Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberhentian direksi atas kehendak para pemegang saham yang keputusannya dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (akta PKPS) seharusnya dibuat sesuai dengan aturan tentang prosedur dan persyaratan pemberhentian direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun pada praktiknya, masih ditemukan akta PKPS terkait pemberhentian direksi yang tidak mengikuti aturan tentang prosedur dan persyaratan pemberhentian direksi, sehingga isinya tidak sesuai dengan kehendak para pemegang saham dan berakibat pembatalan atas akta tersebut seperti yang ditemukan dalam putusan Pengadilan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis prosedur dalam pembuatan akta pernyataan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur tersebut. Bentuk penelitian ini menggunakan doktrinal dan tipe penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa prosedur yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta PKPS melalui sirkuler mengenai pemberhentian direksi yaitu berkaitan dengan kebenaran formil yang dimiliki notaris sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya, dimana direksi yang diberhentikan melalui sirkuler setiap prosedurnya harus dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis secara lengkap. Dalam hal ini seharusnya, tetap meminta bukti keterangan tertulis pembelaan diri direksi dan bukti tertulis tersebut dilampirkan dalam akta. Notaris yang tidak memperhatikan dan memenuhi prosedur dalam pembuatan akta PKPS melalui sirkuler dapat dikatakan telah lalai dan telah melanggar norma kewajiban untuk saksama sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Atas hal tersebut, notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara (1) Perdata berupa ganti rugi karena akta tersebut dibatalkan, dan (2) Administratif berupa pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN

---

The dismissal of the board of directors at the will of the shareholders whose decision is stated in the deed of Shareholders' Resolution Statement (PKPS deed) should be made in accordance with the rules on procedures and requirements for the dismissal of directors as stated in the company's articles of association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). However, in practice, PKPS deeds related to the dismissal of directors are still found that do not follow the rules on procedures and requirements for dismissal of directors, so that the content is not in accordance with the will of the shareholders and results in the cancellation of the deed as found in Court Decision Number 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi. This research was conducted by analyzing the procedure in making deeds of statements of shareholders outside the general meeting of shareholders and the responsibility of notaries for deeds made that are not in accordance with the procedure. This form of research uses doctrinal and explanatory research types. Based on the results of the research carried out, it was obtained that the procedures that must be fulfilled in making PKPS deeds through circulars regarding the dismissal of directors are related to the formal truth owned by the notary in accordance with his authority and obligations, where directors who are dismissed through circulars must be proven by complete written evidence. In this case, it should still ask for proof of written testimony of the self-defense of the board of directors and the written evidence is attached to the deed. Notaries who do not pay attention and comply with the procedures in making PKPS deeds through circulars can be said to have been negligent and have violated the norms of the obligation to be careful as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Law on the Notary Position (UUJN). For this, the notary can be held liable in the form of (1) civil in the form of compensation because the deed is canceled, and (2) administratively in the form of temporary dismissal by the Supervisory Council in accordance with the provisions of Article 16 paragraph (11) of the Constitution."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta. Salah satu bentuk akta otentik adalah akta perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB. Di dalam Putusan MPPN No : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, merupakan kasus yang terdapat di Riau dimana seorang klien yang menghadap Notaris hendak dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB untuk satu perbuatan hukum yang sama. Klien tersebut memiliki itikad tidak baik dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kenyataannya kepada Notaris bahwa RUPS yang telah diadakan perseroannya untuk membahas jual-beli saham telah memenuhi kuorum kehadiran para pemegang saham sehingga dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat. Atas keterangan klien-nya, maka Notaris membuatkan Akta tersebut. Ketika klien tersebut melaporkan dua Akta tersebut kepada para pemegang saham, munculah protes dari para pemegang saham dan menuntut pidana kepada klien Notaris karena telah memberikan keterangan palsu. Klien tersebut malah balik menyalahkan Notaris dengan menggugat tidak dapat memberikan pelayanan yang profesional dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tersebut dan melaporkannya ke MPWN-Riau. MPWN-Riau hanya memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris tersebut. Karena tidak puas, maka klien tersebut melaporkan ke MPPN. Atas hal tersebut, MPPN memutuskan menguatkan keputusan MPWN-Riau dengan sanksi teguran lisan kepada Notaris.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan Notaris adalah membuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan dokumen persyaratan yang belum jelas kenyataannya, membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama, serta membuatkan Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris tidak datang dalam RUPS-LB. Sementara sanksi yang diberikan MPPN kepada Notaris adalah lisan dan menguatkan keputusan MPWN-Riau.

