Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat banyak tantangan bagi upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Pada tahun 2021, di Provinsi Sulawesi Tengah, terjadi operasi terhadap kelompok teroris bernama Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melalui pendekatan keras yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Terorisme Indonesia. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya dan tampaknya, ada masalah penting lainnya. Artinya masyarakat takut memberikan informasi penting tentang kelompok teroris tersebut kepada aparat penegak hukum. Situasi khusus ini menyulitkan gugus tugas anti teror untuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana realitas Tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu petugas. Permasalahan ini akan dikaji dalam perspektif Kriminologi tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi kontra-terorisme. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap petugas dan masyarakat yang pernah bertemu langsung dengan buronan kelompok teroris di Sulawesi Tengah. Dari penelitian ini, setidaknya dapat menunjukkan bahwa kontra-terorisme tidak hanya mementingkan upaya represif akan tetapi harus mendahulukan keselamatan dari masyarakat.

---

There are many challenges for Indonesia's counter-terrorism effort. In 2021, Province of Central Sulawesi, there is an operation toward a group of terrorists called Mujahidin Indonesia Timur (MIT) through hard approach by Indonesian Counter-terrorism task force. It takes many years to be done and apparently, there is another essential issue. That is, people were afraid to give important information about that terrorist group to law enforcement authorities. This research is aiming to explore how far society actually do the participation to assist CT taskforce. This particular situation gives a hard time for the CT taskforce to work on. All of the matters above will be studied by Criminology's perspective about how public participation could affect counter-terrorism. This research will be using a qualitative approach by gathering all essential information, interview and literature studies. The result was pretty clear that fear of terrorism might affect public participation. This research could present that countering the terrorism is not all about repressive act but most important thing is sense of security and protection to society."

"Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, tidak hanya tanggung jawab Polri, namun juga perlu adanya peran serta masyarakat secara aktif. Dalam menumbuhkan keamanan dan ketertiban masyarakat bersifat swakarsa tersebut diperlukan kehadiran Polri secara aktif ditengah-tengah masyarakat yaitu Bintara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melihat pola-pola kegiatan yang dilakukan oleh Babinkamtimas dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat bersifat swakarsa di Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Untuk memperoleh data dilapangan, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman, serta data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa corak masyarakat Tangki sebagian besar adalah merupakan masyarakat bisnis (masyarakat jasa). Dari corak masyarakat tersebut maka pola-pola kegiatan yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas lebih banyak mengikuti program kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat Kelurahan, pengurus RW maupun pengurus RT serta atas penilaian atau inisiatif Babinkamtibmas dilapangan yang didasarkari pada karakteristik masyarakat setempat. Demikian juga kegiatan mawarakat dalam melakasanakan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa menggunakan jasa pengamanan Hansip, Satpam dan keamanan tidak resmi seperti dari instansi ABRI secara perorangan maupun dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif masyarakat dalam pengamanan lingkungan dilaksanakan bilamana masyarakat merasa lingkungannya tidak aman."

"Proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum semakin nyata saat rasa keadilan di dalam masyarakat terusik ditambah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Salah satu wujud dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah munculnya opini publik baik melalui media massa maupun media sosial. Tesis ini membahas mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum, sikap para penegak hukum dalam mengakomodir opini publik yang muncul dalam proses penegakan hukum serta pengaruh opini publik dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Sedangkan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum. Secara umum peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum lebih banyak diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah berusaha mengakomodasi opini publik yang disampaikan oleh masyarakat namun dalam prakteknya tidak semua opini publik yang berhubungan dengan proses penegakan hukum berpengaruh terhadap hasil akhir proses penegakan hukum. Profesionalitas para penegak hukum sangat diperlukan untuk memilah opini publik tanpa harus mengganggu pelaksanaan tugasnya dalam upaya melaksanakan penegakan hukum.

---

Law enforcement process is inseparable from the role of the community wherein the law is applied. The participation and support from the community in the enforcement of law become more evident when something disturbs their sense of justice and when their trust towards the law enforcement officers efforts in handling criminal cases has decreased. One example of community's support towards law enforcement is the emergence of public opinion in mass and social media. This thesis discusses the forms of public participation in the law enforcement process, the stance of law enforcement officers in accommodating the public opinion emerging in the law enforcement process, and the effect of such public opinion. The research applies a legal normative method which is supported by empirical studies. Meanwhile, the analysis in this research is made by using the secondary data as the main data and using the primary data as the supporting data.

