Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengakuan diplomatik merupakan salah satu unsur dalam kriteria negara berdaulat yang tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933. Meskipun begitu, saat ini terdapat negara-negara yang hanya diakui oleh segelintir negara berdaulat, yang sering kali disebut sebagai negara de facto. Republik Tiongkok (Taiwan) merupakan salah satu negara de facto yang menjalin hubungan diplomatik dengan hanya 12 negara, di samping fakta bahwa negara tersebut merupakan pemain unggul dalam ekonomi global karena kehadirannya yang kuat di beberapa sektor utama industri. Kajian literatur ini bertujuan untuk memaparkan secara komprehensif terkait upaya Taiwan dalam mendapatkan dan mempertahankan mitra diplomatiknya, dalam rangka menjaga kedaulatannya sebagai negara bangsa. Penulis menggunakan metode taksonomi untuk mengorganisasikan literatur yang didapat setelah melakukan inklusi dan eksklusi terhadap literatur yang tersedia di platform akademik Scopus. Penulis mengelompokkan tema-tema utama dari 42 literatur ini menjadi: 1) sejarah singkat Taiwan; 2) konseptualisasi kedaulatan di Taiwan; 3) strategi mendapatkan pengakuan diplomatik; dan 4) tantangan mendapatkan pengakuan diplomatik. Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat dua temuan utama. Pertama, upaya diplomatik Taiwan berpusat pada kawasan Dunia Ketiga karena “diplomasi dolar” bekerja paling baik terhadap negara-negara tersebut. Selain itu, tantangan struktural yang dihadapi Taiwan saat ini telah mencegahnya dari upaya deklarasi kemerdekaan. Meskipun literatur terkait topik ini telah berkembang, terutama setelah Taiwan mencapai tahap lepas landas (take-off) dalam ekonominya, penulis menemukan beberapa celah yang dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut, seperti kajian mengenai tantangan domestik terhadap upaya diplomatik Taiwan, serta hubungan bilateral Taiwan dengan negara-negara demokrasi utama.

---

Diplomatic recognition is a fundamental criterion for statehood as delineated in the 1933 Montevideo Convention. However, certain entities, known as de facto states, receive recognition from only a limited number of sovereign nations. The Republic of China (Taiwan) exemplifies such a de facto state, maintaining diplomatic relations with only 12 countries despite its prominent role in the global economy, particularly in key industrial sectors. This literature review aims to provide a comprehensive analysis of Taiwan's strategies to secure and preserve diplomatic alliances to sustain its sovereignty. Utilizing a taxonomy method, the author organizes 42 selected works obtained from the Scopus academic database into four main themes: 1) an overview of Taiwan's history; 2) the conceptualization of sovereignty in the context of Taiwan; 3) strategies for obtaining diplomatic recognition; and 4) the challenges associated with achieving diplomatic recognition. The study yields two primary findings: first, Taiwan's diplomatic initiatives are concentrated in the Third World, where “dollar diplomacy” proves most effective; second, structural impediments currently preclude Taiwan from officially declaring independence. Although the body of literature on this topic has grown, particularly following Taiwan's economic take-off, the author identifies several gaps for further research, including an analysis of domestic challenges to Taiwan's diplomatic efforts and its bilateral relations with major democracies."

"Relations between Taiwan and the People's Republic of China have oscillated between outright hostility and wary detente ever since the Archipelago seceded from the Communist mainland over six decades ago. While the mainland has long coveted the island, Taiwan has resisted - aided by the United States which continues to play a decisive role in cross-strait relations today. In this comprehensive analysis, noted China specialist Steven Goldstein shows that although relations between Taiwan and its larger neighbor have softened, underlying tensions remain unresolved. These embers of conflict could burst into flames at any point, engulfing the whole region and potentially dragging the United States into a dangerous confrontation with the PRC Guiding readers expertly through the historical background to the complexities of this fragile peace, Goldstein discusses the shifting economic, political and security terrain, and examines the pivotal role played by the United States in providing weapons and diplomatic support to Taiwan whilst managing a complex relationship with an increasingly powerful China. Drawing on a wealth of newly declassified material, this compelling and insightful book is an invaluable guide to one of the world's riskiest, long-running conflicts."

