Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Mengwi dan implikasinya terhadap administrasi publik non-Barat (Non-Western Public Administration [NWPA]). Masalah yang diangkat adalah bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan dan diperkuat dalam konteks administrasi publik. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal ini memiliki padanan dalam konsep administrasi publik seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan. Implementasi nilai-nilai tersebut berdampak positif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap LPD Desa Adat Mengwi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya melembagakan nilai-nilai lokal dalam struktur dan proses administrasi publik untuk memperkuat tata kelola yang responsif dan inklusif, khususnya dalam konteks NWPA. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam pengembangan teori dan praktik administrasi publik. Secara khusus, LPD Desa Adat Mengwi bisa menjadi best practice dalam hal tata kelola bagi LPD lainnya di Bali.

---

This research aims to examine the values of local wisdom in the governance of the Mengwi Traditional Village Credit Institution (LPD Desa Adat Mengwi) and its implications for Non-Western Public Administration (NWPA). The issue raised is how local values can be integrated and strengthened in the context of public administration. This research methodology uses a qualitative approach with data collection through field observations and in-depth interviews. The results showed that these local wisdom values have equivalents in public administration concepts such as community participation, accountability, and responsiveness in services. The implementation of these values has a positive impact in increasing public trust in Mengwi Traditional Village Credit Institution. The implication of this finding is the importance of institutionalizing local values in public administration structures and processes to strengthen responsive and inclusive governance, particularly in the context of the NWPA. This research underscores the importance of considering cultural context in the development of public administration theory and practice. In particular, Mengwi Traditional Village Credit Institution can be a best practice in governance for other Village Credit Institutions in Bali."

"Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang ini membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang semula lebih bersifat sentralistis menjadi lebih bersifat desentralistis dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, sehingga harus dilakukan reaktualisasi kewenangan dan dilakukannya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah.Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembentukan kelembagaan atau perangkat daerah. Sering kita temui pembentukan lembaga oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kelembagaan yang ada cendrung gemuk sehingga terjadi inefesiensi dan inefektifitas dan pada akhirnya akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitaf, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah tersebut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ada empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan dinas daerah yaitu: 1) Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, 2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, 3) Kemampuan keuangan daerah, 4) Ketersediaan sumber daya aparatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukkan dinas daerah hanya ada dua faktor yang paling berpengaruh bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah, yaitu faktor kewenangan yang dimiliki dan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah (berkaitan dengan kondisi riil daerah).Faktor kemampuan keuangan daerah sangat lemah dijadikan acuan karena tidak adanya standar pelayanan minimum (SPA). Oleh karena itu tidak mungkin dilakukannya standart spending assessment (taksiran pengeluaran atas standar yang berlaku) sehingga sulit untuk mendeteksi biaya untuk anggaran suatu dinas. Sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah adalah tercapainya perbandingan yang ideal antara pengeluaran rutin dan pembangunan (minimal 40%:60%). Ketika Pengeluaran rutin cendrung membesar maka perlu diadakan perampingan atau restrukturisasi lembaga yang ada.Sedangkan Faktor ketersediaan sumber daya aparatur pun tidak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah. karena ketersediaan sumber daya aparatur merupakan konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian ketersediaan sumber daya aparatur merupakan respon terhadap adanya struktur baru sebagai implikasi dari pembentukan lembaga/dinas daerah, dimana setelah terbentuknya struktur baru dilakukan upaya pemenuhan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.Jadi faktor utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah adalah kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kondisi riil daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dana yang tersedia sehingga menghasilkan dinas daerah yang efesien dan efektif. Untuk meningkatkan produktifitas maka perlu diadakannya upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan."

"Lembaga Perkreditan Desa Adat merupakan lembaga keuangan desa adat di Provinsi Bali yang didirikan dengan syarat memiliki awig-awig sebagai pedoman bagi desa adat tersebut. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya yaitu memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat adat Sesetan. Salah satu syarat untuk mengajukan kredit di Lembaga Pekreditan Desa Adat Sesetan ini yaitu adanya jaminan kredit, yaitu jaminan fidusia. Skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam menjalankan perjanjian jaminan fidusia tersebut, pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan dan debitur tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia secara notaril. Pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan hanya melakukan pengikatan dengan akta bawah tangan. Hal ini tidak sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam hal ini terkait dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan ini tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku.

---

Lembaga Perkreditan Desa Adat is a financial Adat institution located in the Province of Bali, duly established with a condition that it has obtained awig-awig as a guideline for such Desa Adat. Lembaga Perkreditan Adat Sesetan runs its business activities, such as giving a credit loans to the community of Sesetan. One of the obligations to apply for credit loans in Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is having a collateral upon the credit loans, which is Fiducia. This thesis is using analytical and qualitative method and informative research method. From this research, it is known that in terms of conducting the credit loans agreement with fiduciary, Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor are not bound by Notarial deed. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor is only bound by the privately made deed. This is not conformed with the provisions in the Article 5 Regulation No. 42 Year 1999 on Fiduciary. But on the other hand, the credit loans agreement that made by Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is actually not violate the applicable law regarding agreement."

"Tesis ini membahas mengenai eksistensi pemerintahan desa adat di Bali dalam perspektif sebagai badan hukum publik beserta otonomi aslinya yang memberi wewenang untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri khususnya yang berdimensi publik. Pemerintahan desa adat di Bali sebagai salah bentuk kesatuan masyarakat hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan dihormati berdasarkan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Namun pengaturan lebih lanjut di peraturan perundangan masih bersifat parsial yang tidak selalu menjadikannya sebagai bagian struktur pemerintahan daerah. Hal tersebut terlihat di UU Desa yang menginginkan anutan desa tunggal yang tidak sesuai dengan keadaan ko-eksistensi dualisme desa adat dan desa dinas di Bali. Maka dari itu Pemerintah daerah provinsi Bali mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui desa adat sebagai subyek hukum dengan otonomi asli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menganalisis sumber hukum primer dan sekunder serta diperkuat dengan wawancara sebagai pemberi keterangan, adapun tipologi penelitian ialah deskriptif analitis. Kerangka konsep yang digunakan ialah dualisme desa di Bali untuk mengkaji struktur ganda pemerintahan desa di Bali dengan tata kelola dan dasar hukum yang berbeda. Perihal kedudukan dan kewenangan pemerintahan desa adat di Bali sebagai badan hukum publik sebenarnya telah melekat sedari awal terbentuknya yang diperkuat dengan pengaturan dan penetapan peraturan daerah selaku kebijakan publik.

---

This thesis explores the presence of traditional village governments in Bali as public legal entities with original autonomy to regulate and manage their communities, especially in matters with public impact. These traditional village governments are recognized and respected as a form of customary law community unity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, based on Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, existing statutory regulations are still incomplete as they don't consistently integrate traditional villages into the regional government structure. An example of this is the Village Law, which mandates a single village model instead of the co-existence of traditional and official villages in Bali. In response, the Bali provincial government has issued a regional regulation acknowledging traditional villages as legal entities with genuine autonomy. This research uses a doctrinal research method that analyzes primary and secondary legal sources, supported by interviews for additional information. The research methodology is analytical-descriptive,. The conceptual framework used is village dualism in Bali to examine the dual structure of village government in Bali with different governance and legal bases. Regarding the status and authority of traditional village governments in Bali as public legal entities, it has been inherent since their establishment and has been further reinforced through regional regulations as public policy."