violated and how to supervise Notary in carrying out sanctions received based on decision of Notary Supervisory Council. This paper uses normative juridical research method that refers to legal norms with literature study by examining and analyzing library materials in the field of law.

The conclusion in this study is that the sanctions sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, both oral and written, are considered less effective, since reprimand sanctions have no immediate impact and are considered to have no deterrent effect on the Notary, and the oversight by the Notary Registrar of the The notary in carrying out the sanction it received was carried out by the Notary Assembly of the City / County Notaries given authority based on the Decision of the Regional Supervisory Council of the provincial Regional authorities in charge of the decision."

"Notaris sebagai pengemban jabatan kepercayaan memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Kasus notaris palsu yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia tidak seharusnya terjadi dan harus segera di hentikan. Tesis ini membahas tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam hal adanya Notaris Palsu serta tentang upaya pencegahan baik dari segi tata cara menjadi Notaris maupun pencegahan dari sudut pandang pengguna jasa Notaris agar tidak menjadi korban serta membahas upaya hukum yang dapat dilakuan. Metode Penelitian yang di gunakan dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif.Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan MPN hanya meliputi, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris saja, serta menunggu adanya laporan dari masyarakat atau rekan sesama notaris, namun pada praktiknya MPN juga dapat berperan aktif dan turut memeriksa ketika ada isu adanya notaris palsu di wilayahnya. Dalam hal pengawasan MPN dapat saja sewaktu-waktu menemukan adanya Notaris Palsu yaitu pada saat MPD melakukan pemeriksaan berkala ataupun pemeriksaan sewaktu-waktu dianggap perlu. Dalam hal pencegahan MPN tidak mempunyai kompetensi, kompetensi untuk mencegah adanya notaris palsu terdapat pada kepala KANWIL KEMENKUMHAM pada saat akan dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat aduan kepada MPN, BPN atau penyidik Kepolisian.

---

Notary as a trust officials has the expertise in the Public Notary field so as to meet the needs of the community who needs his services. Therefore, then a recent fake notary case often happens it should not happen. This thesis describes about the role of the Notary supervisory board relates to the existence of a fake notary and about prevention efforts both in terms of the procedures of being notary and prevention from the point of view of notary user so as not be a victim and this thesis describes about possible legal remedies. Research methods that were in use in the thesis is juridical normative.

The result of research is in literature the authority of notary supervisory board only about supervision of the implementation of the title or position and behavior a notary and lurking for reports of the society or the fellow a notary, but in practice the supervisory board can also be active and also to examine when there is issue of the fake notary in the region. Before being the victim, it would be good society seeking first notified the background of a notary. The legal remedy that could be done by the people if user to become a victim of fake notary is make a report to the notary supervisory board regional, make a report to the national land agency when the notary run his position as PPAT and make report to police."

"Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris serta menganalisis keabsahan akta notaris yang dibuat oleh Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat  yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisa data secara kualitatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data  sekunder, dengan alat pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat Notaris yang di pidana di bawah 5 tahun, namun tidak medapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas.

---

This study discusses how the dismissal sanctions given to Notaries who commit violations and unlawful acts but are not dismissed from the position of a Notary, so that even though the Notary concerned has been proven to have committed a crime, the Notary can still make a deed and carry out other authorities as a Notary, which this is not in accordance with the provisions of Article 9 paragraph (1) letter e UUJN. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of a Notary who was sentenced to a criminal sentence but did not receive a sanction from the Notary Supervisory Council and to analyze the validity of a notary deed made by a Notary who was sentenced to a criminal sentence but did not receive a sanction from the Notary Supervisory Council. This research was conducted by means of a normative juridical literature research, namely by collecting data sourced from library materials and by analyzing the data qualitatively. The typology of this research is descriptive analytic, because this research describes a problem which is then analyzed against the laws and regulations. The data in this study are secondary data, with secondary data collection tools through document studies and interviews. The results of the study can be concluded that there are Notaries who are sentenced to under 5 years, but do not get sanctions in the form of temporary dismissal from the Supervisory Board."

"Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pengganti, kemungkinan terdapat kesalahan berupa pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024 dimana terlapor sebagai notaris pengganti dalam membuat Akta PPJB tidak mematuhi ketentuan UUJN dan menjadikan akta tersebut sebagai dasar penjaminan objek tanah jual beli didalamnya melalui pembuatan SKMHT dalam perpanjangan kredit oleh pembeli di Bank. MPW menyatakan terlapor terbukti bersalah melanggar UUJN namun tidak memberikan sanksi apapun karena telah berakhir masa jabatannya. Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan hukum Akta PPJB sebagai dasar penjaminan hak atas tanah pada pengajuan kredit di bank serta bentuk tanggung jawab notaris pengganti setelah berakhir tugas dan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Akta PPJB yang menjadi dasar bagi terlapor menjaminkan tanah dalam perjanjian kredit atas permintaan calon pembeli adalah batal demi hukum karena melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata berupa sebab yang halal. Notaris pengganti setelah berakhir masa jabatannya berdasarkan Pasal 65 UUJN tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya. Namun, terlapor dalam hal ini tidak dikenakan sanksi apapun dikarenakan ketiadaan pengaturan mengenai hal tersebut sehingga pengadaan peraturan menjadi sebuah urgensi.

---

In carrying out the duties, an acting notary may commit violation especially in the drafting of authentic deeds, as seen in the decision of the Regional Supervisory Assembly (MPW) of the DKI Jakarta Province Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024. In the decision, the acting notary as the reported party failed to comply with the provisions of the Notarial Law in drafting the PPJB deed and use it as the basis for pledging the land by making SKMHT for the prospective buyer’s loan extension in Bank. MPW stated that the reported party was proven guilty of violating the UUJN but did not impose any sanctions because his term of office had ended. The issues being studied are the legal standing of the PPJB deed as the basis for pledging the land in loan extension as well as the responsibility of the acting notary who is proven to be guilty for violating the Notarial Law after the end of his term of office. This research uses a doctrinal research form with an explanatory typology. The research shows that the legal standing of the PPJB deed above is null and void because it has violated the valid requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code regarding the admissible cause. An acting notary according to Article 65 of the Notarial Law can still be held accountable for violations committed even after the end of his term of office. However, in the decision above, the acting notary was not imposed any sanctions due to the absence of regulations so that the provisions of regulations become an urgency."

"Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang secara atributif diberikan oleh Negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat dan memenuhi standar profesional. Pengawasan terhadap Notaris bukan hanya pelaksanaan jabatannya tapi perilakunya, yang selama ini belum jelas kriteria perilaku yang diawasi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, hasil wawancara dipergunakan untuk mendukung argument hasil penelitian. Hasil penelitiannya, Pertama, fungsi Majelis Pengawas sudah cukup baik sedangkan fungsi Dewan Kehormatan belum optimal melaksanakan tugasnya karena sosialisasi terhadap perilaku Notaris yang baik tidak dilaksanakan secara berkala, sehingga pelanggaran Perilaku Notaris tidak hanya ada pada Notaris yang diawasi saja, tetapi dilakukan juga oleh Anggota Majelis Pengawas serta Anggota Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri, Kedua, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia agar semakin aktif melaksanakan tugasnya mengawasi serta melakukan pembinaan atas Pelanggaran Perilaku Notaris dan yang ketiga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah menerima kepercayaan masyarakat selayaknya berperilaku dan berahlak baik.

---

Notary is a position of trust given attributively by the State as listed in the Law. In carrying out this post, a Notary must comply with all the moral rules held in the community and meet professional standards. Monitoring of the Notary means not only supervising the implementation of the position, but also their conduct which so far it is not clear as of the criteria of the conduct to be supervised. This study is an empirical research, interview result is used to support the research argument.

The result is: First, the Supervision Board has been quite good while Honorary Council are not yet optimal in carrying out their functions as the socialization on Notary Conduct is not performed periodically, thus the violation of Notary Conduct is present not only among the supervised Notaries, but also among members of the Supervision Board and members of the Indonesia Notary Association. Second, it is hoped that the Honorary Council of the Indonesia Notary Association will be more active in carrying out their duties of supervising and coaching against violation of notary conduct, and the third, a Notary public official who has received public trust should possess a good moral and conduct."