"Belanda mulai menaruh perhatian di wilayah Papua Barat selama dan setelah Perang Dunia II, atas desakan Amerika Serikat, karena letaknya yang strategis dan untuk menjamin kepentingan AS dan sekutunya di Pasifik Selatan. Dengan kondisi seperti ini, maka tesis ini bermaksud mengungkapkan "causal factor" Belanda dan Sekutunya setuju Papua Barat di integrasikan ke dalam wilayah RI pada tahun 1962. Tulisan ini merupakan kajian sejarah diplomasi, dimana peran aktor sangat penting. Selain itu, unsur penawaran dan pengambilan keputusan dalam situasi konflik sangat menentukan. Karena itu, dalam pengungkapan maksud tesis ini digunakan Teori Permainan (Game Theory) dengan model Permainan jumlah Nilai Nol (Zero-sum Games), yaitu ketika dua pihak berusaha ke arah tujuan yang sama dan yang satu berhasil dan yang lain kalah. Teori ini terbukti benar, karena dalam proses negosiasi dengan Belanda, Indonesia berhasil memperoleh Papua Barat. Masalah Papua Barat telah menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda sejak tahun 1950. Ketika Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani-yang mengakhiri konflik antara Republik Indonesia (RI) dan Belanda, status politik Papua tetap di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Seperti keputusan KMB, bahwa masalah Papua akan dibicarakan lagi setahun kemudian, ternyata dalam perkembangannya, ±13 tahun, Papua merupakan sumber konflik diplomatik antara Indonesia - Belanda. Konflik ini menjadi rumit dan berlarut-larut, karena baik Belanda maupun Indonesia mempunyai agenda penyelesaian yang berbeda. Menurut Belanda, penduduk Papua Barat berbeda secara sosial budaya dengan penduduk Indonesia lainnya. Selain itu, pemerintah Indonesia dinilai belum mampu untuk memerintah Papua. Kebalikannya, bagi Indonesia, Papua merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda yang notabene adalah Indonesia. Ketika masalah Papua diajukan RI ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara tahun 1954 -- 1957, dan tahun 1961, Belanda tetap bersikeras mempertahankan Papua. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat selalu bersikap abstain selama pemungutan suara. AS bersikap demikian, ini berkaitan dengan strategi "Cold War". Di lain sisi, sikap politik AS ini sangat menguntungkan pihak Belanda. Namun dalam perkembangannya, AS mengubah kebijakan politik luar negerinya dari netralitas pasif ke netralitas aktif. Nampaknya AS (Presiden Kennedy) tidak ingin melihat pecahnya perang antara Indonesia dengan Belanda yang akibatnya hanya membuka bagian Asia itu bagi masuknya pengaruh Uni Soviet dan komunis. Dengan demikian, sebelum konflik tersebut berdampak luas, Amerika Serikat berhasil menekan pemerintah Belanda maupun Indonesia agar mau berunding. Baik Belanda maupun Indonesia akhirnya tanggal 15 Agustus 1962 di Dewan Keamanan PBB menandatangani persetujuan penyelesaian masalah Papua Barat. Persetujuan ini lebih dikenal dengan New York Agreement. Sebagai realisasi dari Perjanjian New York, oleh PBB dibentuk United Nation Trearty Executive Administration/UNTEA, untuk menerima dan menjalankan pemerintahan interim di Papua Barat, dari pemerintah Belanda. Pada 1 Mei 1963, akhirnya kekuasaan administrasi pemerintahan Papua diserahkan kepada RI."

"Setelah terlibat konflik politik selama lebih dari enam dekade, Cina mengambil sebuah kebijakan yang fenomenal dalam hubungannya dengan Taiwan. Pada tanggal 29 Juni 2010 disepakati suatu kerangka kerjasama ekonomi yang ditandatangani oleh Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) yang mewakili pemerintah Cina dan Strait Exchange Foundation (SEF) yang mewakili pemerintah Taiwan. Penandatanganan Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) ini menandai babak baru dalam hubungan lintas selat. Walaupun perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang resiprokal dan setara, dalam isi perjanjian ECFA justru lebih menguntungkan Taiwan daripada Cina. Dalam ECFA disepakati kedua pihak sepakat untuk menurunkan tarif pada produk - produk ekspornya hingga 0%. Cina bersedia menurunkan tarif bagi 539 produk impor dari Taiwan, sementara Taiwan hanya bersedia menurunkan tarif bagi 267 produk impor dari Cina. Jelas terdapat ketidakseimbangan dalam kesepakatan ekonomi tersebut. Menjadi pertanyaan yang menarik, mengapa Cina tetap mau menandatangani perjanjian yang sudah jelas merugikan baginya secara ekonomi Melalui kerangka pemikiran economic statecraft, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Cina memiliki memiliki kepentingan di balik penandatanganan ECFA. Adapun kepentingan politik Cina dalam penandatanganan ECFA adalah sebagai tahap awal untuk mencapai reunifikasi secara damai dengan Taiwan dan sebagaim pembuktian upaya peaceful development yang dilakukan Cina di kawasan Asia Timur. Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga aliran dana investasi langsung dari Taiwan yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Cina.