The result of the research shows that the Indonesian laws and regulations have opened up an opportunity for the community to participate in the law enforcement process. In general, the public participation in the law enforcement process focuses more on the criminal acts prevention. This research shows that in doing their duties, the law enforcement officers have attempted to accommodate public opinion. However, in the practice, not all of the public opinion related to the law enforcement process can have any effect on the final result of the law enforcement process. Professionalism of the law enforcement officers is necessary to sort out public opinion without disrupting the performance of their duties in enforcing the law."

"Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam Proses Pembentukan peraturan daerah adalah salah satunya syarat terwujudnya peraturan daerah yang ideal. Partisipasi Masyarakat didalam Pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan sampai saat pada disahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah, serta disebarluaskannya peraturan daerah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang- undangan, Buku, jurnal, majalah ilmiah, kamus, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di provinsi Banten dalam proses pembentukan Perda, belum maksimal terlaksana, selain terkendala didalam hal sosialisasi terkait dengan pembentukan perda, lembaga pembentuk dalam hal ini DPRD bersama Gubernur, terlihat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena masyarakat yang dilibatkan, bukan masyarakt atau kelompok yang terdampak dan terkait dengan perda yang akan dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Provinsi Banten, hal ini dapat dilihat dari dokumen risalah siding paripurna, dimana didalam risalah tersebut absensi dari mastyarakat yang hadir cenderung bukan merupakan masyarakat yang terdapak langsung dari subtansi perda yang akan dibuat. Konsep ideal dalam hal ini seharusnya pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi tersebut melalui Musrenbang, dengan demikian aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan perda dapat di inventarisir permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

---

Legislation is the written legal basis, the legal basis or legal basis is the legal basis or legal basis. Indonesia as a rule of law country certainly has norms that regulate the process of its formation from the central to the regional level. Then one of the formal processes of forming laws and regulations is Community Participation. Community Participation in the Formation Process of regional regulations is one of the requirements for the realization of ideal regional regulations. Community Participation in the Formation of regional regulations is related to the procedures regulated by the Law and its implementing regulations. Starting from planning, drafting, discussing until the moment when it becomes a regional regulation, as well as the dissemination of the regional regulation. By using the normative juridical research method, the normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials, such as laws and regulations, books, journals, scientific magazines, dictionaries, and newspapers. The results of the study show that community participation in the province of Banten in the process of forming regional regulations has not been maximally implemented, apart from being constrained in terms of socialization related to the formation of regional regulations, the forming institutions in this case the DPRD and the Governor, are seen as merely aborting obligations, because the community is involved, not the community. or groups that are affected and related to regional regulations that will be formed by the DPRD together with the Governor. The results of the study show that there is still a lack of community participation in the process of forming regional regulations in Banten Province, this can be seen from the minutes of the plenary session, where in the minutes the absences of the people present tend not to be people who are directly affected by the substance of the regional regulations that will be made. The ideal concept in this case should be that the government and DPRD absorb these aspirations through the Musrenbang, so that people's aspirations in the process of forming local regulations can take an inventory of people's problems and needs."

"ABSTRAKArtikel jurnal ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam transformasi kampung wisata kota. Hal tersebut didasari pada fenomena kampung wisata kreatif berbentuk kampung warna yang sedang berkembang di Indonesia sebagai representasi dari partisipasi masyarakat. Berdasarkan studi sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota khusunya sektor pariwisata dapat berjalan dengan aktif ataupun sebaliknya. Faktor yang dapat mendorong partisipasi masyarakat diantaranya faktor ekonomi, dan adanya sense of community. Di sisi lain, pasifnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil-hasil studi tersebut masih terdapat kekurangan karena belum melihat peran agen dalam mendorong partisipasi masyarakat, serta peran seni sebagai bentuk ekspresi diri yang menimbulkan kesenangan dan rasa bangga dapat mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam program pengembangan pariwisata. Tulisan ini akan membahas tentang Kampung Bekelir Kota Tangerang. Tulisan ini memiliki argumentasi yakni faktor kesempatan, sense of community dan faktor ekonomi tidak cukup mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada konteks masyarakat perkotaan, tetapi terdapat peran agen serta seni yang dapat mendorong partisipasi masyarakat sehingga menjadi lebih aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan proses bagaimana agen serta seni berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya sektor pariwisata.