---

Notary is a public official who has authority to make authentic documents and give legal advice about making deed. One form of deed is a deed of company that is authentic Deed of Statement of General Meeting Sharehorlders and Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes. In the Decision MPPN No: 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010, is located in Riau cases where a client is about to be made to Notary Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders for the same single legal act . Client has a bad faith to provide information that does not fit reality to the notary that the Extraordinary General Meeting Shareholders which was held perseroannya to discuss buying and selling shares in compliance with attendance quorum of shareholders so it can take decisions and legally binding. On the testimony of his client, then make the Notary deed. When the client provides a copy of the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Meeting Minutes to shareholders, munculah protests from the shareholders of two of the company deed, and prosecute criminal deed to the client for giving false testimony. Clients are turning instead to sue the notary blame can not provide professional services by issuing a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes and report it to MPWN-Riau. MPWN-Riau only gave sanction to the Deed is an oral reprimand. Not satisfied, then the client is reported to MPPN. Top MPPN examination about notary error, then MPPN decided to strengthen decision-Riau MPWN with verbal reprimand sanction to the deed.

This research used a normative juridical approach because it emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms and interviews with the two sources. Qualitative data analysis methods that form the research results in the form of analytical explanatory.

The results stated that the mistakes made by deed is made The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders with the document requirements are not clear in fact, make a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders with the same number and date, and make a Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders who truly can not be made because the notary did not come within the GMS-LB. While the sanction given to the Notary MPPN is an oral reprimand and strengthen decision-Riau MPWN."

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta BAR dengan nomor dan tanggal yang sama serta menerbitkan salinan Akta BAR tanpa ada minuta akta yang mendasarinya. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata bahkan sanksi pidana.

---

As the public official, notary have the authority to make the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR). Notary have the obligation and prohibition which are dealt in notary’s statute and code of ethics. Yet, there are some infractions have done intentionally and intuitively. Such as the violation which could be seen in the verdict of center notary supervisory assembly on august 6th 2010 number 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, that there had been a notary published the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR) with the same number and date as well as without any certificates underlay. It is a violation of the notary ethics codes. Therefore the center notary supervisory assembly grant a warning to the notary. The metodh of research use juridical normative along with secondary data. Based on analysis, the violation the notary had done could be charge by court of justice even criminal."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan salah satu Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Akta partij yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dibuat dalam bentuk autentik. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 merupakan contoh kasus dari pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta PKR yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat yang diduga berasal dari pelaksanaan RUPS yang fiktif. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai jenis pelanggaran dan pertanggungjawaban Notaris serta penerapan sanksi terhadap Notaris dalam pembuatan Akta PKR RUPS PT fiktif berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah ditemukan jenis pelanggaran berupa pelanggaran administratif yang dilakukan Notaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan pemberian sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, memberikan usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Saran yang diberikan adalah putusan dari Majelis Pengawas seharusnya dapat dijadikan tambahan bukti untuk mengajukan pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana maupun organisasi, dan terhadap Notaris yang melakukan kesalahan berulang untuk diberikan sanksi seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera.