---

After six decades full of hostility and political tension, China took an extraordinary action regarding her relation towards Taiwan. On June 29, 2010, an economic cooperation framework agreement was signed between Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) as a representative of government of China and Strait Exchange Foundation (SEF) as a representative of government of Taiwan. The signing of Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) was marking the new era of cross strait relations. While looking to improve economic cooperation reciprocally and equally, this agreement is more favor Taiwan instead of China. China agreed to reduce tariffs until 0% for 539 Taiwan export goods, while Taiwan only agreed to reduce tariffs for 267 China export goods. It is likely that China will face economic disadvantages because of this agreement. Then, the question is why China wants to sign this agreement although it doesn't give maximum advantages to her economy. Through the analysis from economic statecraft and economic cooperation as conceptual framework, this research pointed out that China has political and economic interest within this agreement. This research identified China's interest on ECFA as initial step to achieve peaceful reunification with Taiwan and as a way for China to prove the peaceful development strategy in East Asia region. Moreover, China also has economic interest towards ECFA which is to make sure Taiwan's FDI still come to China."

"Sejak awal pendiriannya di tahun 1948, Israel memiliki hubungan yang konfliktual dengan negara-negara Arab. Hal tersebut berkaitan dengan didirikannya negara tersebut pada wilayah bangsa Arab, yakni Palestina. Kondisi tersebut akhirnya memantik munculnya berbagai isu keamanan di antara Israel dan negara-negara Arab. Ketegangan tersebut terus berlanjut hingga Liga Arab menyodorkan proposal Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) di tahun 2002. Proposal tersebut memuat prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi Israel sebelum dapat menormalisasikan hubungannya dengan negara Arab. Di tahun 2020, UEA selaku negara yang turut menandatangani IPA secara mengejutkan menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords (AA), meski Israel belum memenuhi prasyarat yang tertulis dalam IPA. Dari permasalahan di atas, tulisan ini akan mengupas faktor-faktor yang mendorong UEA untuk mengambil kebijakan demikian. Dengan menggunakan analisis Realisme Neoklasik, penelitian ini berargumen bahwa terdapat dorongan struktural yang kemudian diterjemahkan melalui kondisi domestik UEA, sehingga mendorong terjadinya pengambilan keputusan normalisasi dengan Israel. Tekanan struktural menciptakan kebutuhan bagi UEA untuk berkoalisi dengan Israel selaku sekutu AS, untuk mengamankan diri dari ancaman Iran. Sedangkan kondisi domestik akan memperlihatkan kapasitas rezim MBZ dalam merespons stimulus eksternal. Melalui pertimbangan faktor-faktor di atas, keputusan UEA dapat dilihat sebagai upaya bandwagoning untuk mendapatkan keuntungan berupa insentif ekonomi dan militer dari koalisi AS.

---

Since its establishment in 1948, Israel has had conflicting relations with Arab countries. This is related to the formation of the state on the territory of the Arab nation, namely Palestine. This condition finally sparked the emergence of various security issues between Israel and Arab countries. These tensions continued until the Arab League presented the Arab Peace Initiative (API) proposal in 2002. The proposal contained prerequisites that Israel had to meet before it could normalize its relations with Arab states. In 2020, the UAE as a signatory to the IPA surprisingly normalized its diplomatic relations with Israel through the Abraham Accords (AA), even though Israel has not yet met the prerequisites written in the IPA. From the problems above, this paper will explore the factors that encourage the UAE to take such a policy. By using Neoclassical Realism analysis, this research argues that there is a structural impetus which is then translated through the UAE's domestic conditions, thus encouraging normalization decision making with Israel. The structural pressures create the need for the UAE to form a coalition with Israel as an ally of the US, to secure itself from the Iranian threat. Meanwhile, domestic conditions will capture the regime capacity to respond structural stimulus. By considering the above factors, the UAE's decision can be seen as a bandwagoning effort to gain economic and military incentives from the US coalition."

"The book discusses various questions related to the different European perspectives on Taiwan, for example, how the European Union has dealt with the unresolved status of the Republic of China on Taiwan, the ways in which Europe has been seen as a model for Taiwan’s transformation, and whether the EU model offers any lessons for cross-strait integration. "