---

ABSTRACTThis journal article examines the participation of the community in the transformation of the city 39;s tourism village. It is based on the phenomenon of creative tourism village in the form of a growing color village in Indonesia as a representation of community participation. Based on previous studies, community participation in urban development especially the tourism sector can run actively or vice versa. Factors that can encourage community participation include economic factors, and the sense of community. On the other hand, the passive participation of the community is due to the opportunity factor given by the government. The results of those studies are still lacking because they have not seen the role of agents in encouraging community participation, as well as art instruments as a form of self-expression that gives pleasure and pride to encourage active public participation in tourism development programs.This paper will discuss about Kampung Bekelir Kota Tangerang. This article has an argument that the factors of opportunity, sense of community and economic factors are not enough to encourage public participation in tourism development in the context of urban society, but there is an agent and art role that can encourage the participation of the community to become more active. This study uses a qualitative approach with case study methods to illustrate the process of how agents and art play a role in encouraging public participation in development, especially the tourism sector."

"Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein yang dikembangkan oleh Muluk (2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada kategori delegasi (kuat) dimana pemerintah memyerahkan sebagaian kewenanganya terkait pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar kepada Pengelola Dewajati yang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur organisasi masyarakat seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Kesenian dan sebagainya.  Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada mereka yang terlibat dalam struktur pengelola desa wisata dan penanam saham sehingga perlu langkah-langkah konkret yang inklusif dan merata diperlukan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat.

---

The Tourism Village Program is one of the tourism development  to encourage community participation and empowerment. The implementation of the Tourism Village Program in Jatijajar cannot be separated from community participation. However, community participation in the tourism village program is only limited to Dewajati managers and community shareholders. Therefore, this research aims to measure the level of community participation in implementing the Tourism Village program in Jatijajar. The theory used in this research is Arnstein's community participation ladder which was developed by Muluk (2007). The approach used in this research is a quantitative approach by collecting data through questionnaires, interviews and literature studies. The results of the research show that community participation tends to be in the delegation (strong) category where the government hands over part of its authority regarding the implementation of the Jatijajar Tourism Village to the Dewajati Management which consists of elements of community organizations such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Arts and so on. However, community participation is still limited to their involvement in the tourism village management structure and shareholding, so inclusive and equitable concrete steps are needed to increase the distribution of community participation."

"Tesis ini membahas tentang perkembangan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh segenap jajaran intelijen kenegaraan dan lembaga penegak hukum, dalam menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global telah secara signifikan berpengaruh kepada kondisi keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara, yang selanjutnya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada situasi dan kondisi keamanan nasional di Indonesia, maka peran deteksi dini dan peringatan dini segenap jajaran intelijen kenegaraan tidak boleh dikesampingkan. Dimana akibat distorsi dari unsur ? unsur keamanan di Indonesia yang salah satunya adalah terorisme, saat ini telah mengalami transformasi pada spektrum ancaman dan berada di ambang gangguan yang sangat membahayakan.Munculnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan pembangunan jaringan terorisme, dan hal ini membutuhkan langkah ? langkah penanganan secara intelijen untuk secara strategis mampu mengungkap para pelaku penyebaran jaringan dan pelaku ancaman, karena sasaran jaringan terorisme tidak hanya cenderung kepada pihak yang dianggap sebagai far enemy, namun saat ini juga menyasar kepada near enemy.Oleh karena itu, diperlukan langkah ? langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang dari jaringan terorisme, melalui perkembangan model ? model penyelidikan intelijen baik yang bersifat taktis dan teknis dengan pelibatan human intelligence serta techno intelligence, sehingga kekuatan jaringan terorisme dapat dipadamkan, dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan terhadap personel aparat keamanan, pejabat negara, maupun warga negara Indonesia.

---

This thesis discusses the development of intelligence investigations undertaken by all levels of state intelligence and law enforcement agencies, to encounter the threat of terrorist networks in Indonesia. The development of the strategic environment in the global order have significantly affected the regional security situation, especially in Southeast Asia, which in turn impact directly or indirectly to national security circumstances in Indonesia, the role of early detection and early warning intelligence at all levels of state should not be ruled out. Where due to the distortion of the elements of security in Indonesia, one of which is terrorism, this time has undergone a transformation in the threat spectrum disorder and are on the verge of a very dangerous.The emergence of terrorist networks in Indonesia is the impact of the development of terrorist network development, and this requires steps handling of intelligence to be able to uncover the perpetrators of the strategic deployment of network threats and actors, because terrorist networks targeting are not only tend to those who are considered as far enemy, but now also targeting the near enemy.Therefore, it is necessary to create steps of precaution against the threat in which coming from the terrorist?s network, through the development of intelligence investigations models, both tactical and technical intelligence with human involvement and techno intelligence, so that the strength of the terrorist network can be extinguished, and no longer as a threat significantly to the security forces personnel, state officials, as well as Indonesian citizens."