Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Norma global merujuk pada harapan bersama atau standar perilaku yang dianggap pantas dan diharapkan diterima oleh semua negara di seluruh dunia. Salah satu aspek dari norma global adalah norma kesehatan global, yang telah diterima dan dijadikan lembaga di Indonesia karena dianggap penting dan relevan bagi masyarakatnya. Namun, terdapat kendala dalam adopsi norma global terkait kesehatan reproduksi, khususnya norma global anti-FGM, di Indonesia. Negara ini menempati peringkat ketiga tertinggi dalam praktik sunat perempuan setelah Gambia dan Mauritania. Di Indonesia, Gorontalo adalah salah satu wilayah dengan angka praktik FGM tertinggi dengan 83,7% dari anak perempuannya mengalami FGM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa norma global anti-FGM gagal diadopsi di Gorontalo, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menerapkan analisis thematic analysis. Pengumpulan data dilakukan melalui interview, kuesioner, dokumen resmi pemerintah, jurnal, buku, dan artikel daring. Konsep yang digunakan sebagai kerangka pemahaman dalam penelitian ini adalah konsep internalisasi norma milik Amitav Acharya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 aspek penyebab kegagalan adopsi norma global anti-FGM di Gorontalo, Indonesia yaitu kuatnya nilai, norma dan kepercayaan masyarakat Gorontalo (people aspect), lemahnya NGO dalam menyuarakan isu FGM (transmission belt aspect), dan ketidakseriusan pemerintah dalam legalitas pelarangan FGM (state aspect). 

---

Global norms refer to shared expectations or standards of behaviour that are considered appropriate and expected to be accepted by all countries worldwide. One aspect of global norms is global health norms, which have been accepted and institutionalized in Indonesia because they are considered essential and relevant to society. However, there are obstacles to the adoption of global norms related to reproductive health, particularly anti-FGM global norms, in Indonesia. The country ranks third highest in the practice of female circumcision after Gambia and Mauritania. In Indonesia, Gorontalo is one of the regions with the highest FGM rate, with 83.7% of its girls undergoing FGM. Therefore, this study aims to answer why the global anti-FGM norm failed to be adopted in Gorontalo, Indonesia. The research uses a qualitative method by applying thematic analysis. Data were collected through interviews, questionnaires, official government documents, journals, books, and online articles. Amitav Acharya's concept of norm internalization is used as the analysis framework in this research. The results showed that there are three leading causes for the failure of the adoption of global anti-FGM norms in Gorontalo, Indonesia, namely: the strong values, norms and beliefs of the Gorontalo community (people aspect), the weakness of NGOs in voicing the issue of FGM (transmission belt aspect), and the government's lack of seriousness in the legality of prohibiting FGM (state aspect)."

"Penelitian ini membahas mengenai praktek Female Genital Mutilation (FGM) di Mesir yang masih terjadi, meskipun negara ini telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) 1981, Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1982, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) 1990, dan Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1997. Dalam perspektif norma hak asasi manusia Internasional, praktik FGM ini melibatkan diskriminasi dan kontrol atas kehidupan sosial perempuan, pelanggaran hak untuk bebas dari diskriminasi gender, hak untuk hidup dan integritas fisik, hak atas kesehatan fisik dan mental yang maksimal, dan hak untuk mendapatkan kesehatan fisik dan mental serta hak atas perlindungan anak. Teori norma HAM Internasional yang dicetuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Teori Lokalisasi Norma yang dicetuskan oleh Amitav Acharya, digunakan sebagai alat analisa untuk membahas isu ini. Dengan menggunakan Teori lokalisasi norma, penelitian ini mengeksplorasi proses penerimaan norma eksternal baru di negara dengan budaya patriarki serta bagaimana Pemerintah Mesir berhasil mencapai konsensus dengan semua actor domestik untuk kepentingan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan studi dokumen. Lewat analisis data naratif hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa FGM bertentangan dengan norma HAM internasional dalam konvensi-konvensi internasional.

---

This research discusses the practice of Female Genital Mutilation (FGM) in Egypt which still occurs, even though this country has ratified various international conventions such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1981, the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1982, the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1990, and the Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) 1997. In the perspective of International Human Rights Norms, the practice of FGM involves gender discrimination, a violation the right to be free from gender discrimination, the right to life and physical integrity, the right to maximum physical and mental health, and the right to child protection. Theory of International Human Rights norms which was coined in the Universal Declaration of Human Rights and the Theory of norm localization which was coined by Amitav Acharya, are used to analysis this issue. Using Norm Localization Theory, this research explores the process of accepting new external norms in a country with a patriarchal culture and how the Egyptian Government succeeded in reaching consensus with all domestic actors for the common good. This research uses qualitative research methods with data collection methods through literature study and document study. Through narrative data analysis, research findings show that FGM is contrary to international human rights norms in international conventions."

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."