"ABSTRAKSejak berakhirnya perang saudara Cina antara pihak Komunis Cina (Gongchandang) dengan pihak Nasionalis (Kuomintang) pada tahun 1945-1949, maka Taiwan yang dikuasai pihak Nasionalis memisahkan diri dari kekuasaan Cina daratan yang dikuasai pihak Komunis. Akibatnya muncul dua pemerintahan Cina yang menguasai wilayah yang berbeda, yaitu Republik Cina (Zhonghua Minguo) di Taiwan, dan Republik Rakyat Cina (Zhonghua Renmin Gongheguo) di Cina daratan. Dari keadaan tersebut, antara kedua negara Cina itu selalu terjadi konflik dan pertikaian mengenai siapa yang merupakan pemerintah Cina yang sah dan siapa yang merupakan wakil Cina di dunia internasional,hal tersebut Menimbulkan persaingan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan bagi masing-masing pihak dari negara-negara lain. Setelah melewati beberapa dekade hubungan yang semula membeku, berlahan-lahan mulai mencair dengan dibukanya hubungan dan dialog dalam bidang ekonomi dan sosial. Hubungan tersebut semakin meningkat dan berkembang, dan ditandai dengan dibangunnya dua badan non pemerintahan yang mengurus hubungan secara tak resmi dari kedua negara, yaitu SEF (Straits Exchange Foundation) dari pihak Taiwan dan ARATS (Association for Relations Across the Taiwan Straits) dari pihak RRC. Masalah yang terjadi antara RRC-Taiwan juga tidak terlepas dari peran dan pengaruh Amerika Serikat yang sejak awal terlibat dalam pertikaian di Selat Taiwan tersebut. Sejak normalisasi hubungan AS-RRC dibuka, usulan mengenai reunifikasi damai mulai ditawarkan RRC pada Taiwan, sebagai upaya RRC mendapatkan Taiwan kembali ke pangkuannya. Tapi usulan tersebut ternyata menghadapi berbagai hambatan, terutama dari pihak Taiwan yang tidak menyetujui usulan tersebut yang dianggap merupakan usaha aneksasi dari pihak RRC. Kemudian RRC menawarkan formula satu negara dua sistem (yi guo Liang zhi) dan pemberian status SAR (Special Administration Region) bagi kembalinya Hong Kong, Macao, dan Taiwan ke pangkuan Cina daratan. Perkembangan usaha reunifikasi Cina-Taiwan saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di dalam negeri masing-masing dan situasi internasional, serta perkembangan hubungan kedua negara baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Setelah Hong Kong kembali ke pangkuan RRC pada tahun 1997, dan menyusul Macao pada tahun 1999, akankah pembicaraan mengenai reunifikasi Cina-Taiwan akan diwujudkan di masa mendatang, semua ini tergantung pada perkembangan situasi yang ada sekarang baik di dalam negeri Cina dan Taiwan, serta situasi dunia internasional yang sedang mengarah kepada tatanan global."

"Penelitian ini memfokuskan konflik antara Jepang dan Tiongkok terkait teritorial kepulauan Senkaku yang dimulai sejak abad 14 dan memuncak sejak tahun 1968 hingga 2016. Pemilihan topik ini sangat menarik karena kedua negara saling memperebutkan kepemilikan kepulauan Senkaku. Substansi penelitian ini berkisar pada penjelasan dan analisis dinamika konflik yang tidak terlepas dari sumber-sumber sejarah dan legalitas teritorial yang belum dapat diselesaikan hingga kini. Penulis menganalisis berbagai sumber pustaka untuk meneliti topik ini dengan pendekatan sejarah. Dari penelusuran dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Jepang dan Tiongkok memerlukan waktu yang cukup panjang. Walaupun ada berbagai alternatif penyelesaian yang dapat dinegosiasikan namun kedua belah pihak tidak membawa konflikini ke pengadilan internasional.

---

The focus of this research was on conflict between Japan and Tiongkok over Senkaku island, which had story started since 14th century and emerged to surface at 1968 until now, 2016. The interest of the topic was on the conflict of these two countries on their claim over Senkaku island. The main idea of the research was on historical resources and analyzes over dynamic disputed territory until now. Author used historical research method to analyze books related to the topic. Based on data analyses, Japan and Tiongkok takes long time to solve the dispute. Aside of some negotiated alternative solutions, both conflicting parties had not decided yet to solve the case at the international court."

"In the next decade China's actions on the world stage will affect us all. A new superpower, with the largest population and GDP on the globe, there are now fears that China is becoming more assertive. Here, award-winning China expert Kerry Brown guides us through China's foreign policy, from its skirmishes with US Navy destroyers in the South China Sea to its arguments with Japan over the Senkaku/Diaoyu Islands and its increased displays of military prowess - including huge investments in cyber warfare. Brown also assesses China's extraordinary plan to create a `New Silk Road' across Central Asia - one of the biggest infrastructure project in modern history. In doing so he seeks to answer a simple question: what does China want? The answer lies in the unique way China thinks about the world. A comprehensive analysis by one of the world's most recognised and respected authorities, and based upon unparalleled research into Chinese leaders, their beliefs and their instincts, China's World is an essential read for the Western world."