Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas fenomena eksploitasi dan penyalahgunaan satwa dilindungi di Indonesia, dengan fokus pada praktik bestiality. Bestiality merupakan tindakan seksual antara manusia dan hewan, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan hewan. Untuk memahami dan menganalisis dampak dari fenomena ini, Green Criminology digunakan sebagai perspektif kritis yang melihat praktik bestiality sebagai kejahatan terhadap satwa liar yang melanggar hak-hak kesejahteraan hewan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Green Criminology yang mencakup dua kategori utama, yaitu animal abuse (penyalahgunaan hewan), di mana tindakan tersebut menyebabkan penderitaan, cedera, bahkan kematian pada hewan, dan wildlife crime (kejahatan terhadap satwa liar), yakni tindakan ilegal yang mengancam keberlangsungan spesies satwa liar. Analisis dalam penelitian ini juga dilakukan dengan perspektif antroposentrisme dan species justice. Perspektif antroposentrisme mengungkapkan dominasi manusia atas hewan, di mana kebutuhan manusia sering diutamakan diatas hak dan kesejahteraan hewan. Sementara itu, perspektif species justice menekankan pentingnya mengakui hak-hak intrinsik setiap spesies untuk hidup bebas dari eksploitasi dan penyiksaan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak eksploitasi satwa dilindungi serta pentingnya penegakan hukum yang ketat untuk melindungi kesejahteraan hewan.

---

The Final Assignment discusses the phenomenon of exploitation and abuse of protected wildlife in Indonesia, focusing on the practice of bestiality. Bestiality is a sexual act between humans and animals, regarded as a form of exploitation and abuse of animals. To understand and analyze the impact of this phenomenon, Green Criminology is employed as a critical perspective, viewing bestiality as a crime against wildlife that violates animal welfare rights. This study uses a Green Criminology approach that encompasses two main categories: animal abuse, where actions cause suffering, injury, or even death to animals, and wildlife crime, which involves illegal activities that threaten the survival of wildlife species. The analysis in this study is also conducted from the perspectives of anthropocentrism and species justice. The anthropocentrism perspective reveals human dominance over animals, where human needs are often prioritized over animal rights and welfare. Meanwhile, the species justice perspective emphasizes the importance of recognizing the intrinsic rights of every species to live free from exploitation and abuse. This research is expected to contribute to raising public awareness about the impact of exploiting protected wildlife and the importance of strict law enforcement to protect animal welfare."

"Perjuangan mencapai kesetaraan dan keadilan gender oleh berbagai pihak masih jauh dari harapan, karena masih terdapat bentuk diskriminasi, subordinasi dan marjenalisasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai upaya sistematis melaui berbagai program pemberdayaan perempuan pada derajat tertentu telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para penentu kebijakan, pelaksana kebijkan serta masyarakat umumnya tentang kesadaran dan keadilan gender."

"A comprehensive introduction to green criminology, this book is a discussion of the relationship between mainstream criminal justice and green crimes. Focused on environmental harm within the context of criminal justice this book takes a global perspective and  • Introduces students to different theoretical perspectives in green criminology  • Looks at the victims of environmental crime throughout  • Covers topics such as; wildlife crimes, animal abuse, the causes of environmental crime, regulation, exploitation, environmental activism, policing, prosecution and monitoring. Designed to help readers develop a thorough understanding of the principles of environmental justice and green criminology, as well as contemporary developments, this book will be excellent support to student of green criminology and environmental crime."

"ABSTRAKMeskipun pemerintah telah mengatur perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum ABH melalui Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA , literatur sebelumnya menunjukkan pelaku kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan saat proses peradilan pidana. Peneliti ingin mengetahui gambaran stress dan coping saat menjalani proses peradilan pidana pada remaja yang melakukan kekerasan seksual. Untuk memperoleh data mendalam, digunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik. Tiga partisipan laki-laki berusia 14 dan 18 tahun menunjukkan bahwa saat menjalani proses peradilan pidana, remaja yang melakukan kekerasan seksual mengalami stress jangka pendek dan panjang, memunculkan respon emosional dan peningkatan detak jantung, yang diatasi dengan berupaya aktif menghilangkan stress, dan penerimaan pengalaman.Meskipun pemerintah telah mengatur perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum ABH melalui Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA , literatur sebelumnya menunjukkan pelaku kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan saat proses peradilan pidana. Peneliti ingin mengetahui gambaran stress dan coping saat menjalani proses peradilan pidana pada remaja yang melakukan kekerasan seksual. Untuk memperoleh data mendalam, digunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik. Tiga partisipan laki-laki berusia 14 dan 18 tahun menunjukkan bahwa saat menjalani proses peradilan pidana, remaja yang melakukan kekerasan seksual mengalami stress jangka pendek dan panjang, memunculkan respon emosional dan peningkatan detak jantung, yang diatasi dengan berupaya aktif menghilangkan stress, dan penerimaan pengalaman.

---

ABSTRACTNevertheless the government has regulated the protection of Children who did criminal acts through Children Criminal Justice System, previous research found that sexual abuse perpetrators have a tendency experiencing violence while experiencing criminal justice. This study is conducted to describing stress and coping of experiencing criminal justice among adolescents who did sexual abuse. For acquiring depth data, this study used qualitative method and thematic analysis. Three male participants age 14 and 18 explained they had short term distress and long term distress with emotional and increased heart rate, which coped by active coping and acceptance coping strategies while experiencing criminal justice."