---

Meeting Resolution Statement deed (MRS) is one of the legal documents of Limited Liability Company as one of the form of partij documents in which contains the decision of Shareholders Meeting (SM) that is signed under private deed. Thereafter, the Notary authenticates the deed. The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 is one of the occupational infringement cases by Notary in the regards of making the MRS deed. The MRS deed is based on the Meeting Minutes (MM) that is allegedly produced from a fictional SM. This research focuses on violations and responsibilities Notary and application of sanctions based on The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. This research uses yudicial normative methode with typology research of descriptive analytics and uses secondary data.

The result of this research concludes that the implementation of sanction to the Notary in the analyzed case is of the administrative type due to the violation of Article 16 verse (1) letter a Notarial Occupation Act with the occupational saction in the form of recommendation to temporary discharge for 3 (three) to 6 (six) months or dishonorable discharge to the Central Inspectorate Committee. The advices given in this research are The Notarial Inspectorate verdict should be an additional evidence for affording responsibilities in other legal domains, along this verdict be delivered to Indonesian Notary Organization to be given guidance, and for The Notary who makes repeated violations to be given severe sanctions."

"Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (“Akta PKR”) oleh pengadilan terjadi dikarenakan akta yang dibuat tidak dikehendaki oleh pemilik saham sah yang menyatakan tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 PK/Pdt/2021. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya penghibahan saham secara sepihak tanpa sepengetahuan pemilik saham, dalam hal ini dikaji secara mendalam dari sisi notaris sebagai pembuat Akta PKR. Apakah notaris memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan Akta PKR tersebut, serta bagaimana kekuatan pembuktian Akta Notaril PKR yang dibuat berdasarkan risalah rapat yang tidak dihadiri notaris tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dipergunakan metode penelitian doktrinal, dengan pengumpulan data secara kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta notariil PKR yang dibuat berdasarkan risalah RUPSLB yang tidak dihadiri notaris adalah sempurna selama tidak mengalami cacat formil dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, serta untuk pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 PK/Pdt/2021, didapatkan hasil bahwa Notaris MN telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya permohonan ganti rugi sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Penggantian kerugian dalam hal ini tidak dalam bentuk uang, melainkan pertanggungjawaban notaris untuk mengembalikan saham kepada keadaan semula.

---

The cancellation of the Deed of Statement of Meeting Resolutions ("PKR Deed") by the court occurred because the deed that was made was not desired by the legal shareholders who stated that they had never held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), as stated in the Supreme Court Decision Number 690 PK /Pdt/2021. The problem in this research is that there is a unilateral donation of shares without the knowledge of the share owner, in this case it is studied in depth from the perspective of the notary as the maker of the PKR Deed. Does the notary fulfill the elements of an unlawful act in the process of making the PKR Deed, and what is the strength of the proof of the PKR Notarial Deed which was made based on the minutes of the meeting which the notary was not present at? To answer this problem, doctrinal research methods were used, with library data collection to obtain secondary data, and qualitative data analysis methods. The results of the research show that the evidentiary strength of the PKR notarial deed made based on the minutes of the EGMS which was not attended by a notary is perfect as long as it does not experience any formal defects in the provisions of Article 1320 of the Civil Code, as well as to fulfill the elements of a notary's unlawful act based on Supreme Court Decision Number 690 PK/Pdt/2021 , the results obtained were that the MN Notary had fulfilled all the elements of an unlawful act which resulted in a request for compensation as stated in Article 1365 of the Civil Code. Compensation for losses in this case is not in the form of money, but rather the responsibility of the notary to return the shares to their original condition."