"It is a dream come true for especially farmers in rural areas if the agricultural development is thoroghly the implemented. It is realized that many many socio-economicscientists are seriously concern about the implementation of agricultural development as most of the agricultural farmers' quality of live is not significanly improved...."

"The whale shark (Rhincodon typus, Hiu Paus), the world's largest type of fish/mammal presents in Indonesia, in Botubarani, Gorontalo province, among others. This province is actively developing geoparks which are currently still aspiring geopark status, as well as tourism, and making whale sharks its icon. Our paper studies the development of whale sharks as a marker of the area's biodiversity, to promote it as a more common activity in Indonesia where whale sharks can be found. We support strategic ideas for the development of whale sharks and formulate several recommendations for geotourism activities where whale sharks are icons."

"ABSTRAK Dewasa ini, industri financial technology (fintech) tumbuh dengan pesat dan menjadi alternatif layanan keuangan, serta mengubah landscape industri layanan keuangan secara global maupun nasional. Akan tetapi, potensi pasar konsumen muslim Indonesia yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan kuantitas ketersediaan fintech syariah, sehingga dibutuhkan penelitian tentang minat konsumen muslim pada fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi konsumen untuk melakukan adopsi fintech syariah, melalui perspektif Technology Acceptance Model (TAM), Trust, dan Religiosity. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dengan aplikasi SmartPLS untuk menguji sepuluh hipotesis hubungan antar variabel dalam model. Responden sebanyak 205 orang dipilih melalui teknik purposive sampling untuk mendapatkan responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat. Persepsi manfaat dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap, sedangkan persepsi kemudahan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap sikap. Secara langsung persepsi kemudahan, religiusitas, dan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan, tetapi berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap intensi untuk menggunakan. Adapun persepsi manfaat dan sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi untuk menggunakan fintech syariah.

---

ABSTRACT

Today, the industry of financial technology (fintech) grows exponentially and becomes alternative financial services, as well as changing the landscape of financial service industry globally and nationally. However, the potential of large Muslim market is not met by adequate quantity of islamic fintech. Thus, a study about the Muslim consumer's preference to islamic fintech is needed. This study uses a quantitative approach to analyze the factors that influence consumer intention to adopt islamic fintech, through the perspective of the Technology Acceptance Model (TAM), Trust, and Religiosity. The analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) using an application called SmartPLS to test ten hypothesized relationship between the variables in the model. 205 respondents were selected through purposive sampling techniques. The results showed that the perceived ease of use and trust have a positive and significant impact on the perceived usefulness. Perceived usefulness and religiosity have a positive and significant impact on the attitudes, while perceived ease of use has a negative and no significant effect on attitudes. The perceived ease of use, religiosity, and trust do not significantly affect the intention to use directly, but they have positive and significant effect indirectly. Meanwhile, perceived usefulness and attitudes have a positive and significant effect to the intention to use islamic fintech."

"ABSTRAKSkripsi ini didasarkan atas hasil penelitian turun lapangan selama satu minggu(11-18 Juni 2012) mengenai Pakta Integritas di Kabupaten Solok ?SumateraBarat. Pakta Integritas adalah sebuah program anti-korupsi global yang pertamakali diperkenalkan oleh Transparency International pada tahun 1990an yangsekarang sudah dipakai sebagai alat pencegahan korupsi di lebih dari 100 negaradi dunia. Penelitian difokuskan pada pencarian faktor-faktor yang membuat PaktaIntegritas gagal berjalan secara utuh dengan cara mewawancarai langsungnarasumber dari Transparency International Indonesia dan para pemangkukebijakan di Solok. Selain itu, skripsi ini juga merujuk pada beberapa literatur danpenelitian mengenai gerakan anti-korupsi global dan juga budaya, politik, dandemokratisasi di Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah prosesinternalisasi nilai-nilai anti-korupsi global yang baik mampu mendorongterciptanya penegakan hukum yang kuat sehingga pengaruh negatif dari situasipolitik lokal dan persepsi pesimistis masyarakat terhadap budaya korupsi dapatdiminimalisasi.

---

AbstractThis thesis is based on a one-week field research (June 11-18, 2012) on PaktaIntegritas in Solok District, West Sumatra Province, Indonesia. Pakta Integritas isa global anti-corruption program that was firstly introduced by TransparencyInternational in the 1990s that now has been used to prevent corruption in morethan 100 countries in the world. This research is focused on finding the factorsthat make Pakta Integritas failed to be implemented fully and done, throughinterviews with source persons from Transparency International Indonesia andpolicymakers in Solok District. Aside than that, this thesis also refers to severalliterature sources and researches on global anti-corruption movements as well asculture, politics, and democratization in Indonesia. The research finding in thethesis shows the internalization process of good anti-corruption values that canhelp create good law enforcement so that negative influences from local politicalsituation and public perception on corruption culture can be minimized."