"Eksploitasi seksual merupakan salah satu jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum di dalam Pasal 4 UU TPKS dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban dari kekerasan ini. Faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini disebabkan pola pengasuhan tidak optimal karena minimnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak dasar terhadap anak. Hal ini mengakibatkan dampak buruk tidak hanya bagi fisik anak, namun juga psikis, dan sosial yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Penanganan kasus kekerasan eksploitasi seksual anak ini memerlukan intervensi khusus oleh Pekerja Sosial maupun Tenaga Ahli melalui pelayanan lembaga sosial perlindungan anak. Melalui metode socio-legal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dalam hukum perlindungan anak bekerja dalam penanganan korban kasus eksploitasi seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual wajib menempuh upaya pemulihan dan penguatan kejiwaan untuk lanjut menempuh penyelesaian melalui jalur upaya hukum. Namun pada kenyataannya, masih terdapat APH mengenyampingkan keberpihakannya terhadap prinsip terbaik bagi anak dalam proses penyelesaian hukum sehingga berisiko bagi ketahanan mental anak saat sedang memberikan kesaksian di hadapan persidangan. Penanganan korban anak kekerasan seksual juga membutuhkan sinergisitas antar lembaga-lembaga sosial terkait. Dalam penelitan ini juga akan diberikan saran antara lain penambahan keterangan yang lebih rinci dalam UU Perlindungan Anak terkait dengan hak-hak korban eksploitasi, peningkatan pelayanan penanganan dari lembaga-lembaga sosial terkait dan pembekalan perspektif mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak bagi para APH dan seluruh pekerja sosial.

---

Sexual exploitation is one of the types of sexual violence listed in Article 4 of the TPKS Law and children are vulnerable to becoming victims of this violence. Factors that influence the occurrence of this phenomenon are due to suboptimal parenting patterns due to the lack of parents' understanding of the basic rights of children. This results in adverse impacts not only on the child's physical, but also psychological, and social well-being that affects the child's growth and development. Handling cases of child sexual exploitation violence requires special intervention by social workers and experts through the services of child protection social institutions. Through the socio-legal method, this research aims to see how far the principle of the best interests of the child applied in child protection law works in handling victims of sexual exploitation cases. The results found that the handling of children who are victims of sexual exploitation must take efforts to restore and strengthen their psychology to continue to take legal remedies. However, in reality, there are still law enforcement officers who put aside their alignment with the best principles for children in the legal settlement process, which puts the child's mental resilience at risk when giving testimony before the court. Handling child victims of sexual violence also requires synergy between related social institutions. In this research, suggestions will also be given, among others, the addition of more detailed information in the Child Protection Law related to the rights of victims of exploitation, improving handling services from related social institutions and briefing perspectives on the principle of the best interests of children for law enforcement officers and all social workers."

"Tulisan ini membahas mengenai tindakan animal cruelty yang terjadi pada konten kekerasan di media sosial dalam perspektif green criminology. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk animal cruelty dan tujuan pelaku melakukan animal cruelty. Berdasarkan data yang didapatkan dari artikel berita dan film dokumenter Narasi, dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ditemukan 12 kasus konten kekerasan terhadap hewan yang diunggah di media sosial. Media sosial ini mencakup Instagram, Facebook, Youtube, dan Telegram. Dalam kasus-kasus tersebut, hewan yang menjadi korban adalah spesies kucing, biawak, owa, dan monyet. Dari hasil analisis ditunjukan bahwa, motivasi pelaku untuk melakukan kekerasan dan mengunggah konten kekerasan pada umumnya adalah untuk memerankan sadisme non-spesifik, menghibur orang lain, mengontrol hewan, dan memenuhi prasangka terhadap suatu spesies.  Disini hubungan yang dimiliki oleh manusia dengan hewan merupakan hubungan yang bersifat utilitarian, dominionistic, dan negativistic. Pelaku pembuat konten kekerasan di media sosial disini tergolong sebagai pelaku animal harm traditional criminal dan stress offender. Hal ini dapat dikatakan demikian karena pelaku pembuat konten kekerasan pada umumnya melihat hewan sebagai suatu objek yang dapat dan layak untuk disiksa demi memberikan keuntungan maupun kesenangan bagi manusia. Lebih lanjut, media sosial memiliki peran dalam kasus kekerasan terhadap hewan dengan menjadi fasilitator konten kekerasan terhadap hewan dengan memberikan tempat untuk mengunggah konten dan mempertemukannya dengan penonton.

---

This article discusses animal cruelty in violent content on social media through a green criminology perspective. This research aims to know the type of animal that becomes the victim of animal cruelty content and the purpose of the perpetrators. Based on data obtained from news articles and the Narasi documentary film, from 2019 to 2022, 12 cases of animal violence content were found uploaded on social media. These social media include Instagram, Facebook, Youtube, and Telegram. In these cases, the animals that became victims were cats, monitor lizards, gibbons, and monkeys. From the results of the analysis, it is shown that, the common motivation for animal cruelty in this case is to act out non-specific sadism, entertain others, to gain control of animals, and fulfill prejudices against a certain species. In this case the relationship that human and animal have is a relationship that based on utilitarian, dominionistic, and negativistic value. The perpetrators of violent content creation on social media are classified as animal harm, traditional criminal, and animal harm stress offenders. The perpetrator here seems to commit animal cruelty to gain benefits in both material and non-material forms. They see animals as creatures that are not equal to humans and deserve to be hurt. Furthermore, social media has a role in animal cruelty by becoming a facilitator. Social media, in this case, has provided a place for the perpetrator to upload dan distribute animal cruelty content to the audience."