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan pembatalan akta pernyataan keputusan RUPS seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 PK/PDT/2022. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang keabsahan pemindahan hak atas saham pada PT AN dan tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan RUPS yang telah dibatalkan oleh hakim. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis. Dapat dikemukakan 2 (dua) hasil analisis dari penelitian ini yaitu: Pertama, pemindahan hak atas saham pada Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham Nomor 42 Tanggal 28 November 2014 sebagian sah untuk 60 (enam puluh) saham karena telah memenuhi prosedur serta persyaratan pengambilan keputusan sirkuler dan syarat pemindahan hak atas saham tetapi sebagian lainnya tidak sah untuk 129 (seratus dua puluh sembilan) saham karena tidak ada akta pemindahan hak atas saham. Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 tidak sah seluruhnya serta melawan hukum karena melanggar syarat pemindahan hak atas saham yaitu tanpa akta pemindahan hak atas saham dan tanpa persetujuan pemegang saham melalui RUPS; Kedua, notaris memiliki tanggung jawab atas pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 secara perdata berupa ganti rugi. Notaris juga dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat sebagai notaris oleh majelis pengawas notaris. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi kode etik oleh dewan kehormatan notaris berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat dari keanggotaan organisasi notaris.

---

The General Meeting of Shareholders (GMS) related to changes in the composition of shareholders must be carried out by the procedures and requirements for implementing the GMS and the provisions for transferring rights to shares as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, in reality, PT AN's GMS did not fulfill the requirements for transferring rights to shares, which resulted in the cancellation of the deed of the statement of the GMS decision as found in Supreme Court Decision Number 223 PK/PDT/2022. Therefore, this research was conducted by raising issues regarding the validity of the transfer of rights to shares in PT AN and the responsibility of the notary regarding the deed of the GMS decision, which the judge canceled. This doctrinal legal research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials through document studies which were then analyzed. It can be stated 2 (two) results of the analysis of this study, namely: First, the transfer of rights to shares in the Deed of Statement of Joint Contract of Shareholders Number 42 dated 28 November 2014 is partially valid for 60 (sixty) shares because it has fulfilled the procedures and decision-making requirements circular and requirements for the transfer of rights over shares, but the other part is not valid for 129 (one hundred twenty-nine) shares because there is no deed of transfer of rights over shares. The Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14, dated 24 December 2014 invalid as a whole and against the law because of a violation of the requirements for the transfer of rights to shares, namely without the deed of transfer of shares ownership and without the approval of shareholders through the GMS; Second, the notary has the responsibility for canceling the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14 dated 24 December 2014 in the form of compensation. Notaries can also be subject to administrative sanctions in the form of verbal/written warnings or respectful/disrespectful dismissal as a notary by the notary supervisory board. In addition, notaries can also be subject to code of ethics sanctions by the notary honor council in the form of verbal/written warnings or dismissal with respect/disrespect from the notary organization."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void. In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions."

"Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham adalah pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang, namun kerap ditemukan permasalahan pembuatan dan keberlakukan atas keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini. Salah satunya adalah suatu permasalahan terkait keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang berisi tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Setelah keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dibuat, tidak dinyatakan ke dalam akta notaris dan juga tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Timbul pertanyaan atas keberlakuan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini. Penelitian kualitatif terhadap hukum normatif yang memakai tipe penelitian deskriptif analitis ini dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Menurut Undang-Undang yang mengatur mengenai perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, keputusan sirkuler tentang perubahan anggaran dasar yang tidak dinyatakan ke dalam akta notaris tidak dapat berlaku. Terkait dengan masalah ini, diharapkan peraturan mengenai keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham dapat diperjelas dan dirinci agar pembuatan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak hanya bergantung pada satu pasal saja pada praktiknya.

---

Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is a resolution decided without holding the actual General Meeting Of Shareholders physically but the resolution is decided by circulating ideas to be decided to Shareholders and the ideas are approved by all shareholders. Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is a convenience that is given by the Law, yet problem often arises regarding the making and enforceability of the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders. One of the problem is regarding Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders about the amendment of article of association of company. After making the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders, the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is not stated in a notarial deed and also not reported to Minisrtry of Law and Human Rights. The enforceability of the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is questioned. This qualitative study of normative law that uses descriptive analytics type of study carried by document study or literature material study. According to the Law that regulates about amendment of article of association of company, Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders that is not stated in a notarial deed can not be enforced. Regarding this issue, it is expected that regulation of Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders can be clarified and specified in order that making of Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is not only depends on one article in practice."

"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.

---

Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."