"Majelis Pengawas Daerah (MPD) berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan Notaris. Peranan MPD sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran jabatan Notaris secara khusus pada Kota Depok. Sehingga perlu diteliti mengenai peran MPD dalam menghadapi pelanggaran jabatan Notaris di Kota Depok berdasarkan ketentuan yang berlaku serta implikasi penanganan jenis laporan aduan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat pada kinerja MPD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan data empiris yang kualitatif dengan metode wawancara dan didukung oleh data sekunder. Penelitian ini mengkaji mengenai kinerja pengawasan MPD di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan peraturan serta teori terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) peranan MPD Kota Depok dalam menghadapi permasalahan pelanggaran jabatan Notaris di Kota Depok, yaitu melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan pelanggaran yang ditemukan saat pemeriksaan protokoler dan pengaduan masyarakat serta pemeriksaan secara mendadak bagi Notaris yang dikategorikan sering melakukan pelanggaran di Kota Depok; (2) MPD Kota Depok telah berusaha menangani setiap laporan pengaduan yang dilaporkan dari tahun 2022 hingga 2024, namun masih terdapat hal yang perlu dievaluasi terkait ketertiban dalam administrasi, pengolahan data laporan aduan setiap tahunnya serta transparansi terhadap data laporan aduan yang ada di MPD Kota Depok.

---

The Regional Supervisory Council (MPD) functions to oversee and provide guidance on the Notary profession. The role of MPD is crucial in minimizing violations related to the Notary profession, particularly in Depok City. Therefore, it is necessary to examine the role of MPD in addressing violations of the Notary profession in Depok City, based on applicable regulations, as well as the implications of handling various types of violation reports submitted by the public on the performance of MPD in Depok City. This study uses a non-doctrinal method with qualitative empirical data, gathered through interviews and supported by secondary data. The research examines the performance of MPD's supervision in Depok City and its alignment with relevant regulations and theories. The findings of the study conclude that: (1) the role of MPD in addressing issues related to Notary violations in Depok City includes conducting investigations on the Notary in question based on violations found during protocol checks, public complaints, and unannounced inspections for Notaries who are frequently found to have committed violations in Depok City; (2) MPD Depok has made efforts to address each complaint report submitted between 2022 and 2024. However, there are still aspects that need evaluation, particularly regarding administrative order, the management of annual complaint data, and the transparency of the complaint data held by MPD Depok."

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi yang kedudukannyasangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum salah satunya dibidang Perbankan yaitumembuat Akta Perjanjian Kredit yang melibatkan nasabah dan bank, sehinggaNotaris harus memiliki sikap yang profesional berdasarkan Pasal 16 ayat (1) hurufa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalammenjalankan Jabatannya Notaris berkewajiban: Bertindak Jujur, saksama,mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalamperbuatan hukum. Dalam kasus ini bentuk pelanggaran yang dilakukan olehNotaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-UndangJabatan Notaris, dimana Notaris menyerahkan agunan berupa Sertipikat hak Milikatas tanah kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan dari pihakbank terlebih dahulu. Sehingga pihak Bank merasa dirugikan sebagai pihak yangberitikad baik meminjamkan pinjaman, maka Bank melaporkan Notaris kepadaMajelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan memberikan sanksikepada Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridisnormative dengan tipologi yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisisdata yang bersifat kualitatif.

---

ABSTRACTAs a Notary Public Official whose position is a very important profession inhelping create legal certainty for the community. Notary service as general officerin banking is one of them made a deed of credit agreement involving the customerand the bank, so the notary must have a professional attitude under Article 16Paragrapah (1) letter a of Regulations number 30 year 2004 concerning the notary,in carrying out his post notary shall: Acting honestly, carefull, independent,impartial and safeguard the interest of parties involved in the legal action. In thiscase the violations is commited by the notary violations of Article 16 Paragraph(1) letter a notary law, notary where the right hand over collateral ceritificate tothe customer-owned land without the confirmation and approval of the bank inadvance. So the bank feels aggrieved party as the party acting in the good faithlend loans, the bank reports to the supervisory council of notary public who hasthe authority to give sanction to the notary. This study used a method with anormative juridical typology exploratory in nature and also method of qualitativedata analysis."